---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- From: hercules rambo Tanggapan Kompas Menanggapi perihal demonstrasi 30 orang pemuda yang tegabung dalam Gerakan Pemuda Pendukung Otonomi Timor Timur (GEPPOTT) yang diberitakan Kompas terbitan Rabu, tanggal 17 Maret 1999, saya ingin menyampaikan tanggapan. Seperti yang dituduhkan Xanana bahwa keterlibatan BIA dalam hal ini sudah jelas dengan membayar sejumlah uang kepada oknum-oknum tersebut. Walaupun BIA sendiri membantah keterlibatannya, itu sudah soal klasik. Kapan sih ABRI pernah mengaku terus terang akan keterlibatannya dalam segala hal, kecuali kalau sudah terungkap, baru kemudian meminta maaf dengan segala dalih bahwa yang terlibat itu bukan ABRI sebagai institusi melainkan oknum-oknum ABRI itu sendiri, salah prosedur-lah, pokoknya kalau sudah terungkap ABRI sudah siap dengan 1001 alasan dan mencari kambing hitam. Dalam kejadian apapun di masa lalu ABRI matian-matian membantah terlibat. Misalnya saja soal korban DOM di Aceh. Malahan ABRI balik menuduh GAM sebagai pelaku. Korban penculikan para aktivis prodemokarasi, pelanggaran HAM di Timor Timur dan Irian Jaya. Bantahan-bantahan ABRI tersebut akhirnya tekuak juga belangnya ABRI dengan terlibatnya Prabowo Subianto dan beberapa perwira lainnya. Padahal sebelumnya alasan mereka macam-macam. Jadi 30 orang yang melakukan demo di rumah tahanan Xanana Salemba itu BIA sudah jelas berada di belakangnya. Dari jumlah 30 orang itupun separohnya bukan pemuda asli Timor Timur melainkan ikut bergabung pula pemuda-pemuda dari NTT yang tampangnya tidak banyak berbeda dengan pemuda Timor Timur, karena memang ciri-ciri fisiknya sama saja. Mereka itu direkrut ABRI (BIA) atau apalah namanya, cukup diberi sebuah nasi bungkus dan uang transport ala kadarnya (Rp 10.000 katakanlah) lantas berdemo. Boleh percaya atau tidak, bantahan-bantahan ABRI tentang keterlibatanya dalam kasus apapun, orang sudah tidak percaya lagi. Lagi pula soal alat-memperalat, sogok-menyogok, itu sudah merupakan bagian integral dari kehidupan ABRI. Siapa sih yang tidak tahu. Orang di ujung duniapun tahu itu. Bahkan makhluk aneh di planet Mars juga tahu. Apakah bisa dikatakan bahwa 30 orang yang dibayar Rp. 10.000 plus sebuah nasi bungkus itu mewakili aspirasi Timor Timur? Mereka tahu dari mana dan apa ukurannya bahwa 90% rakyat Timor Timur menginginkan otonomi? Kalau memang demikian Habibie tidak perlu meyodorkan dua opsi dan pemungutan suara atas sponsor PBB tidak perlu lagi dilakukan karena memang 90% rakyat sudah menginginkan otonomi. Buat apa? Kejadian-kejadian yang kasat mata bahwa para pendemo yang anti-integrasi jauh lebih besar jumlahnya ketimbang para pendemo yang dari kelompok prointegrasi. Puluhan bahkan ratusan ribu rakyat Timor Timur yang turun ke jalan, ribuan mahasiswa Timor Timur yang berdemo anti-integrasi, justeru mereka itu dianggap tidak mewakili rakyat Timor Timur. Sedangkan cuma belasan orang yang sengaja direkrut ABRI dengan imbalan sekedar uang transport dan sebuah nasi bungkus itulah yang dianggap mewakili rakyat Timor Timur. Ya, itulah sistim demokrasi di Indonesia. Kalau di negara lain justeru mayoritaslah yang mewakili populasi sedangkan di Indonesia justeru sebaliknya, minoritaslah yang mewakili populasi. Minoritaslah yang representatif. Hal ini memang jelas sekali dalam praktek kehidupan politik di Indonesia. Seribu orang badut yang duduk di MPR yang kerjnya cuma 5D (datang, duduk, diam, dengar, duit) bahkan ada yang malah ngorok di ruang sidang ber-AC, lantas