PMI menjalankan tugas untuk mengelola darah adl berdasarkan pada PP no 18 tahun
1980. Jadi pemerintahlah yang berwenang untuk menyerahkan kepada siapa saja
tanggung-jawab pengelolaan darah tersebut. Sementara ini di seluruh dunia, baru
pemerintah dan perhimpunan nasional saja yang menjalankan pengelolaan darah.
Belum pernah ada pemerintah suatu negara melibatkan LSM/NGO dalam pengelolaan
darahnya.
----- Forwarded Message ----
From: anton wibowo <anton_ramadh...@yahoo.co.id>
To: indofirstaid@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, May 13, 2009 10:27:43 AM
Subject: Bls: Bls: [indofirstaid.org]: Judul Artikel di Kompas.com Menyesatkan
Alhamdulillah. ..kalo memang sudah begitu.
tapi kayaknya yang saya ketahui, UTD yang ada di RSUD itu semua karyawan masih
karyawan PMI, nah gimana itu???
coba deh gini, buat link ke RUmah Zakat tuh. Itu kan lembaga amil besar di
Indonesia coba minta pertimbangan bisa membantu untuk menggratiskan darah gak
tar Rumah Zakat yang biayain, sekolah aja mereka gratiskan loh....
mungkin itu bisa jadi solusi atau BSMI kasih kesempatan deh...buat UTD gitu.
yang ada kan baru pemerintah bukan BSMI atau organisasi yang lain...
pernahkah mereka di ajak bicara dengan PMI untuk menyelesaikan maslah seperti
ini???
________________________________
Cepat, Bebas Iklan, Kapasitas Tanpa Batas - Dengan Yahoo! Mail Anda bisa
mendapatkan semuanya.
Lebih bersih, Lebih baik, Lebih cepat - Yahoo! Mail: Kini tanpa iklan.
Rasakan bedanya! http://id.mail.yahoo.com
