---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 08/II/4-10 Maret 99 ------------------------------ DPR (LUGAS): Beberapa polling yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan begitu kuatnya desakan agar Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib dimintai pertanggungjawaban. Polling yang dilakukan Bernas dan Fisip UAJ Yogya misalnya, telah memperlihatkan tuntutan masyarakat tersebut. Dari 327 responden penelitian mereka, 285 atau 87,2% menjawab Habibie dan Ghalib perlu mempertanggungjawabkan pembicaraan mereka. Keinginan 87,2 persen responden di atas sebenarnya telah menggambarkan betapa kuatnya desakan masyarakat agar Habibie-Ghalib mempertanggungjawabkan materi pembicaraan mereka berdua. Tapi sayangnya, tuntutan itu tidak dianggap penting oleh mayoritas anggota DPR. Hanya Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) yang berkoar-koar sendirian di gedung DPR! Namun, suara keras FPP itu akhirnya mentok juga, setelah tiga fraksi yang lain yaitu FABRI, FKP dan FPDI bersengkongkol dan memanganggap tidak perlu memanggil Habibie dan Ghalib itu. Dan FPP pun tampak hanya setengah hati, mereka hanya menerima begitu saja putusan dewan tanpa berbuat apa-apa. Kita tahu, pemanggilan DPR kepada Habibie berkaitan dengan pembicaraannya dengan Ghalib yang heboh itu sebetulnya tugas maha penting para anggota dewan. UU No 4/1999 pasal 33 (3) telah memberikan hak kepada DPR untuk meminta keterangan pada Presiden, mengadakan penyelidikan, dan mengadakan perubahan atas RUU. Dan jelas bahwa Habibie-Ghalib telah melakukan pengingkaran terhadap ketetapan MPR, terutama mengenai pengusutan terhadap Soeharto. Seperti rekaman pembicaraan Habibie-Ghalib yang beredar itu, terlihat bagaimana pemerintahan sekarang seolah hanya main-main dalam melakukan pengusutan terhadap Soeharto. Pemerintah telah melakukan pengingkaran Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang pemerintahan yang bersih dari KKN telah tegas disebutkan perintah untuk menyidik dugaan KKN yang dilakukan Soeharto, keluarga, dan kroninya. Itu jika hasil SI MPR masih dianggap sebagai produk sah wakil rakyat. Jadi, janganlah bermimpi mempunyai parlemen yang kuat. Parlemen yang mampu membawakan suara rakyatnya, jika para anggota legislatifnya tidak punya nyali sebagai wakil rakyat dan hanya memikirkan bagaimana cara melunasi kredit mereka! (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Mar 1999 jam 02:22:21 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
