---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Laporan Yayasan HAK s/d 23 September 1999 Pengantar Sejak didirikan tahun 1996, Yayasan HAK senantiasa melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosae dan berupaya melakukan pembelaan bagi para korban. Selama jajak pendapat berlangsung, Yayasan HAK membentuk sebuah komite, dan menemukan banyak bukti tentang pelanggaran yang dilakukan baik oleh milisi pro-integrasi maupun pemerintah Indonesia, khususnya TNI dan Polri. Sejumlah temuan sempat diumumkan dalam empat laporan yang dibuat komite tersebut, namun laporan akhir yang sedianya mencantumkan semua pelanggaran akhirnya tidak berhasil disusun karena serangan, penjarahan dan pembakaran terhadap kantor kami tanggal 5 dan 6 September 1999.=20 Serangan itu membuktikan bahwa para pelaku ingin menghapus jejak dengan memusnahkan semua bukti yang ada, dan sekaligus mengusir secara paksa semua orang yang punya potensi untuk merekam dan mencatat kejahatan yang dilakukan. Namun, sebagian besar dari data yang dikumpulkan berhasil diselamatkan walau tersebar di berbagai tempat, dan saat ini sedang dalam proses penyusunan kembali. Walau dalam kondisi yang sangat sulit, sebagian staf dan relawan Yayasan HAK sampai saat ini masih bekerja di Timor Lorosae dan NTT, mengumpulkan data dan informasi mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi, TNI dan Polri.=20 Pembantaian dan Penghancuran di Timor Lorosae Kondisi keamanan di Timor Lorosae makin memburuk setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus 1999. Dua orang staf lokal UNAMET terbunuh pada hari itu di wilayah Ermera, sementara puluhan orang lainnya terpaksa mengungsi karena hidupnya terancam. Dari hampir seluruh kabupaten Yayasan HAK menerima laporan tentang ancaman pembunuhan dan bahkan pembasmian kelompok pro-kemerdekaan yang dilontarkan oleh anggota milisi pro-integrasi, pejabat pemerintah daerah, TNI dan Polri secara terbuka. Para korban bukan kemudian bukan hanya aktivis CNRT, staf lokal UNAMET, tapi juga mereka yang selama ini dituduh mendukung kemerdekaan, termasuk pekerja kemanusiaan, wartawan dan tenaga kesehatan.=20 Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan ketika Sekjen PBB mengumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999, di mana 78,5% pemilih ternyata menolak otonomi. Pada hari itu puluhan orang dikabarkan meninggal dunia karena dibunuh, sementara beberapa staf UNAMET dan lembaga pemantau internasional diserang secara fisik. Beberapa saksi mata, termasuk staf dan relawan Yayasan HAK, melihat sendiri bahwa anggota TNI dan Polri tidak hanya membiarkan aksi-aksi kejahatan itu terjadi, tapi bahkan terlibat langsung melakukan penembakan dan pembakaran.=20 Jika dilihat secara seksama, maka aksi kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi, TNI dan Polri dapat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan upaya pembasmian (genocide) secara sistematis dan terencana. Langkah-langkah seperti pemindahan secara paksa terhadap penduduk, terutama perempuan dan anak-anak, ke wilayah NTT, pembunuhan massal di beberapa lokasi, dan tindak kekerasan terhadap seluruh penduduk Timor Lorosae sejak tanggal 4 September 1999, memperkuat kesimpulan tersebut. Dan semua itu dilakukan bersamaan dengan pengusiran atau evakuasi paksa terhadap semua individu dan lembaga yang potensial untuk menjadi saksi, seperti