---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk PEMIMPIN DEMOKRATIS AKAN LAHIR DARI PERJUANGAN Oleh: Sulangkang Suwalu Dalam perbincangan menjelang akhir 1998 sejumlah aktivis mahasiswa dengan harian Merdeka menyatakan bahwa reformasi bukanlah proses untuk memenangkan kelompok atau figur tertentu. Bukan pula untuk mempertahankan kekuasaan tertentu (Merdeka, 2/1/99). Dandy Kusumohartono, salah seorang koordinator FKSMJ melihat bahwa tampilnya sejumlah figur politik yang membawa isu reformasi, mulai tampak sebagai "wakil" dari sebuah kepentingan. Tokoh seperti Gus Dur, Megawati, Amien Rais dan Sri Sultan bagi kalangan mahasiswa sempat diharapkan, kata Dandy, bisa menjadi pemimpin gerakan reformasi. Tapi dalam perkembangannya ternyata kepentingan kelompok mereka lebih menonjol. "Saya yakin," ujar Dandy lebih lanjut, "kawan-kawan membutuhkan pemimpin." Tapi persoalannya sekarang: siapa yang mau memimpin mahasiswa. Tokoh seperti Gus Dur, Megawati, Amien Rais sudah menolak, katanya, sambil mengungkapkan para tokoh deklarasi Ciganjur ini sempat ditawari mahasiswa untuk memimpin demo. Kondisi ini makin parah, dengan perkembangan politik terakhir dari masing-masing tokoh. Mereka tidak saja mementingkan kelompoknya, tapi sudah mulai saling menjatuhkan antara yang satu dan yang lain. Dandy mengungkapkan bahwa siapa pun bisa saja menjadi pemimpin mahasiswa. Yang jelas mereka siap untuk melakukan revolusi. RAJA ADIL KARENA DISANGGAH Dalam rangka mahasiswa mencari siapa yang akan memimpin gerakan reformasi adalah menarik tulisan Ignas Kleden (sosiolog) "Demokratisasi Kepemimpinan Politik" (Kompas, 2/1/99). Tulisannya itu ditutup dengan kalimat "Prinsip saya raja adil raja disembah tentu tidak berlaku lagi pada masa kini. Yang berlaku adalah raja adil karena disanggah". Seperti diketahui ada sebuah peribahasa Melayu yang cukup terkenal: "Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah". Ignas Kleden tidak mengungkapkan: apakah benar-benar ada raja adil di masa dulu, atau itu hanya terdapat dalam dongeng-dongeng saja? Sebab, bagaimana akan ada raja adil, sedang kehidupan raja itu hasil dari memeras tani hamba! Bukan hidup dari hasil keringatnya sendiri. Ungkapan atau peribahasa Melayu di atas nampaknya lebih menekankan tentang pentingnya melawan kezaliman, menegakkan keadilan, tak perduli siapa pun yang berbuat tidak adil itu. Jadi, bukan sungguh-sungguh ada raja yang adil. Tapi mengapa Ignas Kleden merevisi ungkapan Melayu yang lama itu? Marilah kita telaah. KEJATUHAN SOEKARNO DAN SOEHARTO Menurut Ignas Kleden bahwa "setiap kekuasaan sudah dengan sendirinya menyiapkan jebakan bagi orang yang memilikinya. Hampir tak dapat meloloskan tanpa dibantu orang lain. Bantuan yang amat diperlukan ialah kontrol sosial oleh masyarskat politik". Kekuasaan yang dibicarakan Ignas Kleden ini, tentu bukan kekuasaan raja-raja, melainkan kekuasaan presiden di Republik Indonesia. Kekuasaan presiden itulah yang dimaksud Ignas Kleden menyiapkan jebakan bagi orang yang menjadi Presiden. Jebakan itu bisa berbentuk materi, tapi bisa juga dalam bentuk kehormatan. Jebakan itu bisa datang dari diri sendiri, dari anak atau cucunya juga bisa dari handai tolannya. Tanpa bantuan dari masyarakat politik atas presiden yang memegang kekuasaan tadi, presidennya makin lama akan makin tenggelam dalam jebakan tersebut dan akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Ignas Kleden menilai kegagalan Orde Lama (yang presidennya adalah Bung Karno -pen) dan Orde Baru (yang presidennya Soeharto -pen) bukan karena presidennya terlalu lemah, melainkan karena keduanya terlalu kuat. Terutama di masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno disanjung begitu tinggi