---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Dengan mengClick banner sponsor anda menyumbang Rp. 1000,- untuk HomePage IndoNews. ---------------------------------------------------------- Perlakukan Riau Secara Khusus! Riau Akan Tetap Gabung NKRI Pekanbaru, (Riau Pos) Seharusnya Riau diberi perlakuan khusus oleh pusat seperti dua daerah istimewa lainnya. Bedanya, Riau diistimewakan dalam masalah keuangan. Biarkan Riau mengurus keuangan daerahnya sendiri. Dengan demikian, keinginan masyarakat Riau untuk berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dapat dilupakan. Pernyataan tersebut diungkapkan HU Siagian, Ketua Komisi A DPRD Tingkat I Riau, kepada Riau Pos di ruang kerjanya, Senin (11/4). Perlakuan khusus yang diinginkan Riau harus dijabarkan pemerintah pusat lewat pemenuhan tuntutan bagi hasil bumi 10 persen. Dengan dana bagi hasil 10 persen dari Rp40 triliun tersebut diyakini Riau mampu mengelola pembangunan sendiri, di luar anggaran APBD dari pusat. ��Rp4 triliun itu sudah cukup untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan Riau,�� ungkap Siagian. Dijelaskan, pendapatan Rp4,219 triliun itu direncanakan penggunakannya untuk pembangunan prasarana 30 persen, ekonomi 25 persen, sosial dan budaya 35 persen dan pembangunan Iptek 10 persen. Dalam tempo yang terus bergulir, diharapkan rencana pembagian anggaran itu akan semakin dapat dioptimalkan, terutama dalam pembangunan Iptek. ��Jika pembangunan prasarana telah dijalankan, otomatis dalam tempo selanjutnya, akan dapat ditingkatkan pembangunan SDM lewat Iptek. Dan pembangunan prasarana akan berangsur dikurangkan,�� kata anggota DPRD dari Fraksi ABRI ini. Secara garis besar diungkapkan, rencana pembangunan Riau akan diprioritaskan berdasarkan penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pembangunan. Dan dari Riau sekitar Rp40 triliiun setahun dikurangi 10 persen dapat disalurkan untuk subsidi bagi daerah lainnya. Hal demikian tidak akan mengganggu APBD daerah lain di luar Riau berdasarkan skala prioritas yang ada. ��Kita hanya minta 10 persen saja. Sementara Rp36 triliyun lainnya dapat disalurkan untuk membantu daerah di luar Riau,�� tegas Siagian pula. Namun, menurut Siagian, perlakuan khusus untuk Riau sebaiknya tidak mencontoh dua daerah istimewa sebelumnya yang hanya dikhususkan dalam pembangunan agama untuk DI Aceh dan budaya kesultanan untuk DIY. ��Riau membutuhkan perlakuan khusus untuk pembangunan ekonomi terutama dalam bidang keuangan. Dan itupun hanya 10 persen dari hasil bumi Riau sendiri,�� ujarnya. Untuk pembangunan Riau, terutama dalam bidang pendidikan, pemenuhan tuntutan 10 persen itu juga sangat penting. Diungkapkan, sampai saat ini Riau hanya memiliki enam perguruan tinggi (PT). Padahal Riau masih membutuhkan banyak SDM memadai setingkat sarjana. Dengan dana itu nantinya, juga akan dapat dibangun PT lainnya yang mampu menampung lulusan SMU di Riau dan daerah lainya. Sementara untuk sekolah dasar (SD) Riau masih lebih parah dari beberapa propinsi lainnya. Dicontohkan, di Kalteng, ada SD berjalan yang dapat dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang terisolir. Di Riau daerah seperti itu masih banyak dan perlu perhatian khusus bidang pendidikan. Dengan dana 10 persen itu nantinya, akan mampu menjalankan program pendidikan daerah terisolir seperti Pulau Tujuh. Begitu pula pembangunan sarana jalan raya. Seharusnya di Riau, tiap jalan kecamatan sudah diaspal, mengingat hasil buminya yang begitu besar. Dengan demikian hubungan antar daerah akan lancar. Kenyataannya saat ini, antar daerah di Riau masih sering terjadi �putus hubungan� karena jalan yang tidak memadai. Menurut istilah Siagian pembangunan itu berupa jaring laba-laba. Di mana antar daerah dapat berhubungan satu dengan lainnya tanpa terganggu putusnya salah satu jalan, karena masih ada jalan-jalan alternatif lewat daerah lainnya. Terlepas dari semua itu, ketakutan pusat tidak mampu membayar utang luar negeri (ULN) dengan mengabulkan tuntutan 10 persen bagi hasil bumi itu, terlihat tidak beralasan. Pasalnya, UNL RI yang mencapai Rp600 triliun, masih mampu dibayar dengan membagi 10 persen saja hasil bumi Riau pada Riau. ��Kita telah subsidi Rp36 triliun setahun, dari hasil Rp40 triliun. Kan adil kalau kita mencicipi Rp4 triliun saja,�� ungkap Siagian dengan pasti.(len) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Apr 1999 jam 11:08:03 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