para pemimpin agama, lembaga kemanusiaan, perwakilan asing, media massa domestik dan internasional, tenaga kesehatan, lembaga pemantau jajak pendapat, dan bahkan UNAMET sendiri. Jumlah korban secara keseluruhan masih sulit dipastikan, tapi perkiraan kasar berdasarkan catatan mengenai kasus-kasus yang menonjol, adalah sekitar 5.000 orang dalam waktu 18 hari. Korban aksi kekerasan yang biadab ini termasuk anak-anak berusia 5-9 tahun, sampai seorang suster Canossian yang berusia 80 tahun. Di samping pembantaian terhadap para pengungsi dan mereka yang memberikan perlindungan, aksi pembunuhan juga terarah pada sejumah tokoh pro-kemerdekaan dan orang-orang yang dianggap membantu perjuangan mereka. Rangkaian pembunuhan yang sistematis dan terencana ini tidak hanya diarahkan kepada masyarakat yang ada di Timor Lorosae, tapi juga para 'pengungsi' yang dipaksa pindah ke wilayah NTT. Dalam kampanye pembasmian itu, milisi pro-integrasi, TNI dan Polri berhasil memaksa sekitar 180.000 orang pindah ke wilayah NTT, untuk kemudian menjadi sasaran empuk karena tidak adanya pengawasan sama sekali.=20 Beberapa kasus pembunuhan dan kekerasan yang dapat disampaikan di sini: - Dili. Pembunuhan mulai meluas sejak tanggal 5 September, ketika milisi Aitarak menyerang dan membakar kantor keuskupan Dili, yang menjadi tempat berlindung bagi ratusan pengungsi. Sekitar 25 orang diperkirakan tewas dalam serangan itu, dan menjadi pembunuhan secara massal yang pertama. Setelah itu terjadi beberapa serangan, yang kadang dilakukan bersama oleh milisi pro-integrasi dan TNI, bahkan Polri. Penduduk saat ini sudah menemukan beberapa tempat pemakaman massal, seperti rumah pengurus CNRT Manuel Carrascal=E3o, desa Hera dan Comoro. Beberapa saksi mata mengaku melihat pembakaran tumpukan mayat pada tanggal 9 September di kecamatan Dili Barat, tapi tidak dapat memastikan jumlahnya. Diperkirakan selama 18 hari aksi brutal menghancurkan kota Dili, lebih dari 300 orang tewas terbunuh. Angka ini belum termasuk mereka yang hilang diculik dan dibunuh di luar kota Dili. Korban di Dili ini termasuk para penghuni Panti Asuhan Seroja, yakni sekitar 70 anak yatim piatu dan 30 orang pengasuh beserta keluarganya, yang tidak sempat menyelamatkan diri ketika diserang tanggal 7 September. - Suai. Tanggal 7 September milisi Laksaur Merah Putih, TNI dan Polri menyerang para pengungsi yang berlindung di kompleks paroki setempat. Tiga orang rohaniwan yang mencoba melindungi para pengungsi akhirnya tewas ditembak bersama sekitar tiga orang suster. Sebagian dari 1.500 pengungsi yang berlindung di sana sempat melarikan diri, tapi nasibnya tidak diketahui. Sekitar 200 orang yang tewas dalam kejadian itu, dan sampai hari berikutnya saksi mata masih melihat darah mengalir keluar dari kompleks paroki yang juga banyak dihuni oleh orang tua dan anak-anak. Paroki Suai berulangkali menjadi sasaran keganasan milisi, dan diperkirakan puluhan orang sebelumnya meninggal dunia sebelum serangan tanggal 7 September. - Maliana. Sejak tanggal 30 Agustus kota itu tidak dapat dilalui oleh masyarakat karena dijaga ketat oleh milisi pro-integrasi, TNI dan Polri. Beberapa orang staf lokal UNAMET dan aktivis pro-kemerdekaan dibunuh di tempat dan hilang diculik dalam operasi pembersihan oleh milisi Dadurus Merah Putih dan Halilintar yang secara terbuka dibantu oleh Kodim setempat. Ratusan rumah dibakar