[indofirstaid.com]: PP No 12 Thn 2000 ttg Pencarian dan Pertolongan

[Djuni Pristiyanto]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 
Menimbang 
:  

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Pasal 94
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pencarian dan Pertolongan;
Mengingat   :     1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945;
2. 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992
tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3481);
3. 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992
tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1992, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN.
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. 
Pencarian dan pertolongan untuk selanjutnya disebut SAR (Search and
Rescue) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi :
a. 
mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau
dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan
atau penerbangan; 
b. 
mencari kapal dan atau pesawat udara yang mengalami musibah;
2. 
Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di
perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya; 
3. 
Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan
wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan
keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang
terkait;
4. 
Musibah pelayaran atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal
dan atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta
dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia;
5. 
Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang dapat
dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR;
6. 
Unsur SAR (SAR Unit/SRU) adalah potensi SAR yang sudah terbina dan atau
siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi SAR; 
7. Operasi SAR adalah :
a. 
segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong dan
menyelamatkan para korban sebelum diadakan penanganan
berikutnya;
b. 
rangkaian kegiatan yang terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu tahap
menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan, tahap operasi dan tahap
akhir penugasan;
8. 
Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban musibah pelayaran dan atau
penerbangan serta bencana dan musibah lainnya dari lokasi bencana/musibah
ke tempat penampungan pertama untuk tindakan penanganan
berikutnya;
9. 
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal atau hilang
akibat dari musibah pelayaran, penerbangan, atau bencana dan musibah
lainnya;
10. 
Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah instansi
pelaksana tugas di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri; 
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
SAR.
BAB II
PEMBINAAN DAN PENGERAHAN POTENSI SAR
Pasal 2

(1) 
Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengerahan Potensi
SAR.
(2) 
Pelaksanaan pengerahan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan oleh Basarnas.

Pasal 3

(1) 
Pembinaan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi
:
a. pengaturan;
b. pengawasan; dan
c. pengendalian.
(2) 
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. penetapan kebijaksanaan umum; dan 
b. penetapan kebijaksanaan teknis. 
(3) 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi
:
a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan di bidang SAR; dan
b. penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
di bidang SAR.
(4) 
Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi
:
a. 
pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan pertolongan; dan 
b. 
pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban masyarakat
dalam pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan
pencarian dan pertolongan.
Pasal 4

Dalam rangka pengerahan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan kegiatan yang meliputi :
a. perencanaan;
b. pendayagunaan;
c. pengembangan; dan
d. pelaksanaan pengendalian.
Pasal 5

(1) 
Untuk meningkatkan efektivitas operasi SAR, Basarnas melaksanakan
pendidikan dan pelatihan SAR.

(2) 
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan
untuk mengoptimalkan kemampuan mendeteksi dini, melakukan komunikasi,
mencari, menolong dan mengevakuasi.
(3) 
Tata cara pendidikan dan pelatihan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1) 
Pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi.
(2) 
Dalam pelaksanaan operasi SAR, Kepala Basarnas dapat meminta pengerahan
Potensi SAR kepada Instansi/organisasi yang mempunyai Potensi
SAR.
(3) 
Potensi SAR yang memberikan bantuan atas permintaan Kepala Basarnas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diberikan biaya penggantian
sesuai kemampuan keuangan negara.
(4) 
Tata cara pengerahan Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASI SAR

Pasal 7

(1) 
Basarnas wajib melakukan siaga SAR 24 (dua puluh empat) jam terus menerus
untuk melakukan pemantauan terhadap kejadian musibah pelayaran dan atau
penerbangan.
(2) 
Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung dengan
peralatan deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi beserta
sarana penunjangnya yang dapat digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam
terus menerus.
(3) 
Tata cara pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pasal 8

Pelaksanaan operasi SAR didukung dengan fasilitas dan alat peralatan SAR
yang memadai.
Pasal 9

(1) 
Penanganan terhadap musibah pelayaran yang terjadi di daerah lingkungan
kerja dan atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi tanggung
jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan atau daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan. 
(2) 
Penanganan terhadap musibah penerbangan yang terjadi di daerah lingkungan
kerja bandar udara dan atau kawasan keselamatan operasi penerbangan
menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja
bandar udara dan atau kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 10

