---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk JJP 04 YAYASAN HAK: PILIHAN RAKYAT TIMTIM AWAL PEMBEBASAN RAKYAT INDONESIA JURNAL PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR 04-06 Agustus 1999 Diterbitkan oleh KOMITE UNTUK JAJAK PENDAPAT YANG BEBAS DAN JUJUR Jln. Gov. Serpa Rosa No. T-095 Dili Telp. 0390-313323 Fax. 0390-313324 -------------------------------------------------------- AMI LIAN [SUARA KAMI] MARIANO: MASYARAKAT BELUM MERASA BEBAS Partisipasi rakyat Timor Timur dalam jajak pendapat ternyata luar biasa. Dari kaca mata pemerintah Indonesia dan kelompok pro-otonomi bisa saja dianggap karena situasinya sangat kondusif. Padahal teror, intimidasi, pemalsuan dokumen bahkan pembunuhan masih saja terjadi terhadap rakyat yang ingin mendaftarkan diri. Walaupun begitu Ali Alatas mengatakan situasi keamanan sudah stabli. Ali Alatas tetap meminta agar jajak pendapat dilaksanakan pada 21 atau 22 Agustus. Memang jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, situasi keamanan lebih baik. Tapi bukan berarti situasi keamanan sangat kondusif. Kita sudah jarang melihat milisi-milisi yang bersenjata berkeliaran di tengah kota, tapi jangan salah, di daerah pelosok mereka masih tetap merajalela. Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pro-otonomi sangatlah beragam. Ada pemalsuan identitas, pendirian pos pendaftaran ilegal, akses ke para pengungsi dibatasi, intimidasi dan teror bagi rakyat yang telah mendaftar, bahkan ada penyobekan kartu pendaftaran. Banyak masyarakat yang masih enggan mendaftarkan diri akibat teror dan intimidasi. Bahkan ada yang takut karena ancaman pembunuhan. Masyarakat kemudian menanyakan, apa upaya konkret yang mungkin dilakukan UNAMET untuk menjamin keamanan para calon pemilih. Karena ketakutan itu masyarakat bertanya: sampai kapankah UNAMET akan melaksanakan misinya di Timor Timur. Apakah UNAMET akan segera meninggalkan Timor Timur begitu jajak pendapat selesai. Mereka beranggapan pastilah akan terjadi malapetaka jika UNAMET tak ada lagi di Timor Timur. Masyarakat mengkhawatirkan, jangan-jangan apa pun hasil jajak pendapat nanti setiap kelompok akan tetap melakukan tindakan yang brutal. Apakah masa pendaftaran yang hanya dua puluh hari itu cukup? Itu satu pertanyaan yang kita telah tahu jawabannya. Artinya, selama masyarakat belum merasa bebas, masih ada pemalsudan identitas, teror, intimidasi maka pendaftaran tidak akan berjalan dengan benar. Masih cukup waktukah untuk mendaftarkan para tahanan dan narapidana yang ada dalam penjara di wilayah Timor Timur dan Indonesia? Bagaimana dengan nasib para pengungsi? Bagaimana mungkin mereka mendaftarkan diri jika rumah mereka dibakar oleh pihak yang tak bertanggungjawab. [Mariano, mahasiswa] *** ALEX: SAYA AKAN PILIH YANG TERBAIK Ketika saya datang ke tempat pendaftaran ini pada pukul 04.30 ternyata sudah banyak calon pemilih yang sudah menunggu. Saya akan tetap menunggu di sini sekalipun para petugas dari UNAMET sedang makan siang meskipun saya belum sarapan. Saya sangat senang karena para petugas UNAMET sangat ramah, mereka selalu membantu bagi kami yang tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan. Jika ada dokumen yang tidak kami miliki maka petugas UNAMET akan memberikan sebuah formulir afidafit, agar semua orang Timor Timur yang punya hak memilih dapat menggunakan haknya. Kalau ada yang mengatakan petugas UNAMET mempersulit, karena