'Mengapa Pemerintah 'Membunuh' Kami? wab/lis/san/aja Tiga kali musim tanam terakhir membawa derita tersendiri bagi M Toha (60 tahun), petani asal Desa Demayu, Indramayu, Jawa Barat. Dalam tiga musim tanam itu dia selalu gagal panen karena sawahnya terserang hama tikus dan cuaca. Kini dia sedang menyiapkan diri untuk kembali menanam padi di sawah yang disewanya Rp 2 juta per hektare per musim tanam. Dia tidak peduli apa pun hasilnya nanti. Sejak 1972 Toha telah menggantungkan hidupnya pada tanaman padi. Dari sawahlah dia bisa menghidupi ketiga anak dan ketujuh cucunya. ''Saya tidak bisa beralih ke pekerjaan lain karena tidak punya pilihan lain. Untuk kembali menjadi tukang bangunan, tenaga saya sudah tidak kuat lagi,'' ungkap dia. Kini, dia sebenarnya tidak lagi punya modal untuk kembali menanam padi. Setidaknya, diperlukan Rp 8 juta sebagai modal untuk menanam padi di lahan satu hektare itu. Mungkin, kata Toha, dia akan menjual motor atau mencari pinjaman sebagai modal. Dia berharap, usahanya ini bisa membawa hasil sehingga bisa meringankan bebannya menafkahi keluarga, yang kini semakin berat akibat lonjakan harga BBM. Namun, Toha mengaku tidak bisa buru-buru 'mengumbar' harapannya. Pemerintah telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 70.050 ton. Ini adalah ancaman besar baginya. Masuknya beras impor akan membuatnya tidak bisa menjual gabah dengan harga tinggi. ''Para petani sudah memaksakan diri mengorbankan apa pun untuk bisa menanam padi. Tapi, mengapa pemerintah justru membunuh kami dengan melakukan impor beras dari luar negeri? Bukankah impor akan menghancurkan harga gabah di tingkat petani?'' ujar dia bertanya. Benar saja, menurut Dastiman (40 tahun), petani dari Desa Panyingkiran, Indramayu, kabar impor beras telah menurunkan harga jual gabah. Kata dia, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani sudah turun dari Rp 2.000 per kilogram menjadi Rp 1.900 per kilogram. Dia meyakini, penurunan harga itu terjadi karena para tengkulak telah mengetahui rencana pemerintah untuk mengimpor beras dalam jumlah besar. Petani asal Banjaran, Kabupaten Bandung, Nono Sambas, juga meyakini kebijakan impor beras akan menyengsarakan petani. Menurut dia, pemerintah telah mengingkari janjinya kepada petani. Kata dia, pemerintah berjanji akan mengimpor beras, ketika harga beras sudah di atas Rp 3.500 per kilogram. Padahal, menurut Nono, saat ini harga beras di pasaran masih di bawah Rp 3.500 per kilogram. Dia pun sangat khawatir, kebijakan impor beras akan mematikan kegiatan usaha para petani. Nono menambahkan, saat harga BBM melonjak pada 1 Oktober 2005, banyak petani yang meninggalkan lahan garapannya. Mereka menganggap lahan pertanian sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk hidup. Kebanyakan petani pun kemudian menjual lahannya. ''Saat ini, warga kampung hanya sebagai petani penggarap, bukan petani pemilik. Petani tidak tahan dengan ongkos tanam padi yang naik hingga 30 persen,'' ungkap dia. Dirinya mengaku yakin, pada musim panen Februari-Maret 2006, kebutuhan beras di Tanah Air akan terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Artinya, pemerintah tidak perlu mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, dia juga menyatakan tidak yakin beras impor itu bisa dikendalikan untuk tidak 'merembes' ke pasar, sehingga berubah dari tujuan semula untuk program raskin. Samsudin (40 tahun) petani dari Banjarparakan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, juga mengaku sedih jika impor beras jadi direalisasikan. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, setiap beras impor masuk, dipastikan harga beras lokal langsung turun. Apalagi, tutur dia, beras impor itu masuk menjelang musim panen awal Februari 2006 mendatang. Petani yang hanya memiliki seperempat hektare sawah itu mengaku pada musim tanam akhir Oktober lalu menghabiskan biaya Rp 4 juta lebih. Biaya itu dipakai untuk membeli bibit serta berbagai jenis pupuk. Dia juga harus menanggung ongkos tenaga kerja di luar biaya tersebut. Pada musim panen lalu, biaya produksinya bisa tertutup dengan menjulangnya harga beras menjelang Ramadhan. ''Tapi, keuntungan tidak seberapa karena begitu mau tanam, harga-harga juga ikut naik,'' ungkapnya. Jika impor jadi direalisasikan, Samsudin meyakini modal tanamnya tidak bisa kembali. Saat ini saja harga beras di tingkat petani Rp 2.800 per kilogram, sedangkan di tingkat pedagang Rp 2.950 per kilogram. Ia memperkirakan jika beras impor ilegal maupun legal jadi masuk ke Banyumas harga beras akan turun lagi. ''Kalau bisa, kebijakan impor dipertimbangkan lagi,'' ujar Samsudin meminta. Pandangan serupa juga dikemukakan Ketua Kelompok Tani Tegal Arum, Desa Tegalwangi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, H Dasuki. Dia menyatakan sangat yakin, impor beras akan menurunkan harga beras di pasaran, dan pada gilirannya menurunkan harga jual gabah dari petani. Dengan demikian, beban hidup yang harus ditanggung oleh para petani pun menjadi semakin berat. Tak cuma petani yang memandang rencana impor beras itu dengan kerisauan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, Kusnomo, juga mempunyai kerisauan yang sama. Dia mengatakan, kebijakan impor beras akan sangat memukul nasib para petani di Indramayu. Pasalnya, ungkap Kusmono, simpanan beras yang dimiliki para petani di Indramayu masih melimpah. ''Dari sekitar 200 ribu hektare tanaman padi di Indramayu, gabah yang dihasilkan bisa mencapai 1,3 juta ton per tahun,'' ungkapnya. Padahal, menurut dia, kebutuhan beras masyarakat Indramayu hanya sekitar 800 ribu ton per tahun. Dengan demikian, terdapat surplus sebanyak 500 ribu ton per tahun. ''Kalau pemerintah mengimpor beras, maka akan dikemanakan beras yang surplus itu? Lalu akan dikemanakan pula nasib para petani yang sudah susah payah berusaha menanam padi sehingga bisa menghasilkan produksi yang berlimpah?'' ujar Kusnomo. Di tengah pandangan pesimistis ini, ternyata ada juga pihak yang tetap menganggap impor beras sebagai keputusan yang tidak akan mengganggu nasib petani. Humas Dolog Wilayah VI Pekalongan, Saefulloh, mengatakan rencana impor beras itu tidak akan mempengaruhi harga gabah di tingkat petani. Sebab, dia meyakini, beras yang dibeli dari luar negeri itu rencananya untuk alokasi raskin sehingga tidak menjatuhkan harga beras di pasaran. Benarkah? Berita ini dikirim melalui Republika Online http://www.republika.co.id Berita bisa dilihat di : http://www.republika.co.id/Cetak_detail.asp?id=222406&kat_id=3 ========================================================================= "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Sumber Daya Alam Indonesia" ------------------------------------------------------------------------- Related homepages to IASA : http://iasa-online.org http://www.greendigitalpress.net/publications/ijas/ ========================================================================= YAHOO! GROUPS LINKS
Kirim email ke
|
Title: Republika Online : http://www.republika.co.id