---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- From: IZAAC TULALESSY Ungkap Provokator Butuh Partisipasi Masyarakat Untuk mengungkap provokator berbagai kerusuhan di Tanah Air yang marak akhir-akhir ini tidak semata-mata tanggung jawab ABRI, namun memerlukan partisipasi masyarakat sebagai realisasi dari pertahanan dan keamanan semesta, yang mengacu pada pasal 30 UUD 1945. "ABRI dalam sistem pertahanan keamanan semesta memang merupakan inti yang berkewajiban berada di depan, di mana secara intensif akan berusaha mengungkapkan provokator atau dalang berbagai aksi kerusuhan. Namun partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, guna mempercepat prosesnya," kata Kasad Jenderal TNI Subagyo HS di Ambon, kemarin. Penegasan Kasad itu, sekaligus menjawab berbagai permintaan tokoh masyarakat dan pimpinan agama di Maluku yang disampaikan saat melakukan tatap muka, yang dihadiri para perwira ABRI dan Keluarga Besar ABRI. Jenderal Subagyo yang berada di Ambon bersama sejumlah perwira tinggi (Pati) TNI-AD, termasuk Pangdam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Suadi Marasabessy, mengatakan, ABRI berkeinginan mengungkapkan para provokator/dalang di balik berbagai kerusuhan. Oleh karena itu, Kasad mengimbau masyarakat agar secepatnya, memberikan laporan atau keterangan kepada aparat keamanan bila mencurigai adanya kegiatan yang dilakukan orang-orang tertentu guna diambil langkah pengamanan. Lebih baik lagi, bila laporan atau keterangan itu dilengkapi bukti sehingga proses pengungkapannya lebih cepat, katanya. "Dengan demikian pengungkapan adanya provokator itu perlu dipecahkan bersama-sama antara ABRI dan rakyat," katanya menambahkan. Ditanya tentang maraknya aksi kerusuhan karena kepentingan elite politik, ia menjelaskan, sejauh ini belum ditemukan bukti-buktinya, dan hal itu perlu pembuktian secara intensif. "Hanya saja perlu diingat bahwa tidak seorang pun di Indonesia ini yang kebal hukum. Bila terbukti bersalah maka diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku," katanya. Krisis berkepanjangan Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Roesmanhadi menegaskan, timbulnya kejahatan yang diwarnai penjarahan, pembunuhan, dan penganiayaan di Tanah Air belakangan ini termasuk kerusuhan berdarah dan berbau SARA seperti di Ambon disebabkan krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan. "Aksi kekerasan berupa penjarahan, penganiayaan hingga pembunuhan merupakan dampak krisis yang berkepanjangan sehingga untuk mengantisipasinya sudah ada perintah dari pimpinan ABRI untuk menindak tegas para perusuh," katanya dalam pengarahannya kepada Muspida, tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Ambon, Selasa malam. Kapolri melakukan kunjungan empat jam di Ambon untuk melihat dari dekat kerusuhan berbau SARA yang menelan korban 105 jiwa dan memorak-porandakan ribuan rumah penduduk serta pasar dan rumah ibadah dengan nilai kerugian mencapai Rp 500 miliar. Dia mengatakan, kerusuhan Ambon merupakan rangkaian peristiwa di Ketapang dan Kupang sehingga sangat sulit untuk membuktikan provokatornya sebab yang ditangkap di lapangan hanya kaki tangannya. "Namun masalah ini menjadi tantangan tersendiri buat polisi dalam membuktikannya. Situasi ini juga diciptakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga yang menjadi korban sebenarnya adalah rakyat banyak," katanya seraya menambahkan, tidak tertutup kemungkinan peristiwa di Ambon terjadi pada daerah lain sehingga perlu diwaspadai. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 10 Feb 1999 jam 09:19:23 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
