*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
{ Sila lawat Laman Hizbi-Net - http://www.hizbi.net }
{ Hantarkan mesej anda ke: [EMAIL PROTECTED] }
{ Iklan barangan? Hantarkan ke [EMAIL PROTECTED] }
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
PAS : KE ARAH PEMERINTAHAN ISLAM YANG ADIL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mingguan Berita Khas PANJI MASYARAKAT, 9-16 Agustus 2000, hal. 96, Agama.
Tak Lagi Negara Islam
Kongres Mujahidin: Ribuan orang dari berbagai kalangan muslimin di
Indonesia membentuk Mujahidin Indonesia. Mereka bertekad menegakkan
syariat Islam.
Jangan salah. Ini bukan kelompok Mujahidin yang mengklaim melaku-kan
peledakan bom dahsyat di depan rumah dinas Dubes Filipina pekan lalu.
Mereka memang menggunakan istilah "Mujahidin". Tapi itu untuk menye-but
umat Islam dari berbagai kelompok, dan ormas yang menghadiri perhelatan
bernama "Kongres Mujahidin I untuk Penegakan Syari'ah Islam di Indonesia".
Kongres yang dihadiri sekitar 1.500 orang dari berbagai daerah di
seluruh Indonesia itu berlangsung pada 5-7 Agustus 2000 di Yogyakarta.
Tema yang diangkat dimaksudkan agar menyentuh kepentingan hampir semua
umat Islam dalam ber-bagai kelompok dan faksi, yang selama ini dianggap
sulit disatukan karena perbedaan pandangan. "Dalam penegakan syariat
Islam ini, karena menyangkut bagaimana orang Islam melaksanakan
ajarannya; maka semua yang mengaku dirinya Islam pasti berkepentingan.
Tak peduli dari mana organisasinya," kata Irfan S. Awwas, ketua panitia
pelaksana kongres.
Memang, dalam kongres yang mengha-biskan dana lebih dari Rp 650 juta itu
tampak hadir para tokoh dari berbagai latar belakang organisasi Islam.
Diantaranya KH Alawy Muhammad (PPP), Deliar Noer, Syahirul Alim (Partai
Umat Islam); Fuad Amsyari (Unair, Surabaya), KH Tidjani (NU, Madura),
dan Asep Mausul Arifin (Persa-tuan Islam, Ponpes Manonjaya
Tasikmala-ya). Selebihnya adalah peserta perorangan atau dari organisasi
yang masing-masing "hanya" cukup membayar uang pendaftar-an Rp50.000.-
Menurut sekum pelaksana kongres, Shobirin Syakur, kongres diadakan
dengan alasan historis-kondisional. Secara historis, kata dia, umat
Islam selama ini tak punya pemimpin atau khalifah, seperti orang Katolik
yang punya Paus. Karena itu syariat Islam seolah-olah tak bisa
dilaksanakan. Alasan kondisionalnya, krisis multidimen-sional ini
membuat banyak orang mena-warkan solusi. "Padahal Islam adalah
ja-wabannya. Karena syariat Islam tak dilaksa-nakan dengan benar, kita
ditimpa musibah, yang tiada habisnya," tutur mantan tapol Orde Baru itu.
Materi yang dibahas dalam kongres antara lain menyangkut konsep imamah
(kepemimpinan), kehidupan bangsa dan negara dalam konsep Islam,
penegakan syariat Islam dalam pentas politik nasional, sistem
pengkaderan mujahidin, dan potret medan jihad Islam. Materi tersebut
ke-mudian mengerucut dalam beberapa si-dang komisi, seperti komisi
institusi/ja-maah, komisi program perjuangan, komisi imamah, dan komisi
rekomendasi.
Kongres berhasil membentuk majelis pimpinan (ahlul halli wal 'aqdi)
yangterdiri atas 36 orang, dan Amirul Mujahidin se-mentara adalah Abu
Bakar Ba'asyir (Pesan-tren Al-Mukmin, Ngruki, Solo). Diantara ke-36
anggota majelis pimpinan itu adalah Deliar Noer KH Alie Yafie, KH
Mawardi Nur, KH Abdul Rasyid Syafi'i, KH Miftah Farid, KH Asep Mausul
Arifin, RHA Syahirul Alim; KH Alawy Muhammad, Fuad Ansya-ri, Abdurrahman
Basalamah (Univ Muslim Indonesia, Makasar).
Disepakati juga "Piagam Yogyakarta", yang berisi lima butir pernyataan,
yakni wajib hukumnya melaksanakan syariat Is-lam bagi umat Islam di
Indonesia dan du-nia; menolak ideologi yang bertentangan dengan Islam
yang berakibat syirik dan difaq serta melanggar HAM; membangun kesatuan
mujahidin yang kokoh kuat, baik di dalam negeri, regional maupun
interna-sional (antar bangsa); memberituk majelis mujahidin menuju
terwujudnya imamah (khalifah)/kepemimpinan umat, di dalam dan luar
negeri; dan menyeru kaum mus-limin untuk menggerakkan dakwah dan jihad
di seluruh dunia demi tegaknya Islam sebagai rahmatan lil'alamin.
Menurut Irfan S. Awwas, kongres juga merekomendasikan beberapa hal. Di
an-taranya menyerukan pemerintah supaya tidak membuat aturan-aturan
hukum yang bertentangan dengan ajaran semua agama. Ini salah satu wujud
bahwa Islam itu tidak diskriminatif. Dicontohkannya dalam hukum
perkawinan, soal pelacuran, pelaku perbuatan zina itu tidak bisa dihukum
ka-lau suka sama suka. "Kita akan mendesakkan penghapusan hukum nasional
yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi ini sangat konkret dan
aplikatif," tegasnya.
Apakah Mujahidin juga akan mendesak pemerintah untuk mengubah ideologi
ne-gara menjadi ideologi Islam sekaligus mendirikan negara Islam? Irfan
menolak. "Kalau pemerintah sudah bisa menerima berlakunya syariat Islam,
itu sudah cukup. Islam akan menjamin kebebasan semua umat beragama untuk
menjalankan ajaran agama masing-masing." Repotnya, secara keseluruhan
syariat Islam hanya bisa ber-laku di negara-negara yang berdasarkan
agama (Islam). Ini memang debat lama. Abdul Rahman Ma'mun (Yogyakarta)
----------
Get your own FREE, personal Netscape Webmail account today at
http://home.netscape.com/webmail/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Melanggan ? To : [EMAIL PROTECTED] pada body : SUBSCRIBE HIZB)
( Berhenti ? To : [EMAIL PROTECTED] pada body: UNSUBSCRIBE HIZB)
( Segala pendapat yang dikemukakan tidak menggambarkan )
( pandangan rasmi & bukan tanggungjawab HIZBI-Net )
( Bermasalah? Sila hubungi [EMAIL PROTECTED] )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pengirim: [EMAIL PROTECTED]
