---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Dian Kirana: "PERISTIWA MADIUN": PKI KORBAN PERDANA PERANG DINGIN (Naskah ini merupakan Bab XVIII dari naskah berjudul "Perang Dingin dan Penggulingan Bung Karno" yang sedang dalam penyelesaian) (1) Amerika Serikat Dan Konflik Indonesia-Belanda Belanda, Inggeris, Perancis dan Amerika Serikat berusaha keras menguasai Asia Tenggara sehabis Perang Dunia kedua. Tapi kebangkitan kekuatan rakyat, dan munculnya Partai-Partai Komunis di Indocina, Malaya, Birma, Indonesia dan Filipina merupakan tantangan yang berbahaya bagi kekuasaan pembela kolonialisme. Amerika dengan tegas menempuh politik "the policy of containment" - politik pembendungan komunisme --, yang seusai Perang Dunia Kedua diprakarsai oleh Truman (Amerika Serikat) dan Churchill (Inggris). Di Asia mula-mula Amerika Serikat mengambil sikap bekerjasama dan membantu Belanda, Perancis dan Inggeris untuk mempertahankan kolonialisme, dan mencegah munculnya pemerintah nasional di negeri-negeri bekas jajahan. Pemerintah-pemerintah nasional yang muncul dari perlawanan melawan kolonialisme, tentu saja menempuh politik anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Ini memberi jalan bagi meluasnya pengaruh komunisme. Amerika Serikat tak mengingini hal ini.. Peranan Amerika Serikat dalam pertarungan politik di Indonesia menjadi meningkat. Yaitu dalam menghadapi konflik bersenjata Indonesia melawan Belanda, yang segera terjadi semenjak tahun-tahun pertama revolusi Agustus 1945. Dalam konflik ini sikap Amerika Serikat sangat jelas memihak dan membantu Belanda. Peralatan perang dan persenjataan yang dipakai pasukan Belanda, seperti truk, tank dan pesawat terbang, semuanya masih memasang tanda-tanda militer Amerika Serikat. Bahkan sampai bulan Januari 1949, sejumlah anggota pasukan Brigade Marine Belanda masih memakai pakaian yang bertulisan "US Marine" di kantong baju mereka. Amerika Serikat juga memberi bantuan keuangan untuk berlangsungnya usaha Belanda menguasai kembali Indonesia. Sebuah laporan CIA tanggal 14 November 1947 menyatakan: "Di Indonesia dan Indocina penduduk setempat sudah meraba, bahwa usaha-usaha Perancis dan Belanda untuk kembali berkuasa berlangsung dengan bantuan Amerika Serikat. Keresahan penduduk menjadi bertambah dengan meningkatnya kemampuan Perancis dan Belanda di Asia Tenggara berkat pelaksanaan bantuan Rencana Marshall. "Pada akhir 1947, ketika perekonomian Belanda dan Perancis mulai pulih, pengaruh komunis di kedua negeri itu mulai menurun. Tapi sementara waktu itu, kaum komunis tampak akan mencapai kemenangan di Tiongkok. Menghadapi perkembangan seperti ini Amerika Serikat menjadi kian khawatir akan semakin meluasnya pengaruh komunisme di Asia. Tidak saja di Jepang, tetapi juga di daerah-daerah pemberontakan anti-kolonialis - terutama di Indonesia dan Vietnam. Maka Pemerintah Truman ketika itu mendukung kembalinya kekuasaan kolonial, demi untuk menangkal meluasnya komunisme." 1). Dengan membantu kaum kolonial Belanda dan Perancis, politik Amerika Serikat mempunyai harapan supaya kedua kekuasaan kolonial ini bisa menangkal perkembangan pengaruh komunisme. Politik AS yang demikian ini segera berubah, setelah melihat adanya kemungkinan terbentuknya pemerintahan nasional yang anti-komunis di Indonesia dan Vietnam. Di Vietnam, Amerika Serikat tampil menjadi pendukung Pemerintah Vietnam Selatan yang korup. Amerika Serikat juga sudah memperhitungkan, bahwa Belanda tak akan berhasil menundukkan perlawanan anti-kolonial rakyat Indonesia. Bagi Amerika Serikat yang penting ialah membantu lahirnya pemerintah yang anti-komunis. Dengan demikian "the policy of