udah dibilangin sejak awal, jangan pakai LEMAK BABI................................
----- Original Message ---- From: Dedi Rahmawan Putra <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [email protected] Sent: Tuesday, September 25, 2007 7:47:33 PM Subject: [immam] Fwd: [EL-ITB] Fwd: Fatwa PLTN Haram adalah melampaui wewenang ? >>> was Re: [IA-ITB] Kusmayanto Kadiman: Keputusan PLTN Harus Tahun Ini for your reference... . Salam, - Dedi - ---------- Forwarded message ---------- From: Achmad Zaenal Abidin <[EMAIL PROTECTED] com> Date: Sep 25, 2007 4:52 AM Subject: [EL-ITB] Fwd: Fatwa PLTN Haram adalah melampaui wewenang ? >>> was Re: [IA-ITB] Kusmayanto Kadiman: Keputusan PLTN Harus Tahun Ini To: [EMAIL PROTECTED] com To: [EMAIL PROTECTED] com, alumnitfitb@ yahoogroups. com From: Achmad Zaenal Abidin < [EMAIL PROTECTED] com> Subject: Fatwa PLTN Haram adalah melampaui wewenang ? >>> was Re: [IA-ITB] Kusmayanto Kadiman: Keputusan PLTN Harus Tahun Ini Cc: [EMAIL PROTECTED] .or.id , [EMAIL PROTECTED], kalam_salman@ yahoogroups. com, [EMAIL PROTECTED] ps.com Pak Kusmayanto dan teman teman alumni Yth., Asbabun nuzul dari suatu hukum fiqih haram atau halal, adalah dalam kaitan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. (hablumminallah) atas dasar Quran dan hadist yang shohih berdasarkan mustolah hadist. Sedangkan boleh tidaknya membangun PLTN adalah murni hubungan antar manusia (hablumminannaas) yang tidak diatur dalam quran maupun hadist. Jadi, kalau ada Ulama NU mengharamkan PLTN adalah oknum NU yang melampaui wewenangnya sebagai ulama (yang berwenang sesungguhnya adalah Allah) dan tidak ada dasarnya di Quran maupun Hadist serta tidak melalui ijtihad yang benar melainkan lebih bersifat melindungi kepentingan kelompok dengan mengatasnamakan/ menyalahgunakan ajaran agama Islam. Salam, Zaenal EL77 7377021 At 22:34 24/09/2007, Weby wrote: Kusmayanto Kadiman: Keputusan PLTN Harus Tahun Ini Sumber: Majalah Tempo, Edisi 24-30 September 2007 Ada dua hal yang membuat Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman hari-hari ini bertambah sibuk. Pertama, penyelidikan ledakan di salah satu laboratorium kimia di Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), di Serpong, Tangerang, Banten, pada 10 September lalu. Kedua, aksi protes warga Jepara; ada fatwa haram dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jepara terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Dua peristiwa di atas memang tak berhubungan, tapi urutan kejadiannya: ada protes menentang pembangkit listrik nuklir, lantas "disusul" ledakan, maka ketakutan pun melanda sebagian warga Muria. Ada anggapan pula yang beredar di sejumlah kalangan bahwa Indonesia belum siap menerapkan teknologi pembangkit listrik nuklir karena tidak mampu menjaga keamanannya. Maka gelombang penolakan terhadap pembangunan PLTN pun kian kuat. Hal ini membuat Menteri Kusmayanto harus bekerja ekstrakeras. Tahun ini, dia ditugasi menuntaskan sosialisasi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Hasil sosialisasi akan menentukan go atau no-go pembangunan instalasi listrik tenaga nuklir. Bila semuanya mulus, kerja besar itu akan dimulai pada 2008. Gagasan pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir sudah ada sejak 1970-an. Batan, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, membentuk komisi persiapan pembangunannya. Dari 14 lokasi yang diusulkan, mereka memutuskan hanya empat yang dianggap layak. Salah satunya di Semenanjung Muria. Hasil studi 1990-an sampai 2004 merekomendasikan, kawasan Muria yang paling tepat untuk tempat PLTN. Namun, rencana tersebut dimentahkan oleh protes warga. Kini pemerintah menganggap pembangunan PLTN untuk memasok energi listrik Jawa Madura dan Bali