---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ and click banner our sponsor ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 10/II/18-24 Maret 99 ------------------------------ QUO VADIS POLITIK LUAR NEGERI RI? Oleh: Kristof Adhika (OPINI): Timor Timur (Timtim) memasuki suatu fase baru dalam perjalanan sejarahnya setelah Pemerintah Indonesia mengusulkan pemberian status khusus dengan otonomi yang diperluas. Atau, jika usulan tersebut ditolak oleh masyarakat Timtim, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan melepaskan Timtim dari Negara Kesatuan RI melalui Sidang Umum (SU) MPR mendatang. Menyusul keputusan itu, reaksi pro-kontra bermunculan. Xanana Gusmao, meskipun sepakat Timtim mesti dimerdekakan dari sudut pandang hukum internasional, tapi tetap menuntut agar Pemerintah Indonesia tak melepaskan tanggungjawabnya atas Timtim. Kata "tanggungjawab" yang dilontarkan Xanana tersebut, mengandung makna, bahwa persoalan Timtim sejak aneksasi Desember 1975, peperangan dan pertentangan yang berlarut-larut, serta diplomasi yang berkepanjangan merupakan sesuatu yang tidak hadir dengan sendirinya, tapi merupakan suatu situasi yang melibatkan kepentingan luar, kepentingan modal asing di dalam relasi politik perang dingin Timur-Barat. Selain itu, persoalan Timtim juga membuka pemahaman banyak orang tentang adanya hipokrisi dan ambiguitas sikap pemerintah dalam memandang berbagai konflik serupa di belahan dunia lainnya. Dengan mempergunakan pendekatan kepentingan modal asing/kapital, maka dalam konteks persoalan Timtim, ada semacam standar ganda (double standard) yang dipergunakan pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya, jika diperbandingkan dengan usulan penyelesaian konflik kasus-kasus serupa di Bosnia, Palestina, Burma, Moro, dan sebelum jatuhnya rezim Apartheid di Afrika Selatan. Tesis yang menyebutkan Timtim menjadi alat tukar rezim untuk pemberian bantuan modal asing, merupakan argumentasi teoritik dari kenyataan, bahwa Timtim dianeksasi Pemerintah Indonesia hanya 24 jam setelah Presiden AS Gerald Ford dan Menlu Henry Kissinger meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negeranya pada Desember 1975. Penyerbuan Timtim atas dasar komunistophobi, dan kenyataan total biaya operasi militer di Timtim yang mencapai 700 juta dolar AS, di mana bantuan militer AS melonjak dari 18,5 juta dolar AS menjadi 161,5 juta dolar AS, antara tahun 1974-1976 (Bulletin of Indonesia's Economic Studies, Vol 13, No. 2, July 1977), memperlihatkan adnya dukungan material dan diplomatik AS terhadap rezim Soeharto yang terkait dengan kepentingan strategis negara-negara Barat, bahwa akumulasi kapital bagaimana pun tetap nomor satu. Kenyataannya Timtim dahulu dianeksasi sebagai alat tawar-menawar terhadap pemerintah AS demi bantuan modal asing (baca: hutang luar-negeri), akibat merosotnya perekonomian negara pasca booming minyak bumi dengan terjadinya mismanajemen dan korupsi yang akut di sejumlah BUMN termasuk Pertamina, lalu jatuh temponya hutang luar negeri Indonesia, dan last but not least menurun drastisnya harga sejumlah komoditas non-migas di pasaran dunia. Disinilah letak kemunafikan pemerintah dalam pelaksanaan politik luar negerinya, manakala para pejabat Deplu menampilkan sejenis politik bermuka dua, yakni sisi retorika (politis), dan sisi faktual (ekonomis). Jika sisi retorika (politis), diplomasi luar negeri pemerintah Indonesia tampil seolah-olah sebagai berada di pihak bangsa-bangsa tertindas di Palestina, Bosnia, dan Moro, tapi sisi faktual (ekonomis) diplomasi tersebut menutup mata terhadap kenyataan hubungan baik bisnis dan dagang antara pengusaha-pengusaha kroni Soeharto-Habibie dengan pihak penindas, baik pemerintah Israel, ataupun Filipina, serta negara-negara Barat dan lembaga-lembaga donor pada umumnya. Apakah itu Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank), ataupun CGI. Lebih jauh lagi patut dipertanyakan, apakah semangat retorika perdamaian rezim Soeharto dan sekarang rezim Habibie dalam konflik-konflik di Palestina, Bosnia, Moro, dan Burma, adalah suatu retorika perdamaian yang murni, sebagaimana juga didengung-dengungkan dalam upaya penyelesaian persoalan Timtim. Dalam konflik-konflik di belahan dunia lain, pemerintah Indonesia berkali-kali menyerukan kepada semua pihak yang bertikai, agar menghormati seruan PBB dan dunia internasional, serta ditaatinya