(1) 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan penghentian atau
selesai terhadap operasi SAR dengan pertimbangan :
a. seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan
dievakuasi;
b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR,
tidak ada tanda-tanda
    korban akan ditemukan.
(2) 
Operasi SAR yang telah dihentikan atau dinyatakan selesai sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya
informasi baru mengenai indikasi diketemukannya lokasi dan atau korban
musibah.
(3) 
Operasi SAR dapat diperpanjang pelaksanaannya atas permintaan dengan
beban biaya ditanggung oleh pihak yang meminta.
(4) 
Tata cara penghentian atau pernyataan selesai operasi SAR sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan perpanjangan pelaksanaan operasi SAR
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 11

Penanganan musibah yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan wilayah
negara lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama secara
bilateral atau multilateral.
Pasal 12

(1) 
Unsur SAR Indonesia yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR ke
wilayah negara lain, terlebih dahulu harus mendapatkan izin (clearance)
dari negara yang bersangkutan.
(2) 
Untuk mendapatkan izin (clearance) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Basarnas melakukan koordinasi dengan Rescue Coordination Centre (RCC)
negara yang bersangkutan atau Perwakilan negara tersebut di
Indonesia.

Pasal 13

(1) 
Unsur SAR negara lain yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan operasi SAR
ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, terlebih dahulu wajib
mendapat izin (clearance) dari negara Republik Indonesia.
(2) 
Untuk mendapat izin (clearance) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Rescue Coordination Centre (RCC) atau Perwakilan negara yang bersangkutan
di Indonesia melakukan koordinasi dengan Basarnas atau Perwakilan
Indonesia di negara yang bersangkutan untuk pengurusannya.

Pasal 14

(1) 
Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan Pemerintah
Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab
Pemerintah Indonesia.
(2) 
Unsur SAR negara lain yang atas permintaannya sendiri membantu
pelaksanaan operasi SAR di wilayah Republik Indonesia, maka biaya
operasionalnya tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik
Indonesia.
Pasal 15

Potensi SAR yang berupa kapal dan atau pesawat udara yang diikutsertakan
dalam operasi SAR diberikan kemudahan dan prioritas pelayanan untuk
kelancaran operasi SAR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
WILAYAH TANGGUNG JAWAB SAR
Pasal 16

Wilayah tanggung jawab SAR meliputi seluruh wilayah teritorial Republik
Indonesia.
Pasal 17

(1) 
Untuk kepentingan peningkatan efisiensi
pelaksanaan operasi SAR di wilayah teritorial Republik Indonesia,
ditetapkan pembagian wilayah tanggung jawab SAR.
(2) 
Pembagian wilayah tanggung jawab SAR
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Dalam hal terjadi bencana dan musibah lainnya, potensi SAR dapat
dikerahkan untuk membantu penanggulangannya.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan
Pemerintah yang mengatur mengenai pencarian dan pertolongan dinyatakan
tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah
ini.
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951
tentang Dinas Pencari dan Pemberi Pertolongan untuk Kapal-kapal Laut dan
Udara yang Mendapat Kecelakaan (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1972),
dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
 
                                    
Ditetapkan di Jakarta
                                                  
pada tanggal 23 Pebruari 2000
                                                           
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                    
ttd
                                                          
ABDURRAHMAN WAHID
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Pebruari 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
 
                 
BONDAN GUNAWAN
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR
25



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

U M U M
Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara dalam
rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan meningkatkan
Ketahanan Nasional, serta memperkuat hubungan antarbangsa.
Menyadari arti penting peranan tersebut, maka penyediaan jasa
transportasi harus mencerminkan pelayanan angkutan yang aman, cepat,
lancar, tertib, teratur, dan selamat, serta dengan biaya yang terjangkau
oleh masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi
khususnya angkutan laut dan udara, maka perlu ditunjang dengan kegiatan
pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, dan andal.
Selain itu, dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih
memantapkan perwujudan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951
tentang Dinas Pencari dan Pemberi Pertolongan untuk Kapal-kapal Laut dan
Udara yang Mendapat Kecelakaan, perlu segera diganti dengan Peraturan
Pemerintah yang baru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
transportasi.
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah
tentang Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue) sebagai peraturan
pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dengan Peraturan
Pemerintah ini diharapkan, agar penyelenggaraan pencarian dan pertolongan
dapat lebih bermanfaat dengan berdasarkan pada asas kemanusiaan, tanggung
jawab, keterpaduan, dan kesadaran hukum.
 