kian mendesak. Kebutuhan listrik mencapai 60–70 ribu Megawatt (MW) pada 2025. Padahal, pasokan setrum sekarang baru 30 ribu MW. Dari empat unit PLTN di Muria diharapkan ada tambahan 10 ribu MW. Wartawan Tempo, Untung Widyanto, Widiarsi Agustina, dan Martha Warta Silaban, mewawancarai Menteri Kusmayanto di kantor Kementerian Riset dan Teknologi di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat dua pekan lalu. Inti perbincangan menyangkut rencana pemerintah membangun PLTN Muria. Berikut ini petikannya: Bagaimana hasil penyelidikan ledakan di laboratorium Batan? Kasus ini sedang diselidiki polisi. Hasilnya akan diperoleh pada 24 September. Yang terpenting, sudah ada kesepakatan antara kami dan polisi untuk membuka sejelas-jelasnya hasil penyelidikan kepada publik. Ledakan itu sudah jelas bukan kecelakaan di fasilitas nuklir, tapi toh makin memicu penolakan atas PLTN. Apa komentar Anda? Yang jelas, rencana PLTN Muria tidak ada hubungannya dengan ledakan Batan. Kami tidak akan menghentikan rencana. Ini kan sama seperti tentara sedang latihan, tiba-tiba mati satu. Apakah kita bubarkan semua tentara di Indonesia? Seberapa jauh pemerintah melakukan pendekatan kepada para kiai NU setempat? Berulang kali; tapi kita tahu persis bagaimana para kiai. Ambil contoh Abdurrahman Wahid. Dia pernah menentang keras pendirian PLTN, tapi ketika menjadi presiden, dia malah menyurati Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) agar membantu Indonesia membangun PLTN. Waktu saya membacakan surat itu di depan Abdurrahman Wahid dan para kiai di Jepara, hampir semua kiai tertawa. Sedangkan Wahid tetap dengan strategi saktinya: diam saja. Fatwa haram adalah pembelajaran bagi kami. Saya selama ini selalu berpikir keputusan membangun PLTN hanya didasarkan empat hal: teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Ternyata saya salah, karena melupakan fiqih. Mengapa Anda ngotot mempertahankan rencana pembangunan PLTN? Dasar saya adalah Undang-Undang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional yang menyebutkan, pada 2015–2019, Indonesia harus menghasilkan listrik dari PLTN. Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 pada Januari 2006. Isinya, pada 2016 Indonesia sudah harus menghasilkan listrik dari PLTN. Dua landasan itu membuat Kementerian Riset dan Teknologi mengusulkan sosialisasi pembangunan PLTN dan disetujui. Pada 2007, kami diperintahkan melakukan sosialisasi dengan anggaran Rp 5 miliar. Sejak 1980-an, riset tentang PLTN sering dilakukan. Ada tim yang mengkaji berbagai aspek, dari pendirian, teknologi, penentuan lokasi. Banyak pertimbangan. Biaya sosialisasi Rp 5 miliar itu untuk apa saja? Sosialisasi kami lakukan dengan banyak cara. Pembelajaran di sekolah hingga mengajak para tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat. Anggota DPR pernah kami ajak studi banding ke Korea Selatan dan Jepang sebagai negara yang sudah mengembangkan PLTN. Oke. Lalu mengapa Jawa dipilih? Yang paling butuh listrik adalah Jawa, Madura, dan Bali. Sumber energi pembangkit listrik di pulau ini sedikit. Minyak dan batu bara ada di Sumatera dan Kalimantan. Jika kebutuhan listrik Jawa dibangun di kawasan itu, ongkos distribusinya mahal. Alternatifnya adalah membangun PLTN karena ongkos angkut bahannya sedikit. Mengapa Semenanjung Muria? Ada beberapa pertimbangan dalam memilih situs, di antaranya potensi gempa, gunung api, ledakan gunung wajib dihindari. Selain itu, diperhitungkan juga jalur listrik dan sumber daya air. Di Jawa ada 13–14 situs yang cocok. Sayangnya, kebanyakan ada di selatan Jawa yang dikenal sebagai kawasan cincin api. Nah, dari empat situs di utara Jawa, yang paling aman adalah Semenanjung Muria. Secara resmi, kami belum pernah menyatakan PLTN