---------------------------------------------------------- Unsubscribe?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "signoff indonews" need more help?, send your mail to: [EMAIL PROTECTED] with body mail: "info refcard" ---------------------------------------------------------- Anjing Menggonggong . . . Kafilah Lalu. 4 Mei, 1999 Oleh: Ibrahim Isa I. Apa sungguhan kalian mau reformasi? Pertanyaan ini betul-betul harus diajukan kepada sementara tokoh tentara dan kenegaraan. . Paling tidak, kepada A.H. Nasuiton yang sebelum jatuhnya presiden Suharto, oleh pemerintah Orba dinobatkan menjadi Jendral Besar Kehormatan; kepada Jendral Wiranto, Menhankam dan Pangab dalam kabinet Habibie; dan kepada presiden B.J. Habibie. Secara terpisah, masing-masing tokoh tentara dan negara itu, dalam satu paduan suara menyanyikan lagu lama 'bahaya PKI, bahaya komunisme. Apakah ini pertanda kehendak mengalihkankan arus perkembangan gerakan reformasi kembali ke era Orba yang otoriter dan militeristik? Jika hendak ditelusuri lebih dalam, maka masalah terpenting dari gerakan reformasi, pertama-tama dan terutama ialah direformasinya cara dan pola berfikir serta mentalitas lama yang menjadi ideologi dan kultur Orba. Yang paling fundamentil dari ideologi dan kultur Orba, ialah pengekangan dan pembatasan berfikir dengan bebas. Pengekangan dan pembatasan terhdap kebebasan berfiki,r sama artinya dengan tidak adanya kebebasan berfikir.. Yang digunakan untuk mengekang dan membatasi orang berfikir ialah yang dikatakan prinsip tunggal "Pancasila". Juga dikatakan sebagai ideologi negara menurut interpretasi, rekayasa dan godokan pemerintah Orba. Orba menghendaki agar warganegara Indonesia, manusia Indonesia, yang mempunyai potensi untuk menggunakan fikirannya sendiri dengan baik dalam menganalisis, tidak punya kebebasan untuk memahami dan mengertikan sendiri isi dan makna dari Pancasila. Yaitu, seperti yang diuraikan oleh penggalinya sendiri, Bung Karno, dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila yang menurut penggalinya adalah suatu falsafah yang seyogianya merupakan wadah dari pemikiran yang hidup di kalangan rakyat Indonesia, untuk diabdikan pada pencapaian kemerdekaan, persatuan dan kemakmuran bagi Indonesia, dijadikan sebagai belenggu terhadap pemikiran yang bebas dan kreatif. Alat lainnya yang digunakan oleh Orba untuk mengekang, membatasi dan memandulkan kemampuan berfikir bebas dan kreatif dari rakyat, ialah 'pedang bahaya PKI, bahaya Komunis" yang setiap kali diayunkan di atas kepala rakyat untuk memaksa orang meninggalkan fikiran yahg kritis dan analisis. Manusia Indonesia dibikin menjadi budak feodal , yang hanya bisa dan boleh manut. Menjadi orang-orang yang keatas menjilat dan ke bawah menindas. dalam arti kata yang sesungguhnya. Adalah menjadi jelas bahwa tujuan dari gerakan reformasi dan demokrasi dimaksudkan untuk mendobrak dan meninggalkan cara berfikir budak ciptaan rezim Orba. Bersamaan dengan itu gerakan refomrasi bertujuan menciptakan dan membina serta mendidikkan langgam berfikir yang bebas, kritis dan analitis. Pernyataan Jendral Nasuiton, Jendral Wiranto dan Habibie yang baru-baru ini kembali mengayunkan pedang bahaya PKI dsb. hanya bisa dilihat dan difahami dalam konteks seperti yang diuraikan diatas. Mereka bukan saja ingin mempertahankan kekuasaan Orba yang KKN, tetapi lebih-lebih lagi, ingin mempertahankan langgam befikir budak feodal yang mandul itu. Tidak heran bahwa yang paling mereka takuti sesungguhnya adalah reformasi di bidang langgam berfikir yang analisis. II.) Tujuan dari Paduan Suara Nyanyi Lama " Bahaya PKI". Sebelum jatuhnya Suharto, Nassution termasuk kelompok "Petisi 50" yang kritis dan agak vokal; dan pernah 'digencet' dan 'ditangkal' oleh Orba. Tetapi, sejak bersama Suharto, oleh pemerintah Orba diangkat menjadi 'jendral besar kehormatan', suara kritisnya mulai meredup. Nasution tidak pernah secara tegas, jelas dan terus terang mengemukakan bagaimana pandangannya yang sesungguhnya mengenai 'Dwifungsi Abri', yang ia ikut ciptakan itu. Ia juga tidak pernah memberikan kejelasan yang jujur,bagaimana sesungguhnya peristiwa '17 Oktober 1952' . Waktu itu tentara yang berada dibawah wewenangnnya mengarahkan moncong-moncong meriamnya ke Istana Presiden Sukarno. Lalu diorganisasi 'aksi massa' yang mengobrak-abrik gedung DPR dengan tuntutan agar presiden Sukarno membubarkan parlemen.. Orang juga masih ingat bahwa presiden Sukarno kemudian telah mengampuni 'pemberontakan' Nasution itu. Selanjutnya , apa peranan Nasution ketika angkatan darat di bawah jendral Suharto melakukan 'creeping coup d'etat ' terhadap presiden Sukarno, serta pembantaian yang berlangsung dalam tahun-tahun 1965-1966. Dalam kedudukannya sebagai ketua MPR yang sudah direkayasa oleh Tentara, Nasution ambil bagian dalam pencopotan Presiden Sukarno. Perlu dipertanyakan, apa peranan dan 'jasa' Nasution sehubungan dengan tegak berdiri dan merajalelanya Orba selama 32 tahun. Ini perlu dijernihkan, karena dalam arti yang lebih luas dan lebih dalam, Orba adalah suatu bencana terbesar bagi bangsa kita, yang menyebabkan Indonesia terjerembab dalam krisis terbesar yang dialaminya di bidang moneter, ekonom, politik, kebudayaan dan moral. Bagaimana peranan jendral besar Nasution sehubungan dengan dicampakkan dan diinjak-injaknya prinsip dan nilai-nilai hukum kenegaraan yang demokratis, serta moral, dan dibina serta tumbuh suburnya sisitim dan budaya KKN oleh pemerintahan Orba? Pertanggungan jawab dari seorang mantan KSAD, yang juga mantan Menteri Pertahanan, mantan pemegang kekuasaan sehari-hari dari SOB sejak diberlakukannya SOB pada zaman Orla, mantan ketua MPR, seperti yang dijabat oleh jendral besar Nasution selama bertahun-tahun, adalah cukup besar. Dan dari Nasution sendiri yang sudah menjadi jendral besar, seyogianya ia mawas diri, memeriksa diri sendiri, berusaha mengintrospeksi serta mengkoreksi kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan yang telah dibuatnya di waktu uang lalu. Soalnya, ia belum pernah memberikan pertanggunganjawabnya, secara formal maupun pribadi. Nasution tidak tampil sebagai orang yang memiliki tanggung jawab seperti yang diharapkan. Ia tiba-tiba muncul lagi, melalui sekretarisnya, Bakrie AG Tianlean , (26.4.99), untuk memperingatkan segenap komponen bangsa, tentang 'upaya balas dendam dari PKI.' Nasution memfitnah inisiatif dan usaha di kalangan masyarakat untuk mengungkapkan fakta-fakta sejarah kita, sebagai 'upaya untuk memutarbalikkan sejarah'. Parahnya, Nasution memastikan bahwa pengadilan Mahmilub Orba terhadap peristiwa G30S, sebagai sesuatu hal yang "telah dibuktikan'. Sedangkan masih jelas dalam ingatan orang, bahwa sidang Mahmilub yang mengadili orang-orang dan tokoh-tokoh yang dituduh terlibat dalam G30S, adalah suatu pengadilan rekayasa yang tidak independen dan berat sebelah; suatu pengadilan yang mengabdi penguasa dimana fihak