Vick,...
tentu saja orang BPMIGAS enggan disebut pegawai Departemen ESDM Ditjen
Migas, karena memang lembaganya beda. Masing2 bosnya (Pak Kardaya dan Pak
Purnomo) sama-sama langsung lapor ke Presiden. Kepala BPMIGAS tidak melapor
ke Menteri ESDM (apalagi ke DitJen Migas).
Satu lagi Vick,.. kesanku: sampeyan mengidentik-kan "reformasi" dengan
penyatuan kelembagaan BPMIGAS dengan Ditjen MIGAS.
Fakta yang aku lihat justru: "reformasi" (baca: tuntutan IMF) mengharuskan:
1. Pertamina dipisahkan dari fungsi MPS-nya
2. Pertamina diperlakukan sama dengan KPS-KPS lain
3. Fungsi MPS dilakukan oleh badan baru namanya BPMigas
4. Fungsi regulasi "masih" dilakukan oleh Ditjen Migas
salam
adb
From: "Rovicky Dwi Putrohari" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <iagi-net@iagi.or.id>
Sent: Tuesday, May 23, 2006 12:56 PM
Subject: [iagi-net-l] BPMIGAS dan Ditjen MIGAS
Problem penyatuan kelembagaan.
Saya kok masih sering merasa (moga-moga perasaan saya saja) mengapa orang
BPMIGAS selalu enggan disebut sebagai pegawai Dept. MIGAS ?
Apakah karena BPMIGAS dahulunya kebanyakan ex-pegawai Pertamina, sedangkan
Ditjen Migas hanyalah pegawai negeri. ?
Sehingga kesan saya adanya proses tarik-ulur dan saling tolak dalam hal
wewenang dan tanggung jawab. Penyatuan lembaga ini sangat penting tentunya.
Saya yang merasa di "pihak luar" kadangkala heran dan kebingungan dengan hal
yang seperti ini.
Saya sendiri menyadari. Reformasi (reform-perubahan) memang memerlukan waktu
tidak bisa instant, dan saya rasa proses "penyatuan" ini juga akan memakan
waktu. Tentunya diperlukan keterbukaan semua pihak yg terkait baik BPMIGAS,
Ditjen Migas serta kita-kita juga ketika berhubungan dengan pengusahaan
migas.
Saya rasa nantipun kalau sudah ada Badan Geologi Nasional juga akan memiliki
problem senada antara P3G, LIPI, Bakosurtanal, BMG dll kalau dilebur dalam
satu organisasi tunggal kebumian. Saya inget kang ADB dulu ketika ditawari
membidani BGN sangat ragu-ragu. Tetapi kalau melihat perkembangannya
sebenernya arah perubahan dan peleburan ini sudah menunjukkan kemajuan
bagus. Dan saya rasa sudah dalam "track" penyatuan yg tepat. Semoga
Saya hanya ingin belajar dari perubahan-perubahan seperti ini. Mungkin
rekan-rekan yang berkecimpung angsung bisa "share
informations/knowledges/experiences" dengan timbulnya penyatuan kelembagaan
di Indonesia ...
Mohon maaf bila tidak berkenan,
Salam,
RDP
On 5/23/06, Awang Harun Satyana <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
---------------------------------------------------------------------
----- PIT IAGI ke 35 di Pekanbaru
----- Call For Papers until 26 May 2006
----- Submit to: [EMAIL PROTECTED]
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
---------------------------------------------------------------------
