---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Wawancara Habibie dengan TV-luar negeri. Dua hari yang lalu seorang teman dari Italy mendengarkan wawancara antara Habibie dengan CNBC yang digelar di siaran televisi keseluruh dunia. Ia menceriterakan bagaimana tidak mengertinya Habibie akan perekonomiandengan pembelaan terhadap sistim yang di"otaki" oleh ICMI ialah sistim perekonomian kerakyatan yang ditentang oleh banyak sekali pakar ekonomi , mulai dari Anwar Nasution, Syahrir, Sri Mulyani Indrawati, dan banyak lagi yang lain dan mereka adalah pakar ekonomi yang menamatkan pendidikannya dinegara yang paling maju perekonomiannya ialah Amerika. Sayang sekali suara Doktor-doktor ekonomi lulusan mulai dari Harvard, Berkeley , Michican, Illinois , Chicago dan lain-lain tidak didengarkan sedikitpun oleh kabinet Habibie. Keterpurukan ekonomi Indonesia akan lebih parah lagi mengingat yang dilakukan oleh kabinet ialah "Mencari Utang" sembari melakukan eksprimen ekonomi dengan teori lama dan telah terbukti gagal. Bagaimana perekonomian kerakyatan tidak identik ekonomi "bumi hangus" atau ekonomi "Karl Marx" dengan sistim "pembagian kekayaan" atau "Assets Redistribution" ? CNBC menamakan cara yang dilakukan ialah "Robin Hood" dengan merampok si kaya dan membagikan kepada si miskin. Itu kalau nggak ada yang " dimakan sendiri " atau nggak digunakan untuk "main Politik ". Robin Hood melakukan dalam rangka kecil menolong silemah dan bukannya melakukan besar-besaran sebagai sistim perekonomian negara. Ini benar-benar sangat celaka dan barangkali akibatnya akan terasa sekali sebagai kemunduran yang tiada taranya. Membangun perekonomian bukan sesuatu main-main. PDI membuat program dalam bentuk 4 program yang saling kait mengkait. Pertama ialah membangun sistim hukum, dimaa hukum memiliki fungsi yang tinggi dalam pengaturan negara. Kedua sistim politik tata negara ialah pengaturan negara melalui suatu sistim yang baik. Ketiga mengatur sistim pendidikan dengan memajukan "Sumber Daya Manusia" sebagai perangkat membangun nilai moral, pendidikan dasar, kejuruan, pendidikan lanjutan sampai pendidikan universitas sebagai suatu sistim yang akan menunjang pembangunan . Dan keempat , baru pembangunan perekonomian yang mandiri, melalui sistim pasar dan tidak ada diskriminasi, tetapi suatu sistim yang akan memberi kesempatan kepada setiap individu atau organisasi untuk berkembang. Tentu saja sistim ini akan mengatur pola persaingan , pola perdagangan, pola perlindungan terhadap yang lemah, pola kebangkitan perekonomian yang akan mendatangkan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara. Kelemahan sistim pereonomian kerakyatan versi kabinet Habibie ialah tidak adanya perencanaan "pendapatan Negara" melalui "perpajakan" sebab yang direncanakan ialah agar semua bergerak dalam "Koperasi" serta bagi-bagi kredit tanpa ada ujung pengembaliannya. Yang ada hanyalah "Beban" bagi negara dan diramalkan kredit yang diberikan akan sulit sekali pengembaliannya. Banyak pihak menduga bahwa gerakan ini sangat bebau politik dengan gaya "Populist" yang mencari popularitas rakyat untuk memenangkan penguasa dalam Pemilihan Umum tahu ini. Jadi pola mencari kekuasaan dalam pemerintahan, apabila status quo tidak dapat dipertahankan. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak ialah terpuruknya perekonomian justru lebih parah karena "hancurnya " jalur distribusi, tidak ada perbaikan pada sistim pemberdayaan SDM, tidak adanya "Hukum" , tidak adanya "sistim politik" yang sehat. Barangkali kalau disimak betul-betul, justru kesederhanaan perencanaan PDI-lah yang akan mampu mensistimatiskan ke - 4 rencana dasar tersebut. Keadilan tanpa membeda-bedakan golongan, tanpa "populist program", tanpa "Rekayasa politik" dan yang paling penting ialah "Kejujuran" . Hal pokok yang tidak disentuh oleh kabinet Habibie ialah "KEJUJURAN" dan "HUKUM EKONOMI" . Justru polanya ialah mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara "INTRIK", mempergunakan "PREMANISME" serta "POPULIS" yang akan mengorbankan "KEJUJURAN" dan "PRINSIP". Jelas sekali tujuannya cuma satu : mempertahankan kekuasaan melalui "STATUS QUO" dan "REKAYASA". Jakarta, 11 Januari 1999. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Jan 1999 jam 10:34:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
