---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 16 September 1999 Basilio Araujo: Jika Australia Memihak, Kami tidak akan Diam JAKARTA - Keputusan Dewan Keamanan PBB menunjuk Australia memimpin Pasukan Perdamaian di Timor Timur ditanggapi beragam di dalam negeri. Kelompok prootonomi dapat menerima Australia jika mereka bersikap netral. Sedangkan Partai Golkar menyatakan penunjukkan Australia itu mengecewakan. Juru bicara 'United Front For East Timor Autonomy (UNIF)', Basilio Araujo, menyatakan bisa menerima kedatangan pasukan PBB meskipun nanti dikomandoi oleh Australia. Meski begitu, sebelum pasukan itu datang pihaknya menyerukan agar mereka bersikap netral. "Silakan saja datang. Kami setuju saja. Harapan kami sederhana, pasukan PBB itu janganlah memihak," kata Basilio Araujo, ketika dihubungi Republika, tadi malam. Menurut Basilio, penegasan sikap melalui tindakan yang nyata di lapangan dari pasukan PBB untuk tidak memihak, saat ini memang sangatlah penting. Sebab, katanya, bila nanti mereka malah melakukan tindakan sebaliknya, berarti mereka itu sudah bersiap untuk membuat masalah baru. "Jadi silakan saja. Kami hanya tunggu saja buktinya di lapangan. Kalau nanti dia bertindak seperti UNAMET yang tidak bisa netral, maka masalah baru pasti akan timbul. Dan, pastinya kami tidak akan diam bila kedatangan mereka untuk menghabisi kami serta mendukung mereka yang prokemerdekaan," katanya lagi. Dari cerita Basilio, sikap ketidaknetralan pasukan PBB memang bukan hal baru. Contoh itu pernah terjadi ketika berlangsung konflik di Anggola. Pasukan PBB malah terusir dari daerah konflik karena tidak bisa netral. "Di negara Anggola terbukti pasukan PBB pernah bertindak memihak. Akibatnya mereka dimusuhi. Pasukan mereka diserang. Pesawat terbangnya ditembak. Dan, akhirnya pasukan PBB di Anggola pulang dengan tangan hampa. Nah, saya harap yang seperti ini tidak akan mereka ulangi," tegas Basilio Araujo. Dari Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan sebaiknya pasukan perdamaian PBB tidak dipimpin oleh negara yang tidak netral. "Kita ketahui, Australia itu tidak netral dan punya agenda politik terhadap Timtim sehingga sangat mengecewakan jika pasukan PBB di bawah komando Australia," katanya di Jakarta kemarin. Menurutnya, semua pihak telah menyatakan sikap menentang keterlibatan Australia. Karena itu, partai ini mendesak DK PBB memperhatikan aspirasi sebagian masyarakat Indonesia menolak Australia. "Kami yang semula menolak kehadiran Australia terpaksa harus menerima, yang lebih kecewa lagi malahan Australia yang memimpin pasukan," katanya. Dalam pandangannya, Australia begitu ngotot untuk terlibat di Timtim karena memiliki agenda politik, baik untuk kepentingan di dalam negeri yang segera memasuki masa pemilu, maupun agenda regional. "Timtim sedang menjadi isu yang dimainkan pimpinan Australia untuk menarik pemilih," katanya. Reaksi juga datang dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia mendesak PBB memperhatikan kedaulatan RI atas Timtim yang masih akan berlanjut hingga SU MPR mendatang. "Kondisi itu harus menjadi perhatian PBB, jangan sampai ada keputusan yang merugikan Indonesia yang masih memiliki kedaulatan atas Timtim," katanya kemarin. Reaksi terhadap Australia muncull dari Durabaya. Sikap Australia yang berambisi untuk memasuki wilayah koloni Portugal dengan dalih menjaga perdamaian, dinilai Pagar Nusa, Banser, dan Generasi Muda NU sebagai pelecehan terhadap RI. Mereka siap mati demi Indonesia jika Australia melakukan intervensi. Menghadapi semangat para kader muda tersebut, ketua PWNU Jatim KH Hasyim Muzadi menyambut gembira. "Sikap itu bisa dipahami karena ini sudah menyangkut harkat bangsa," ujar KH Hasyim Muzadi di Surabaya kemarin. KH Hasyim Muzadi mengingatkan semangat heroisme sporadis itu tetap dikoordinasikan secara nasional. "Jangan berjalan sendiri- sendiri. Lebih penting lagi, kita juga harus mengukur tingkat tekanan asing itu terhadap kita dan kita juga harus menghitung