Dikirim ulang. -----Original Message----- From: Awang Harun Satyana Sent: Wednesday, June 27, 2007 10:28 C++ To: 'iagi-net@iagi.or.id' Subject: RE: [iagi-net-l] Interpelasi Lapindo
BPMIGAS punya Bidang Operasi di mana di dalamnya ada Divisi Operasi Lapangan. Divisi ini memonitor semua kegiatan operasi lapangan (survai dan pemboran) yang sedang dilakukan Kontraktor. Kontraktor wajib melaporkan kemajuan pekerjaan lapangannya ke divisi ini, juga ke divisi lain yang berkaitan. Mengapa wajib ? Sebab, itu sesuai dengan amanat PP 42/2002 tentang BPMIGAS BAB IV Pasal 12 Huruf C : "Dalam menjalankan tugas, Badan Pelaksana memiliki wewenang : mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama" Apakah BPMIGAS bertanggung jawab kepada pelaksanaan operasi Kontraktor ? Tidak diatur di aturan manapun. Tetapi bunyi kontrak PSC term antara BPMIGAS dengan Kontraktor Section V tentang Rights and Obligations of the Parties, Butir 5.2.4 : CONTRACTOR shall : be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner by appropriate scientific methods. Apakah bunyi ayat ini bisa dipakai untuk dasar pertanggungjawaban Kontraktor dalam keamanan drilling operation ? Saya pikir tak serta merta, biar saja pihak Legal yang menyatakannya. Kalau BPMIGAS tidak menyetujui BJP-1 dibor (tetapi Lapindo bisa saja tetap mengebor BJP-1 hanya secara sole risk), kalau Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan izin lokasi kepada Lapindo untuk mengebor BJP-1, tentu BJP-1 tidak akan dibor. Divisi Eksplorasi BPMIGAS menyetujui BJP-1 dibor karena BJP-1 punya alasan eksplorasi yang baik dan secara teknis valid. Dalam spirit meningkatkan produksi migas Indonesia, yang menjadi tujuan Pemerintah Indonesia, BJP-1 layak disetujui. Divisi Eksploitasi BPMIGAS telah mengecek design casing-nya dan dinyatakan aman. Belum terpasangnya casing 9 5/8" sering dipakai sebagai alasan penyebab semburan LUSI yang menurut satu versi disebabkan UGBO (underground blow out). Mari kita lihat casing program yang diajukan Lapindo dan sudah disetujui BPMIGAS. Casing 9 5/8" akan dipasang setelah sekian ft masuk ke objektif utama yaitu batugamping Kujung I, diperkirakan depth casing shoe tersebut adalah 8500 ft. Yang terjadi justru sejak dari kedalaman sekitar 6000 ft muncul batupasir volkanik yang sama sekali tidak diprediksikan kehadirannya. Saat kedalaman 8500 ft tercapai, batupasir pun masih muncul, membuat tak mungkinnya menaruh casing shoe di lapisan pasir. BPMIGAS pun memahami mengapa casing 9 5/8" tak diturunkan sesuai program sebab tak ada satupun yang memprediksi kehadiran lapisan batupasir setebal lebih dari 3000 ft tersebut. Secara administrasi BPMIGAS terlibat dalam persetujuan pemboran BJP-1, secara administrasi Kabupaten Sidoarjo pun terlibat dalam pemberian izin lokasi BJP-1. Kalau PSC Term Section V Pasal 5.2 Butir 5.2.4 bisa dipakai sebagai acuan pertanggungjawaban Kontraktor atas keamanan pelaksanaan operasi, maka Lapindo yang bertanggung jawab akan operasi pemboran BJP-1. BPMIGAS memonitor kemajuan operasi BJP-1. Lapindo telah melakukan program pemboran sesuai program yang diajukannya, modifikasi harus dilakukan dalam penurunan casing 9 5/8" karena munculnya lapisan pasir di tempat yang diperkirakan top Kujung di mana shoe 9 5/8" tadinya mau dipasang. Pertanyaannya : apakah PSC Term Section V Pasal 5.2 Butir 5.2.4 punya sangsi hukum perdata maupun pidana ? Saya pikir tidak. Laporan Pemeriksaan BPK RI atas kasus LUSI (saya sudah mempelajarinya) dan pendapat Pak Kurtubi boleh saja menyalahkan Departemen ESDM dan BPMIGAS atas kelalaian pengawasan pemboran eksplorasi BJP-1. Tetapi, sebaiknya sebelum berpendapat harap dipahami dulu aspek legalitas/pidana/perdata PSC Term dan semua PP terkait serta kasus lapangan BJP-1. Salam, awang -----Original Message----- From: Rovicky Dwi Putrohari [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, June 27, 2007 7:52 C++ To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] Interpelasi Lapindo Mungkin kasus keterlibatan BPMIGAS hanya admin saja ? rdp "lebih prihatin penanganan ketimbang penyidikan" ==== Polisi Belum Temukan Keterlibatan BP Migas dalam Kasus Lumpur Juni 27th, 2007 Selasa, 26 Juni 2007 | 17:10 WIB TEMPO Interaktif, Surabaya: Kepolisian Daerah Jawa Timur belum menemukan bukti keterlibatan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam kasus semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo. Ketiadaan bukti ini membuat polisi kesulitan mengaitkan peran BP Migas ke dalam kasus semburan lumpur, serta menjerat para pimpinannya menjadi tersangka. "Kami belum menemukan bukti konkret keterlibatan BP Migas," kata Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar I Nyoman Sukena saat dihubungi Tempo, Selasa (26/6) siang. Baca entri selengkapnya > http://hotmudflow.wordpress.com/ On 6/27/07, [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Presiden Harus Minta Pertangunjawaban BP Migas > Rabu, 27 Juni 2007 | 01:55 WIB > > TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden seharusnya meminta > pertanggungjawaban Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak > dan Gas Bumi (BP Migas) atas semburan lumpur panas Lapindo di > Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur dikarenakan BP > Migas tidak melakukan pengawasan dan peringatan pada saat > pengeboran. > Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan, seharusnya BP Migas > memberikan peringatan kepada Lapindo Brantas pada saat > pengeboran tidak memasang selubung (casing). Padahal pengawasan > kepada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi, kata dia, > menurut Pasal 41 Ayat 2 dan Pasa 44 Ayat 22 Undang-Undang > Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas > bumi merupakan tugas dan tanggung Jawab BP Migas. > "Yang memberikan peringatan pada saat tidak memasang casing > adalah Medco sebagai patner di Lapindo Brantas dan bukan BP > Migas," kata Kurtubi kepada Tempo, Selasa (26/6). > Menurut Kurtubi, Presiden harus segera melakukan tindakan untuk > meminta pertanggungjawaban BP Migas. "Jika tidak, maka Presiden > bisa dituntut pertanggungjawaban sesuai Pasal 43 Ayat 3 > Undang-Undang No. 22 Tahun 2001" ujarnya. Menurut pasal itu, > kata dia, BP Migas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab > kepada presiden. > Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin mengatakan, pengawasan yang > dilakukan pihaknya adalah pada saat pengajuan program kerja dan > anggaran, perencanaan proyek dan pelaksanaan pengadaan barang. > "BP Migas mengawasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang > berlaku atau tidak," katanya kepada Tempo, Selasa (26/6). > Sedangkan pengawasan operasional harian, kata Muin, menjadi > tanggung jawab kontraktor kerja sama. Begitu juga dengan pada > saat pengeboran, apakah kontraktor memasang casing atau tidak > juga menjadi tanggung jawab kontraktor. "Kami mengawasi pada > saat tender casing, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau > tidak," ujarnya. > Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan > hasil pemeriksaan atas semburan lumpur panas Lapindo. > Berdasarkan hasil audit BPK Departemen Energi dan Sumber Daya > Mineral dan BP Migas tidak melakukan pengawasan atas kegiatan > eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) sesuai dengan ketentuan. > ALI NUR YASIN > > > > > >> Nambahin dikit Mas Oki, ini sedikit OOT/bukan berhubungan > >> dgn geologi. > >> > >> Pagi hari ini di kantor, teman-teman rame pada nanya: " ... > >> kenapa Mr. Imam Augustino masih bisa menjawab sambil > >> tersenyum di tengah penderitaan orang banyak seperti itu??" > >> Wah wah wah, ... ini sih masalah kultur. Rada susah > >> menjelaskannya tapi