sebagai Pemimpin Besar Revolusi (PBR), kemudian diangkat menjadi Presiden seumur hidup, sehingga praktis tak ada satu lembaga yang berani melakukan kontrol sosial atas aktivitas politiknya. Semua lembaga menjadi alat revolusi dan pemimpin besar revolusinya adalah Bung Karno. Kehormatan yang tinggi itu merupakan jebakan sendiri bagi Bung Karno untuk terpisahnya dengan rakyat. Hal itu sangat terasa setelah G30S meletus, dimana Presiden Soekarno mengemukakan kepada rakyat bahwa beliau akan mengeluarkan penyelesaian politiknya, guna menghindari pertumpahan darah. Semua rakyat menunggu-nunggu datangnya penyelesaian politik yang beliau katakan itu. Ternyata tak kunjung datang. Sementara itu pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI telah dilakukan. Dan menjelang saat-saat terakhir dari kekuasaan beliau, rakyat sudah mengharapkan benar-benar beliau akan memberi komando: supaya rakyat bangkit mengakhiri teror terhadap rakyat dan beliau sendiri. Namun komando yang ditunggu-tunggu itu tak kunjung muncul. Dari situ jelas sekali Presiden Soekarno tidak lagi mewakili aspirasi rakyat dan akhirnya beliau sendiri pun lengser. Bung Karno sesungguhnya kuat karena ideologi Marhaenismenya, tetapi karena kekeliruan politiknya akhirnya pun jatuh. Begitu pula dengan Presiden Soeharto. Ia menjadi penguasa tunggal. Putih katanya, putih. Hitam katanya, hitam. Bila tidak mengikuti apa yang dikatakannya dapat dituduh mbalelo, membangkang dan penjara tantangannya. Dengan demikian leluasalah ia melalulan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Menurut Amien Rais kekuatan Soeharto terletak dalam ikatan KKN dan uang. Ada uang Abang sayang, tak ada uang Abang melayang. Dengan tindakannya yang represif, maka tidak ada satu lembagapun yang berani melakukan sosial kontrol terhadap aktivitas dirinya, malah MPR/DPR pun menjadi alat Presiden Soeharto. Maklumlah lebih dari separo jumlah anggpta MPR, DPR diangkat Soeharto, bukan dipilih melalui Pemilu. Tindakan-tindakan Soeharto sendirilah yang memisahkan Soeharto dari rakyat, hingga jurangnya makin lama makin dalam dan akhirnya karena tak tertahankan lagi derita di bawah kekuasaan Soeharto, bangkitlah mahasiswa dan rakyat mengusirnya dari tahtanya. Suatu kekuasaan tanpa ada yang membantunya melalui sosial kontrol, kehancuranlah yang menantinya. Hal itu terJadi, karena presiden-presidennya sangat kuat, hingga tak ada yang bisa mengontrolnya. PARA TOKOH CIGANJUR Bertolak dari pengalaman sejarah tersebut, maka mahasiswa dalam mencari pimpinan, apakah akan mencari pemimpin yang kuat seperti Bung Karno atau Jenderal Soeharto, atau akan mencari pemimpin yang demokratis, yang kuat demokrasinya? Menurut Dandy Kusumohartono, tokoh-tokoh Ciganjur telah menolak untuk memimpin mahasiswa. Sungguhpun demikian tokoh-tokoh Ciganjur seperti Gus Dur, Megawati, Amien Rais telah menyatakan siap untuk dipilih menjadi presiden RI, artinya menjadi pemimpin bangsa. Kenyataan menunjukkan Gus Dur memang seorang tokoh yang kuat, yang oleh Emha Ainun Nadjib telah dinobatkan sebagai "Begawan" dan oleh yang lain disebutnya sebagai "Penyambung Lidah Rakyat Sejati". Karena merasa dirinya kuat, Gus Dur berani menantang arus, malah sampai berani mengancam pihak yang menolak atau tidak menyetujui hasil Pemilu 1999 yang diperkirakannya jurdil, dengan kata-kata: "Amankan", "beresin", "Ganyang saja". Kata-kata yang menunjukkan keotoriterannya, yang menunjukkan penolakan dirinya untuk berbeda pendapat. Tentang Megawati terlalu lambat dalam merespon sesuatu, malah tidak pernah tampil ketika mahasiswa mulai melancarkan gerakan reformasinya, hingga Soeharto "menyerah" pada 21 Mei 1998. Tidak kelihatan kemampuannya dalam mengemukakan program