Bolo maapu mo batanya sadiki ini:
Apakah yang ribut mempermasalahkan SK ini sudah pernah membaca hasil kajiannya?
Jangan sampai kita sudah hantam sana sini padahal kita tdk tau duduk
permasalahannya..
Iqbal
Sent from my iPhone
On Jul 9, 2010, at 2:33 PM, Taufik Polapa <icky...@yahoo.com> wrote:
Fadly, memang d butuhkan orang seperti Pak Iwan Bempah Ahli di Bidang Hutan
dan Lingkungan Hidup utk duduk bersama mewakili rakyat gorontalo membedah SK
Mentri tersebut dari Manfaat dan Modaratnya.
Untuk itu Pemerintah dalam hal ini di Minta transparan kepada Publik agar tdk
ada kecurigaan sehingga lahirnya SK menteri Kehutanan tersebut.
Salam perjuangan
TP
From: Ahmad Fadhli <fadhli_ahma...@yahoo.co.id>
To: gorontalomaju2020@yahoogroups.com
Sent: Fri, July 9, 2010 12:21:27 PM
Subject: Re: Bls: [GM2020] Aksi Damai Penolakan Alih Fungsi Hutan TNBNW di
Kantor Kementrian Kehutanan RI
Ini baru cerdas... Kandidat doktor itu aksinya lebih elegan dan egaliter...
Berdiskusi menawarkan solusi berdasarkan basis keimuan, jgn hanya common
sense... Hidup Mahasiswa...
Powered by Telkomsel BlackBerry®
From: Wan Bempah <wanbem...@yahoo. co.id>
Sender: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Date: Fri, 9 Jul 2010 12:44:02 +0800 (SGT)
To: <gorontalomaju2020@ yahoogroups. com>
ReplyTo: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Subject: Bls: [GM2020] Aksi Damai Penolakan Alih Fungsi Hutan TNBNW di Kantor
Kementrian Kehutanan RI
mohon koreksi pak taufik. irwan bempah dan hasim tidak ikut dalam rombongan ke
DEPHUT. tapi berdiskusi panjang menyamgkut SK 324/Menhut-II/ 2010 di Asrama
salemba. menawarkan alternatif solusi diantaranya adalah. PEMDA Propinsi
Gorontalo melakukan kontrak sosial dengan masyarakat gorontalo perihal komitmen
tidak akan pernah ada perusahaan tambang yang akan masuk kedalam wilayah Taman
Nasional ataupun eks Taman Nasional. dengan demikian SK Menhut ini relatif aman
karena tidak berdampak seperti apa yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan.
Dari: Taufik Polapa <icky...@yahoo. com>
Kepada: gorontalomaju2020@ yahoogroups. com
Terkirim: Jum, 9 Juli, 2010 11:14:15
Judul: [GM2020] Aksi Damai Penolakan Alih Fungsi Hutan TNBNW di Kantor
Kementrian Kehutanan RI
JAKARTA, Hujan Deras yang mengguyur Kota Jakarta tidak menyurutkan rencana aksi
Penolakan SK .324/Menhut- II/2010 berlokasi di Kantor Kementrian Kehutanan RI.
Hadir dalam Aksi tersebut perwakilan dari Mahasiswa Bandung "Bimo Muhongo/Ketua
HPMIG Bandang",Lamansu Laruhun KKIG Tinelo (Sekjen KKIG TINELO),Suprisno
Baderan
(Ketua Pemuda KKIG),Nixon Wartabone (Ketua Umum PINKERS),HPMIG JAYA (Rizky
Mirza
Karim), Taufik Polapa (Bina Bangun Bangsa) dan sebagian masa pendukung lainnya
bahkan terdapat tambahan rombongan dari Mahasiswa Bogor di antaranya Irwan
Bempah, Mahasiswa Pasca Sarjana S3 IPB Bogor dan Hasyim, Sebenarnya Aksi masa
ini rencana akan di Hadiri lebih dari 100 orang di sebabkan karena Cuaca Kota
jakarta tidak memungkinkan, jumlah peserta tidak seperti yang di rencanakan
sebelumnya.
