---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ++ Pemilu Online: http://www.indo-news.com/pemilu/ ++ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk KORUPSI Rp 43 TRILIUN, DIREKSI PERTAMINA DITUNTUT MUNDUR JAKARTA (SiaR, 14/7/99). Kalangan DPR mendesak agar semua Direksi Pertamina dicopot dari jabatannya menyusul adanya dugaan korupsi 6,1 dollar AS atau sekitar Rp 43 trilyun di lembaga ini. Sedangkan Direktur Utama Pertamina Martiono Hadianto menyatakan tidak tahu-menahu soal dugaan korupsi itu. "Hingga kini saya belum menerima laporan. Jadi, saya memang tidak bisa berkomentar apa pun soal itu,'' katanya, merujuk laporan konsultan internasional Price Water House tentang Rp 43 triliun yang diduga menguap akibat berbagai praktek KKN di perusahaan tersebut. Selama ini Pertamina sebenarnya telah beberapa kali menjadi sasaran dugaan berbagai kasus KKN, seperti penerimaan komisi, ketidakberesan administrasi, serta praktek-praktek mark-up. Dari sekian banyak dugaan itu, sedikit yang terungkap dan ditindaklanjuti lewat jalur hukum. Kasus korupsi yang terjadi di jaman Ibnu Sutowo pun hingga sekarang tak jelas benar. "Ibarat kanker, jaringan skandal korupsi di Pertamina sudah berakar," kata salah seorang pengamat. Mentamben Kuntoro Mangkusubroto akhir pekan lalu mengatakan, berdasarkan hasil audit konsultan internasional yang dikontrak Depkeu untuk mengaudit manejemen Pertamina, selama 1996-1998 telah terjadi kebocoran 6,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 43 triliun. Laporan audit menyebutkan, korupsi yang dilakukan Pertamina 1996-1998 melibatkan sejumlah direksi/direktorat di BUMN itu. Direktorat Eksplorasi dan Produksi (E&P) disebut-sebut mencatat kebocoran sekitar 2,2 miliar dolar AS. Direktorat Perkapalan Komunikasi dan Kebandaran (PKK) mengalami kebocoran 400 juta dolar AS. Di Direktorat Pengolahan diduga terjadi korupsi 300 juta dolar AS, serta pada lembaga di bawah Pertamina bernama Badan Pembinaan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA) sebesar 100 juta dolar AS. Kebocoran terbesar terjadi di kantor pusat, yakni 2,4 miliar dolar AS. Pengungkapan oleh Kuntoro itu, dinilai oleh Martiono sebagai sebuah tindakan yang tidak benar. Sebab, menurut para petinggi Pertamina, hasil akhir audit oleh Price Water House itu belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai pihak pemberi order kepada konsultan tersebut. "Jadi, kalau sekarang sudah ada pihak yang menyebutkan hasil audit tersebut, aneh. Sebab, yang berhak mengumumkan hasil audit itu Menteri Keuangan, bukan pihak-pihak lain, kecuali sudah mendapatkan izin. Saya Minggu malam lalu menemui Pak Menteri Keuangan. Ketika saya tanya soal itu, beliau menjawab, Price Water House baru akan memberikan laporan akhir Selasa 13 Juli," kata Martiono. Dia menganggap siapa pun yang menyebarluaskan laporan yang belum final sebagai pihak yang tidak ksatria. "Itu tidak ksatria, la mbok terang-terangan saja motivasinya apa," kata Martino berang.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Jul 1999 jam 03:37:10 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