alternatif dan dalam membela PDI Perjuangannya terkesan ia sangat legalis. Mengenai Amien Rais, Gus Dur mengemukakan, di mata Soeharto ia adalah seorang yang plin-plan, seorang yang tidak tetap pendiriannya. Malah menurut Said Aqil Siradj, Amien Rais suka over estimate. Memilih tokoh yang kuat, bisa terulang di masa mendatang kekuasaan yang absolut, otoriterisme. Memilih seorang yang tidak kreatif untuk menjadi pimpinan sukar mengharapkan membawa maju gerakan demokratisasi di segenap lapangan kehidupan. Memilih seorang yang plin-plan menjadi pemimpin hanya akan membingungkan rakyat, mau dibawa kemana negara ini. Sesungguhnya yang diperlukan ialah seorang tokoh untuk jadi pimpinan, tokoh yang kuat sikap demokrasinya, yang teguh dalam pendirian, tetapi luwes membawakannya, bukan yang tidak kreatif dan plin plan. Apa kah yang harus menjadi pegangan tokoh yang demikian? PRINSIP GARIS MASSA Ignas Kleden benar bahwa persoalan politik masa depan bukanlah mencari pimpinan yang mempunyai kelebihan intelektual, supremasi moral, melainkan yang memperkuat tradisi kontrol sosial yang efektif dan kontinyu. Untuk itu asas demokrasi pertama-tama patut diperlakukan pada pimpinan nasional. Dan bukan saja memimpin untuk rakyat, tetapi juga pemimpin dari rakyat. Dan bukan jagoan yang turun dari langit dan tidak sekedar orang yang dengan enteng ditunjuk begitu saja oleh pendahulunya. Yang terakhir ini, yang dimaksud Ignas Kleden tentu Habibie, yang ditunjuk Soeharto. Tulisan Ignas Kleden ini mengingatkan penulis kepada seorang tokoh buruh internasional, yang mengemukakan prinsip garis massa dalam memimpin. Dari massa kembali kepada massa. Bertolak dari istilah yang digunakan Ignas Kleden adalah rakyat, maka perkataan dari masa kembali kepada massa, bisa diganti dari rakyat kembali kepada rakyat. Jadi, bukan dari pemimpin kepada rakyat, melainkan sebaliknya dari rakyat kepada pemimpin, kemudian kembali lagi kepada rakyat. Jadi, seorang pemimpin yang berpegangan kepada prinsip garis massa, sebelum ia menetapkan sesuatu hal ihwal, dia akan dengar lebih dahulu suara massa dan suara massa itu dikajinya secara cermat dan mendalam dan hasil kajiannnya dikembali kepada massa untuk dilaksanakan. Setelah massa atau rakyat melaksanakannya dan hasil pelaksanaannya disampaikan lagi kepada pimpinan untuk dikaji dan diambil kesimpulan dan kesimpulan itu dikembalikan pula kepada massa atau rakyat. Demikian lah prinsip garis massa itu di dalam praktek. Pemimpin yang berpegangan kepada prinsip garis massa dalam memimpin, harus melawan dua kecenderungan: "komandoisme" dan "ekorisme". Komandoisme ialah pemimpin terlalu jauh di depan, sedang massa atau rakyat masih jauh dibelakang pemimpin dengan massa terpisah. Ekorisme ialah massa sudah jauh berada di depan, pemimpin masih tertinggal di belakang. Baik komandoisme, maupun ekorisme menyebabkan terpisahnya pimpinan dengan massa dan itu akan memudahkan bagi lawan menghancurkan pimpinan dan massanya tadi. KESIMPULAN Jadi, pimpinan yang benar ialah pimpinan yang berpegangan kepada prinsip garis massa, dari massa kembali kepada massa. Itulah pimpinan yang demokratis, yang kuat demokrasinya. Massa atau, rakyatlah yang menentukan apa yang akan dikerjakan oleh pimpinan. Kontrol sosial sudah dengan sendirinya terkandung dalam prinsip garis massa itu. Dalam bahasa Ignas Kleden itulah "pemimpin untuk rakyat" dan "pemimpin dari rakyat". Pemimpin demikian lah yang diperlukan mahasiswa untuk membawa maju gerakan reformasinya secara total. Pemimpin yang demikian akan lahir dalam proses perjuangan itu sendiri.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 26 Jan 1999 jam 14:21:45 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