intinya begitulah, kebanyakan > >> ekspresi/mimik orang Indonesia selalu "senyum" dan "ceria" > >> meski isi pernyataannya menyedihkan atau tidak mengenakan. > >> Jadi blm tentu bisa ditafsirkan "tersenyum di atas > >> penderitaan org lain". > >> > >> > >> On 18/06/07, oki musakti <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > >>> > >>> Sedikit menyimpang, > >>> Tadi malam musibah Lusi ditayangkan di acara 60 Minutes > >>> nya > >>> channel 9 Australia. > >>> Seperti biasa fokus bahasannya lebih pada sisi human > >>> interest terutama masalah lebih dari 40 ribu pengungsi > >>> yang sampai sekarang belum terurus dengan baik serta > >>> adanya > >>> Australian connection dalam bentuk participating interest > >>> Santos di sini. > >>> > >>> Dari sisi sudut pandang, acara ini jelas-jelas > >>> mengopinikan > >>> bahwa Lusi adalah kesalahan drilling dari Lapindo. > >>> Salah satunya disebutkan: 'The world's top experts agree > >>> this was the straight out human error - most likely a > >>> failure to shore up the walls of the bore hole with a > >>> protective casing. '.......mungkin ini maksudnya adalah > >>> 'top expert' yang gak hadir dalam seminar Lusi di BPPT.... > >>> > >>> Buat saya ada satu hal yang sangat mengganggu: Narasumber > >>> utama dalam acara ini adalah Dr Mark Tingay dari Adelaide > >>> Uni. Sependek pengetahuan saya, belum pernah dengar Pak > >>> Tingay ini melakukan penelitian di Sidoardjo. Kalau lihat > >>> lontaran2 beliau, itu keliahatannya banyak yang langsung > >>> diambil dari berbagai diskusi diberbagai milisout dari nya > >>> Pak Dhe Vicki. > >>> > >>> Samasekali gak ada pendapat dari geologist Indonesia > >>> apalagi pendapat resmi tim IAGI. Yang sudah berbulan-bulan > >>> banting tulang melakukan penelitian disana. > >>> > >>> Kesimpulan dan moral of the story: Kita belum > >>> dianggep....... > >>> > >>> Salam > >>> Oki > >>> > >>> Unnatural disaster Sunday June 17, 2007 > >>> [image: Sidoarjo, East Java, Indonesia (AAP)] > >>> Reporter: Peter > >>> Overton<http://sixtyminutes.ninemsn.com.au/article.aspx?id=264123>>>>>> Producers: Howard Sacre > >>> <http://sixtyminutes.ninemsn.com.au/article.aspx?id=264627>, > >>> Julia > >>> Timms<http://sixtyminutes.ninemsn.com.au/article.aspx?id=264640>>>>>> *At first, we thought this can't be true, it's like some > >>> sort of pre-historic disaster movie. But it's real all > >>> right. A gigantic volcano of steaming hot mud as far as > >>> the > >>> eye can see.* It's already swamped a dozen villages on the > >>> Indonesian island of Java - and we mean swamped. Houses, > >>> factories, mosques, everything just swallowed by this > >>> relentless tide. Forty thousand people have been left > >>> homeless, without jobs, without hope. And the really > >>> infuriating thing is, geologists are 99 percent certain > >>> it's not a natural disaster. It's man-made. The prime > >>> suspect is a big mining company with strong Australian > >>> connections. *Transcript* PETER OVERTON: The world has > >>> never seen anything like this - a gargantuan fountain of > >>> mud gushing from the bowels of the earth. Some days, the > >>> crater surges wildly, on other days it quietens down, but > >>> it never stops. Too thick to drain away, it's burying > >>> everything in its path. This is a tragedy of errors backed > >>> by Australian money. A story of cover-up and suffering > >>> that > >>> goes all the way to Indonesia's presidential palace. Look > >>> - > >>> our first glimpse. There it is, there. DR MARK TINGAY: > >>> Yeah, it is a huge, huge eruption. PETER OVERTON: Those > >>> houses would just be inundated inside. DR MARK TINGAY: > >>> They > >>> are gone inside. They're just full - full of mud. Three > >>> hundred and sixty degrees all around you for kilometres, > >>> is > >>> mud. PETER OVERTON: Even for a top