containment" akan bisa dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan dalam negeri yang bersangkutan. Kaum komunis Vietnam dihadapkan pada kekuatan anti-komunis Vietnam sendiri. Demikian pula halnya di Indonesia. Sesudah kabinet Sjahrir jatuh pada 30 Juni 1947, Presiden Sukarno menugasi satu tim formatur yang terdiri dari Amir Sjarifuddin (Partai Sosialis), A.K.Gani (PNI), Sukiman (Masjumi) dan Setiajit (PBI; Partai Buruh Indonesia) untuk membentuk kabinet. Karena tuntutan Masjumi untuk menduduki kursi Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri dan dua kursi kementerian lainnya ditolak oleh para anggota tim formatur, pembentukan kabinet itu mengalami kegagalan. Dan mandat diserahkan kembali pada Presiden. Tetapi Presiden menunjuk lagi Amir Sjarifuddin, A.K.Gani dan Setiajit sebagai satu tim formatur yang baru. Dan pada 3 Juli 1947 terbentuklah Kabinet Amir yang pertama, tanpa Masjumi, tapi mengikut sertakan PSII. Amerika Serikat mencatat bahwa, walaupun Perdana Menteri Indonesia adalah Amir Sjarifuddin yang komunis, dan sejumlah Menteri dalam Kabinet Amir ini pun tokoh-tokoh komunis, tapi di lain pihak terdapat oposisi yang berupa kekuatan anti-komunis yang sedang kian tumbuh. Partai Islam Masjumi, golongan Sosialis di bawah pimpinan Sutan Sjahrir, dan kekuatan politik yang dipimpin Tan Malaka, semuanya merupakan kekuatan-kekuatan yang tidak bersimpati terhadap Uni Soviet dan bahkan anti-PKI. Dengan demikian syarat-syarat untuk menghadapkan kaum komunis Indonesia dengan kekuatan anti-komunis Indonesia sendiri sudah tersedia. Amerika Serikat tinggal memainkan peranannya, dengan memberi arah perkembangan situasi, agar mengabdi pada pelaksanaan "the policy of containment" itu. Sebagai Partai Islam, Masjumi sejak semula sangat tegas anti-komunis, anti-Uni Soviet, anti-Marxisme, anti-Leninisme, anti-sosialisme dan pro-Amerika Serikat. Masyumi menjadikan agama Islam sebagai dasar untuk menentang komunisme. Dengan demikian dalam melaksanakan "the policy of containment"-nya di Indonesia, Amerika Serikat mendapatkan sekutu atau teman sehaluan di kalangan Islam, dengan Masyumi sebagai intinya. Sesungguhnya Kabinet Amir merupakan kabinet koalisi nasional yang kuat, yang terdiri dari Partai Sosialis 6 kursi, PNI 7 kursi, PSII 3 kursi, Non-Partai 5 kursi, PBI 4 kursi, Parkindo, PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia), PKI, SOBSI, golongan pemuda dan golongan Tionghoa masing-masing 1 kursi.. Program politik luarnegeri Kabinet Amir ialah: (a) mempertahankan pengakuan de facto Negara Republik Indonesia; (b) berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan Persetujuan Linggarjati secara damai; (c) berusaha agar Indonesia secepat mungkin bisa ikut serta dalam percaturan internasional, sesuai dengan kepentingan kedudukannya di tengah pergaulan dunia. Pemerintah Amir segera mengadakan kontak diplomatik dengan Belanda. Dalam penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda ini, Perdana Menteri Amir sangat percaya kepada bantuan Pemerintah Amerika Serikat. Dalam pidatonya 6 Juli 1947, dia menyerukan agar seluruh pengaruh Amerika Serikat digunakan untuk memelihara perdamaian di Indonesia. Kabinet Amir percaya, bahwa Amerika Serikat sendiri mempunyai kepentingan di Indonesia, yaitu bahwa Amerika Serikat memandang keamanan di Indonesia sebagai faktor penting untuk stabilitas politik dan ekonomi dunia. Sesungguhnya Amerika Serikat memang takut, apabila pengaruh komunis makin meluas di kawasan Asia Tenggara. Dalam langkah-langkah diplomatik yang ditempuhnya, sesungguhnya Pemerintah Amir sudah terlalu banyak memberi konsesi kepada Belanda. Kecuali satu yang