HARI GINI BAYAR PAJAK, APA KATA DUNIA? Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam APBN-P 2010, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 733,238 triliun atau kontribusi pajak terhadap APBN sekitar 78 %. Pajak sekaligus sebagai indikatif instrument fiskal negara, yang berkaitan dengan penerimaan. Potensi penerimaan dari pajak sebagai gambaran langsung terhadap perkiraan pengeluaran pemerintah (government spending). Government spending tentu diperlukan tidak saja untuk pembiayaan rutin akan tetapi juga untuk belanja publik untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dan pada kenyataannya setiap tahun APBN kita meningkat sekaligus menunjukkan government spending juga naik. Makin meningkatnya government spending maka sumber penerimaan negara (terutama pajak) terus didorong dan target penerimaannyapun terus dinaikkan. Konsesinya, pemerintah akan terus menambah basis pajak dan menyisir para wajib pajak. Upaya untuk menambah basis pajak dan memperbesar wajib pajak, pemerintah (Depkeu) terus melakukan sosialisasi di media. Iklan yang sangat akrab dipendengaran setiap hari di media elektronika maupun cetak “hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia?”, “bayar pajak dan awasi penggunaannya” seolah menjadi menu keseharian. Tidak itu saja sepanjang tahun 2008 sampai awal tahun 2009 direktorat pajak memberlakukan penghapusan biaya (sunset policy) pengurusan NPWP bagi wajib pajak. Turunan dari kebijakan sunset policy juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang hendak bepergian keluar negeri yang akan dibebaskan pembayaran fiskal, selama ini dikenakan sebesar Rp. 2.000.000,/keberangkatan. Kebijakan sunset policy bertujuan untuk mendorong masyarakat dan para wajib pajak untuk memiliki NPWP. Selain pajak penghasilan, juga ada banyak jenis pajak lainnya yang dipungut oleh pemerintah sifatnya “memaksa”, bersifat memaksa karena pungutan pajak itu tidak ada timbal balik secara langsung diberikan kepada wajib pajak. Dengan status “memaksa” tidak jarang pemerintah pusat maupun daerah untuk melayani urusan-urusan publik, masyarakat harus memperlihatkan bukti pembayaran PBB pada tahun berjalan. Bila bukti pemebayaran PBB tidak ada, atau masih menunggak, umumnya si wajib pajak tidak akan mendapatkan pelayanan. Pertanyaannya mengapa pemerintah bersifat “memaksa” untuk memungut pajak? Karena niscaya hampir semua individu maupun badan tidak ada yang mau bayar pajak secara sukarela. Sedangkan sifatnya wajib dan “memaksa’ masih banyak yang mangkir dari pembayaran pajak. Lalu kenapa harus ada NPWP? Salah satu ketentuan yang berlaku dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan mewajibkan orang pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Awalnya, kewajiban untuk memiliki NPWP ini tidak ditaati oleh sebagian besar orang yang seharusnya menaati aturan ini. Sampai dengan tahun 2007 jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP baru sekitar lima juta orang. Jumlah ini meningkat pesat pada awal tahun 2009 yang sudah mencapai lebih dari dua belas juta orang (Portal Pajak, 2009). Akan tetapi, orang bersedia mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP tidak atas dasar suka rela, tetapi didasarkan pada keterpaksaan. Di samping itu, banyak juga keluhan dan kebingungan di kalangan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Terlebih-lebih tiba saatnya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Kerumitan pengisian SPT juga kerap menjadi keluhan wajib pajak, karena itu tidak sedikit individu atau badan menggunakan jasa konsultan pajak. SPT merupakan penerapan self assessment system. Dalam self assessment system, negara (pemerintah) memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak tiap tahun semakin meningkat. Tapi dengan sistem ini memungkin wajib pajak tidak berlaku jujur, terutama pada korporasi-korporasi. Pajak akan tetap menjadi andalan penerimaan pemerintah, dalam konteks itu, pemerintah selain terus melakukan penyisiran wajib pajak, peningkatan penerimaan bakal didukung dengan realisasi sejumlah kebijakan, seperti perbaikan basis perpajakan, baik melalui reformasi maupun modernisasi pajak dan kepabeanan dalam negeri. Sedangkan untuk meminimumkan resiko kebocoran pajak, Depkeu berupaya terus melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan remunerasi (perbaikan penggajian) bagi petugas pajak dan bea cukai. Standar gaji pegawai di direktorat pajak untuk golongan III A gaji pokok dan tunjangan totalnya sekitar Rp. 2,5 juta, kemudian renumerasi Rp. 8,2 juta/bulan dan imbalan prestasi kerja. Pada kenyataannya memang penerimaan negara dari pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus tumbuh. Kendati demikian, masyarakat yang bersusah payah membayar pajak kembali membuncahkan apriori dengan munculnya kasus Gayus Tambunan seorang petugas pajak golongan III A melakukan penggelapan pajak sekitar Rp. 395 juta serta memiliki rekening yang mencurigakan sebesar Rp. 25 miliar. Dengan jumlah gaji yang disebutkan di atas mustahil orang ini punya rekening sebesar itu, rumah mewah harga miliaran plus kendaraan mewah. Kasus ini diyakini tidak berdiri sendiri, Gayus bukan single actor boleh jadi komplotan. Maka wajar muncul gerakan sosial untuk memboikot bayar pajak, meski pihak direktorat jenderal pajak melakukan defence bahwa prilaku Gayus bukan cermin dari pegawai pajak secara keseluruhan. Tapi logika masyarakat tidak serta merta menerima argumentasi itu, justru masyarakat makin yakin bahwa kasus korupsi tidak mungkin dilakoni oleh seorang Gayus pegawai golongan III A. Pegawai “rendahan” saja seperti itu, apalagi pegawai yang lebih tinggi, harta mantan seorang dirjen pajak sebesar Rp. 36 miliar yang menurutnya adalah hibah mungkin termasuk cerminan itu. Dalam perspektif lain, Gayus ini patut kita curiga sebagai operator lapangan, sekaligus anjungan tunai mandiri dari aparat. Kasus rekening Rp. 25 miliar sudah lama diendus oleh PPATK dan bahkan sudah empat kali dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi kasus ini baru mulai mencuat tatkala Susno Duadji menyanyikan lagu sendu di luar panggung Mabes Polri. Pasal yang dikenakan kepada Gayus awalnya penggelapan, money laundry dan korupsi. Belakangan money loundry dan korupsi “tidak terbukti” dipersidangan sehingga uang RP. 25 miliar disimpulkan halal oleh polisi dan jaksa. Nyanyian sendu Susno Duadji yang dianggap sebagai nista terhadap lembaga polri justru menjadi pembuka kotak pandora, bahwa rekening Rp. 25 miliar itu memang penuh keanehan sebagaimana halnya diakui oleh Kapolri dan Jaksa Agung. Pada awalnya mereka bersikukuh bahwa rekening itu tidak bermasalah. Dalam konteks ini Susno layak dapat tambahan “bintang”, sebab tanpa nyanyian Susno, kasus ini tidak akan diketahui oleh publik. Kita menunggu kelanjutan kasus ini jangan sampai hanya jadi sandiwara penegakan hukum, kalau itu terjadi tagline “hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia?, diganti menjadi “hari gini bayar pajak, apa kata dunia?” kalau hanya untuk dikorupsi. Juga seharusnya bukan hanya penggunaan pajak yang diawasi tapi proses pemungutannya pun perlu diawasi karena disinilah titik rawan dikorupsi. M. Amier Arham Catatan; Tulisan ini sudah dimuat di Gorontalo Post