peraturan-peraturan, dan hukum internasional. Dalam kasus-kasus khusus seperti di Palestina, Moro, dan Bosnia, bahkan semangat retorika perdamaian itu dilengkapi dengan semangat retorika ASEAN solidarity, Moslem Brotherhoood, dan seterusnya. Betulkah demikian yang ditemui di dalam prakteknya? Jawabnya adalah tidak. Di balik itu ada kepentingan ekonomi atau kepentingan akumulasi kapital, yakni dalam skala besar untuk kepentingan rezim di Indonesia dengan bungkus atau kamuflase retorika Moslem Brotherhood. Ini lah hipokrisi yang dipraktekkan dalam politik luar negeri Indonesia yang menyakitkan saudara-saudara kita bangsa Palestina, manakala mereka mengetahui bahwa elite militer dan elite pelaku bisnis rezim Soeharto-Habibie, mengadakan praktek-praktek bisnis senjata, telekomunikasi, tekstil, kayu, dan elektronik dengan pemerintah zionis Israel. (lihat George J. Aditjondro, "Moslem Brotherhood Or Pure Business Interests?", a paper to the Manila People's Forum on APEC (MPFA), November 22-24, 1996). Misalnya Prabowo Subianto, mantu mantan Presiden Soeharto, yang begitu dibanggakan Ahmad Sumargono dkk. sebagai salah-satu elite militer yang memiliki kedekatan khusus dengan umat Islam ternyata pernah berbisnis senjata dengan melakukan pemesanan senjata jenis uzi produk Israel dan panser-panser eks Perang Sinai milik tentara Israel, yang ironisnya dipergunakan militer Indonesia untuk menembaki aktivis Islam Tanjung Priok pada tahun 1984. Lebih menyedihkan lagi, bahwa senjata-senjata itu adalah senjata yang dipergunakan untuk menembaki bangsa Palestina, dan bangsa Arab lainnya dalam Perang Sinai tersebut. Pemerintah Indonesia juga membeli sejumlah pesawat tempur US Skyhawk lewat Israel, dimana pesawat tempur tersebut pernah dipergunakan untuk membantai rakyat Palestina dan pejuang Hisbullah di Lembah Bekaa, Lebanon Selatan. Sedangkan untuk bisnis non-senjata konglomerat Liem Sioe Liong dan group Tamara, serta BUMN PT Telkom mengadakan perjanjian kerja dengan sejumlah perusahaan hi-tech Israel. Jika demikian, apakah benar rezim Soeharto-Habibie itu serius menyokong perjuangan rakyat Palestina? Sementara itu, terhadap bangsa Moro, di balik retorika ASEAN solidarity dan hak-hak kultural bangsa Moro, pemerintah Indonesia menaruh harapan untuk melakukan investasi demi kepentingan para kroninya dan teristimewa meminjam istilah Aditjondro keluarga penjarah Soeharto (Soeharto's kleptocracy). Kroni Soeharto tersebut merambah pulau-pulau, tanah pegunungan, dan kota pantai Mindanao, Sulu, dan Palawan yang indah itu bagi kepentingan eksploatasi industri wisata. Oleh sebab itu, sekali lagi membuktikan hipokrisi pemerintah Indonesia. Bahwa jika mereka berbicara tentang perjuangan hak-hak kultural bangsa Moro kepada pemerintah Filipina, mengapakah, para pelaku bisnis Indonesia membangun industri turisme, pantai resort, hotel, dan kasino perjudian di Pulau Samal, pantai Davao, dan Cebu, tak jauh dari Utara Pulau Mindanao yang didiami oleh mayoritas Muslim bangsa Moro yang kulturnya lekat dengan nilai-nilai Islam. Contoh di atas bisa diperpanjang, tapi menjadi jelas karakter politik luar negeri pemerintah Indonesia. Bahwa tak ada perubahan di dalam filosofi dan paradigma politik luar negeri tersebut, baik di masa rezim Soeharto maupun di masa rezim Habibie, apakah dalam memandang persoalan Timtim, maupun di belahan dunia lainnya yang memiliki substansi sama dengan di Timtim, apakah di Palestina, Bosnia, Moro, dan Burma. Kepentingan ekonomi, akumulasi kapital, "bantuan" luar negeri, atau sebaliknya investasi bisnis kroni Soeharto-Habibie merupakan sisi faktual dari hipokrisi sikap pemerintah untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut. Bedanya, jika terhadap Timtim, pemerintah mempergunakan standar ganda dalam menangkis opini masyarakat internasional. Sebaliknya, terhadap bangsa Palestina, Moro, dan Bosnia yang tertindas, pemerintah di tingkat retorika memainkan opini yang seolah-olah menempatkan diri sebagai malaikat berwajah penolong. Tapi di belakang itu, mereka menjalin kerjasama militer dan bisnis yang erat dengan para penindas. Hipokrit dan menyakitkan bagi bangsa Palestina, Moro, dan Burma yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasannya. (*) Penulis adalah pengamat politik luar negeri --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Mar 1999 jam 16:27:10 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
