Pak Awang ysh., 
Sekitar akhir tahun 2004-an, ExxonMobil memberikan penawaran kepada pegawainya 
untuk berhenti secara sukarela.  Setahu saya, beberapa pegawainya yg senior, 
mengambil tawaran tsb., dan diantara mereka ada beberapa yg berniat untuk 
mengabdikan pengalamannya yg bertahun2 di perusahaan asing, kepada pemerintah.  
Namun nampaknya, jalan untuk kesana tidaklah mudah, atau tidak jelas, atau 
bagaimana ...?
Sejalan dengan tulisan Pak Awang yang mengemukakan bahwa usaha ke arah itu 
terbentur karena kekurangan orang yg senior, maka saya kira, jika momen2 
"pelepasan" di perusahaan asing itu disambut dengan "penawaran penerimaan" di 
lingkungan pemerintah (BPMIGAS), hal ini akan dapat menutup kekurangan yg Pak 
Awang ceritakan.  
Sebagai orang yg sudah bertahun2 di perusahaan asing, saya kira mereka akan 
sudah mengetahui dimana kira2 kelemahan peraturan2 kita, bagaimana biasanya 
"best practice" yg dilakukan di perusahaan asing tsb., dan juga mereka akan 
membawa budaya kerja efisien yg tertanam di mereka.  Disamping itu, sebagai 
orang yg pensiun dari perusahaan asing dng usia yg senior, saya kira secara 
finansial, mereka sudah akan merasa cukup, sehingga tujuan mereka sekarang 
hanyalah tinggal beramal :-)
Ini saja Pak Awang, sebagai masukkan, dan terimakasih.
 
Wassalam,
HK  


Awang Satyana <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pak Taufik,

Zaman Pak Effendi Situmorang jadi Direktur Pertamina MPS pernah ada rencana itu 
: menempatkan orang2-nya di KPS untuk pengawasan langsung. Tak jadi berjalan, 
a.l. karena kekurangan orang2 yang senior (menempatkan yang junior sama saja 
dengan bohong).

Terpulang ke diri sendiri. Mau loyal ke perusahaan yang dengan jelas kita tahu 
sedang merugikan Negara ? Mau membela kepentingan Negara dan melupakan dulu 
loyalitas ke perusahaan ? Atau, sekedar tak peduli sebab Negara itu abstrak dan 
perusahaan itu nyata ? First thing first adalah menurut orang per orang. Maka, 
kembali terpulang ke diri sendiri.

Tanpa laporan dari orang dalam KPS pun, fungsi pengawasan harus berjalan sebab 
itu memang tugas BPMIGAS. Apakah pengawasan efektif atau tidak, apakah terlalu 
ketat atau tidak, itu adalah suatu proses yang harus selalu diperbaiki, 
sebagaimana kita juga mengawasi diri sendiri.

salam,
awang

"O.K Taufik" wrote:
Pak Awang,

Masalahnya pekerja nasional di KPS asing (misalnya) apa mempunyai payung
hukum untuk menjadi double face buat company tempat dia bekerja?, ini
yang sulit, bagaimanapun karyawan tersebut memiliki gentlement agreement
dengan coy-nya sesuai kesepakatan yg ke-2 belah pihak akui, satu hal
juga peluang conflict interest untuk memanfaatkan kondisi tersebut besar
sekali. Melaporkan, menjatuhkan dll demi kepentingan diri sendiri pasti
ada.

Kenapa pihak BPMIGAS tidak terus terang saja menempatkan oknumnya di
setiap coy, sama hal yg sekarang BUMN lakukan dengan pasukan "lendonya",
menempatkan oknumnya di setiap BUMN untuk menangkal korupsi?..tak jelas
memang efektif atau tidak.

regards


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Kirim email ke