Masa dari Aksi penolakan tersebut tiba di Depan Kantor Kementrian Kehutanan RI
tepat pada Pukul 11:15 WIB dan langsung melakukan Orasi serta membentangkan
Spanduk Penolakan ALIH FUNGSI HUTAN TNBNW, salah satu isi dari Spanduk berisi
"Meminta Kepada Mentri Kehutanan agar Segera Membatalkan SK
.324/Menhut- II/2010" . Di awali dengan orasi kurang lebih 40 menit yang
berlangsung di Depan Pintu Masuk Kantor Kementrian Kehutanan RI dimana Massa
Menuntut segera di Cabut SK Mentri dan Meminta Pertanggung Jawaban dari Pihak
yang bersangkutan atas terbitnya SK tersebut. Yang di tengarai SK tersebut
justru akan merubah Fungsi Hutan Menjadi Areal Pertambangan dimana telah
berhembus Informasi PT. Gorontalo Minerals (Group Bakri) akan melakukan
Pertambangan di Wilayah Hutan Nani Wartabone, Untuk itu Massa Pendemo Meminta
Agar SK tersebut segera di Batalkan karena di khawatir akan merigakan Rakyat
Gorontalo untuk Tahun-tahun mendatang akibat dari Dampak yang di Timbulkan dari
SK tersebut.
Masa Pendemo akhirnya di perbolehkan oleh Staff Kementrian Kehutanan yang di
Kawal oleh Petugas Kepolisian Setempat, Sempat terjadi adu mulut antara Rustam
Amiurddin dengan salah satu Pegawai Kehutanan dimana Pegawai Kehutanan Meminta
kepada Massa Pendemo untuk melepaskan Ikat Kepala yang bertuliskan "Save TNBNW"
karena demi menghargai Kantor Negara, secara Spontan Rustam Amiruddin sebagai
KORLAP bersuara dengan Lantang "Kami adalah Rakyat dan Kantor ini di Bangun
dengan Uang Rakyat Jadi Kami berhak Masuk ke Kantor ini dan Kami tidak Setuju
dengan Permintaan Bapak, apabila Akibat dari SK mentri tersebut dan Terdapat
Rakyat Gorontalo yang Meninggal apa bapak mau bertanggung jawab ??" akhirnya
petugas dari Kementrian Kehutanan tersebut yang bernama "Gunardi Agung P"
langsung ciut dan mempersilahkan Rombongan Untuk menuju ke Lantai 5 yang akan
di
terima langsung oleh Dirjen Planologi "Ir. Sutrisno".
Sempat terjadi Kegaduhan pada saat akan memasuki Ruangan Pertemuan dimana
Petugas hanya mengijinkan perwakilan Massa 10 Orang akan tetapi Jumlah yang
masuk melebihi kapasitas Kursi yang tersedia dalam Ruangan sehingga sebagian
Massa Pendemo banyak yang berdiri, bahkan Dirjen Planologi Kehutanan sewaktu
memasuki ruangan mengalami kesulitan pada saat bersalaman satu persatu para
pendemo yang hadir di ruangan.
Satu persatu dari Masa Pendemo menyampaikan Tuntutannya dan Alasannya kepada
Dirjen Planologi intinya semua meminta agar Mentri Kehutanan "Zulkifli Hasan"
Mengkaji kembali SK Yang telah di terbitkan dengan memperhatikan Aspek lainnya
yang tidak merugikan Rakyat Gorontalo. Karena di khawatirkan akibat dari SK
tersebut Rakyat Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo beberapa tahun kemudian
akan mendapat Kiriman Banjir Bandang, hal ini berdasarkan pengalaman di tahun
2007 sewaktu Fadel Muhammad masih menjadi Gubernur Gorontalo, dimana Kota
Gorontalo mengalami Banjir yang besar di beberapa titik dan mengalami
Kelumpuhan
Ekonomi, dimana hingga saat ini Penanganan Banjir yang pernah di Janjikan oleh
Fadel Muhammad tidak pernah ada realisasinya. Bahkan menurut para Orator yang
menyampaikannya Jika SK tersebut berhasil di Realisasikan di Gorontalo di
Khawatirkan Banjir Besar akan menimpa Kota Gorontalo.
