SEDIKIT banyak orang sudah mengenal Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan juga, sebagian masyarakat mengenal Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) yang didirikan Sri Bintang Pamungkas atau Partai Rakyat Demokrat (PRD) yang didirikan sejumlah anak muda berhaluan kiri. Akan tetapi, bagaimana dengan lebih dari 40 partai lainnya yang sudah lulus uji kriteria untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 ?
Tidak tersedia cukup waktu untuk mengenali lebih jauh partai-partai itu, apalagi untuk mendalaminya, sementara keperluan untuk mengetahuinya begitu mendesak. Bagaimana lalu rakyat sebagai pemilih dapat menjatuhkan pilihan, jika kenal dan tahu tentang partai-partai politik yang barupun tidak.
Dan sekiranya mereka ingin membuat kategorisasi atau identifikasi � suatu hal yang penting bagi para pemilih � bagaimana pula gambaran tersebut bisa diperoleh ? Itulah beberapa pertimbangan mengapa milis ini dilahirkan menjelang Pemilihan Umum.
Tujuan milis ini sebetulnya sederhana yaitu untuk melakukan voters education, dan moderator bekerja secara sukarela untuk keperluan ini. Tanpa dukungan dana siapapun, semata-mata untuk beramal bagi semua anggota milis baik yang diundang secara resmi maupun yang "dipaksa" untuk bergabung.
Tulisan berikut mengajak anda membedah partai-partai politik di depan kita dengan membuat kategorisasi partai, dan kemudian menganalisisnya dengan pendekatan sejarah pada seri-seri berikutnya.
Secara sederhana, terdapat beberapa pendekatan mengenai
kategorisasi atau identifikasi partai. Salah satu pendekatan yang cukup
populer adalah menempatkan partai-partai itu dalam konteks agenda reformasi
yang mencuat, konteks masyarakat dan negara, state and civil society.
Lebih jauh lagi, partai-partai itu juga dapat didekati
dari sisi aliran agama, komunal atau sekular. Dari sini lantas ada empat
kategori yaitu negara, masyarakat madani, komunal dan sekular. Hanya saja
ini menimbulkan sejumlah pertanyaan susulan.
Dapatkah, misalnya Golkar masih tetap diidentifikasikan dengan negara, sementara Partai Rakyat Demokratik (PRD) lebih tebal sosok kewarga-annya, kerakyatannya ? Dan partai-partai agama, Islam, Kristen maupun Katolik, dapatkah begitu saja dimasukkan dalam kategori komunal ? Dimana posisi PDI Perjuangan dan partai-partai bertema demokrasi dan nasionalis bisa ditempatkan ? Pada mereka adalah sosok kerakyatan, dan karena itu sosok masyarakat kewarga-annya tebal. Demikian pula sosok sekularnya.
Dari sudut penglihatan diatas, berlebihankah jika misalnya partai-partai seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditempatkan sebagai partai yang menampung dan mewadahi keempat kategori itu : negara, masyarakat madani, komunal dan sekular ? Sekali lagi. Pendekatan ini sekedar merangsang bagaimana ke-48 partai politik itu dapat dikelompokkan dan dipahami lebih jauh.
----- bersambung ----
Bagaimana pendapat anda ?
www.eGroups.com - Simplifying group communications
