---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk GINANDJAR TERLIBAT SUAP JEPANG JAKARTA (SiaR, 30/4/99) Pengakuan mantan Menteri Keuangan dan mantan Dirjen Pajak, Fuad Bawasier bahwa para pejabata Bappenas menerima suap dari para kontraktror Jepang makin mengarah pada keterlibatan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dalam skandal ini. Fuad yang semula dituduh menerima suap atas pengakuan para pengusaha Jepang, menolak tuduhan itu dan malah menuduh Bappenas. Menurut Fuad, antara 1985 hingga 1993, ketika kasus suap itu terjadi, ia memang jadi Dirjen Pajak. Namun menurutnya, waktu itu proyek-proyek yang dikerjakan dengan dana pemerintah Jepang itu kontraktornya dibebaskan dari pajak karena sudah dikenakan pajak oleh Pemerintah Jepang. "Karena bebas pajak, jadi tak masuk akan kalau mereka menyuap petugas pajak untuk memperoleh keringanan pajak," ujar Fuad. Direktorat Pajak ketika itu malah mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak bagi para kontraktor Jepang itu, namun dibatalkan Menteri Keuangan atas permintaan Bappenas. Karena loby Bappenas ini, maka menurut Fuad, Bappenas lah yang kemungkinan besar menerima suap dari para kontraktor Jepang itu. Ketua Bappenas kala itu adalah Ginandjar Kartasasmita. Sumber SiaR di sebuah departemen juga mengungkapkan sumber kolusi, korupsi dan suap yang melibatkan kontraktor asing yang akan mengerjakan proyek-proyek bantuan asing, memang terletak di Bappenas. Semua departemen tiap tahun biasanya diminta membuat proposal proyek selama setahun yang pembiayaannya berasal dari luar negeri. Bappenas bertugas menawarkan proposal-proposal itu ke negara-negara atau lembaga-lembaga dana. Kalau mereka tertarik Bappenas akan mengaturnya, dari negosiasi besarnya dana, penunjukkan kontraktor hingga penyaluran dana ke departemen terkait. Tiap tahunnya, ujar sumber itu, proyek-proyek departemen yang memperoleh pembiayaan asing ini bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Jadi tak heran jika para kontraktor asing yang mengerjakan proyek-proyek bantuan negara asalnya ini berkolusi dengan Bappenas untuk memperoleh proyek dalam tender yang diatur. Reaksi Ginandjar yang cukup berlebihan soal terungkapnya kasus suap ini memang mencurigakan. Ginandjar mengatakan akan berkirim surat ke Pemerintah Jepang untuk meminta hasil pemeriksaan Badan Administrasi Pajak Jepang atas pengakuan para kontraktor itu. Sikap berlebihan Ginandjar ini ditanggapi dengan sinis oleh Fuad. Menurut Fuad, dengan Tax Agreement antara Pemerintah Jepang dan Indonesia, pemerintah Indonesia punya wewenang atas hasil pemeriksaan petugas pajak Jepang terhadap sejumlah perusahaan kontraktor Jepang itu. Jadi cukup Dirjen Pajak yang meminta berkas-berkas itu, tak perlu Menko Ekuin. "Mungkin Ginandjar kuatir namanya muncul dalam laporan itu," ujar sumber SiaR tadi.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Apr 1999 jam 11:57:11 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