setujuuuuuuuu, justeru dianggap mewakili rakyat. Padahal keanggotaan mereka banyak yang cuma diangkat oleh penguasa, entah siapa yang memilih mereka. Sedangkan ratusan ribu mahasiswa dan rakyat yang berdemo menentang regim, menyampaikan rintihan rakyat kelaparan dianggap tidak mewakili. Aneh binti ajaib memang. Indonesia, Indonesia, mau jadi apa kau ini!!! Contohnya lagi, ABRI membantah mati-matian telah memberikan senjata kepada kelompok milisia Mahidi, Halilintar dan Gardapaksi namun pada kenyataannya ABRI berada di belakang semuanya itu. Orang sejagat tahu betul tentang kelicikan ABRI. ABRI mungkin paling licik di dunia dibandingkan dengan angkatan bersenjata negara lain, tapi sayang ABRI paling goblok di dunia. ABRI telah ikut memperkeruh suasana di Timor Timur dengan mempersenjatai kelompok-kelompok milisia tersebut. Indonesia sudah jelas sekali tidak ikhlas untuk melepaskan Timor Timur dalam keadaan damai. Indonesia tidak ingin dan tidak rela melihat rakyat Timor Timur hidup damai. Kalaupun Indonesia harus hengkang dari bumi Loro Sae, tapi membiarkan rakyat saling membunuh, supaya terkesan seakan-akan kehadiran Indonesia di Timor Timur sangat mutlak dibutuhkan. Padaha kenyataannya lain, justeru keberadaan Indonesia di Timor Timur malah memprburuk suasana. Indonesia sekarang ini sedang melancarkan pemblokiran besar-besaran untuk tidak memasukkan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, obat-obatan, dan lain-lain ke Timor Timur. Dalam sebuah acara "4 Corner" yang disiarkan oelh televisi ABC Australia dengan judul "License to Kill", (judul ini mengingatkan saya pada sebuah film yang diperani oleh Charles Bronson), yang disiarkan pada Senin malam tanggal 15 Maret 1999, di situ kelihatan jelas bahwa bantahan-bantahan keterlibatan ABRI yang selama ini dilancarkan bahwa ABRI tidak mempersenjatai kelopok-kelompok milisia bahkan menyatakan tidak tahu menahu kalau milisia itu membawa senjata milik ABRI terkuak sudah. Lantas kenapa orang sipil yang membawa senjata tanpa izin tidak ditindak secara, bahkan menurut hukum positif Indonesia, orang yang kedapatan membawa senjata tanpa izin bisa dikenakan hukuman mati. Seingat saya almarhum pelawak Gepeng pernah diajukan ke pengadilan dengan ancaman hukum mati karena kedapatan memiliki pistol tanpa izin tapi untunglah ia diberi grasi atau apalah namanya oleh presiden Soeharto berdasarkan berbagai pertimbangan. Itulah makanya, baru-baru ini Uskup Belo mengatakan di Kompas bahwa hukum Indonesia berlaku tidak fair di Timor Timor karena yang beliau maksudkan adalah orang sipil memiliki dan membawa senjata api bahkan dipakai untuk membunuh orang tidak diapa-apakan karena memang ABRI yang mensuplai mana mungkin ditindak. ABRI tidak pernah mau menyadari bahwa segala macam sepak terjang dalam hal apapun justeru hanya memperburuk citra ABRI itu sendiri dan siapapun sudah tidak percaya lagi terhadap segala bantahan ABRI. Danrem Timor Timur, Tono Suratman masih membantah mati-matian keterlibatan ABRI dalam merekrut dan mendanai serta mempersenjatai kelompok-kelompok paramiliter yang membunuh rakyat sipil mulai dari anak-anak hingga orang tua, bahkan wanita hamil sekalipun. Dari mimiknya saja, Tono Suratman kelihatan jelas sekali menyembunyikan sesuatu. Kayaknya perlu pakai lie detector untuk mentest Tono Suratman, sekalipun kepadanya sudah disodorkan sebuah dokumen yang menunjukkan keterlibatan ABRI. "Oh ini tidak otentik". Jadi yang otentik adalah apa kata Tono Suratman. Akhir-akhir ini tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok paramiliter bentukan ABRI bisa diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sehingga di kemudian hari para pelakunya bisa diajukan ke mahkamah internasional. Manusia-manusia dekil seperti Cancio Carvalho cs yang telah membunuh sejumlah orang tapi menyatakan belum puas kalau membunuh lebih banyak lagi. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya di suatu hari nanti. Bayangkan saja, orang seperti Cancio sangat tidak berperikemanusiaan, wanita hamil bisa dibantai diluar batas-batas perikemanusiaan, hingga janin di dalam rahimpun dikeluarkan. Dia tidak sadar bahwa dia juga dikeluarkan oleh seorang wanita dan dia juga pasti punya saudara perempuan yang mungkin suatu saat akan mengalami hal serupa. Ingat kata-kata Yesus kepada Petrus ketika Petrus mencabut pedangnya dan membabat hingga putus telinga seorang hamba imam agung di dalam taman Getsemani. Yesus berkata, "kembalikan pedang ke sarangnya karena barang siapa membawa pedang akan binasa oleh pedang tersebut". Kalaupun Cancio tidak langsung melakukannya sendiri, tapi dilakukan oleh anak buahnya, ia sebagai pemimpin harus bertanggungjawab sepenuhnya karena bisa Cancio-lah yang memberikan perintah. Mereka juga melakukan teror kepada rakyat untuk memaksa rakyat menjadi pengikut atau simpatisan mereka. Kalau ada rakyat yang menolak akan dihabisi. Jadi kalau kelihatan terdapat banyak anggotan masyarakat yang menghadiri apel akbar yang mereka lakukan dimana dihadiri oleh pemimpin Gardapaksi Eurico Guterres dna panglima perang prointegrasi Joao Tavares dari Halilintar (Sudirman-nya Timor Timur). Banyak anggota masyarakat yang merasa terpaksa menjadi simpatisan mereka karena takut akibat diteror. Lain halnya dengan para pengikut prokemerdekaan. Mereka menjadi simpatisan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sukarela. Mereka itu semata-mata sadar akan kewajibannya. Tidak ada paksaan dari siapapun. Joao Tavares memberikan janjinya yang muluk-muluk kepada para hadirin bahwa apabila otonomi diterima rakyat akan makan daging gratis setiap hari, berapa ekorpun pasti akan tersedia. Ini janji yang hanya diberikan oleh orang gila dan orang sakit jiwa pula yang bisa menerima janji seperti itu. Kenapa harus tunggu sampai otonomi, sebaiknya mulai sekarang saja agar daging dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat, mana tahu mereka akan memilih otonomi pada saat pemungutan suara berlangsung. Sekarang ini boro-boro rakyat diberi daging gratis, wong Joao Tavares saja susah mencari daging, tapi giliran dia pergi ke Jakarta, nah di sana banyak daging Jawa. Mulus-mulus lagi terutama di kawasan Kota. Mereka mengintimidasi orang-orang desa yang buta huruf yang tidak mengerti apa-apa dalam memperoleh simpati. Orang-orang desa itu membawa spanduk penuh dengan tulisan tapi ketika ditanya apa arti tulisan tersebut mereka menjawab tidak tahu. Ini jelas memperalat. Tidak satupun orang dari kelompok intelektual, umpanya mahasiswa, yang mau menjadi simpatisan mereka. Para mahasiswa Timor Timur 99,9% pasti prokemerdekaan. Itu fakta. Lagipula orang-orang yang menjadi simpatisan pro-otonomi karena diteror pun jumlahnya tak seberapa. Mungkin hanya 5% dari penduduk Timor Timur. Lihat saja wilayah operasi Mahidi, Halilintar dan Gardapaksi hanya mencakup Ainaro, Maliana dan Maubara. Itupun tak semua penduduk di tiga tempat tersebut kepada mereka sehingga banyak anggota masyarakat yang menjadi sasaran teror dan pembunuhan di tiga tempat tersebut. Cancio