pada tanggal 4 September sementara para penghuni yang melarikan diri ditembak oleh anggota milisi dan TNI. Beberapa saksi mata juga melihat penduduk diserang dengan senjata tajam di jalan-jalan. Sejak itu wilayah Bobonaro, khususnya Memo dan Batugade menjadi pos pemeriksaan bagi para pengungsi yang dibawa oleh milisi pro-integrasi dan TNI ke wilayah NTT. Ratusan orang diperkirakan hilang dan meninggal dunia di pos-pos pemeriksaan tersebut. Sejak tanggal 5 September tidak satupun kota kabupaten di Timor Lorosae yang luput dari serangan. Sasaran umumnya adalah aktivis pro-kemerdekaan, pihak gereja, dan staf lokal UNAMET yang sebelumnya dituduh melakukan kecurangan dalam jajak pendapat. Tanggal 10 September milisi Aitarak membunuh orang tua Xanana Gusm=E3o, sementara adik perempuan beserta= suaminya hilang. Tapi kenyataannya, kebanyakan korban adalah masyarakat biasa yang tidak aktif dalam politik, dan bahkan ada beberapa orang yang dikenal sebagai pendukung otonomi juga. Dari beberapa kota dilaporkan adanya helikopter yang terbang ke arah laut, kemudian menjatuhkan bungkusan-bungkusan, sebelum kembali ke daratan. Pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya terus terjadi diiringi dengan penghancuran rumah, bangunan dan fasilitas publik lainnya di seluruh Timor Lorosae. Menurut pengamatan, sasaran utama adalah rumah penduduk dan fasilitas publik. Seorang komandan milisi Aitarak secara terbuka mengatakan kepada media massa bahwa penghancuran itu sengaja dilakukan karena 'rakyat tidak berhak menikmati hasil integrasi'. Pernyataan serupa berulangkali diutarakan oleh para pemimpin pro-integrasi dan pejabat pemerintah Indonesia dalam kampanye mendukung otonomi semasa jajak pendapat. Ancaman itu sekarang menjadi kenyataan, dan dalam waktu 18 hari milisi pro-integrasi, TNI dan Polri merusak, menjarah dan membakar antara lain gedung-gedung perguruan tinggi, kantor Telkom, toko dan pasar, sekolah-sekolah, panti asuhan, kompleks gereja, rumah sakit dan klinik, dan ribuan rumah penduduk. Di kota Dili saja, diperkirakan sekitar 80% bangunan yang ada habis dijarah dan dirusak.=20 Akibat pembantaian dan penghancuran itu, diperkirakan 200.000 penduduk Timor Lorosae mengungsi ke daerah pegunungan. Mereka hidup dalam keadaan sangat menyedihkan, tanpa makanan dan fasilitas kesehatan apa pun. Pada tanggal 12 September, kami menerima laporan bahwa puluhan bayi meninggal dunia karena kekurangan makanan di tempat-tempat pengungsian, sementara ribuan anak terserang berbagai macam penyakit. Penghancuran ladang, sawah dan sumber makanan lainnya oleh milisi pro-integrasi, TNI dan Polri, membuat situasi semakin buruk dan dikhawatirkan akan semakin buruk jika tidak diambil tindakan segera.=20 Keadaan Darurat Militer Melindungi Aksi Penghancuran Pada tanggal 4 September, pemerintah Indonesia masih berusaha menyangkal terjadinya pembunuhan dan tindak kekerasan oleh milisi pro-integrasi, apalagi TNI dan Polri. Menlu Ali Alatas masih menekankan bahwa pihaknya tidak akan menerima kehadiran pasukan multinasional, karena TNI "masih dapat mengendalikan situasi." Keesokan harinya Menlu Ali Alatas dan Panglima TNI Jenderal Wiranto berkunjung ke Dili, tapi tidak memberi komentar apa pun melihat kantor keuskupan dibakar dan pengungsi ditembak di pelabuhan Dili. Jenderal Wiranto kemudian malah menambah pasukan TNI dari Batalyon 321 untuk 'menjaga