geologist, this site > >>> defies belief. Dr Mark Tingay, from Adelaide University, > >>> couldn't wait to see the grand-daddy of all mudflows on > >>> Indonesia's main island of Java, just west of Bali. It's > >>> so > >>> unpredictable, we're allowed just a few minutes at the > >>> crater. DR MARK TINGAY: It's just incredible the amount of > >>> mud and stuff that's coming out of here - all this fluid. > >>> PETER OVERTON: A boiling, bubbling cauldron, about 100 > >>> metres across. This is extraordinary. DR MARK TINGAY: This > >>> is amazing. This is certainly the biggest mud volcano > >>> crater I've ever seen and I've seen some of the biggest > >>> natural ones in the world. PETER OVERTON: How hot is it, > >>> Mark? DR MARK TINGAY: This would be - I'd say the > >>> temperature ranges from about 70 to 100 degrees Celsius so > >>> it's very, very hot. You wouldn't want to put your hand in > >>> it! PETER OVERTON: How long can this go for? How long > >>> could > >>> this mud keep spewing up from underneath us? DR MARK > >>> TINGAY: Well, geologically, mud volcanoes could go on for > >>> hundreds of thousands of years but, in terms of sort of > >>> man-made eruptions like this, the longest we've seen them > >>> go for is over 20 years. PETER OVERTON: No-one knows how > >>> it > >>> will end, but we do know how it started - with the mining > >>> company's stuff-up. Here's what happened. This time, last > >>> year, there were exploring for natural gas just to the > >>> right of the plume of steam. Around here were rice paddies > >>> and villages - you can see the roof of the local mosque > >>> poking up through the mud just over there. Now, when the > >>> drilling got to nearly 3km under the earth, it struck a > >>> high-pressure zone and the result was catastrophic. DR > >>> MARK > >>> TINGAY: When they were drilling this well, they have > >>> encountered this chamber, or this very large reservoir of > >>> a > >>> highly pressured water. They have lost control there - > >>> that > >>> water has started to come up the bore hole and then got > >>> into another shallower level, brought up - captured all > >>> this mud, eroded all this mud and clay as its come and > >>> then > >>> erupted to the surface. So about 200 metres away from > >>> where > >>> they were drilling. PETER OVERTON: The world's top experts > >>> agree this was the straight out human error - most likely > >>> a > >>> failure to shore up the walls of the bore hole with a > >>> protective casing. DR MARK TINGAY: We're 90 percent > >>> certain > >>> that this, that the drilling, is the trigger for this > >>> event. PETER OVERTON: So, lives lost, thousands of lives > >>> ruined through ineptitude? DR MARK TINGAY: 'Ineptitude' is > >>> a pretty strong word, Peter. That is a very hard one > >>> because we don't know what the conditions were when they > >>> were actually drilling. However, certainly the only reason > >>> you don't set casing is to cut costs. Because it takes > >>> time > >>> to set casing and time is money when you're drilling. > >>> PETER > >>> OVERTON: When it started a year ago, it was a small geyser > >>> of mud and steam in a rice paddy. After a few days, > >>> though, > >>> all hell broke loose, causing a frantic exodus. Levy banks > >>> and dams built in great haste collapsed just as quickly. A > >>> year later, 12 villages are buried, 20 factories, roads > >>> and > >>> rice fields are inundated and nearly 40,000 people > >>> displaced. We're not talking a trickle of mud here. We're > >>> talking about something with enormous power and force > >>> behind it, aren't we? DR MARK TINGAY: The mud is coming up > >>> at a great pressure - rates of 100,000 cubic metres a day. > >>> Now, in sort of layman's terms, that's the equivalent of > >>> over 100 Olympics swimming pools a day. It is enough to > >>> sort of fill up a standard house in just a few minutes, > >>> your living room in 30 seconds. PETER OVERTON: Disasters > >>> on > >>> this scale normally attract immediate global aid, but not > >>> here. The new homeless invent ways to survive. To see the > >>> mud, there is an unofficial toll. Fifty cents to pass and > >>> more to park, but can you blame them? Here, everyone is > >>> fending for themselves but it's hard, hard work. This is > >>> all to get to that factory that's deep in mud to plunder > >>> all the lights, the electrical boxes, all the fittings in > >>> there, then they'll go and sell them and make a quid so > >>> they can live day-to-day. Today's haul is pretty good and > >>> should yield a good price. After this, they went next door > >>> and took away the roof. Sowagee, how quickly did the mud > >>> come into your home? SOWAGEE (TRANSLATION): In the first > >>> step was 15 minutes our villages was flooded. PETER > >>> OVERTON: Sowagee and his family's tiny house was amongst > >>> the first to go, and they lost everything. SOWAGEE > >>> (TRANSLATION): I was trying to save my children first and > >>> then all my stuff later. PETER OVERTON: Sowagee lost his > >>> job, too, as a construction worker. He took us to his last > >>> project, repairing a highway which is now the road to > >>> nowhere, buried for ever. Who do you blame now? SOWAGEE > >>> (TRANSLATION): This is the mistake of the drilling > >>> company. > >>> PETER OVERTON: Lapindo? TRANSLATOR: Lapindo? (SOWAGEE > >>> NODS) > >>> PETER OVERTON: Lapindo, an Indonesian mining company, is > >>> public enemy number one. It's scrawled everywhere you look > >>> and it's written across the furious faces in a nearby > >>> shelter for the homeless. Ladies and gentlemen, who do you > >>> blame for the situation you are in? VILLAGERS: Lapindo! > >>> PETER OVERTON: Now this is where the waters really get > >>> muddy. Lapindo, the mining company, says 'We're not to > >>> blame!' And, wait for this - they say all this destruction > >>> was triggered by an earthquake in Yogyakarta, 300km that > >>> way, not by the drilling rig, which was only 200 metres > >>> away. Did your company cut corners in the drilling > >>> process? > >>> IMAM AUGUSTINO: Oh, no. That one is not true. PETER > >>> OVERTON: Despite mounting evidence, Lapindo boss Imam > >>> Augustino refuses to budge from the company line that this > >>> was a natural disaster. Do you believe it was triggered by > >>> the earthquake? IMAM AUGUSTINO: This triggered by the > >>> tectonic activities, not only not only the earthquake, but > >>> these tectonic activities. PETER OVERTON: These tectonic > >>> activities - you mean the earthquake Yogyakarta? IMAM > >>> AUGUSTINO: Yeah, yeah. DR MARK TINGAY: It's difficult for > >>> a > >>> geologist, like myself, to believe that an earthquake > >>> 200km > >>> away and two days prior to the accident would have caused > >>> such an event. We would have only had shockwaves to the > >>> equivalent of about Richter scale two at the site where > >>> the > >>> eruption took place. Now, that's the equivalent of the > >>> vibration you get through your feet when you stand next to > >>> a road and a truck goes by. So it is a very, very light - > >>> not a strong vibration, by any means. PETER OVERTON: This > >>> calamity has cost lives, as well as livelihoods. Late last > >>> year, 13 people died when the mud engulfed a gas pipeline, > >>> causing a huge explosion. With little doubt that human > >>> error caused all this mayhem, East Java police began > >>> investigating. They've gathered a mountain of evidence so > >>> far and they're still going. Are you one of the 13 > >>> suspects > >>> being investigated by the police? IMAM AUGUSTINO: Yes. > >>> Yep. > >>> It is. PETER OVERTON: How does it feel living with that > >>> over your head? IMAM AUGUSTINO: Of course, it's very hard. > >>> PETER OVERTON: You could go to jail. IMAM AUGUSTINO: Yes, > >>> yep. PETER OVERTON: With tempers at boiling point, the > >>> Indonesian Government ordered Lapindo to buy every block > >>> of > >>> land, every home and every factory as compensation. But, > >>> get this - sitting beside President Yudhoyono in Cabinet > >>> as > >>> Welfare Minister is Aburizal Bakrie, a billionaire > >>> businessman whose empire includes Lapindo. Recently, Mr > >>> Bakrie has been trying to off-load the company, but those > >>> owed money suspect he is trying to offload his liability > >>> as > >>> well. Let me make sense of why I think you want to sell it > >>> to an offshore company. It was so you could have a company > >>> with no assets, no > >>> responsibility, so you could wash your hands of the > >>> problem. IMAM AUGUSTINO: That is not true. PETER OVERTON: > >>> So, everything I'm saying isn't true? IMAM AUGUSTINO: I > >>> don't say it's not true but it is not 100 percent correct. > >>> PETER OVERTON: Lapindo has begun paying compensation but > >>> there is a catch - people must first prove they own their > >>> home and land. IMAM AUGUSTINO: As soon as possible, > >>> whenever they can provide the certificate of land, they go > >>> to the government agencies, make verification, and we pay > >>> them. PETER OVERTON: You know as well as I do that most of > >>> these people cannot supply a certificate of ownership of > >>> the land to their home because it was swallowed up by the > >>> mud. IMAM AUGUSTINO: No, that's just a case. PETER > >>> OVERTON: > >>> They had 15 minutes to escape. IMAM AUGUSTINO: No, they - > >>> who said that, 15 minutes? PETER OVERTON: Spare a thought, > >>> too, for the Australian investors who stood to make a > >>> killing but, instead, are losing millions on the ill-fated > >>> gas well. Santos, the Adelaide-based mining giant, had an > >>> 18 percent slice of the action and is now lumped with 18 > >>> percent of the losses. Santos corporate vice-president is > >>> Martin Eames. How much have you paid out? MARTIN EAMES: We > >>> have paid out $30 million. PETER OVERTON: And how much do > >>> you intend to pay out? MARTIN EAMES: Well, we've made a > >>> provision in our accounts for $89 million. PETER OVERTON: > >>> Is Santos paying out for the good of the displaced people > >>> or because you want to keep the Indonesian Government > >>> onside? MARTIN EAMES: Well, we're paying it because we > >>> feel > >>> it's the right thing to do, first and foremost, and part > >>> of > >>> that is because of the impact on the people. You know, a > >>> decision on paying the money that we have done is simply > >>> because we feel that is the right thing to do. PETER > >>> OVERTON: Since there is no taming the flow of the mud, > >>> what > >>> on earth to do with it? A new drainage channel to relieve > >>> the massive build up is just a trickle compared with what > >>> is spewing out of the ground. What is really frightening, > >>> though, is the scientists' prediction that the giant > >>> underground chasm left behind could cave-in, sucking > >>> everything down with it. You're saying that the earth > >>> could > >>> gobble up the whole lot? DR MARK TINGAY: Now, what we > >>> really fear that might happen is that that could collapse > >>> very, very quickly. That all the water and all the soil > >>> that has been pulled out of the ground could cause the > >>> ground above, the surface, to collapse. Tens of metres - > >>> 20, 30 metres down - in a few, just a few seconds, and > >>> that > >>> would be catastrophic. > >>> > >>> > >>> *Ismail Zaini <[EMAIL PROTECTED]>* wrote: > >>> > >>> Berita di koran hari ini , Lha kok ada jual beli " Proyek > >>> akademis " apa itu ya ................ > >>> Kemudian ada juga ajakan revolosi , Wah gara gara Lapindo > >>> ada > >>> Revolosi.nanti............. > >>> > >>> ISM > >>> ==================================> > >>> > >>> Interpelasi Lapindo Hindari Jebakan > >>> ** > >>> Hentikan jual beli proyek akademis yang mengorbankan aspek > >>> kemanusiaan. > >>> > >>> JAKARTA -- Dukungan interpelasi kasus semburan lumpur > >>> Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, menguat di DPR. Hingga > >>> Jumat (15/6), sudah 163 penandatangan dukungan penggunaan > >>> hak meminta penjelasan dan bertanya kepada pemerintah itu > >>> yang akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR, Selasa (19/5). > >>> Penggagas interpelasi memastikan tak akan terjebak dan > >>> berkutat dalam polemik Tata Tertib DPR tentang perlu > >>> hadir-tidaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti > >>> dalam kasus interpelasi Iran. Namun, kali ini mereka > >>> penekannya lebih pada substansi menyelesaikan persoalan > >>> lumpur Lapindo yang sudah berlangsung sekitar setahun itu. > >>> ''Hingga saat ini masih ada korban 30 ribu orang yang > >>> terlunta-lunta. Sekarang tergantung SBY dalam merespon > >>> interpelasi kemanusiaan ini, karena kami tak ingin > >>> terjebak > >>> langkah Presiden untuk datang atau tidak,'' ujar Komisi V > >>> DPR, Abdullah Azwar Anas (FKB), salah satu penggagas > >>> interpelasi lumpur Lapindo, kepada pers, kemarin. > >>> Namun Azwar mengingatkan, interpelasi tersebut adalah > >>> kesempatan Presiden SBY untuk membenahi citra yang menurun > >>> untuk menyelesaikan kasus Lapindo. *Persoalan kebijakan* > >>> Komisi VII DPR, lanjut Azwar, sudah mengundang para > >>> menteri > >>> terkait di antaranya Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, > >>> Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri > >>> Perhubungan, Menneg PPN/Kepala Badan Perencanaan > >>> Pembangunan Nasional (Bappenas), Gubernur Jatim, dan > >>> Bupati > >>> Sidoarjo, untuk menjelaskan kasus Lapindo. Namun jawaban > >>> mereka dianggap belum menjamin kebijakan nasional > >>> penyelesaian lumpur Lapindo. > >>> ''Dalam interpelasi ini kami tak ingin terjebak soal > >>> teknis, dan menggeser substansi masalah. Yang penting > >>> substansinya, ada kebijakan nasional yang salah dalam > >>> menyelesaikan Lapindo,'' jelas Azwar. > >>> Azwar mencontohkan adanya perbedaan kewenangan > >>> penyelesaian > >>> luapan lumpur Lapindo beberapa waktu lalu, saat membuat > >>> kanalisasi luapan lumpur. Dalam hal ini, apakah menjadi > >>> domain PT Lapindo Brantas atau pemerintah, apakah > >>> mengganggu ekosistem, dan dalam skala besar mengganggu > >>> masyarakat? ''Lima BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur > >>> Sidoarjo) pun tidak akan mampu menyelesaikan dengan cepat > >>> karena BPLS berasal dari pejabat eselon satu dan dua yang > >>> harus mengkoordinasi setingkat menteri. Ini salah satu > >>> contoh persoalan kebijakan itu,'' tegas Azwar. > >>> Pada Ahad (17/6), lanjut Azwar, tim penggagas interpelasi > >>> lumpur Lapindo akan menerima kedatangan Pansus Lapindo > >>> DPRD > >>> Jawa Timur dan DPRD Sidoarjo. ''Mereka sudah punya > >>> rekomendasi. Harapan kita, rekomendasi itu sejalan dengan > >>> persepsi kami soal pentingnya interpelasi,'' ujarnya. > >>> Mengenai dukungan interpelasi lumpur Lapindo sendiri, > >>> Azwar > >>> mengulas, pelan tapi pasti terus bergerak naik, khususnya > >>> dari anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur. > >>> ''Penambahan signifikan juga dari Fraksi PPP sekitar 17 > >>> orang. Tapi dari Fraksi Partai Demokrat yakni Achmad > >>> Fauwzi > >>> dan Ajie Massaid menarik dukungan, sementara dari Fraksi > >>> Partai Golkar tetap satu, Yuddy Chrisnandi. Golkar > >>> kabarnya > >>> masih menunggu arahan dari pimpinan mereka,'' ungkapnya. > >>> *Investigasi FPDIP* > >>> Sementara Fraksi