HARI GINI BAYAR PAJAK, APA KATA DUNIA?
Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk membiayai anggaran pendapatan dan
belanja negara. Dalam APBN-P 2010, pemerintah menargetkan penerimaan pajak
sebesar Rp 733,238 triliun atau kontribusi pajak terhadap APBN sekitar 78 %.
Pajak sekaligus sebagai indikatif instrument fiskal negara, yang berkaitan
dengan penerimaan. Potensi penerimaan dari pajak sebagai gambaran langsung
terhadap perkiraan pengeluaran pemerintah (government spending). Government
spending tentu diperlukan tidak saja untuk pembiayaan rutin akan tetapi juga
untuk belanja publik untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dan pada
kenyataannya setiap tahun APBN kita meningkat sekaligus menunjukkan government
spending juga naik. Makin meningkatnya government spending maka sumber
penerimaan negara (terutama pajak) terus didorong dan target penerimaannyapun
terus dinaikkan. Konsesinya, pemerintah akan terus menambah basis pajak dan
menyisir para wajib pajak. Upaya untuk menambah
basis pajak dan memperbesar wajib pajak, pemerintah (Depkeu) terus melakukan
sosialisasi di media. Iklan yang sangat akrab dipendengaran setiap hari di
media elektronika maupun cetak “hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia?”,
“bayar pajak dan awasi penggunaannya” seolah menjadi menu keseharian.
Tidak itu saja sepanjang tahun 2008 sampai awal tahun 2009 direktorat pajak
memberlakukan penghapusan biaya (sunset policy) pengurusan NPWP bagi wajib
pajak. Turunan dari kebijakan sunset policy juga memberikan kelonggaran bagi
masyarakat yang hendak bepergian keluar negeri yang akan dibebaskan pembayaran
fiskal, selama ini dikenakan sebesar Rp. 2.000.000,/keberangkatan. Kebijakan
sunset policy bertujuan untuk mendorong masyarakat dan para wajib pajak untuk
memiliki NPWP. Selain pajak penghasilan, juga ada banyak jenis pajak lainnya
yang dipungut oleh pemerintah sifatnya “memaksa”, bersifat memaksa karena
pungutan pajak itu tidak ada timbal balik secara langsung diberikan kepada
wajib pajak. Dengan status “memaksa” tidak jarang pemerintah pusat maupun
daerah untuk melayani urusan-urusan publik, masyarakat harus memperlihatkan
bukti pembayaran PBB pada tahun berjalan. Bila bukti pemebayaran PBB tidak ada,
atau masih menunggak, umumnya si wajib
pajak tidak akan mendapatkan pelayanan. Pertanyaannya mengapa pemerintah
bersifat “memaksa” untuk memungut pajak? Karena niscaya hampir semua individu
maupun badan tidak ada yang mau bayar pajak secara sukarela. Sedangkan sifatnya
wajib dan “memaksa’ masih banyak yang mangkir dari pembayaran pajak.
Lalu kenapa harus ada NPWP? Salah satu ketentuan yang berlaku dalam pemungutan
pajak di Indonesia adalah dengan mewajibkan orang pribadi untuk memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Awalnya, kewajiban untuk memiliki NPWP ini tidak ditaati oleh
sebagian besar orang yang seharusnya menaati aturan ini. Sampai dengan tahun
2007 jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP baru sekitar lima juta orang.
Jumlah ini meningkat pesat pada awal tahun 2009 yang sudah mencapai lebih dari
dua belas juta orang (Portal Pajak, 2009). Akan tetapi, orang bersedia
mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP tidak atas dasar suka rela, tetapi
didasarkan pada keterpaksaan. Di samping itu, banyak juga keluhan dan
kebingungan di kalangan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Terlebih-lebih
tiba saatnya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan Pajak
Penghasilan. Kerumitan pengisian SPT juga kerap menjadi
keluhan wajib pajak, karena itu tidak sedikit individu atau badan menggunakan
jasa konsultan pajak. SPT merupakan penerapan self assessment system. Dalam
self assessment system, negara (pemerintah) memberikan kepercayaan sepenuhnya
kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan
sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan peran serta
masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak tiap
tahun semakin meningkat. Tapi dengan sistem ini memungkin wajib pajak tidak
berlaku jujur, terutama pada korporasi-korporasi.
