---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Pernyataan DPP GRI dan Pesan Tahun Baru 1999. RAPATKAN BARISAN DAN KONSOLIDASI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN POLITIK 1999 Tahun 1998 kita tinggalkan, kita masuki tahun 1999 dengan semangat baru, semangat penuh tantangan bagi semua kekuatan reformis dan pro demokrasi. Banyak pelajaran berharga ditahun 1998, seperti jatuhnya rezim Suharto dan berpindah pada Presiden baru Habibie. Jatuhnya Suharto yang berkuasa 32 tahun terasa begitu cepat dan agak mendadak- gerakan reformasi dan demokrasi nampaknya terbilang lalai, kehilangan arah dan sasaran. Reformasi tuntas semua benteng orde baru, baik di eksekutif, legislatif maupun di judikatif, belum sepenuhnya berhasil. Itulah pelajaran penting dan paling berharga. Perpindahan Presiden dari tangan Suharto ke Habibie hanyalah perpindahan kekuasaan dari satu klik kepada klik lainnya dari kekuasaan yang sama orde baru, sekalipun pemerintahan Habibie sekarang ini menamakan orde reformasi pembangunan. Format dan sistim politik, ekonomi dan hukum, sepenuhnya sama "orde baru". Mengharapkan perubahan sistim yang mendasar dalam waktu relatif singkat rasanya belum dan masih jauh. Itulah sebabnya banyak masalah mulai dari penculikan para aktivis, penembakan Trisakti, dukun santet Banyuwangi, dstnya, semuanya ngambang belum terungkap. Tapi pelajaran berharga lainnya, rakyat sendiri telah menemukan dan mengibarkan benderanya paling asasi, kebebasan menyatakan pendapat, lisan dan tulisan, berserikat dan berkumpul. Pengibaran bendera paling asasi ini, bukanlah hadiah ataupun anugerah penguasa, melainkan sebagai akibat dan bagian perjuangan massa rakyat, sehingga toleransi terpaksa diberikan untuk menenangkan rakyat. Demonstrasi, protes dan aksi mahasiswa menuntut pembatalan Sidang Istimewa MPR yang baru lalu di Jakarta dan diikuti hampir di semua kota besar dan penting di seluruh negeri, memang benar dan beralasan, sebab Ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa itu dibuat dan dihasilkan oleh anggota MPR produk Pemilu 1997 yang tidak jujur, tidak adil dan tidak demokratis. Anggota MPR ini sebagian besar pengabdi setia orde baru Suharto. Sayang, protes dan aksi mahasiswa yang didukung massa rakyat itu, ditindak represif dan menimbulkan banyak korban. Bahkan tokoh-tokoh tua BARNAS yang menandatangani "komunike bersama" menuntut hal yang sama, merombak MPR, ditindak lebih jauh dengan tuduhan makar. DPP GRI menilai, bahwa tindakan mempertahankan status quo tercermin pula dengan dihadirkannya PAM Swakarsa yang dikutuk rakyat itu. Dengan maksud yang sama dihadirkannya UU No. 2O 1998 (tentang menyatakan pendapat di muka umum), selanjutnya dibentuk Dewan Penegak Keamanan dan Sistim Hukum (DPKSH) dan kemudian rencana pengadaan RATIH (rakyat terlatih), yang kesemuanya itu dikecam keras oleh kekuatan pro demokrasi. Kita melihat tindakan represif mengekang kebebasan rakyat terus dan akan berlanjut. Dan patut dicermati bahwa kekuatan pendukung klik penguasa lama Suharto yang terguling, mulai pula memainkan peranannya dengan berbagai teror dan provokasi yang bernuansa SARA, mengadu domba antar suku dan agama. Kasus dukun santet Banyuwangi, peristiwa Semanggi, kasus Ketapang dan Kupang, diduga banyak orang dilakukan klik penguasa lama tersingkir itu. Dengan demikian warna kekuatan yangg mendominasi perpolitikan di tanah air di tahun 1999 mendatang, diperkirakan sebagai berikut : - Kekuatan represif dan mempertahankan status quo, mereka ini berada dalam sistim. - Kekuatan lama klik orde baru tersingkir, eksistensinya teror dan provokasi. - Kekuatan