keamanan'. Di Jakarta sementara itu beberapa kelompok pemantau jajak pendapat yang diorganisir dan dibiayai oleh pemerintah Indonesia mulai menyerang UNAMET yang dituduh melakukan kecurangan. Tuduhan itu untuk sementara mengalihkan perhatian dari pembantaian dan penghancuran yang terjadi. Dalam situasi seperti itu, tanggal 8 September pemerintah mengumumkan pembebasan Xanana Gusm=E3o dan mengatakan bahwa ia akan segera diserahkan kepada UNAMET di Dili yang sekaligus diminta untuk menjaga keselamatannya. Tindakan itu jelas merupakan bentuk lain dari eksekusi hukuman mati karena seluruh kota Dili dikuasai dan dikendalikan oleh milisi pro-integrasi, TNI dan Polri yang melakukan pembantaian dan penghancuran. Tanggal 7 September Panglima TNI Jenderal Wiranto mengumumkan diberlakukannya keadaan darurat militer di Timor Lorosae. Dalam keadaan itu kekuasaan sepenuhnya ada di tangan TNI, yang dapat melakukan apa saja untuk 'menertibkan keadaan'. Alasan resmi ketika menetapkan keputusan itu adalah karena situasi keamanan di Timor Lorosae sudah tidak menentu, walau TNI tidak menjelaskan bahwa situasi 'tidak menentu' itu diciptakan oleh milisi pro-integrasi, yang dibantu oleh TNI dan Polri. Dalam kenyataannya keadaan darurat militer membuat Timor Lorosae sepenuhnya tertutup bagi dunia luar, karena TNI dapat menangkap siapa pun juga, termasuk pekerja kemanusiaan dan wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Sejumlah saksi mata di beberapa daerah mengatakan antara tanggal 7 sampai 12 September, situasi di Timor Lorosae luar biasa buruk. Di mana-mana terlihat anggota TNI, Polri dan milisi pro-integrasi melakukan penembakan terhadap penduduk, membakar rumah-rumah, serta menjarah pertokoan, dan gereja.=20 Menyingkirkan Para Saksi Keputusan memberlakukan darurat militer juga berakibat para pengamat, wartawan, pekerja kemanusiaan, perwakilan internasional, dan saksi lainnya dipaksa menyingkir dari Timor Lorosae. Sejak tanggal 4 September UNAMET terpaksa menarik stafnya di enam kabupaten karena teror dari milisi pro-integrasi. Beberapa orang staf lokal tewas dibunuh sementara seorang Polisi Sipil PBB asal Amerika Serikat ditembak oleh anggota Besi Merah Putih di Liqui=E7a. Ketika helikopter yang mau mengangkut korban hendak mendarat, anggota milisi melepaskan tembakan, sementara anggota Brimob yang berdiri di dekat tempat kejadian hanya berdiri menonton. Setelah itu serangan juga dilancarkan terhadap kantor UNAMET di Dili dan Baucau yang sudah menjadi tempat penampungan pengungsi akibat kebrutalan milisi pro-integrasi, TNI dan Polri. Serangan, teror dan intimidasi akhirnya memaksa UNAMET untuk mengevakuasi hampir seluruh stafnya pada tanggal 10 September. Sementara itu pekerja media domestik maupun internasional juga berulangkali mendapat serangan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan Timor Lorosae. Di kota Dili beberapa wartawan diserang oleh milisi pro-integrasi sampai terluka. Serangan terakhir terjadi tanggal 21 September yang berakibat tewasnya seorang wartawan asal Belanda. Serangan terhadap media mengingatkan masyarakat pada news blackout pada tahun 1975-1989, di mana semua kejahatan terhadap kemanusiaan berlangsung tanpa seorang wartawan pun dapat merekam dan melaporkannya secara terbuka. Serangan terhadap mereka yang menjadi saksi pun semakin meningkat. Tidak kurang dari Duta Besar Australia yang