Pajak akan tetap menjadi andalan penerimaan pemerintah, dalam konteks itu,
pemerintah selain terus melakukan penyisiran wajib pajak, peningkatan
penerimaan bakal didukung dengan realisasi sejumlah kebijakan, seperti
perbaikan basis perpajakan, baik melalui reformasi maupun modernisasi pajak dan
kepabeanan dalam negeri. Sedangkan untuk meminimumkan resiko kebocoran pajak,
Depkeu berupaya terus melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan
remunerasi (perbaikan penggajian) bagi petugas pajak dan bea cukai. Standar
gaji pegawai di direktorat pajak untuk golongan III A gaji pokok dan tunjangan
totalnya sekitar Rp. 2,5 juta, kemudian renumerasi Rp. 8,2 juta/bulan dan
imbalan prestasi kerja. Pada kenyataannya memang penerimaan negara dari pajak
terus meningkat dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
terus tumbuh.
Kendati demikian, masyarakat yang bersusah payah membayar pajak kembali
membuncahkan apriori dengan munculnya kasus Gayus Tambunan seorang petugas
pajak golongan III A melakukan penggelapan pajak sekitar Rp. 395 juta serta
memiliki rekening yang mencurigakan sebesar Rp. 25 miliar. Dengan jumlah gaji
yang disebutkan di atas mustahil orang ini punya rekening sebesar itu, rumah
mewah harga miliaran plus kendaraan mewah. Kasus ini diyakini tidak berdiri
sendiri, Gayus bukan single actor boleh jadi komplotan. Maka wajar muncul
gerakan sosial untuk memboikot bayar pajak, meski pihak direktorat jenderal
pajak melakukan defence bahwa prilaku Gayus bukan cermin dari pegawai pajak
secara keseluruhan. Tapi logika masyarakat tidak serta merta menerima
argumentasi itu, justru masyarakat makin yakin bahwa kasus korupsi tidak
mungkin dilakoni oleh seorang Gayus pegawai golongan III A. Pegawai “rendahan”
saja seperti itu, apalagi pegawai yang lebih tinggi, harta
mantan seorang dirjen pajak sebesar Rp. 36 miliar yang menurutnya adalah hibah
mungkin termasuk cerminan itu.
Dalam perspektif lain, Gayus ini patut kita curiga sebagai operator lapangan,
sekaligus anjungan tunai mandiri dari aparat. Kasus rekening Rp. 25 miliar
sudah lama diendus oleh PPATK dan bahkan sudah empat kali dilaporkan ke pihak
kepolisian, tapi kasus ini baru mulai mencuat tatkala Susno Duadji menyanyikan
lagu sendu di luar panggung Mabes Polri. Pasal yang dikenakan kepada Gayus
awalnya penggelapan, money laundry dan korupsi. Belakangan money loundry dan
korupsi “tidak terbukti” dipersidangan sehingga uang RP. 25 miliar disimpulkan
halal oleh polisi dan jaksa. Nyanyian sendu Susno Duadji yang dianggap sebagai
nista terhadap lembaga polri justru menjadi pembuka kotak pandora, bahwa
rekening Rp. 25 miliar itu memang penuh keanehan sebagaimana halnya diakui oleh
Kapolri dan Jaksa Agung. Pada awalnya mereka bersikukuh bahwa rekening itu
tidak bermasalah. Dalam konteks ini Susno layak dapat tambahan “bintang”, sebab
tanpa nyanyian Susno, kasus
ini tidak akan diketahui oleh publik. Kita menunggu kelanjutan kasus ini
jangan sampai hanya jadi sandiwara penegakan hukum, kalau itu terjadi tagline
“hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia?, diganti menjadi “hari gini bayar
pajak, apa kata dunia?” kalau hanya untuk dikorupsi. Juga seharusnya bukan
hanya penggunaan pajak yang diawasi tapi proses pemungutannya pun perlu diawasi
karena disinilah titik rawan dikorupsi.
M. Amier Arham
Catatan; Tulisan ini sudah dimuat di Gorontalo Post