---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Serambi Indonesia, 31 Juli 1999 Wiranto: Silakan Temui Hasan Tiro Serambi-Medan Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto kepada pers di Jakarta menegaskan, bila bermaksud baik guna menyelesaikan masalah Aceh, siapa saja dipersilakan menemui pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro. Tapi, jangan malah untuk memperburuk suasana. Sebab, katanya, semua pihak sebenarnya menginginkan kasus Aceh dapat diselesaikan secara damai, bijaksana, dan tidak berdarah. Sedangkan Panglima Kodam I/Bukit Barisan melalui Kapendam Letkol Inf Drs Nurdin Sulistiyo mengatakan, sejak Jumat (30/7), seluruh pasukan nonorganik selama ini mengamankan daerah Aceh ditarik dan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Menjawab wartawan usai shalat Jumat kemarin, Jenderal Wiranto menjelaskan, sudah ada kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus Aceh, dan ada keinginan maupun itikad dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan kasus itu. "Semuanya menginginkan penyelesaiannya dengan cara damai, bijaksana, dan tidak berdarah," katanya. Wiranto kemudian menyebutkan bentuk konkretnya adalah melaksanakan berbagai komitmen pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan di Aceh. Selain itu, menerapkan peraturan perundang- undangan mengenai otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan menetralisir segala bentuk keinginan separatisme. Dikatakan, kebijakan-kebijakan itu dilaksanakan secara komprehensif dan simultan. "Jika tidak diterapkan seperti itu, dikhawatirkan suatu kasus diselesaikan, namun akan muncul kasus lainnya. Selain itu perlu ada pemahaman yang jernih dari masyarakat dan pers dalam melihat kasus Aceh." Menurut dia, kasus Aceh hendaknya dilihat secara jernih. Satuan TNI- Polri datang ke Aceh untuk melaksanakan tugas, yakni melindungi masyarakat. "Jangan semua aparat keamanan yang bertugas di Aceh malah yang disalahkan. Apa kita biarkan gerombolan bersenjata malang melintang di bumi Indonesia. Kalau sampai kita berikan toleransi, apa yang akan terjadi di republik ini," katanya. Ia juga mempersilakan siapa saja untuk bertemu dengan Hasan Tiro asal bertujuan membantu menyelesaikan kasus Aceh. "Jangan sampai ada upaya untuk memperburuk suasana." Kasus Aceh, menurut dia, berkaitan dengan masalah keamanan, ekonomi, kesejahteraan, kebudayaan, atau harga diri. "Karenanya, penyelesaiannya harus komprehensif," katanya menegaskan. Ketika wartawan meminta tanggapan TNI akan pidato politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, ia menolak menanggapi. Dikatakan, pidato itu hendaknya dibiarkan apa adanya, diterima masyarakat, dan tidak dipolemikkan, karena akan menjadi rumit. Sedangkan Berkaitan dengan penarikan pasukan nonorganik, Kapendam I/BB kepada wartawan di Medan mengatakan, "Untuk selanjutnya, tugas pengamanan Aceh akan dilaksanakan pasukan organik Aceh." Ia menyebutkan, pasukan organik yang nantinya akan melaksanakan pengamanan di Aceh, antara lain, Yon Infantri- 111/KB, Yon Infantri-113/BH, beserta aparat kepolisian yang ada di Daerah Istimewa Aceh. Rombongan pertama pasukan nonorganik itu tiba dari Lhokseumawae pukul 11.30 WIB di Pangkalan TNI AU Kelapa Sawit Medan, dan selanjutnya diterbangkan menuju home basenya di Pekanbaru. Penarikan pasukan nonorganik ini akan dilanjutkan hari ini (Sabtu, 31/7) dari Banda Aceh ke Medan dan Pekanbaru, dengan pesawat udara. Selain pengangkutan lewat jalur udara, juga menggunakan truk-truk Bekangdam-I/BB, langsung dari pos-pos kedudukannya di Aceh, di antaranya Meulaboh, Tapaktuan, dan berbagai daerah lainnya. Pengangkutan menggunakan truk, dilakukan karena keterbatasan armada udara, juga termasuk tempat-tempat embarkasi pasukan yang sukar disinggahi pesawat udara. Kapendam mengharapkan, dengan ditariknya pasukan dari Aceh sesuai aspirasi dan permintaan masyarakat Aceh, maka masalah keamanan dan ketertiban menjadi tanggungjawab aparat keamanan yang ada di DI Aceh. Oleh karena itu, Kapendam I-Bukit Barisan mengimbau semua komponen masyarakat di Aceh supaya dapat membantu aparat keamanan demi terciptanya situasi kondusif bagi kelancaran pembangunan. Dwifungsi ABRI Ketika menanggapi pertanyaan wartawan di Istana Negara seputar masalah Dwifungsi ABRI dan pelanggaran HAM yang melibatkan oknum militer, Wiranto mengatakan, TNI sudah berulangkali menegaskan bahwa konsep Dwifungsi sudah dihapus. Menurut Wiranto, TNI sekarang ini kembali pada pengabdian hakiki yang titik beratnya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (Hankam). Dikatakan, TNI juga punya hak untuk turut menyejahterakan bangsa ini, maka TNI tentu perlu dilibatkan dalam "nation building". Penerapannya bisa dilaksanakan secara arif dan kompromi, seperti porsi TNI di bidang apa saja, katanya. Ia menyatakan jangan sampai dikotomi militer-sipil ditonjolkan, karena akan berdampak tidak baik bagi bangsa Indonesia. Katanya, TNI bersedia melaksanakan role sharing power. Peran TNI dilaksanakan dalam suatu bingkai kebersamaan. Ketika wartawan menyatakan pelanggaran HAM masih tetap berlangsung, Wiranto mengatakan di belahan dunia manapun, selama masih ada kepentingan beragam, tentu akan ada perbuatan yang dinilai melanggar HAM. Dikatakan, TNI tengah menyusun suatu perundangan yang baru untuk menyempurnakan UU yang lama, dalam memperkecil pelanggaran HAM. Masalah pelanggaran HAM hendaknya tidak difokuskan pada aparat keamanan, katanya. TNI-Polri bertugas menegakkan keamanan nasional, sehingga jangan sampai dikendurkan perannya dalam menegakkan hukum dan keamanan, katanya. (ant/lau) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 3 Aug 1999 jam 05:35:55 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
