---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Republika, 27 September 1999 Resonansi: Hukum, Legitimasi, Demokrasi Oleh: Dr H Nasir Tamara Tak henti dirundung malang. Itulah kiasan terhadap kejadian- kejadian dramatis di Indonesia yang menjadi perhatian dunia, yang seolah-olah bangsa Indonesia tidak berdaya mengatasinya. Sampai hari ini air mata kita masih mengalir akibat meninggalnya tujuh orang korban dalam serangkaian demonstrasi menolak UU PKB pekan lalu, termasuk mahasiswa dari UI. Puluhan orang dari seratusan yang luka-luka masih dirawat di berbagai rumah sakit di Jakarta memerlukan perhatian yang serius. Tak ada satu kata pun yang tepat mengungkapkan rasa duka yang begitu dalam. Di Republik Indonesia, rupanya sesudah begitu banyak korban baru suara protes masyarakat didengar. Bergugurannya korban-korban berlangsung ketika warga negara Republik Indonesia memang dalam keadaan prihatin dan marah. Gusar, karena korupsi besar-besaran yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, belum juga berhasil diungkap. Bahkan terkesan, aparat hukum lamban menangani kasus tersebut. Sehingga, makin memperkuat keyakinan orang banyak bahwa di negeri ini tampaknya semua pelaku kejahatan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh kalangan elite bebas dari jaring-jaring hukum. Apakah itu berupa pembunuhan, penculikan para mahasiswa dan aktivis politik, serta perampokan bank seperti kasus Bank Bali. Sementara itu, kemurkaan penduduk masih meluap-luap melihat kedatangan pasukan multinasional asing yang menguasai bekas provinsi ke-27 Republik Indonesia itu. Akar persoalannya adalah timbulnya kekerasan-kekerasan bersenjata akibat penyelesaian masalah Timor Timur yang tidak tuntas, baik dari kacamata metode, waktu, maupun diplomasi. Dari ketiga kasus di atas jelas kepentingan nasional bangsa Indonesia dirugikan. Sementara mereka yang bertanggung jawab atas kepentingan nasional itu dicurigai tetap ingin terus berada di kursi empuk mereka. Untung Presiden BJ Habibie tanggap dengan menyatakan itu. Beberapa kali ia menegaskan bahwa siapa pun yang bersalah dalam kasus Bank Bali harus ditindak tanpa pandang bulu. Ia juga menyatakan siap turun dari kekuasaannya selama itu konstitusional yaitu melalui SU MPR bulan November ini. Ada benang merah yang jelas antara ketiga kasus di atas yaitu bahwa rakyat menuntut agar hukum dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Tidak peduli siapa pun yang bersalah. Karena itu, seluruh tuntutan pembersihan negara dari praktek-praktek KKN mesti segera dilaksanakan tanpa pilih bulu. Di samping juga diperlukannya pemerintah yang mempunyai legitimasi demokrasi dan kapabel dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari. Dalam hal ini elite politik sudah sepakat bahwa proses itu akan berlangsung kurang dari 50 hari lagi. Kemudian akan muncul seorang kepala negara yang dipilih oleh MPR. Demokrasi adalah pilihan yang terbaik dan makin mantap bagi bangsa Indonesia. Karena itu, militansi mahasiswa dan rakyat yang begitu tinggi ikut turun di jalan-jalan raya tidak peduli kepada keselamatan diri bisa diterjemahkan juga sebagai perjuangan membela demokrasi. Saya yakin hampir seluruh bangsa Indonesia sepakat bahwa demokrasi adalah didasarkan pada ketaatan terhadap hukum dan sikap menghormati konstitusi. Karenanya, tidak akan ada satu pihak pun --apabila mereka itu memang demokrat sejati-- yang ingin mengambil langkah-langkah inkonstitusional mengganti pemerintahan ini. Sebab, hal itu bertentangan dengan prinsip- prinsip dasar demokrasi yang terus kita perjuangan. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Sep 1999 jam 06:25:27 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
