Saya dengar akhir tahun lalu kapal seismic Malaysia melakukan survey diiringi 2 kapal perang Malaysia di perairan Tarakan. Ketiga kapal ini kemudian dihadang oleh kapal perang Indonesia. Tapi setelah kapal perang RI ini ditembak (2 pelaut kita mati), kapal kita menyingkir. Berita ini hanya gosip atau tidak saya tidak tau.
Mengenai berita kapal Total Brunei yang diusir oleh 6 kapal perang Malaysia, memang benar. Argumentasi Malaysia juga mirip. Malaysia menggunakan sebuah pulau kecil tanpa penduduk sebagai acuan batas 200 nautical miles kedaulatan laut Malaysia. Sebaliknya dalam kasus ini Malaysia menggunakan sejarah sebagai negotiation back ground. Baru-baru ini Brunei memesan 6 kapal perang baru (frigate) dari UK, sebentar lagi datang. Apa ada kaitannya ... saya tidak tau. Akhir-akhir ini Malaysia banyak melakukan 'ekspansi' ke negara tetangga setelah sukses dengan join operating agreement-nya dengan Thailand (model Timor Gap). Malaysia berurusan dengan Singapore (Batu Putih), Brunei (EEZ) dan Indonesia (Tarakan). Memang saat ini Malaysia sedang berjaya.... Herman Darman -----Original Message----- From: Taufik Manan [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: 04 October 2004 12:49 To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [iagi-net-l] Soal Sengketa Zona Minyak di Laut Sulawesi Setelah Sipadan Ligitan, inilah klaim kedua antara Indonesia vs Malaysia. Bagaimana usaha pemerintah Indonesia (Pertamina / BP MIGAS) dalam menghadapi hal ini ? Semoga ada usaha yang maksimal. Taufik Manan ================================ JawaPos online Soal Sengketa Zona Minyak di Laut Sulawesi KUALA LUMPUR - Sengketa Petronas dengan Pertamina atas zona sumber minyak di Pulau Tawau makin memanas. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Malaysia Zainal Abidin Osman menegaskan, negaranya tidak gentar menghadapi klaim Indonesia dan siap berseteru kembali. Osman mengatakan bahwa zona Blok ND6 dan ND7 adalah hak Petronas, perusahaan minyak dan gas Malaysia. "Hak Malaysia tidak pernah dipermasalahkan negara mana pun sebelumnya. Sebab, sumber minyak tersebut sudah jelas kepemilikannya. Wilayah itu milik kami," tandasnya. Keyakinan Osman didasarkan pada peta parameter teritorial federal dan kepulauan Malaysia yang dibuat 1979. Dalam peta itu menunjukkan bahwa kedua blok tersebut masuk kedaulatannya. Soal kandungan kekayaan alam itu, menurut Osman, survei seismik Petronas sudah lama mengetahui. Seperti diberitakan, Indonesia -dalam hal tersebut Pertamina- dan Petronas saling mengklaim hak atas sumber minyak dan gas di Laut Sulawesi dekat Tawau, Sabah. Zona tersebut dikenal dengan sebutan East Ambalat. Kedua perusahaan minyak dan gas itu sudah menawarkan hak eksplorasi ke perusahaan asing. Pertamina berharap mencapai kesepakatan kontrak akhir bulan ini. Sementara itu, Petronas akhir tahun. Petronas menuding, Pertamina menerobos hak eksplorasi zona yang terletak 150 kilometer dari Sabah itu. "Kesepakatan pengeboran lepas pantai ... yang masih dalam wilayah Malaysia ... mengalami kemajuan," jelas Presiden dan CEO Petronas Tan Sri Hassan Marican dalam pernyataannya. Jika Malaysia ngotot zona East Ambalat milik Malaysia, pemerintah Indonesia belum bersikap apa pun. Bahkan, Pertamina justru tampak lepas tangan. Mohammed Harun, juru bicara Pertamina, menyerahkan urusan itu kepada pemerintah. "Persoalan klaim gas di Pulau Tawau bukan urusan Pertamina. Kasus itu menjadi tanggung jawab direktur Pertamina yang ditunjuk pemerintah. Pertamina tidak ikut-ikut," terang Harun. Hingga berita ini diturunkan, direktur Pertamina yang dimaksud belum bisa dikonfirmasi. Zona minyak yang diperebutkan tersebut tidak jauh dari Pulau Sipadan dan Ligitan, yang pernah menjadi sengketa antara Malaysia dan Indonesia. Kedua negara sepakat menyelesaikan sengketa yang terjadi mulai 1969 itu ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1997. Sidang digelar Juni 2002. Keputusannya disampaikan enam bulan kemudian. Isinya, Indonesia dinyatakan kalah dengan suara 16:1. Presiden ICJ Gilbert Guillaume menolak argumen faktor sejarah dan mempertimbangkan kedaulatan negara. Menurut dia, keputusan itu final dan tidak ada banding. Sebelum vonis dijatuhkan, Malaysia menawarkan kedua pulau tersebut sebagai objek wisatanya. Negeri jiran selalu berdalih bahwa yang melakukan itu adalah pihak swasta tanpa sepengetahuan pemerintah. Sikap serupa ternyata dilakukan Malaysia saat bersengketa dengan Brunei berebut zona kaya minyak dan gas di Sarawak. Belum ada vonis pemilik, Malaysia memperketat keamanan di tempat konflik. Perseteruan mencapai puncak Maret 2003. Pasukan patroli laut Malaysia mengursir tim eksplorasi Total, sebuah perusahaan Prancis. Perusahaan penambangan itu mengaku, pihaknya mendapat hak eksplorasi dari Brunei. Kabarnya, kesepakatan hampir tercapai dengan sistem bagi hasil. (ap/nst/nie) __________________________________ Do you Yahoo!? New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages! http://promotions.yahoo.com/new_mail --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