akan dibangun di Muria. Kami hanya menyebut yang paling potensial adalah Muria. Juga belum ada keputusan go nuklir. Program sosialisasinya belum selesai. Maksud Anda? Kami berharap, melalui sosialisasi, masyarakat bisa paham sekaligus menyadari pentingnya PLTN bagi program energi nasional. Ini penting untuk dasar pengambilan keputusan. Bukannya kunjungan anggota DPR itu sempat ramai memicu kontroversi? Yang jadi kontroversi kan bukan studi bandingnya, tapi keikutsertaan anggota DPR. Publik khawatir ada pembiayaan perjalanan dobel dari pemerintah dan DPR. Tapi, membawa anggota Dewan kan tidak dilarang. Kami bukan satu-satunya. Berapa target pasokan listrik dari PLTN Muria kelak? Sekitar 4.000–6.000 Megawatt (MW), dengan perhitungan, 600 hektare lahan potensial dibagi dalam empat situs listrik dengan per situs menghasilkan sekitar 1.000–1.500 MW Bukankah itu hanya dua persen dari kebutuhan listrik nasional? Apa signifikan? Meski kecil untuk skala nasional, tambahan sebesar itu sudah berarti bagi Jawa, Madura, Bali. Lagi pula, di Indonesia belum ada pembangkit yang bisa menghasilkan listrik sebesar itu. PLTU Suralaya hanya 3.000 MW. Energi nuklir dan energi terbarukan lainnya ditargetkan berkontribusi di atas lima persen bagi kebutuhan energi nasional. Kontributor terbesar selama ini adalah minyak, gas, batu bara, yang bukan energi terbarukan. Sedangkan PLTN dan panas bumi baru dikembangkan. Panas bumi bukankah lebih aman ketimbang nuklir? Panas bumi sedang kita genjot juga menjadi sekitar 5.000 MW. Kami tar-getkan dari seluruh Indonesia bisa mendapatkan 27 ribu MW, misalnya dari Sabang, Seulawah, Sibayak, Jawa Barat, Dieng, dan Bali. Namun, panas bumi juga tidak bebas kontroversi. Di Bali kami menemukan sumber panas bumi cukup untuk pembangkit listrik 45 ribu MW, tapi ini tidak jalan karena masyarakat setempat percaya kawasan yang ditemukan itu adalah tempat roh suci. Jadi, kapan proyek PLTN dimulai? Keppres mengatakan 2016 harus sudah mulai. Teorinya, membangun PLTN butuh delapan tahun. Dua tahun studi detail atau engineering design, enam tahun pembangunan. Artinya, ya atau tidak, mesti tahun ini, supaya awal 2008 sudah bisa mulai pekerjaan engineering design. Tapi semua tergantung kapan tim nasional lintas departemen dibentuk. Kami menunggu keppres pembentukan tim itu. Tim ini yang bertugas mengatakan ya dan tidak. Menilik investasi yang tinggi, bagaimana bisa menghasilkan listrik murah? Investasi paling besar memang membangun PLTN, sekitar US$ 1,5 juta (sekitar Rp 13,8 miliar) per 1 MW. Kalau PLTU itu 1 MW butuh US$ 1 juta (sekitar Rp 9,2 miliar). Meski investasinya besar, biaya operasi dan pemeliharaannya rendah. Jadi, kalau dihitung untuk 30 tahun, akumulasi dari biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan tahunan jauh lebih murah. Yang paling dikhawatirkan adalah bila salah urus, malah jadi bencana.… Berita baik memang kurang gegap-gempita. Coba lihat di Korea Selatan, mulus-mulus saja. Malah, di sana, perumahan di dekat PLTN lebih disenangi karena ada kebijakan, makin dekat ke pembangkit listrik, makin murah bayar listriknya. Mereka dapat air bagus pula, karena PLTN juga menjadi penjernih air laut. Pada 1960-an, Korea Selatan tak punya apa-apa. Yang mereka miliki adalah pemimpin yang kuat. Mereka bertekad membangun PLTN langsung enam. Yang pertama, 100 persen impor, yang dibangun dan dioperasikan oleh Amerika Serikat. Yang kedua, Korea sudah ikut mengoperasikan, hingga akhirnya ditangani sendiri sepenuhnya. ____________________________________________________________________________________ Be a better Heartthrob. Get better relationship answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out. http://answers.yahoo.com/dir/?link=list&sid=396545433