PDIP DPR juga turun tangan dengan > >>> membentuk tim investigasi lumpur Lapindo. ''Kami akan > >>> segera menyusun tim itu,'' ujar Sekretaris Fraksi PDIP, > >>> Bambang Wuryanto, usai rapat fraksi kemarin. Menurut dia, > >>> tim investigasi akan beranggotakan seluruh anggota Fraksi > >>> PDIP di semua komisi di DPR. Tim bertugas mengumpulkan > >>> bahan dan masukan serta memberikan solusi kepada > >>> pemerintah. > >>> ''Kami telah mendapat bahan masukan dari pakar bahwa ini > >>> bisa > >>> diselesaikan. Kenapa pemerintah tidak bisa? Kalau masukan > >>> tim tidak digubris, kita bisa revolusi,'' cetus Bambang. > >>> Sosiologi Universitas Airlangga (Unai) Surabaya, Hotman > >>> Siahaan, yang hadir dalam rapat Fraksi PDIP, juga > >>> mengatakan, pemerintah harus segera menuntaskan kasus > >>> lumpur Lapindo. ''Harus pula dihentikan jual beli proyek > >>> akademis. Solusi yang diberikan harus untuk kesejahteraan > >>> rakyat di sana,'' tegasnya, menyindir timbalnya kelompok > >>> kampus yang mengabaikan aspek kemanusiaan para korban > >>> lumpur Lapindo. > >>> (eye ) > >>> > >>> > >>> ------------------------------ > >>> Get the Yahoo! toolbar and be alerted to new email > >>> <http://us.rd.yahoo.com/evt=48225/*http://new.toolbar.yahoo.com/toolbar/ features/mail/index.php>wherever>>>>> you're surfing. > > > > > > > > ___________________________________________________________ > > indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id > > > > ___________________________________________________________ > indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id > > > > ------------------------------------------------------------------------ ---- > Hot News!!! > CALL FOR PAPERS: send your abstract by 30 March 2007 to [EMAIL PROTECTED] > Joint Convention Bali 2007 - The 32nd HAGI, the 36th IAGI, and the > 29th IATMI Annual Convention and Exhibition, > Bali Convention Center, 13-16 November 2007 > ------------------------------------------------------------------------ ---- > To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id > To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id > Visit IAGI Website: http://iagi.or.id > Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: > Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta > No. Rek: 123 0085005314 > Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) > Bank BCA KCP. Manara Mulia > No. Rekening: 255-1088580 > A/n: Shinta Damayanti > IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ > IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi > --------------------------------------------------------------------- > > -- http://rovicky.wordpress.com/ ------------------------------------------------------------------------ ---- Hot News!!! CALL FOR PAPERS: send your abstract by 30 March 2007 to [EMAIL PROTECTED] Joint Convention Bali 2007 - The 32nd HAGI, the 36th IAGI, and the 29th IATMI Annual Convention and Exhibition, Bali Convention Center, 13-16 November 2007 ------------------------------------------------------------------------ ---- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Hot News!!! CALL FOR PAPERS: send your abstract by 30 March 2007 to [EMAIL PROTECTED] Joint Convention Bali 2007 - The 32nd HAGI, the 36th IAGI, and the 29th IATMI Annual Convention and Exhibition, Bali Convention Center, 13-16 November 2007 ---------------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id Visit IAGI Website: http://iagi.or.id Pembayaran iuran anggota ditujukan ke: Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta No. Rek: 123 0085005314 Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bank BCA KCP. Manara Mulia No. Rekening: 255-1088580 A/n: Shinta Damayanti IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi ---------------------------------------------------------------------