ditembak saat sedang berkeliling kota Dili pada tanggal 6 September. Malam harinya, giliran konsulat Australia yang dihujani tembakan, sementara Duta Besar berada di dalam gedung konsulat. Sementara itu hampir semua lembaga pemantau dan kemanusiaan internasional, seperti Carter Center, International Federation for East Timor, International Red Cross, dan lainnya dipaksa keluar dari Timor Lorosae pada tanggal 6 dan 7 September. Di bawah ancaman yang hebat, Uskup Carlos Ximenes Belo akhirnya harus meninggalkan Timor Lorosae pada tanggal 7 September. Pada tanggal 10 September hanya beberapa staf UNAMET, tiga orang wartawan asing, dan beberapa rohaniwan yang masih bertahan di Timor Lorosae.=20 Pemindahan Penduduk Secara Paksa Saat ini diperkirakan ada 200.000 penduduk Timor Lorosae yang secara paksa dipindahkan ke wilayah NTT dan beberapa propinsi Indonesia lainnya. Pemindahan secara paksa ini dimulai sekitar tanggal 1 September, dan sampai laporan ini disusun masih terus terjadi, sekalipun pasukan multinasional sudah hadir dan bekerja di Timor Lorosae. Pemerintah menggunakan fasilitas TNI dan truk Departemen Pekerjaan Umum untuk mengangkut penduduk, terutama ke wilayah NTT. Pemerintah Daerah NTT membuka tempat-tempat penampungan di Atapupu, Atambua, Kefamenanu, SoE, Kupang, Noelbaki dan Oebufu. Komandan Korem 164/WD Nur Muis pada tanggal 3 September mengatakan bahwa TNI akan memindahkan 250.000 orang ke wilayah NTT, sebuah target yang mungkin sangat ini sudah tercapai.=20 Para pengungsi ini setiap hari hidup di bawah ancaman, karena milisi pro-integrasi, TNI dan Polri melakukan pemeriksaan di sepanjang jalan dan tempat-tempat penampungan. Sumber yang dapat dipercaya di Atambua mengatakan, bahwa kabupaten Belu sekarang ini menjadi ladang pembantaian massal. Setiap barisan pengungsi yang masuk ke wilayah itu diperiksa dan laki-laki yang dianggap mendukung kemerdekaan dipisahkan dari rombongan. Beberapa di antaranya dibunuh di tempat, sementara banyak di antaranya yang diangkut naik ke kendaraan lain dalam keadaan tangan terikat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sejumlah saksi mata juga mengatakan bahwa mereka yang dipisahkan dari rombongan itu kemudian dipaksa untuk menjadi milisi pro-integrasi, tapi tidak diberi senjata. Menurut keterangan mereka disiapkan menjadi tameng hidup oleh milisi pro-integrasi dan TNI yang akan menyerang pasukan multinasional di Timor Lorosae.=20 Bukti bahwa pemindahan penduduk itu dilakukan secara paksa antara lain diperoleh dari para pengungsi yang semula berlindung di gereja dan kediaman Uskup Belo. Para pengungsi di kediaman Uskup Belo pada tanggal 6 September pagi didatangi oleh milisi Aitarak dan Polri. Mereka mengatakan bahwa para pengungsi harus ikut ke Atambua dengan truk-truk militer. Para pengungsi itu menolak dan memilih ikut dengan Uskup Belo mengungsi ke Baucau. Tidak lama kemudian milisi Aitarak datang kembali dan mulai menembaki kediaman Uskup. Semua orang yang bertahan di tempat itu kemudian dibawa ke markas Aitarak dan kantor-kantor polisi di kota Dili. Pada saat bersamaan dari Manufahi diterima laporan bahwa ada puluhan truk yang dipakai untuk memindahkan para penduduk di kota Same ke pelabuhan Betano. Di sana sudah ada beberapa kapal yang tidak diketahui tujuannya.