cs kelihatannya tidak berani memperlebar sayap mereka ke sektor Timur karena memang seluruh rakyat di sektor Timur bersimpati kepada Falintil. Apapun yang dilakukan ABRI sudah tidak mendapatkan tempat di hati rakyat, bukan hanya di Timor Timur melainkan juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Dimana-mana juga demikian, kalau militer ikut campur dalam urusan politik yang seharusnya menjadi urusan sipil pasti keadaan kacau balau. Lihat saja di Myanmar, Nigeria, Jerman pada jaman Hitler, Italia pada jaman Mussolini, Spanyol pada jaman Jenderal Franco, Portugal pada jaman Spinola, Saddam Hussein, dan Fidel Castro. Pemerintah Indonesia sebaiknya jangan terus menerus mengibuli rakyat Timor Timur dan juga Aceh dengan tawaran otonomi karena semuanya itu hanya merupakan tipu muslihat belaka karena semua orang sudah tahu bahwa Aceh waktu di jaman Soekarno sudah dijanjikan otonomi tapi semuanya itu kenyataannya tinggal janji hingga sekarang. Aceh itu diberikan oleh pemerintah pusat berbagai macam gelar atau julukan yang indah-indah seperti Serambi Mekkah-lah, Tanah Rencong-lah, pokoknya macam-macamlah dalam menarik simpati rakyat Aceh sambil mengeruk dan menguras harta kekayaan Aceh. Dan itu semua hanya manis di bibir. Padahal dari belakang ABRI memperkosa, membunuh, menyiksa rakyat Aceh diluar batas-batas perikemanusiaan. Lebih keji dari PKI yang membunuh tujuh jenderal revolusi yang sebenarnya adalah rekayasa ABRI sendiri dibawah komando Soeharto. Sekarang saja keadaan Indonesia ekonomi yang lagi hancur, sehingga muncullah berbagai tawaran ataupun konsesi-konsesi seperti itu, yang pada jaman Soeharto tidak pernah terjadi. Posisi pemerintah sekarang ini sedang berada pada titik yang paling lemah dan selalu kalah dalam tawar-menawar. Namu suatu saat ekonomi Indonesia kembali jaya tidak mustahil segala sesuatu bisa dibalik, walaupun otonomi itu sendiri telah diatur dengan UU, toh UU itu kan bikinan manusia dan bisa pula dirobah oleh manusia. UU bukannya sesuatu yang turun dari langit. Ya, kan. Tidak bisa diragukan bahwa situasi-situasi di jaman Soeharto akan muncul dan diterapkan kembali. Para kelompok prokemerdekaan adalah orang yang mempunyai idelalisme perjuangan murni. Mereka merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak fundamental rakyat Timor Timur tanpa iming-iming suatu apapun. Contohnya, dulu rakyat Indonesia berjuang melawan Belanda dengan mengorbankan nyawa sekalipun, apakah dalam benak setiap orang tersebut bahwa kelak mereka semua akan menjadi presiden atau menteri aau gubernur dan segala macamnya. Tidak 'kan. Tapi kelompok prointegrasi itu sudah jelas motifnya. Yaitu kedudukan, harta, fasilitas dan perempuan dari pemerintah Indonesia. Saya sependapat dengan Professor Hamid Awaluddin yang mengatakan Xanana itu berjuang dari bawah. Ia rela berkeringat, mandi lumpur dan darah, "kata Professor Hamid Awaluddin. Namun saya tidak sependapat dengan Hamid Awaluddin yang mengatakan bahwa Ramos Horta itu hanya sekedar berkeliling dunia. Peranan Ramos Horta juga tidak kalah pentingnya dengan Xanana. Peranan merekalah yang sebenarnya berlainan tapi tujuannya tetap satu yakni pencapaian kemerdekaan Timor Timur. Bayangkan kalau Timor Timur tidak mempunyai seorang diplomat sekaliber Ramos Horta, diplomasi di luar negeri pasti kurang efekif. Jadi kalau Xanana berperan di bidang perjuangan fisik bersenjata (Falintil) sedangkan Ramos Horta di bidang diplomasi. Namanya juga perjuangan diplomatik, ya harus keliling dunia dong bukannya malah duduk ditempat. Itu sih bukan diplomasi namanya. Memang Ali Alatas juga dalam berdiplomasi cuma duduk-duduk di Deplu Jl. Pejambon sana. Jadi perjuangan kemerdekaan Timor Timur itu sendiri sebenarnya melalui tiga front yang saling mendukung yakni front perjuangan senjata Falintil pimpinan Xanana, front diplomatik dalam hal ini Ramos Horta, dan front klandestine. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling mendukung. Sehingga ketika kekuatan ini membuat Indonesia kepayahan dan sering kali kalang kabut. Dan perlu diingat bahwa perjuangan diplomatik Ramos Horta jauh lebih unggul ketimbang diplomasi Indonesia. Puncaknya adalah pada saat Ramos Horta dianugerahi hadiah Nobel yang sangat prestigious itu. Sejak itu pula perhatian dunia terhadap masalah Timor Timur semakin hebat. Kemudian setelah Soeharto lengser keprabon mandeg pandito, perjuangan kemerdekaan Timor Timur seakan-akan semakin mendapatkan angin segar. Para kelompok prointegrasi itu tidak lebih dari boneka "puppet" Jakarta. Kayak "Najibullah di Afganistan" yang menjadi boneka Soviet. Mereka itu sudah kenyang denga segala macam fasilitas yang diberikan oleh pihak Indonesia. Bahkan mereka disediakan wanita cantik untuk dinikmati yang kabarnya disuplai dan dibayar oleh BIA. Tidur di hotel berbintang. Semuanya gratis. Apa tega mereka melepaskan semuanya kalau Timor Timur merdeka. Namun mereka itu tidak sadar bahwa apa-apa yang mereka lakukan itu adalah pengkhianatan. Tangan mereka penuh dengan darah sesama orang Timor Timur. Kantong mereka penuh dengan rupiah. Cancio Carvalho dengan begitu angkuhnya menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh si wartawan Australia. Saya pikir untuk sementara semua pihak harus berhenti bertengkar karena pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat Timor Timur yang sesungguhnya akan segera berlangsung bulan Juli 1999 ini. Inilah yang merupakan cara yang paling demokratis dan terbaik. Siapakah yang akan tampil sebagai pengemban hati nurani rakyat Timor Timur, prointegrasi ataukah prokemerdekaan. Asalkan proses pelaksanaan pemungutan suara tersebut haurslah jurdil. Nah, agar pemungutan suara ini jurdil memerlukan beberapa syarat lagi yakni: 1. ABRI termasuk segala unsurnya harus ditarik dari Timor Timur. Seekor pun tidak boleh tinggal. 2. Polisi PBB harus segera didatangkan dan ditempatkan di Timor Timur sebagai pengganti ABRI dalam rangka menjaga ketertiban, ketenteraman, terutama saat pemungutan suara berlangusng. 3. Perlucutan senjata harus dilakukan terhadap kelompok paramiliter binaan ABRI. 4. Para pendatang, baik PNS, pedagang, atau apalah namanya harus dipulangkan atau digiring keluar Timor Timur saat pemungutan suara berlangsung karena pemungutan suara hanya boleh dilakukan oleh orang Timor Timur asli. Pokoknya selain pendatang tidak diperkenankan untuk ikut memberikan suaranya. Bangsa Indonesia sekarang ini kelihatannya sedang mendapatkan kutukan dari Tuhan. Lihat saja berbagai macam krisis terus bermunculan. Krisis-krisis yang sambung-menyambung tak berkesudahaan. Krisis ekonomi yang tak pernah menunjukkan tanda-tanda kepulihan. Krisis politik silih berganti. Krisis Ambon belum selesai muncul lagi krisis di Sambas - Kalimantan Barat. Wahai Pemerintah Indonesia dan ABRI! Bertobatlah kalian. Berhentilah berbuat zalim. Dosa kalian sudah selangit. Sekian dulu dari yang empunya Timor Timur. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 Mar 1999 jam 10:23:53 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
