----------------------------------------------------------
Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "signoff indonews"
need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED]
with body mail: "info refcard"
----------------------------------------------------------
Lebaran semakin dekat. Pedagang Cina semakin resah. Setidaknya itu yang
tergambar dari para pedagang di Pasar Jatinegara dan Pasar Tanah Abang.
Ketika kuli-kuli lepas di dua pusat perdagangan grosir itu, dan
masyarakat luar entah dari mana meminta paksa uang kepada pemilik toko
di sana. Alasannya THR. Tentu saja permintaan tersebut tidak masuk akal.
Sebab THR hanya diberikan kepada karyawan tetap toko dan karyawan
perusahaan yang mengelola pusat perdagangan itu. Apalagi jumlah massa
tersebut tidak bisa dikatakan sedikit. Setelah ditolak oleh para pemilik
toko, mereka marah dan mengancam akan melakukan kerusuhan dan
penjarahan. Maka para pemilik toko di sana memilih menutup saja tokonya
untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tak diinginkan. Trauma
kerusuhan demi kerusuhan di negara ini menambah resah para pemilik toko.
Apa reaksi pemerintah setempat? Kapolda Metro Jaya, Mayjen Noegroho
Djajoesman, mengatakan apa yang ditakutkan oleh para pedagang Cina itu
hanya isu yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung
jawab. Isu tersebut tidak benar. Apalagi di bulan suci Ramadhan seperti
ini. Demikian Kapolda. Padahal apa yang disebut isu itu sebenarnya
bermula dari ancaman yang disampaikan langsung kepada beberapa pemilik
toko.
Gubernur DKI Jaya, Soetiyoso, dengan gemas -- karena sudah lebih dari
satu kali menghimbau agar para pemilik toko segera membuka kembali
tokonya. Isu kerusuhan dan penjarhan itu dianggapnya bukan alasan yang
tepat menutup toko. Soetiyoso bilang, "Kalau mau buka usaha, tapi takut
risiko, ya susah!"
Ucapan ini menunjukkan Soetiyoso tidak mau mengerti bagaimana perasaan
traumatik yang selalu menghinggapi para pedagang Keturunan Cina di
negara yang katanya berbudi luhur dan Pancasilais ini. Maka tak heran
kalau mendapat ancaman seperti itu mereka memilih menutup tokonya. Orang
dalam berdagang tentu saja harus berani mengambil risiko. Risiko
menderita kerugian. Tetapi bukan kerugian dari suatu kerusuhan yang
"sudah direncanakan." Apalagi sering terbukti di lapangan jaminan
keamanan yang berulangkali diberikan pemerintah/aparat tidak menjadi
kenyataan di lapangan. Ketika sudah terjadi kerusuhan aparat selalu
terkesan membiarkan, dengan alasan tak mampu menangani karena massa
terlalu banyak, kalau terlalu keras bertindak takut dibilang melanggar
HAM dan sebagainya.
Padahal kalau mau sungguh-sungguh, sebelum massa terkonsentrasi dan
bertambah banyak aparat sudah harus bisa mengantisipasinya. Mengenai
takut dibilang melanggar HAM, saya kira hanya alasan saja. Orang tidak
akan menuduh aparat melakukan pelanggaran HAM kalau aparat terpaksa
bertindak keras (dalam batas-batas yang wajar) dalam menghadapi
pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti perusakan dan penjarahan toko.
Anehnya ketika mereka beringas di daerah-daerah seperti di Aceh, tidak
takut dibilang melanggar HAM.
Berbagai peristiwa dan fenomena seperti ini (intimidasi, kerusuhan,
penjarahan, merasa kurang mendapat perlindungan) yang membuat etnis Cina
di negara ini merasa selalu tak tentram. Tak heran, dan jangan
disalahkan kalau kemudian mereka lebih memilih memindahkan usahanya ke
luar negeri yang menjamin hak asasi dan usaha mereka.
Etnis Cina diintimidasi dan selalu dijadikan sasaran kerusuhan. Bahkan
pihak pemerintah pun yang diwakili Adi Sasono sangat terkesan melakukan
"penjarahan" secara halus terhadap para pengusaha keturunan Cina melalui
apa yang disebut redistribusi aset dan ekonomi kerakyatan. Di bawah
tekanan seperti ini, ketika mereka memilih menghindar ke luar negeri.
Eh, malah dicaci-maki terus, dengan tudingan melarikan modal, tidak
nasionalis, dan sebagainya. Sementara itu banyak pejabat tinggi negara
ini yang nota bene pribumi juga mempunyai simpanan deposito yang tidak
sedikit di luar negeri. Padahal mereka ini (pejabat) tidak merupakan
korban intimidasi, atau -- apalagi -- kerusuhan itu.
Program ekonomi kerakyatan Adi Sasono itu itu omong kosong saja. Di
tengah-tengah krisis seperti ini, di mana negara sendiri sedang sangat
menderita kesulitan keuangan untuk menutup APBN. Dia malah minta negara
mengucurkan uang ke departemennya sejumlah Rp. 20 triliun (malah katanya
sebenarnya harus Rp 30 triliun). Setelah ditentang Menteri Keuangan dan
Menko Ekuin, akhirnya disepakati dana yang dikucurkan ke Departemen
Koperasi "hanya" Rp. 10 triliun lebih. Setelah itu pemerintah "memaksa,"
bahkan terkesan mengemis minta bantuan ke luar negeri. Seperti yang
dilakukan tim Ginandjar yang ke Jepang untuk mengemis minta uang 5
miliar dollar AS. Jadi memang sangat kuat kesan ekonomi kerakyatan Adi
Sasono itu hanya dijadikan kendaraan politiknya saja. Tentang ini saya
bahas juga di tulisan saya tentang Gus Dur.***
Salam
Lion
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 21 Jan 1999 jam 05:15:06 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