Secara umum Dirjen Planologi Kementrian Kehutanan RI Ir.Sutrisno menyampaikan
bahwa "Apa yang di perjuangkan dan di sampaikan oleh para Pendemo merupakan
Satu
Visi dan Misi dengan dirinya dimana Menolak Perusakan Hutan secara langsung dan
yang di lakukan berdasarkan SK.324.325 tersebut adalah Perubahan Fungsi Hutan
dari Hutan Konservasi menjadi Hutan Produksi yang tentunya ke depan akan dapat
bermanfaat bagi rakyat di sekitar Hutan tersebut dan meningkatkan PAD Kab. Bone
Bolango.
Di sela-sela dialog dengan Masa Pendemo Ir.Sutrisno sempat menyampaikan bahwa
Jika Tuntutannya berkaitan dengan Alih Fungsi Hutan Menjadi Pertambangan,
tempat
yang di datangi kurang tepat dan secara pribadi menolak hutan di jadikan tempat
pertambangan, karena domain Kementrian Kehutanan adalah hanya berkaitan dengan
Hutan dan Bukan Pertambangan. Dan jika perlu Rakyat Gorontalo menyarankan
kepada
Gubernur Gorontalo saat ini melakukan Penolakan Eksplorasi Pertambangan apapun
di Wilayah Hutan Nani Wartabone. Bahkan menjelaskan bahwa terbitnya SK Mentri
tersebut sudah merupakan Kajian Ilmiah yang mendalam oleh para Ahli dimana
melibatkan Institusi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Team Ahli dari
Intitut Pertanian Bogor (IPB), jadi jika ingin bertanya coba lakukan dialog
dengan para Ahli tersebut sehingga lahirnya SK Menteri 324/325.
Demo Penolakan Ahli Fungsi Hutan TNBNW berakhir sekitar pukul 13:30 WIB dan
masa
pendemo kembali ke tempat masing-masing.
Pada saat Diskusi di ruang Rapat dengan Dirjen Planologi, di luar ruang ruangan
Hadir sdr. Amir Halid mengikuti jalannya Pertemuan tersebut yang berdasarkan
Informasi bahwa Amir Halid sengaja datang dari gorontalo mewakili Kadis.
Kehutanan Prop. Gorontalo DR. HUSEN HASNI atas permintaan dari Prof. Winarni
Monoarfa Kepala Bappeda Prop. Gorontalo.
Harapan dari Masa yang melakukan Aksi tersebut ke depan adalah di butuhkan
semua
pihak terlibat dalam keluarnya SK Menteri Kehutanan untuk membuka Dialog
terbuka
yang melibatkan Komponen masyarakat secara luas agar Manfaat dan Resiko yang
akan terjadi dari SK tersebut dapat di Peta kan. Bahkan jika ke depan akan
terjadi Dialog terbuka mengenai Pembahasan SK. 324/325 Mentri Kehutanan RI
Dirjen Planologi bersedia menjadi Nara Sumber, bahkan Ketua Bina Bangun Bangsa
sebagai Lembaga Indepent yang pemerhati Lingkungan Hidup "NUR RIDWAN,SH"
menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
Demikian Laporan pandangan mata dari Lokasi kejadian. Mohon jika ada yang
kurang
berkenan.
Salam Amazing You!!!
Taufik Polapa
Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic
Messages in this topic (7)
RECENT ACTIVITY: New Members 1
Visit Your Group
Majulah Gorontalo kita!
Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe •
