Studi banding DPR RI ke Mesir
ketika busung lapar dan kurang gizi
Di
tengah-tengah banyaknya berita tentang terjadinya di berbagai daerah Indonesia
orang-orang mati karena kelaparan, atau karena busung lapar, dan banyaknya
anak-anak balita yang kurang gizi, atau anak pelajar SD yang gantung diri karena
ketiadaan pakaian seragam, maka baru-baru ini tersiar kabar yang bisa
menyakitkan hati kita semua. Pada tanggal 16 Desember (hari Jumat) telah
berangkat dari Jakarta, secara diam-diam, tidak transparan, bahkan misterius
sekali, serombongan besar anggota-anggota DPR RI menuju Mesir untuk studi
banding .
Tentang
kepergian anggota-anggota DPR RI ke luar negeri ini, Wakil Ketua DPR Zaenal
Ma'arif mengatakan bahwa ada 15 anggota dan dua staf BURT (Badan Urusan Rumah
Tangga) yang melaksanakan studi banding
ke Mesir. Total anggaran untuk kepergian mereka sebesar US$ 76.170,
dengan rincian biaya tiket pergi-pulang US$ 2.735 dan uang saku US$ 195 per hari
untuk tiap orang. (Tempo Interaktif, 16 Desember 2005).
Sedangkan
menurut siaran Liputan 6 SCTV (16/12/05) : Walau tidak mendapat izin dari
Ketua DPR Agung Leksono, 24 wakil rakyat tetap melenggang ke Mesir. Para anggota
Dewan akan berada di Mesir selama 4 hari dalam rangka menyusun naskah akademi
Rancangan Undang-undang Perjudian dan mengunjungi objek wisata. Adapun surat
perjalanan dinas (SPJ) untuk setiap anggota DPR sebesar US$
4.000..
Masih
terus menurut Liputan 6 SCTV: Sementara nama ke 24 anggota DPR yang pergi
terkesan dirahasiakan. Koresponden SCTV/Abdul Ros hanya bisa mewancarai Joko Edi Abdurachman anggota Fraksi
Partai Amanat Rakyat sebelum berangkat dari Bandar Udara Sukarno-Hatta. Menurut
Joko, seluruh anggota fraksi ikut ke Mesir. Hanya seorang anggota Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa yang membatalkan diri karena dilarang oleh
fraksinya.
Kepergian
para anggota DPR melanggar surat keputusan pimpinan DPR yang isinya meminta
studi banding ke luar negeri tidak dilakukan untuk menghemat anggaran.
Keberangkatan anggota Dewan ini memang mengundang kontroversi. Di Mesir,
rencananya mereka melakukan penelitian untuk menyusun rancangan Undang-undang
Perjudian. Menurut pandangan mereka Mesir dinilai ideal untuk studi banding
karena sukses mengelola perjudian.
Masih
juga menurut Liputan 6 SCTV :Kunjungan anggota Dewan ke Mesir memang ada dalam jadwal kegiatan. Namun
itu hanya berlangsung sampai siang hari. Setelah itu, para anggota DPR mulai
diajak keliling kota Kairo. Bahkan, kunjungan objek wisata mendominasi hari-hari
berikutnya. Di antaranya mengunjungi museum, Mesjid Alabaster, pelabuhan dan
tentu saja melihat piramida. Tidak hanya itu, mereka masih dijadwalkan
berkunjung ke Doha, Qatar, untuk
berbelanja dan baru pada 22 Desember nanti kembali ke Jakarta (kutipan dari
siaran Liputan 6 SCTV selesai).
KORUPSI
DALAM BENTUK DAN CARA LAIN
Soal
studi banding ke Mesir ini memang bukan kasus korupsi yang biasa. Ini korupsi
dalam bentuk dan cara lain, yang dosa moralnya tidak kalah beratnya dengan
korupsi kelas kakap yang berkaitan dengan BLBI, atau kasus Setneg mengenai Hotel Hilton di Gelora Bung Karno, atau
korupsi Nazarudin Syamsuddin dari KPU, atau Kombes Suyitno dari Mabes Polri,
atau pejabat-pejabat penting dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, atau kasus
Probosutedjo adik tiri Suharto.