yang terduduh tidak bisa leluasa memperoleh pembela yang bebas dan leluasa. Belum lagi, yang jumlahnya ratusan ribu, yang samasekali tanpa proses pemeriksaan dan pengadilan apapun telah dibantai tanpa diketahui dimana kuburannya, dan puluhan ribu lagi yang disekap dalam kamp-kamp pe mbuangan seperti Buru. Apa kata Nasution mengenai hal-hal tsb? Menurut Nasution mengenai hal-hal tsb supaya 'kita saling memaafkan dan mengubur tragedi bangsa'. III). Pemicu yang menyebabkan tersentaknya Nasution, ialah karena merebaknya usaha dari tokoh-tokoh AURI , seperti mantan KSAU Laksamana Omar Dhani, mantan KSAU Laksamana Mulyono Herlambang, untuk meneliti, memeriksa dan menstudi kembali dengan penuh tanggung jawab mengenai hal-hal yang terjadi sekitar 'Gerakan 30 September' 34 tahun y.l. Sang Jendral cemas karena adanya usaha dari mantan kolonel Latief mengenai peristiwa yang sama. Nasution juga terperanjat karena didirikannya Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, yang diketuai oleh Sulami, dan yang bermaksud untuk menuntut jendral Suharto. Nasution juga menjadi bingung karena keluarga mantan Menteri AD Jendral Achmad Yani mulai mengungkap sikap Jendral Suharto terhadap Jendral Yani; dan bahwa tewasnya Yani adalah tanggungjawab Suharto. Usaha-usaha penelitian dan studi seperti yang dilakukan mengenai masalah tragedi nasional 1965-1966 itu, sebetulnya sudah lama mulai dilakukan oleh berbagai fihak di dalam negeri maupun masyarakat internasional. Khususnya di kalangan pakar ilmu politik dan sosial; di kalangan politis, para aktivis HAM dan pers. Sudah sejak terjadinya pembantaian masal yang dilakukan ketika itu, sudah dimulai usaha untuk mencari fakta-fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ketika kemudian ternyata, bahwa kultur kekerasan, politik pembantaian rakyat yang tidak bersalah oleh kekuasaan Orba itu, tidak berhenti sampai di tahun enam puluhan saja. Ia dimulai pada tahun-tahun 1965-1966, tapi kemudian terus berlangsung, sepanjang masa kekuasaan Orba. Kita kemudian dikejutkan lagi oleh pembunuhan Tanjung Priok, pembunuhan Lampung, pembunuhan Kedung Ombo, pembunuhan Aceh, pembunuhan Timor Timur,. pembunuhan di Irian, lalu penculikan, pembunuhan dan pemerkosaan pada saat sekitar perjuangan rakyat yang meningkat untuk menyingkirkan jendral Suharto dari kekuasaan negara dalam bulan Mei 1998. Lalu, apa sebenanrya yang bikin Nasution, Wiranto dan Habibie seperti kebakaran jenggot, teriak-teriak tentang bahaya muncul kembalinya PKI? Jujur sajalah! Siapa pula yang tidak mengetahui bahwa PKI sudah dibubarkan puluhan tahun yang lalu. Sebagian besar pemimpin dan kader-kadernya kalau tidak dibunuh, dan 'hilang tidak tahu rimbanya', sudah pada tua dan sakitan. Yang masih hidup dan kemudian dilepaskan dari tahanan pulau Buru dan tahanan-tahanan lainnya, begitu diawasi, dan keluarga mereka begitu ketat dikenakan politik 'bersih lingkungan' sehingga praktis, kalaupun mau, mereka tidak bisa bikin apa-apa yang dapat membayakan sedikitpun pemerintahan Orba. Kekuatan-kekuatan politik dan moral yang tampil menentang kesewenang-wenangan rezim Orba, yang berada di depan, adalah mahasiwa dan kaum muda, serta kaum intelektuil yang berpandangan kritis, kaum buruh, tani, rakyat kecil yang menderita, yang selama 30 tahun lebih sama sekali tidak melihat dan tidak tahu PKI. Yang mencetuska dan menggerakan perjuangan reformasi dan demokrasi serta menggulingkan Suharto bukanlah PKI. Semua orang