Banyak tulisan yang bagus baik dr kalangan internal (ex)BPMIGAS, kalangan masyarakat migas, maupun kalangan luar migas yg menunjukkan kekeliruan - salah alamatnya tuduhan2 ke BPMigas terkait dg pembubarannya oleh putusan MK 13 nov 2012 kemarin. Bagaimana kira2 kelanjutan - follow upnya? Apakah tulisan2 koreksi - penyadaran itu akan bisa jadi gerakan yg cukup signifikan u/mengubah apa yg terjadi?
Untuk menghadapi gerakan politik sebenarnya tidak harus selalu frontal dg gerakan serupa. Salah satu caranya ya dg membuat gerakan intelektual - budaya - penyadaran yg mengalir seperti bentuk2 tulisan kawan2 BPMigas di internet, tulisan Prof Hikmahanto, dll. Tetapi itu semua harus dengan syarat minimal: para proponennya juga harus banyak yg punya level militansi yg sama sehingga bisa menggumpal ujungnya jadi gerakan politik: siapapun di ujungnya yang akan menyimpulkan dan membuat ini semua jadi "pukulan politik" untuk "melawan balik" ... Sama dg di kasus "pemolitikan" lumpur Lapindo dulu. Gerakan politik bisnis untuk mengkambinghitamkan gempa/tektonik sbg penyebab utama bencana Lumpur Lapindo tidak dihadapi dengan militansi yg sama diantara proponen2 pendukung akal sehat intelektual yg ada, meskipun popular vote masyarakat menginginkan adanya gerakan itu. Maka kandaslah tulisan2 analisis2 riset2 ilmiah bagus yg punya latarbelakang independen yg mengkaitkan itu semua dg kecerobohan pemboran dan substandard operasional Lapindonya,.... Banyak kaum intelektual waktu itu (dan sampai sekarang) merasa tidak punya kepentingan langsung dg usaha "melawan pembodohan akal sehat" itu sama juga situasinya dg "pembodohan ttg pembubaran bpmigas" ini. Maka, seharusnya kalau mau: iAGI, HAGI, IATMI, mungkin bersama Asosiasi Pedagang Kakilima X, Persaudaraan Buruh Pasar Ikan Y, dan Ikatan Sepeda Gowes Z, dll bersama-sama terus menerus melakukan advokasi ke masyarakat memakai bahan2 seperti yg dituliskan oleh kawan2 semua. Itu kalau kita mau dg militan menyelesaikan masalah politik ini. Kalau tidak,...ya dagelan politik ini akan terus berlangsung dimanfaatkan oleh para politisi dan pemain2 kekuasaan, kemudian nantinya akan dilupakan,..spt kasus Lumpur Lapindo,.... Ayo pak dhe RDP, bisa ngak kita gulirkan ide dan pemikiran semacam yg berkembang di milis IAGInet ini jadi "gerakan politik" anti pembodohan migas Indonesia? ADB Dewan Penasehat IAGI Powered by Telkomsel BlackBerry®