=20 Penduduk yang dipaksa tinggal di NTT hidup dalam kondisi memprihatinkan. Setiap hari ada laporan tentang penculikan para penghuni kamp-kamp pengungsian oleh milisi pro-integrasi. Beberapa sumber mengatakan mereka dibawa ke pantai dan kemudian dibunuh. Sumber lain mengatakan bahwa sebagian di antara penghuni kamp itu dipindahkan lagi ke pulau-pulau lain, sebagai bagian dari program 'transmigrasi'. Dalam waktu singkat milisi pro-integrasi mengubah situasi di NTT seperti Timor Lorosae. Pembunuhan, penembakan, teror dan intimidasi, bahkan pembakaran terjadi di beberapa kota, yang membuat penduduk setempat ketakutan. Di Atambua, hampir semua penduduk asli akhirnya mengungsi, karena milisi pro-integrasi setiap hari melakukan teror, intimidasi, dan penjarahan. Anggota TNI dan Polri kadang terlihat ikut dalam aksi penjarahan dan menjual barang-barang hasil jarahan dengan harga murah kepada sesama.=20 Saat ini teror terhadap perwakilan asing, wartawan dan pekerja kemanusiaan juga mulai terjadi di Timor Barat. Dua orang pejabat UNHCR beberapa waktu lalu diserang, sementara para wartawan sangat terancam karena milisi pro-integrasi berulangkali melakukan penganiayaan terhadap warga asing di Kupang dan Atambua. Situasi semakin parah karena para pengungsi maupun penduduk di Timor Barat tidak memiliki perlindungan apa pun dari pasukan multinasional, sehingga bisa disimpulkan bahwa situasinya bahkan lebih parah daripada Timor Lorosae sekarang ini. Pemerintah Indonesia Bertanggungjawab Atas Pembantaian dan Penghancuran Dari pengamatan terhadap rangkaian pembunuhan, penghancuran dan tindak kekerasan lainnya, dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi saat ini di Timor Lorosae bukanlah semata-mata reaksi spontan, melainkan sebuah tindakan yang sistematis dan terencana. Dalam pidato tanggal 14 September, Presiden BJ Habibie mengatakan bahwa tindak kekerasan terjadi antara lain karena TNI punya 'masalah psikologis' sehingga tidak dapat menindak tegas para pelaku pelanggaran, yang tidak lain adalah milisi pro-integrasi. Kami berkesimpulan sebaliknya, karena anggota TNI bukan hanya membiarkan milisi pro-integrasi melakukan kejahatan, bahkan terlibat di dalamnya. Di mana-mana ditemukan bukti kuat bahwa TNI dan Polri secara aktif membantu operasi pembantaian dan penghancuran di seluruh Timor Lorosae. Pemerintah Indonesia sesungguhnya dapat menghentikan pembantaian dan penghancuran itu, mengingat jumlah aparat keamanan yang luar biasa banyak dan pengetahuan yang mendalam tentang kelompok-kelompok milisi pro-integrasi yang sekarang mau dijadikan 'kambing hitam'. Tidak adanya tindakan yang efektif terhadap peristiwa dengan skala dan intensitas yang begitu besar serta berlangsung untuk waktu cukup lama, memperlihatkan dengan jelas bahwa pemerintah Indonesia, khususnya TNI dan Polri, bertanggung jawab atas semua kejadian di atas. Karena itu, Yayasan HAK menyambut baik upaya pembentukan sebuah komisi penyelidikan oleh Dewan Keamanan PBB. Seperti dikatakan oleh UN High Commissioner for Human Rights Mary Robinson, bukti tentang kebiadaban itu berlimpah, dan tidak ada keraguan lagi bahwa masyarakat Timor Lorosae akan bersedia menjadi saksi untuk mengakhiri kejahatan dengan membawa para pelakunya ke pengadilan. Terima kasih.=20 Geneve, 23 September 1999 Aniceto Guterres Lopes Direktur Yayasan HAK ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 7 Oct 1999 jam 08:37:10 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
