---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk PEMERINTAH SENGAJA CIPTAKAN REVOLUSI SOSIAL JAKARTA (SiaR, 29/12/98), Dengan menolak tawaran dialog nasional yang diajukan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid, maka pemerintahan BJ Habibie telah sengaja menciptakan terjadinya suatu revolusi sosial. Demikian penegasan sejumlah aktivis mahasiswa di Jakarta, Selasa (29/12) ini Menurut aktivis Forum Kota (Forkot) Mohammad Firman, tawaran dialog nasional itu sebenarnya suatu model atau cara penyelesaian persoalan bangsa yang sopan yang ditawarkan rakyat, tapi ternyata ditolak BJ Habibie dan para pengikutnya seperti mereka yang berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). "Dialog nasional itu suatu bentuk kesopanan rakyat terhadap pemerin- tahnya. Rakyat berusaha menempuh cara damai untuk menyelesaikan persoalan bangsa, tapi malah ditolak oleh pemerintahnya sendiri," kata Firman. Oleh sebab itu, lanjut Firman, jika hal ini dibiarkan, rakyat akan menempuh cara-cara yang tidak sopan yang bermuara ke revolusi sosial. Menu- rutnya, kalau pemerintahnya baik dan jujur, maka demonstrasi mahasiswa akan berhenti dengan sendirinya. Tapi, jika pemerintahnya masih menyeleweng, dan ngotot mempertahankan status quo seperti menolak dialog, maka demonstrasi adalah suatu reaksi yang logis, ujar Firman. Senada dengan Firman, aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), Dandy Kusumohartono malah mengulangi kembali apa yang pernah diingatkan mahasiswa kepada Gus Dur, yakni bahwa pemerintahan Habibie tidak ada bedanya dengan pemerintahan Soeharto. Dengan ditolaknya gagasan dialog nasional, kata Dandy, Gus Dur baru menyadari siapa sebenarnya Habibie itu. "Nah, sekarang Gus Dur baru tahu dengan siapa dia berhadapan. Untuk bertemu Soeharto pun, Habibie enggan," ujar Dandy. Menurut Dandy, bahasa pemerintahan Habibie yang tak dipahami Gus Dur adalah bahasa kekuasaan. "Mana mungkin bahasa seperti itu ketemu dengan bahasa humanisnya Gus Dur," tegasnya. Dandy lalu menawarkan alternatif lain kepada Gus Dur, yaitu agar Gus Dur dan tokoh-tokoh pertemuan Ciganjur memimpin mahasiswa untuk turun ke jalan, agar rakyat dapat dihindarkan dari suatu revolusi sosial yang dapat memakan korban jiwa. "Kalaupun revolusi sosial itu tak terhindarkan, tentunya revolusi itu harus terstruktur dan terpimpin, tidak yang anarkis dan tak terpimpin," tegas Dandy. Kemungkinan terjadinya suatu revolusi sosial tampaknya dilihat pula oleh pengamat politik UI Arbi Sanit. Hal ini terjadi karena hingga sekarang, menurut Arbi Sanit, pemerintahan Habibie kelihatan lebih menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menyikapi gugatan-gugatan kritis dari mahasiswa dan tokoh-tokoh pro-demokarsi. Menurut dia, revolusi sosial itu akan berpuncak pada pelaksanaan Pemilu, Juni 1999 mendatang, terutama jika pelaksanaannya dinilai penuh rekayasa dan terjadi praktek-praktek money politics. "Indikasinya sudah ada. Beberapa waktu lalu parpol-parpol besar seperti PDI Perjuangan, PAN, dan PKB menyatakan akan turun ke jalan jika UU Pemilu dan UU Kepartaian tidak demokratis. Apalagi kalau Pemilu curang," katanya.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Dec 1998 jam 13:10:19 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
