> gelogiawan untuk memberikan rekomendasi yang benar-benar > akurat, sehingga kalau tidak dilaksanakan bencana itu > benar-benar datang. Dengan kata lain, geologiawan kita > harus benar-benar sakti..... ============================================================= inilah persoalannya, karena geologi bukan ilmu pasti, hanya bisa meramalkan saja Ism
> >> Agak telat ngasih pe-er-nya brur,... >> >> karena pada hari pertama longsor terjadi Tim dari IAGI Jawa >> Timur sudah bergerak ke Jember dipimpin oleh Soffian Hadi >> dari PPIAGI Demisioner dan dikoordinasikan juga oleh >> Ikhsyat Syukur di Surabaya. Selain ikut membantu masyarakat >> di urusan emergency, kawan-kawan Jatim juga mencoba > mengumpulkan >> data dalam kaitannya dengan penyebab banjir bandang, lokasi >> daerah aman, > dan >> ikut memberikan penerangan kepada masyarakat dan >> pejabat-pejabat terkait sehubungan dua hal tersebut diatas. >> Soffian ikut mendampingi Gubernur > Jatim >> dan sebagian bahan yg dikumpulkannya dijadikan referensi >> dalam wawancara > dg >> wartawan saat Menko juga datang kesana. Dari monitoring >> lewat sms dg > kawan2 >> disana, sementara ini info awalnya adalah: >> - hutan lindung di atas / daerah hulu sungai masih bagus >> - sebagian hutan produksi di sepanjang daerah aliran sungai >> rusak SETELAH bencana (karena dilanda luapan banjir >> bandang) >> - curah hujan di 3 stasiun terdekat 115, 138, 179 mm pada >> catchment 4130HA lewat sungai "dangkal" sehingga >> mengakibatkan "destruction" >> - pemukiman dibangun di atas endapan aluvial purba bekas >> banjir-banjir bandang pada periode-periode sebelumnya >> - siaran khusus IAGI JATIM LIFE di radio Suara Surabaya >> SCFM tadi pagi jam > 7 >> tentang masalah Banjir Bandang Jember >> - besok pagi jam 7:00 Soffian akan membriefing Men LH, Men >> Hut, dan MenKes di Juanda sebelum mereka pakai chopper ke >> Jember. >> Selain itu ada informasi juga telah terjadi longsor di >> Banjarnegara dengan korban sudah mencapai 6 orang >> >> Note: >> Kalaupun Dr Suparto Wijoyo menyalahkan pemerintah karena >> bencana > lingkungan >> yang lebih ditekankan pada manajemen lingkungan yang >> amburadul (terutama dalam kaitannya dengan penggundulan >> hutan), mustinya ini diperluas ke masalah-masalah >> kebencanaan secara umum yaitu karena PEMERINTAH KURANG >> TANGGAP TERHADAP USAHA-USAHA MITIGASI BENCANA (GEOLOGI) >> termasuk mitigasi gempa, tsunami, longsor, dan letusan >> gunung api. Sesuai dengan hasil rekomendasi side-meeting >> IAGI di Surabaya 29 November 2005, ygmenyatakan bahwa >> Pemerintah belum mampu melindungi rakyat dari bahaya >> bencana-bencana geologi, maka IAGI perlu terus menerus >> menjalankan advokasi terhadap usaha-usaha mitigasi yang >> seharusnya dibiayai oleh negara/pemerintah > sebagai >> pelindung pengayom rakyatnya. >> >> Mari kita bantu usaha kawan-kawan di Jawa Timur. Berikan >> informasi yang > anda >> punya sebanyak mungkin ke [EMAIL PROTECTED] >> >> Salam >> >> adb >> >> ----- Original Message ----- >> From: "Rovicky Dwi Putrohari" >> To: >> Sent: Wednesday, January 04, 2006 4:17 PM >> Subject: [iagi-net-l] Pakar: Banjir di Jember Bukan Bencana >> Alam >> >> >> Kerjaan IAGI belum selesei, aku kasih PeeR baru ya. >> Gimana ? >> rdp >> --------------------------------------------------------------------------> >> -- >> ------------- >> HARIAN ANALISA >> Edisi Rabu, 4 Januari 2006 >> >> Pakar: Banjir di Jember Bukan Bencana Alam >> >> Surabaya, (Analisa) Pakar hukum lingkungan Dr Suparto >> Wijoyo menilai > banjir >> bandang di Jember yang menewaskan 57 orang , 800-an orang >> mengungsi, dan 