Karena,
kalau banyak kasus korupsi kelas kakap itu menyangkut pencurian dana sampai puluhan atau
ratusan miliar Rupiah, bahkan triliunan Rupiah, maka anggaran untuk studi
banding ke Mesir ini hanyalah kecil
sekali, yaitu sebesar $4000 tiap
orang. Jadi, kalau hanya dilihat dari segi jumlah uang, maka anggaran US$ 4000
untuk tiap anggota DPR itu masih belum apa-apanya, atau gurem saja, kalau
dibandingkan dengan dana-dana yang sudah dihambur-hamburkan dan dikorupsi selama
lebih dari 32 tahun oleh orang-orang pendukung setia Orde
Baru.
Tetapi,
kalau dilihat dari segi moral atau akhlak, maka apa yang dilakukan oleh
rombongan studi banding ke Mesir oleh para anggota DPR ini sebenarnya sama
saja busuknya atau bejatnya dengan moral atau akhlak para koruptor kelas kakap.
Apakah ungkapan yang demikian ini tidak kelewat tajam atau tidak keterlaluan
kasarnya? Mungkin, mungkin saja. Kalau memang demikian, maka penulis bersedia
minta maaf kepada mereka yang bersangkutan dan juga kepada para pembaca yang
merasa tersinggung perasaannya. Tetapi, mohon dengan sangat untuk bersama-sama
merenungkan hal-hal sebagai berikut :
Rombongan
ke Mesir ini dilakukan oleh anggota-anggota DPR RI yang tergabung dalam Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT). Jadi missi ini adalah dalam kwalitas dan kapasitas
wakil rakyat.
Dari
berita-berita yang sudah tersiar (antara lain oleh Liputan 6 SCTV) orang
mendapat kesan bahwa rencana kepergian untuk studi banding ini sebenarnya
kurang mendapat persetujuan dari Pimpinan DPR, dengan alasan untuk penghematan
anggaran, tetapi toh dipaksakan juga untuk dilaksanakan.
Dari
rencana yang sudah disiapkan, tercermin bahwa studi banding dan kegiatan
penelitian tentang undang-undang perjudian di Mesir ini hanya dilakukan satu
hari saja (bahkan mungkin kurang, dalam prakteknya), sedangkan 3 hari selebihnya
adalah untuk kegiatan-kegiatan objek wisata
Kalau
kegiatan studi banding atau penelitian akademis tentang undang-undang
perjudian ini hanya dilakukan satu hari saja (bahkan tidak sepenuhnya), maka
bisa dipertanyakan apa sajakah studi atau penelitian yang bisa dicapai dalam
waktu yang begitu singkat itu? Juga, bagaimanakah kiranya mutu atau
kegunaannya?
Studi
banding atau penelitian ke Mesir yang hanya satu hari itu (yang 3 hari
lainnya untuk jalan-jalan di Mesir ditambah jalan-jalan 2 hari di Doha) memakan beaya lebih dari US$76.000 untuk
seluruh rombongan. Jumlah uang ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ongkos
untuk mengundang seorang atau bahkan beberapa orang ahli Mesir tentang
undang-undang perjudian untuk datang ke Jakarta dan tinggal beberapa waktu
lamanya.
Pengaturan
jadwal ke Doha (Qatar) untuk berbelanja adalah rencana yang tidak pantas bagi
anggota-anggota DPR yang rakyatnya sedang menghadapi berbagai penyakit karena
kelaparan atau kurang gizi, dan yang negaranya sedang menanggung utang luar
negeri dan dalam negeri yang menggunung, pengangguran yang puluhan juta, dan
kemiskinan yang masih meluas di seluruh negeri.
BEGITULAH
KWALITAS DPR KITA
Kepergian
rombongan DPR ke Mesir untuk studi banding ini, menunjukkan kepada kita semua,
untuk kesekian kalinya, bagaimana sesungguhnya kwalitas moral dan integritas
politik dan kesehatan hati nurani para anggota DPR kita hasil pemilu yang lalu.
