----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
KOLOM SUPANGKAT:
MARKER: OTONOMI SETUJU, POLITIK MASADEPAN?
JAMSHEED MARKER TAK MENGERTI LOGIKA INDONESIA
Jamsheed Marker dengan lihaynya mengatakan dalam konperensi persnya bahwa
"dalam prinsipnya persetujuan otonomi secara teknis sudah tercapai, namun isyu
politik tentang masadepan wilayah Timtim harus di 'settle' (selesaikan) oleh
kedua
Menlu".
Teknis selesai, isyu politik masadepan masih harus dirundingkan. Inilah bahasa
diplomatik "deadlock". Isyu politik inilah yang fundamental, substansial dalam
perundingan Tripartit ini, bukan teknis. Teknis untuk melaksanakan hal yang
be-
lum tuntas dirundingkan, inilah bahasa diplomatik yang bisa bikin keder yang
mau menafsirkan secara harafiah, karena artinya pelaksanaan sesuatu yang
belum ada sama saja dengan tidak berguna apa apa.
Sungguh aneh, karena lumrahnya teknis pelaksanaan itu justu dituntaskan be-
lakangan kalau masalah fundamental, substansial sudah disetujui, bukan malah
sebaliknya.
Indonesia tetap berpendirian bahwa otonomi itu final, Portugal tetap pada
pendi-
riannya bahwa otonomi adalah peralihan ke referendum yang ditentang keras
oleh Indonesia.
Namun dalam satu hal Marker benar: ia tidak mengerti bagaimana caranya Indo-
nesia mengambil keputusan bahwa rakyat Timtim menolak otonomi tapi meno-
lak referendum? "Bagaimana caranya bisa mengetahui kehendak rakyat kalau
referendum ditolak?" katanya pula.
Ia mempersoalkan "logika" Indonesia.............
Jamsheed memang seorang Muslim Pakistan tapi logikanya waras, lumrah, ti-
dak "unik unikan" atau "nyentrik" a la Indonesia di dunia diplomasi.
Walhasil, masalah politik untuk masadepan Timtim yang tidak disebut adalah:
penarikan pasukan ABRI, perlucutan senjata milisia dan gerilya, siapa yang
harus melakukannya kalau bukan pasukan PBB yang tidak mungkin dibentuk
dan dikirim untuk Timtim karena tidak ada dana, kantor perwakilan PBB untuk
mengawasi pelaksanaan hak menentukan nasib - self-determination - sedang-
kan pembebasan Xanana sudah tidak menjadikan ganjalan lagi.
Menlu Alatas tidak mungkin bisa memutuskan penaikan pasukan jangankan
pasukan ABRI, penarikan atau perlucutan senjata milisia Kamra pun tidak
berwenang karena hal itu adalah wewenang ABRI, idem ditto wewenang untuk
usulan Portugal dan PBB pengawasan pelaksanaan hak self-determination
yang disorongkan oleh PM Australia John Howard itu.
Sistem "hitung batu" a la Irian tidak mungkin, sistem "self appointed
represent-
ative a la Deklarasi Balibo" sudah tidak mungkin diulangi, satu satunya jalan
adalah referendum alias plebisit, alias pemilihan atau pemungutan suara secara
"adhoc" tanpa parpol yang ditolak mutlak oleh Indonesia.
Satu satunya modus menentukan self-determination tanpa referendum adalah
modus Indonesia a la Balibo yang memilih para pemimpin sebagai wakil rakyat
tanpa menenyakan kepada rakyat secara langsung lewat pemungutan suara
seperti layaknya dalam demokrasi. Gagasan "kolonialistis" dan "undemocratic"
seperti ini pasti akan ditentang keras oleh PBB dan Portugal yang sudah bela-
jar dari pengalamannya.
Joao Carrascalao dalam konperensi persnya di UNCA Club hari Jum'at itu menga-
takan bahwa UDTnya perlu persiapan referendum setelah pasukan Indonesia
ditarik
di bawah pengawasan pasukan pelerai PBB.
Asisten Menlu AS Stanley Roth mengatakan di Jakarta bahwa meningkatnya per-
golakan di Timtim bisa menggagalkan Tripartit.
Apakah Menlu Alatas berwenang memutar balik keputusannya ataukah ia harus
konsultasi Presiden Habibie? Ataukah dibiarkan deadlock sementara bentrokan
bersenjata di Timtim meningkat sehingga mematikan Tripartit, dus satu satunya
jalur perdamaian?
H.S. Hidayat Supangkat
PBB New York.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 6 Feb 1999 jam 20:07:53 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