dengan tegas ditolaknya, yaitu usul pembentukan gendarmerie bersama. Sikap Pemerintah Amir yang menolak gendarmerie bersama ini didukung oleh Badan Pekerja KNIP. Dalam keadaan perundingan masih sedang berjalan, pada 21 Juli 1947, dengan menggunakan kekuatan pasukannya yang dipersenjatai dengan bantuan Amerika, Belanda menyerang daerah Republik Indonesia, dari darat laut dan udara. Pertempuran berkobar di semua front. Di Jakarta, Belanda menduduki kantor-kantor Republik Indonesia, menangkap anggota-anggota delegasi yang berunding dengan Belanda, yaitu Wakil Perdana Menteri A.K.Gani, Menteri Muda Luar Negeri Tanzil, Walikota Jakarta Suwirjo, Sekretaris Kabinet Ali Budiardjo. Indonesia dilanda perang kolonial, yang terkenal dengan agresi pertama Belanda terhadap Republik Indonesia. Menghadapi berlangsungnya pertempuran di Indonesia ini, dalam sidang PBB bulan Agustus 1947, Amerika Serikat mengusulkan pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN), Komisi Jasa-Jasa Baik, sebagai perantara bagi kedua pihak yang bersengketa. Maka terbentuklah satu Komisi yang terdiri atas wakil-wakil Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan Amerika Serikat sebagai Ketua Komisi, yang dipilih oleh Australia dan Belgia. Ketua Komisi Tiga Negara ini adalah Frank Porter Graham, yang sejak semula bersikap menekan pimpinan Republik Indonesia, agar memberi berbagai macam konsesi kepada Belanda. Dengan demikian Amerika Serikat telah langsung memainkan peranan yang menentukan dalam penyelesaian konflik Indonesia - Belanda. Dengan demikian pelaksanaan "the policy of containment", politik membendung komunisme, yang menjadi benang merah politik luar negeri Amerika Serikat usai Perang Dunia Kedua segera merasuk ke Indonesia. Untuk memperkuat dukungan dalam menghadapi perundingan dengan Belanda, yang akan diselenggarakan lagi di bawah pengawasan KTN, Perdana Menteri Amir mengajak lagi Masyumi duduk dalam kabinet. Masyumi menerima tanpa mengajukan tuntutan apa pun. Maka terjadilah reshuffle kabinet, sehingga susunannya berubah seperti berikut: Partai Sosialis 7 kursi, PNI 8 kursi, PSII 3 kursi, Masyumi 5 kursi, PBI 4 kursi, Non-Partai 4 kursi, PKI, PKRI, Parkindo, SOBSI, golongan Tionghwa, dan golongan Pemuda masing-masing 1 kursi. Perundingan dilangsungkan di kapal Amerika Serikat "USS Renville", di Teluk Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Wakil Ketua: Ali Sastroamidjojo; anggota-anggota: Sutan Sjahrir, Dr Tjoa Siek Ien, Mr Nasrun, Ir Juanda; anggota cadangan: Setiajit; penasihat 31 orang, yang di dalamnya terdapat wakil-wakil Masyumi dan PNI. Delegasi Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo; Wakil Ketua: H.L.K.F. van Vredenburgh; tujuh anggota; dua orang sekretaris dan tiga pembantu. Selagi perundingan sedang berjalan, Belanda tetap menjalankan aksi-aksi militernya. Sementara itu Belanda mulai membentuk negara-negara boneka: Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Barat, Negara Jawa Timur. Daerah-daerah ini termasuk dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Jelas bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Karena merasa kuat di bidang militer, Belanda bersikap keras dalam menghadapi perundingan. Ia bahkan mengancam dengan ultimatum, agar Indonesia menerima 12 prinsip politik yang diusulkannya. Menghadapi sikap Belanda ini, KTN di bawah Frank Graham menambahi dengan 6 pokok tambahan sebagai "jalan kompromi" agar Indonesia menerima usul Belanda itu, yang di dalamnya termasuk rencana pelaksanaan pemungutan suara berupa plebisit. Dalam keadaan terdesak oleh batas waktu ultimatum Belanda, rombongan KTN datang ke Yogya menemui pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Untuk itu Perdana Menteri Amir terbang ke Singapura menjemput Sutan Sjahrir, kemudian ke Pekanbaru menjemput Wakil Presiden Mohammad Hatta. Maka KTN ditemui oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim. Dicapai saling pengertian, bahwa pada akhirnya akan diselenggarakan pemungutan suara sebagai jalan penyelesaian terakhir sengketa Indonesia - Belanda. Para politisi Indonesia, yang mengutamakan jalan diplomasi, menaruhkan harapannya pada rencana plebisit, sehingga merasa bahwa enam pasal pokok tambahan dari KTN itu akan dapat menguntungkan Republik. Dalam keadaan Indonesia diultimatum dengan ancaman serangan militer Belanda, Frank Graham menyatakan, bahwa Amerika Serikat tidak dapat menekan Belanda agar tidak menggunakan kekerasan. Tetapi yang dapat dipastikan hanyalah menekan pihak Belanda akan kepastian dilangsungkannya plebisit. Karena itu Bung Karno tampil dengan semboyan baru: "From the bullet to the ballot". Berkat saling pengertian ini, maka pada 17 Januari 1948 Persetujuan Renville ditandatangani Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Menurut catatan L. Fischer, pembantu Menlu Dean Rusk mengenai urusan PBB, Belanda baru menerima enam pokok tambahan dari KTN sesudah pada akhirnya Menlu Amerika George Marshall "secara terang-terangan menyatakan pandangan pribadinya kepada Belanda". Yaitu dia takut, bahwa ketidak-stabilan akan terus berlanjut, dan bahwa sikap kekerasan "hanyalah akan membawa Indonesia ke bawah pengaruh komunisme". 2) Dari pandangan George Marshall itu menjadi jelas, bahwa Amerika Serikat meninjau masalah penyelesaian konflik Indonesia-Belanda dari sudut bahaya meluasnya pengaruh komunisme. Inilah titik-tolak penjabaran "the policy of containment" dalam praktek. Dengan demikian PERANG DINGIN telah merasuk ke Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta, Panglima Besar Sudirman menerima Persetujuan Renville. Presiden Sukarno menyatakan antara lain: "Meskipun perjanjian penghentian permusuhan ini seakan-akan merugikan Republik, tetapi akan dapat membuka kemungkinan-kemungkinan yang akan menguntungkan Republik. Jika kita dapat mencapai cita-cita kita dengan melalui jalan damai, buat apa kita harus berperang ?" Tapi dengan tidak diduga-duga, Masyumi menolak Persetujuan Renville dan menarik semua Menterinya dari kabinet. Langkah Masyumi ini disusul oleh PNI dengan sikap yang sama. Pimpinan Masyumi antara lain menyatakan, bahwa (1) situasi Republik sangat tidak stabil, (2) kabinet yang sekarang harus secara radikal diubah. Ketua fraksi Masyumi di dalam KNIP dalam konferensi pers menyatakan, bahwa Persetujuan Renville merupakan masalah kedua; yang pertama, adalah masalah penggantian kabinet. Pada 15 Januari 1948 Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet, dengan alasan karena tidak setuju terhadap "gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang diterima oleh Pemerintah Amir". Mundurnya Masyumi dari kabinet ini segera diikuti dengan demonstrasi pemuda Islam GPII di Yogyakarta. Mereka menuntut pengunduran diri Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri, pembentukan kabinet presidentil dan menolak Amir didudukkan kembali sebagai Perdana Menteri. Amir Sjarifuddin sangat kecewa terhadap sikap Masyumi itu, mengingat bahwa wakil partai ini pun ikut serta dalam proses perundingan. Pada 23 Januari 1948 Amir menyerahkan mandat kepada Presiden. Dan Presiden Soekarno menugasi Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet baru. (Bersambung) ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Sep 1999 jam 06:25:59 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