Memang, seperti banyak dikomentari oleh para pakar dalam dan luar negeri, pemilu
yang lalu telah dilangsungkan secara bebas (relatif), secara lebih demokratis
(juga relatif), secara jujur (lebih-lebih relatif sekali !).
Tidak
bisa disangkal, bahwa pengaruh
buruk sisa-sisa Orde Baru, masih kuat sekali dalam otak masyarakat luas. Maklum,
indoktrinasi yang dilakukan secara intensif oleh rejim militer Suharto dkk
selama lebih dari 32 tahun, sangat besar dampaknya. Juga di kalangan para
anggota dan tokoh di berbagai partai politik yang ikut pemilu. Terutama sekali
di kalangan Partai Golkar, yang selama Orde Baru adalah (bersama TNI-AD) penyangga utama Orde
Baru dan pendukung setia Suharto. Walaupun pemilu yang lalu sudah merupakan
kemajuan dari para pemilu-pemilu gadungan yang selama 7 kali sudah diadakan di
bawah kendali Suharto, tetapi tidak bisa disangkal bahwa Orde Baru dewasa
ini masih mempunyai kaki dan tangan
dan tulang punggung yang kuat yang mendominasi DPR, yaitu Partai Golkar (yang
dipimpin oleh Agung Leksono, Wakil Ketua Golkar).
Sudah jelaslah bahwa dari DPR yang didominasi oleh Partai Golkar (dan simpatisan-simpatisannya) tidak bisa diharapkan adanya perubahan radikal (atau yang berlawanan sama sekali) dengan politik yang pernah dianutnya atau diembannya selama lebih 32 tahun mendukung Orde Baru. Artinya, reformasi yang juga sudah menjadi ketetapan MPR akan sulit dilaksanakan. Sebab, bagi Partai Golkar, reformasi adalah serba merugikan. Apa yang perlu direformasi adalah, pada hakekatnya, justru banyak yang berkenaan dengan Partai Golkar. Jelasnya, sasaran reformasi adalah pada esensinya Partai Golkar yang merupakan pengejawantahan Orde Baru.
STUDI
BANDING INI KEJAHATAN MORAL
Dilihat
dari banyak segi, maka bisa dikatakan bahwa studi banding ke Mesir oleh para
anggota DPR kali ini adalah kejahatan moral yang berat sekali dan kesalahan
politik yang juga besar sekali. Sebab, ketika banyak rakyat kita yang miskin
terpaksa harus menerima bantuan Rp 300.000 selama tiga bulan sebagai kompensasi
kenaikan BBM, maka setiap anggota DPR kita menghabiskan uang sekitar US$ 4000
(atau sekitar Rp 40 juta) untuk kegiatan selama 4 hari (satu hari studi
banding dan 3 hari jalan-jalan di Kairo). Sekali lagi, perlu kita ingat-ingat
bersama bahwa hura-hura ke Mesir dan Doha selama lebih dari 6 hari (yang
diselipkan satu hari - tidak penuh
- ) untuk apa yang dinamakan dengan
gagah studi banding ini meghabiskan anggaran sebesar sekitar Rp 749
juta.
Ketika
di Depok saja banyak anak-anak balita menderita kurang gizi, dan di daerah
Makasar juga banyak anak yang busung lapar, atau di Lampung sudah banyak orang
terpaksa makan tiwul, maka anggota-anggota parlemen kita diatur untuk bisa
berbelanja di kota Doha (Qatar) yang terkenal dengan barang-barang mewahnya.
Jelaslah
bahwa Studi banding ke Mesir ini, adalah hanya penipuan berjemaah untuk
menutupi praktek-praktek yang tidak sehat di kalangan DPR kita. Sayangnya,
penipuan berjemaah ini dilakukan oleh hampir semua fraksi (artinya didukung oleh
hampir seluruh partai politik) di
DPR, seperti halnya banyak korupsi dan macam-macam penyalahgunaan kekuasaan yang
dilakukan secara beramai-ramai dan berjemaah pula di berbagai DPRD di seluruh
Indonesia.