kekuatan serta ketahanan kita untuk menghadapi tekanan tersebut. Semua itu harus dipikirkan masak-masak, jangan terlalu grusa- grusu (tergesa-gesa - Red) agar tidak salah langkah," ingatnya. Pengamat politik LIPI Indria Samego menilai jika ingin dipandang dunia sebagai masyarakat yang memahami demokrasi, Indonesia harus menerima apa pun keputusan PBB tersebut. "Kita kan anggota PBB, kalau kita ingin dipahami sebagai masyarakat yang mengerti demokrasi, sebaiknya menerima keputusan PBB," katanya kepada wartawan seusai menjadi pembicara pada debat "Timor Timu Pasca Jajak Pendapat" yang diselenggarakan Pusat Kajian Informasi dan Pembangunan (CIDES), di Jakarta kemarin. Mengenai adanya anggota DPR yang keberatan terhadap keterlibatan Australia dalam pasukan itu, Indria mengatakan mereka harus mencerminkan pikiran rakyat, bukan memaksakan kehendaknya sendiri. "Jika tidak menerima, kita akan tetap dipandang sebagai bangsa yang tidak bisa berdemokrasi," katanya. Pendapat itu, lanjutnya, bukan masalah penting saat ini, melainkan adalah bagaimana agar persoalan Timtim mengurangi beban Jakarta dalam menghadapi masalah berikutnya. "DPR itu dasarnya apa? Kalau soal memihak itu dari dulu, bukan hanya Australia, semua negara Barat adalah negara yang mendukung proses referendum, tapi karena Australia itu tetangga dekat maka menjadi yang paling kelihatan," katanya, dan menjelaskan hubungan Indonesia dan Australia, sejak dulu, sangat diwarnai dengan satu permasalahan, yakni Timtim. "Kalau kita menentang secara keras agar Australia jangan, itu berarti kita menentang PBB, sehingga kalau PBB sudah memutuskan, ya kita harus menerima," tutur Indria. Ketika ditana tentang dugaan adanya kepentingan politik Australia, terutama dalam masa kampanye pemilu di negara kanguru itu, ia mengatakan bukan urusan Indonesia. "Itu kepentingan politik mereka, lalu apa urusan kita, itu urusan domestik politik, biarkan saja." Sikap Indonesia menerima keputusan PBB serta mengizinkan masuknya pasukan penjaga perdamaian ke Timtim, menurut peneliti CIDES itu, menjadi konsesi pengakuan Indonesia, yakni bukan sebagai bangsa yang menang sendiri. Indria mengatakan Indonesia sebagai warga internasional akan terus menjadi sorotan dunia dan dapat diajak duduk bersama dengan negara lain. "Sedangkan dalam konstelasi sekarang Indonesia tergantung kepada dunia, bukan hanya kita minta bantuan luar negeri tapi juga pasar, kalau kita tidak melakukan sikap-sikap yang kooperatif, saya khawatir kita akan diembargo," katanya, seraya mengatakan masalah Timtim telah menjadi arena politik oleh siapa saja untuk memperjuangkan kepentingannya. Juru Bicara Satgas Pelaksana Penentuan Pendapat di Timtim (P3TT), Dino Patti Djalal, menyatakan jika RI meminta bantuan pasukan perdamaian PBB, maka PBB-lah yang mempunyai keleluasaan untuk menentukan struktur pasukan tersebut, seperti siapa yang akan memimpin. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pasukan PBB tersebut akan dapat bekerja sama dengan aparat UNAMET dan aparat keamanan Indonesia untuk menjaga keamanan di Timtim. Dino juga berpendapat bahwa mereka akan menghadapi medan yang sangat sulit, sama dengan yang dihadapi aparat keamanan RI. "Karena itulah harus dijaga situasi di mana pasukan perdamaian ini dapat menjalankan perannya dengan baik dan netral, dengan cara-cara yang justru mencegah konflik lebih besar lagi," katanya. Ia berharap pasukan itu nantinya mampu menempatkan diri di luar konflik, bukan berada di dalamnya sehingga menjadi target piha yang bertikai. "Melalui mereka, masyarakat internasional akan dapat melihat sendiri betapa sulitnya situasi di lapangan," katanya. "Saya tiga bulan di sana, ini adalah masyarakat di mana satu batu atau satu pelor saja bisa membuat kerusuhan, satu kata yang salah diucapkan bisa mengakibatkan pertumpahan darah," tambahnya. (mms/uba/ant) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 23 Sep 1999 jam 07:36:24 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