bersatu mahasiswa dan rakyat. Kekuatan mahasiswa dan rakyat merupakan kekuatan maha besar dan jika terorganisasi dan bersatu dengan baik merupakan kekuatan tak terkalahkan - mereka mampu menjawab dan menangkal apapun represif dan kekerasan. Salah satu mengelola konflik adalah "demokrasi", demikian pendapat DPP GRI. Karena itu niat dan langkah dialog tokoh reformis pro demokrasi dan dengan beberapa petinggi negara termasuk dengan mantan Presiden Suharto, dipandang DPP GRI merupakan kemunduran. Dialog nasional minus Suharto, itulah yang dikehendaki rakyat. Dialog nasional (plus) dengan semua kekuatan yang pernah disingkirkan selama kekuasaan orde baru berjaya dan berkuasa adalah tepat dan benar. Personifikasi Suharto selama 32 tahun berkuasa dipandang rakyat telah merusak tatanan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Dampak pertemuan tokoh reformis itu memang sementara membingungkan rakyat dan terkesan mengaburkan sasaran, tetapi hal itu dianggap DPP GRI hanya dan merupakan manuver politik biasa. Dosa Suharto terlalu besar dan DPP GRI menolak semua niat dan pikiran yang menganggap Suharto tidak pantas diadili karena jasanya besar. DPP GRI menyatakan bahwa dialog nasional (bukan rekonsiliasi) tepat dan harus dilakukan sesegera mungkin, karena ini merupakan bagian atau alternatif mencari solusi mengatasi krisis berkepanjangan segala-galanya di Republik tercinta kita ini dan niat baik Gubernur Lemhanas patut didukung sepanjang menguntungkan bangsa. Demikian gambaran pintas keadaan politik tahun 1998 yang kita tinggalkan ini. Kekuatan mahasiswa dan rakyat yang memperjuangkan reformasi dan demokrasi seutuhnya, nampaknya di tahun 1999 mendatang ini akan menghadapi tantangan besar - berhadapan langsung dengan kekuatan status quo dalam sistim, dan kekuatan klik lama Suharto serta pendukungnya. Belum lagi penjernihan dan klarifikasi berbagai masalah besar tahun 1998 mulai dari kasus kekerasan penculikan, penembakan Trisakti, kasus Banyuwangi, Semanggi, Ketapang dan Kupang dstnya, termasuk kejahatan politik dan ekonomi yang dilakukan orde baru selama berkuasa. Rakyat menunggu dengan penuh kepastian perangkat hukum dan undang-undang Pemilu mendatang. Memang Pemilu salah satu sarana berdemokrasi dan berkedaulatan rakyat, tetapi Pemilu itu sendiri harus jujur, adil dan demokratis. DPP GRI memandang soal Pemilu ini merupakan agenda yang perlu dicermati dan diantisipasi. Pemilu-Pemilu sebelumnya menyakitkan bangsa, diselenggarakan dengan penuh kebohongan, kepalsuan dan kecurangan. Golkar tidak boleh lagi menjadi penentu atau pengambil keputusan di Republik ini. Golkar harus dikalahkan, digembosi dan sekaligus minoritas. Mewaspadai semua kendaraan politik Golkar dan institusi atau organisasi pendukungnya termasuk partai-partai baru tetapi sesungguhnya pendukung status quo, merupakan pekerjaan utama kekuatan reformasi dan demokrasi saat ini. Menarik pengalaman dan pelajaran di atas - kita tinggalkan tahun 1998, untuk itu DPP GRI berseru, bahwa mengembangkan gerakan reform sekaligus memenangkannya merupakan upaya besar mencapai tujuan - pemerintahan dan masyarakat madani (sipil) yang demokratis. Konsolidasi dan merapatkan barisan semua komponen gerakan, menyatukan visi, platform dan langkah bersatu dengan massa rakyat luas terorganisasi merupakan kata kunci. Jangan ragu, rapatkan barisan dan konsolidasi diri sebagai jaminan menuju ke kemenangan. Jakarta, akhir Desember 1998. DPP GERAKAN RAKYAT INDONESIA Ketua Umum, MEGA SUHANTARA, SE ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 Jan 1999 jam 09:31:50 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