500-an >> orang terisolir bukanlah bencana alam, melainkan bencana >> ekologi. >> >> "Itu bukan bencana alam, karena kalau bencana alam berarti >> kesalahan > Tuhan, >> apa >> mungkin Tuhan di-mejahijau-kan? Menurut saya, banjir >> bandang di Jember itu bencana ekologi dan karenanya Bupati >> Jember harus dimintai >> pertanggungjawaban," >> katanya kepada Antara di Surabaya, Selasa pagi. >> >> Menurut dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga >> (Unair) Surabaya itu, >> bupati atau walikota yang wilayahnya rawan bencana banjir, >> longsor, dan bencana >> lingkungan lainnya harus dimintai pertanggungjawaban. >> >> "Karena itu, saya minta Kapolwil dan Kapolda Jatim menindak >> secara hukum terhadap bupati dan walikota yang tak memiliki >> kebijakan untuk mencegah bencana >> lingkungan. Bagaimana pun, kepala daerah itu harus memiliki >> manajemen penataan >> lingkungan," katanya. >> >> Doktor alumnus Fakultas Pasca Sarjana (FPS) Unair Surabaya >> itu menyatakan banjir >> bandang di Jember bukan problem primer, melainkan problem >> ikutan yang diakibatkan buruknya manajemen lingkungan dari >> kepala daerah setempat. >> >> "Boleh saja, bupati atau walikota yang ada mengelak dengan >> menyebut kebijakan >> lingkungan yang salah merupakan warisan bupati atau >> walikota terdahulu, namun >> dia tetap dapat dikatakan bersalah, karena dia seharusnya >> melakukan > koreksi >> atas >> kebijakan yang salah," katanya. >> >> Manajemen lingkungan yang buruk, katanya, menyebabkan hutan >> menjadi > gundul. >> "Hutan menjadi gundul akibat dipotong setan gundul. Saya >> katakan setan gundul, >> karena orangnya tak tersentuh hukum. Dia tak tersentuh >> hukum, karena aparat-nya >> tak beres," katanya. >> >> Oleh karena itu, katanya, manajemen lingkungan yang buruk >> lebih tepat dikatakan >> sebagai bencana ekologi atau bencana lingkungan yang >> menuntut adanya pertanggungjawaban dari kepala daerah dan >> sejumlah kepala dinas. >> >> "Kepala dinas yang harus bertanggung jawab antara lain >> kepala dinas kehutanan >> (kadishut), kepala dinas tata ruang, kepala dinas >> pertamanan atau lingkungan, >> dan kepala dinas lainnya yang terkait dengan masalah >> ekologi," katanya. >> >> Sama halnya dengan bupati/walikota, katanya, para kepala >> dinas itu dapat saja >> mengelak bahwa mereka bukan pelaku di lapangan, namun >> polisi tetap dapat menjerat mereka dengan kesalahan mereka >> sebagai pemangku hutan atau > pemangku >> wilayah. >> >> "Jadi, polisi dapat menuntut kadishut secara hukum dengan >> adanya bencana banjir >> bandang dan hutan gundul sebagai bukti yuridis, apalagi >> bupati/walikota dalam >> konteks otonomi daerah juga menjadi pemegang otoritas >> kewilayahan," > katanya. >> (Ant) >> -- >> --Writer need 10 steps faster than readeR -- > > > --------------------------------- > Yahoo! DSL Something to write home about. Just $16.99/mo. or > less ___________________________________________________________ indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Ratna Asharina (Ratna.Asharina[at]santos.com)-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi(sunardi[at]melsa.net.id) Komisi Karst : Hanang Samodra(hanang[at]grdc.dpe.go.id) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo(soeryo[at]bp.com) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin(ridwan[at]bppt.go.id atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius(zardi[at]bdg.centrin.net.id) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono(anugraha[at]centrin.net.id) ---------------------------------------------------------------------