orang tersebut tidak berusaha mencari tahu. Saya sudah menjadi saksi bagi lima orang teman yang tidak punya identitas apa pun. Formulir afidafit itu harus ditandatangani kepala desa atau pastor paroki. Tak ada seorang pun yang akan tahu apa pilihan saya nanti. Hanya Tuhan yang tahu. Saya akan memilih yang terbaik karena pilihan saya akan menentukan masa depan anak cucu kami. FRANSISCO: PILIHAN RAKYAT TIMOR TIMUR AWAL PEMBEBASAN RAKYAT INDONESIA Saya mengamati berbagai peristiwa politik di Timtim menyusul penandatanganan Kesepakatan 5 Mei di New York. Pemerintah Indonesia bersifat ambivalen dalam menentukan kebijakan politiknya atas Timtim. Di satu sisi pejabat sipil Indonesia secara demokratis akan menyelesaikan masalah Timtim, tapi di sisi lain pejabat militer Indonesia sangat otoriter. Secara politik, saya melihat ada gesekan kepentingan antara pejabat militer dengan pejabat sipil atas persoalan Timtim. Sekalipun tentara Indonesia sudah menyadari kekalahannya, tapi mereka masih mau bermain di air keruh. Para milisi sudah berhasil diorganisir untuk melakukan kekerasan dan tentara terlibat dalam tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Peristiwa-peritiwa seperti itu membuat Indonesia berada pada posisi yang sulit. Masyarakat Internasional banyak melakukan kecaman dan protes. Termasuk ancaman pemberhentian bantuan dari Bank Dunia berkaitan dengan dana JPS dan terakhir sidang anggota CGI yang juga ikut mengancam. Beberapa pernyataan Ali Alatas tentang dua kali peundaan pelaksanaan jajak pendapat tidak pernah ditanggapi oleh UNAMET. Di pihak masyarakat yang selama ini ditekan dan dibohongi lewat pernyataan yang salah, misalnya akan terjadi perang saudara. Saya melihat, jajak pendapat pasti sulit untuk dilaksanakan dalam situasi yang demokratis, bebas dan jujur. Saya tidak pesimis, tapi sejak awal memang saya ingin rakyat Timtim tahu makna demokrasi, keadilan dan kejujuran. Secara keseluruhan dari proses ini saya yakin, meskipun rakyat dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, tapi rakyat akan secara demokratis pula memilih masa depan bangsanya melalui jajak pendapat mendatang. Saya berkeyakinan bahwa rakyat tidak akan memilih bangsa lain untuk menjajah kembali. Rakyat akan memilih opsi alternatif politik yang ditawarkan sebagai awal dari pembebasan diri dari belenggu penindasan dan ketidak-adilan. Pilihan politik rakyat Timtim tidak akan menciptakan ketidak-adilan di Indonesia dengan memilih tetap berintegrasi dengan Indonesia yang otomatis akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Berarti berpihak kepada pembebasan rakyat Indonesia dari bahaya ekonomi dan malapetaka, yakni "memilih untuk menolak otonomi". Pilihan ini yang mengantarkan rakyat Timtim ke fase kebebasan dan kemerdekaan yang abadi. Memang di pihak Indonesia, terutama pejabat TNI dan Polri tidak ada jalan lain kecuali mempertahankan Timtim dengan menggunakan segala cara. Namun, perlu dicatat oleh semua pihak, bahwa pertahanan rakyat Timtim selama hampir 24 tahun ini harus dijadikan pelajaran berharga oleh TNI dan Polri. Artinya, sekali pun rakyat banyak yang dibunuh, pilihan untuk membebaskan diri dan rakyat Indonesia menjadi pilihan terakhir yang harus diterima dan dihormati oleh Indonesia termasuk TNI dan Polri. ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 9 Aug 1999 jam 11:57:34 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