TIDAK PERLU ILUSI TERHADAP DPR
KITA
Studi
banding ke Mesir kali ini, seperti halnya kebanyakan studi banding yang
lain-lain di masa yang lalu, menunjukkan dengan jelas kwalitas moral dan
integritas politik para anggota DPR kita (dan DPRD) dan kebanyakan partai
politik kita dewasa ini beserta hasil pemilu yang lalu. Sebagai salah satu
sarana dalam kehidupan demokratis memang tetap diperlukan adanya DPR. Tetapi,
soalnya, DPR yang bagaimana ?
Karenanya, kita semua perlu membuang jauh-jauh segala ilusi bahwa
kepentingan rakyat banyak bisa selalu diperjuangkan sebaik-baiknya dan
sepenuhnya oleh DPR (dan DPRD). Sepakterjang para anggota DPR kita selama ini
sudah membuktikan kenyataan itu.
Artinya,
seluruh kekuatan demokratis dalam masyarakat Indonesia perlu - bahkan harus ! - memperjuangkan sendiri masalah-masalah politik, ekonomi, sosial
dan kebudayaan yang banyak dan yang pelik-rumit dewasa ini, di samping dengan
pandai dan tepat menggunakan segala peluang untuk memaksa DPR memenuhi tuntutan
perjuangan itu. Seperti sudah mulai dilakukan selama ini, banyak soal harus
diperjuangkan dengan jalan extra-parlementer, lewat jalan-jalan, dalam
pabrik-pabrik dan perusahaan, dalam perkebunan, bahkan di kantor-kantor besar.
Suara rakyat sudah lama atau sudah sering tidak didengar lagi di DPR.
Sebenarnya,
dalam banyak hal, DPR kita sudah bukan dewan yang mewakili rakyat lagi,
melainkan lebih berat mewakili kepentingan partai. Dan, seperti sudah kita
saksikan sendiri selama ini, kepentingan partai tidaklah selalu sama dengan
kepentingan rakyat, bahkan sering sekali berlawanan atau bertolak belakang.
Memang, eksistensi partai politik tetap diperlukan. Tetapi kita semua tidak
perlu atau tidak boleh terlalu menggantungkan harapan bahwa mereka akan
mengutamakan membela kepentingan rakyat. Yang paling penting bagi mereka adalah
kekuasaan politik.
Karena
itu, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang makin sulit akibat pengangguran
yang meluas, banyaknya perusahaan kecil dan menengah yang ditutup, banyaknya
tenaga kerja yang di-PHK-kan, makin besarnya kerusakan dan kerugian yang disebabkan
globalisasi ekonomi dan neo-liberalisme, tidak ada jalan lain, kecuali rakyat
memperjuangkan sendiri kepentingannya. Karena dalam banyak hal DPR sudah tidak
bisa diharapkan berbuat banyak untuk kepentingan rakyat banyak, maka peran
gerakan extra-parlementer menjadilah sangat penting. Ini bisa dilakukan dengan bermacam-macam
cara dan bentuk, dan di berbagai bidang, melalui LSM, organisasi massa atau
perkumpulan buruh, tani, pemuda, perempuan, pegawai,cendekiawan, seniman,
sastrawan, dan pengusaha (antara
lain).
Seperti
dibuktikan oleh banyak pengalaman negeri lain di dunia, gerakan
extra-parlementer yang maha-kuat akan bisa membikin kerja parlemen lebih baik
lagi. Gerakan extra-parlementer yang besar dan luas merupakan benteng terakhir
bagi rakyat dalam membela kepentingannya.
Inilah
arah yang perlu kita tempuh bersama menuju Republik Indonesia, yang betul-betul
menjadi milik seluruh rakyat.
Paris,
18 Desember 2005
Hancurkan Kapitalisme,Imperialisme,Neo-Liberalisme, Bangun Sosialisme !
******Ajak lainnya bergabung ! Kirimkan e-mail kosong (isi to...saja)ke:
[EMAIL PROTECTED] (langganan)
[EMAIL PROTECTED] (keluar)
Site: http://come.to/indomarxist
Indonesia visa | Indonesia phone card | Indonesia calling card |
Indonesia travel | Indonesia | Indonesia hotel |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "indo-marxist" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.