tahu akan hal ini. IV). Maka tibalah kita pada intisari masalahnya. Yang ditakuti oleh Nasution, Wiranto, Habibie dan yang berpandangan serupa, bukanlah PKI. Karena mereka sendiri tidak percaya 'dongeng bahaya PKI itu'. Mereka hendak menggunakan pentung 'bahaya PKI' yang di waktu yang lalu memang bisa efektif, untuk memukul usaha-usaha dari berbagai fihak di dalam masyarakat, yang demi kejernihan dan kebenaran, hendak mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Yaitu fakta-fakta yang menyangkut sejarah bangsa dan negara kita pada masa-masa krusial tahun-tahun 1965 dan selanjutnya. Penulisan dan pamahaman sejarah sesuatu bangsa, apalagi bangsa yang masih muda seperti Indonesia, yang masih terus berjuang dan bergejolak dalam usaha mulyanya untuk membina suatu bangsa yang bersatu dan utuh, dari Sabang sampai ke Marauke, merupakan masalah besar, yang tidak bisa diselesaikan dalam watku singkat. Hal itu memerlukan proses keterbukaan yang panjang. Memerlukan penelitian dan studi. Memerlukan pendiskusian dan perdebatan dengan sikap berdada lapang dan berkepala dingin, tanpa motivasi kepentingan politik sempit perorangan maupun golongan. Teramatlah penting agar penulisan, pengungkapan fakta-fakta, penelitian dan penstudian sejarah kita itu , memerlukan ikut sertanya masyarakat dan rakyat itu sendiri. Baik yang langsung terlibat maupun yang menjadi korban, maupun yang menjadi saksi semata. Bukan saja kaum cendekiawan dan ilmuwan, tetapi juga perlu ikut sertanya segenap lapisan masyarakat. Adalah sesuatu yang absurd, jika orang seperti Jendral Wiranto, berilusi bahwa lembaga sejarah ABRI bisa memikul tugas penulisan sejarah itu sendirian. Di masa lampau hanya rezim otoriter fasis seperti rezim Hitler dan Mussolini yang hanya membolehkan lembaga sejarah ciptaannya sendiri menulis sejarah bangsanya. Suatu proses pembodohan dan pendunguan kaum intelektuil dan seluruh bangsa. Pendirian seperti itu bertolak dari pandangan picik yang menganggap hanyalah penguasa yang bisa dan boleh berfikir untuk semua. Hanyalah penguasa yang memiliki kebenaran! Masyarakat hanya boleh mengiakan dan menurut saja. Maka adalah menarik sekali ungkapan sejarawan Ong Hok Ham yang menandaskan bahwa 'silang pendapat mengenai suatu peristiwa sejarah adakah wajar'. Ong Hok Ham menganjurkan agar dokumen yang ada pada pemerintah mengenai masalah tsb yang dianggap rahasia sekalipun , supaya dibuka untuk umum untuk studi dan penelitian. Selanjutnya supaya para petugas militer maupun sipil yang berurusan dengan peristiwa bersejarah G3OS diwawancarai. Ini adalah fikiran positif dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran pada masa lampau bangsa dan negeri kita. Suatu usaha dan kegiatan positif dan historis, untuk penjernihan sejarah bangsa kita, tampak semakin mantap. Ia akan berkembang sesuai dengan perkembangan kesadaran bangsa kita bernegara hukum, yang berperikemanusiaan universil. Ia tampak berkembang semakin penting baik dalam skala maupun kedalamannya. Maka jerih usaha tokoh-tokoh dan yang sependirian dengan mereka, seperti Jendral Nasution, Jendral Wiranto dan presiden B.J. Habibie, untuk membendung arus itu akan sia-sia saja. Seperti Don Quichot yang menghempaskan dirinya ke kincir angin. Betapa arifnya kata pepatah ninik-mamak kita "Anjing menggonggong, kafilah lalu". ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 5 May 1999 jam 08:34:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
