---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- MASYARAKAT INTERNASIONAL HARAPKAN JAJAK PENDAPAT DITUNDA DILI (MateBEAN, 12/7/99), Walaupun secara resmi Sekjen PBB Kofi Annan sudah mengatakan ditunda atau tidaknya jajak pendapat baru akan diumumkan Jumat (16/7) mendatang, namun sebagian besar masyarakat internasional mengharapkan agar jajak pendapat yang sedianya akan berlangsung pada 22 Agustus mendatang sebaiknya ditunda, karena belum normalnya situasi keamanan di Timtim. Sekjen PBB, seperti yang dikutip Ketua UNAMET di Timtim, Ian Martin mengatakan di beberapa daerah seperti di Dili, Viqueque dan Maliana, problem keamanannya sangat serius, karena para milisi dengan bebas masih mengancam masyarakat sipil, dan mereka kebal hukum. "Saya telah melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa dibeberapa daerah di Timtim seperti Maliana, Viqueque dan Liquisa menunjukkan problem serius, yaitu dengan kebalnya milisi dari hukum Indonesia. Padahal daerah-daerah itu ada petugas UNAMET," kata Ian Martin. Menurut Ian, walaupun pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan keamanan bagi warga Timtim, namun kekerasan justru semakin meningkat, karena di beberapa daerah memperlihatkan bahwa tingkat pengungsian semakin meningkat. "Semakin banyak pengungsi lokal dari dan ke daerah kabupaten di Timtim berarti situasi keamanan belum menentu. Puluhan ribu pengungsi tersebar dimana-mana di Timtim, merupakan suatu penilaian keamanan yang kurang menguntungkan bagi proses pendaftaran. Perlu ada perbaikan konkret dari Pemerintah Indonesia sehingga para pengungsi dapat kembali ke kampung halaman mereka," katanya. Kegiatan para kepala desa dan milisi di Maubara berupa rapat gelap mengintimidasi dan menteror warga untuk mendukung opsi otonomi terus berlangsung. Bukan milisi saja yang melakukan teror dan intimidasi, tapi para kepala desa juga melakukan hal yang sama. Sehingga PBB, melalui UNAMET menghimbau kepada TNI dan Polri agar tiga sebelum memasuki persiapan pendaftaran pos-pos milisi dan para milisi disetiap daerah dapat dibubarkan. "Kepemilikan senjata hanya bagi TNI dan Polri. Demikian pula konvoi-konvoi milisi bersenjata di setiap daerah harus dihentikan, dan milisi-milisi bersenjata harus dikendalikan," katanya. Sementara itu Sekretaris pribadi Sekjen PBB, Frances Vendrell mengatakan sangat sedih melihat masyarakat sipil tanpa senjata diintimidasi, diteror dan dibunuh oleh milisi. "September-Desember 1998 ketika saya datang ke Timtim situasi kacau terjadi di mana-mana. Dan sampai saat ini kondisi itu terlangsung, tanpa ada upaya untuk menghentikannya, walaupun sudah ada kesepakatan mengenai penentuan pendapat," Vendrell. Sedangkan dari Australia, Menlu Alexander Downer mengatakan pemerintahnya menyambut baik penundaan jajak pendapat itu, karena selama kekerasan masih terjadi di Timtim, maka perlu pertimbangan khusus dari Sekjen PBB untuk menentukan apakah jajak pendapat harus berlangsung sesuai jadwal atau ditunda. "Australia dapat memahami penundaan keputusan jajak pendapat di Timtim oleh Sekjen PBB, karena hal itu lebih didasarkan pada pertimbangan keamanan. Indonesia harus bertanggungjawab terhadap keamanan di Timtim. Karena masalah Timtim tidak bisa diselesaikan oleh para penjahat dan penjarah (milisi) itu," kata Downer di Sydney Minggu (11/7) kemarin.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Jul 1999 jam 11:09:23 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