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan sarana operasi SAR antara lain pesawat udara,
kapal, ambulance, peralatan SAR, alat-alat berat.

Yang dimaksud dengan prasarana operasi SAR antara lain terminal,
pelabuhan, bandar udara, depo Pertamina, rumah sakit, lapangan.
Angka 6

Cukup jelas
Angka 7

Cukup jelas
Angka 8

Cukup jelas
Angka 9

Cukup jelas
Angka 10

Cukup jelas
Angka 11

Cukup jelas
Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Selama ini pelaksanaan pengerahan Potensi SAR telah dilakukan oleh
Badan SAR Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47
Tahun 1979 tentang Perubahan Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan
Organisasi Departemen.
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Ayat (1)

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SAR sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini tidak mengurangi tanggung jawab untuk meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia masing-masing instansi/organisasi potensi
SAR.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan deteksi dini adalah kegiatan untuk
mengetahui berita/informasi terjadinya musibah pelayaran dan atau
penerbangan secepat mungkin.
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 6

Ayat (1)

Pengerahan potensi SAR disesuaikan dengan jenis musibah
yang terjadi, dimaksudkan untuk menghindari pengerahan potensi SAR yang
tidak efektif.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi/organisasi yang mempunyai potensi SAR
antara lain instansi Pemerintah (sipil, TNI dan POLRI), organisasi
kemasyarakatan dan swasta.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana penunjang antara lain genset dan
komputer.
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan
atau lingkungan kepentingan pelabuhan adalah pelaksana fungsi keselamatan
pelayaran atau Kepala Kantor Pelabuhan.
Ayat (2)

Pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja bandar udara dan
atau kawasan keselamatan operasi penerbangan saat ini adalah Kepala
Kantor Bandar Udara atau Kepala Cabang Badan Usaha
Kebandarudaraan.
Pasal 10

Ayat (1)

Penghentian operasi SAR diperlukan untuk menghindari
pelaksanaan operasi SAR yang berlarut-larut dan memberikan kepastian
hukum.

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Penghentian atau pernyataan selesainya operasi SAR dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, dilakukan dengan
pertimbangan karena tidak ada tanda-tanda korban diketemukan yang secara
normal daya tahan hidup manusia tanpa makan dan minum hanya 7 (tujuh)
hari.

Apabila korban masih hidup, diperkirakan korban dengan segala upaya
telah menemukan suatu tempat yang dapat memberikan pertolongan.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan permintaan Pemerintah Republik
Indonesia adalah permintaan yang dilakukan oleh Kepala Basarnas selaku
koordinator SAR.
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 15

Pengertian kemudahan dan prioritas yang diatur dalam ketentuan ini
antara lain pengisian bahan bakar minyak, urusan kepabeanan,
keimigrasian, pengisian air, dan pendaratan.
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Ayat (1)

Pengertian pembagian wilayah tanggung jawab SAR
sebagaimana dalam ketentuan ini adalah wilayah tanggung jawab Unit
Pelaksana Teknis Basarnas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 18

Kegiatan pencarian dan pertolongan di luar musibah pelayaran dan
penerbangan bukan merupakan tugas pokok Basarnas, namun demikian setiap
saat Basarnas siap membantu apabila diminta oleh instansi yang
bertanggung jawab di bidang tersebut.

Bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak atau
secara berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan yang
normal yang disebabkan oleh alam dan atau manusia yang mengakibatkan
timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan
prasarana/sarana, lingkungan dan atau fasilitas umum serta menimbulkan
gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan musibah lainnya antara lain kejadian
yang diakibatkan oleh jatuhnya benda antariksa dan kecelakaan
transportasi darat.
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
                                   


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3938

         



         





25 Juni 2005: 2 Tahun IndoFirstAid.com
=======================================
Donatur IndoFirstAid melalui
Bank BNI cab UGM Yogya 0038436942 A/n. Yudhistira O. 
Kirimkan pesan melalui indofirstaid@yahoogroups.com



  
  





  
  
  YAHOO! GROUPS LINKS



   Visit your group "indofirstaid" on the web. 
   To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] 
   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.