---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk ISTIQLAL (23/10/99)# BEBERAPA PELAJARAN DARI SIDANG UMUM MPR Oleh Sulangkang Suwalu Ada yang memperkirakan dengan telah berlangsungnya SU MPR dan puncaknya pemilihan presiden, maka persoalan-persoalan yang bertumpuk menimpa tanah air kita, seperti krisis ekonomi, krisis kepercayaan dsb maka segera dapat diatasi. Karena pemerintahan baru yang terbentuk nanti, adalah pemerintahan hasil SU MPR tersebut. Bagi orang yang memperkirakan demikian, ada baiknya membaca pendapat Eep Syaefullah Fatah, melalui "Info Aktual", suplemen Kompas (9/lO), yang judulnya: "Jangan Terlalu Berharap Pada SU" Menurut Eep Syaefullah Fatah bahwa SU MPR sekarang ini dilakukan dalam suasana berbeda. Meski demikian, harapan tidak bisa sepenuhnya dapat diakomodasi oleh anggota MPR. MPR tidak mungkin bisa memenuhi seluruh harapan rakyat. Jadi, jangan terlalu berharap hasil anggota MPR ini. Karena itu gerakan mahasiswa harus tetap eksis dan jangan sampai larut dan percaya begitu saja terhadap hasil-hasil SU MPR. Gerakan mahasiswa harus menjadi kekuatan oposisi rakyat permanen. Gerakan mahasiswa harus terus melawan. Jangan seperti Angkatan 66, yang kemudian terkooptasi dengan kekuasaan. Hasil yang tidak optimal gelama SU MPR ini disebabkan karena anggota MPR di SU MPR sekarang ini tengah belajar demmkrasi. Namanya belajar, jelas anggota MPR itu belum tumbuh rasa demokratisasinya dan memiliki tenggang rasa dan kedewasaan politik. Sebut misalnya, masih belum memiliki sikap saling menghargai dan menerima kekalahan. Sebab itu, SU MPR diperkirakan akan muncul beberapa masalah, seperti terjadinya tawar menawar politik dan kompromi politik, serta saling berbagi konsesi diantara kekuatan politik di MPR. Tarik menarik dan tawar menawar politik terjadi karena masing-masing kekuatan politik di MPR mempunyai kekuatan yang sama dan berimbang satu dengan lainnya. Contohnya, terpilihnya Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Tawar menawar, kompromi politik dan saling berbagi konsesi memang tidak mungkin terelakkan. Nah, ini yang nantinya memberi anggapan di mata rakyat, MPR tidak maksimal memenuhi harapan dan keinginan rakyat. Cara-cara seperti ini, juga akan menimbulkan anggapan, MRR kita masih memiliki pola pikir yang-sama dengan Orba. Demikian di Eep. Bahwa apa yang dibayangkan Eep Syaefullah Fatah tentang SU MPR ini yang penuh tawar menawar politik, kompromi politik yang jauh dari harapan rakyat, tercermin dengan pernyataan sikap politik Barnas, sebagai berikut: Dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara khusus oleh Ketua Barnas, Kemal Idris dan Sekjen Rachmad Witoelar, tercermin bahwa tokoh-tokoh Barnas mengkhawatirkan permainan politik yang terJadi dalam SU MPR. Barnas menyatakan bahwa SU MPR tahap I, yang digelar 1-6 Oktober lalu, mengejutkan masyarakat yang selama ini dikatakan buta politik. Karena di gedung wakil rakyat itu, selama enam hari telah terjadi drama bebodoran yang memalukan, melalui skenario tipu muslihat dan memperdagangkan suara rakyat. Gambaran buruk yang ditampilkan elit politik itu, khususnya mereka yang telah mendapat amanat rakyat lewat pemilu, perlu diteropong secara khusus dan diberi rambu-rambu peringatan. Tujuannya agar dalam SU MPR tahap II tidak ada lagi drama bebodoran yang memalukan. Tentunya para wakil rakyat harus menghindari otak-atik politik yang kotor. Barnas juga menyampaikan kecaman bahwa apa yang dihasilkan para wakil rakyat yang berada di SU MPR tahap I, justru merupakan bentuk ketidak pastian yang dapat menghambat reformasi total. Berbagai lobi dan musyawarah yang dilakukan selama SU MPR tahap I, menurut Barnas, hasilnya tidak sesuai dengan suasana batin yang tercermin dari pemilu. Barnas khawatir, bila hal itu berlanggung terus, maka tidak mustahil rezim status quo akan tetap bertahan dan akan memicu kemarahan rakyat. Karena itu Barnas memberi peringatan tegas kepada wakil rakyat di MPR, agar dalam mengambil langkah-langkah maupun putusan, tetap berpegang teguh pada komitmen, demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Mendekati masa pemilihan presiden dan wakil presiden, Barnas kembali mengingatkan para wakil rakyat agar tidak mengingkari suasana batin rakyat, yang tercermin dalam hasil Pemilu 1999. Jangan sampai pilihan itu mengingkari kehendak rakyat, tegas Kemal Idris. Karena mengkhawatirkan akan terjadi penyimpangan dari suasana batin rakyat tsb, Barnas sudah mengambil ancang-ancang untuk menggempur pemerintahan baru, jika ternyata tidak mampu menjalankan agenda reformasi. Tampaknya karena apa yang telah dihasilkan oleh SU MPR ini, jauh dari mencerminkan kehendak rakyat, maka Rakyat Merdeka (10/10) muncul dengan Tajuk Rencana, yang berjudul: PRESIDEN HASIL DAGANG SAPI Tajuk Rencana Rakyat Merdeka ini dimulai dengan kalimat: kata power sharing tampaknya telah disalah artikan sebagai pembagian kekuasan menurut hasil perolehan suara dalam suatu pemilu. Setelah terbukti secara kasat mata, Amien Rais yang perolehan suaranya kecil, malah terpilih menjadi Ketua MPR periode 1999-2004 dan bukan Matori Abdul Djalil. Maka barulah rakyat sadar bahwa power sharing tidak lebih dari suatu "dagang sapi" biasa, seperti halnya lazim terjadi di parlemen-parlemen Barat, untuk mendapatkan jalan keluar dari kemacetan yang ditakuti semua pihak. Menjadi jauh lebih jelas lagi, begitu suara terbanyak (hanya selisih sedikit dengan Matori Abdul Jalil) memihak Amien Rais, maka serta merta dengan wajah berbinar-binar, Ketua Umum PAN itu mengucapkan terima kasihnya kepada Gus Dur karena berkat pengaruh serta kharismanya, ia bisa bertengger di puncak mekanisme lambang kedaulatan rakyat Indonesia, sambil melontarkan sejumlah besar janji reformasi, yang membuat para pendengar pusing tujuh keliling. Aneh bin ajaib. Tidak sepatah katapun dari Amien Rais yang terdengar mirip dengan ucapan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah bersusah payah memberikan suara dan mencoblos gambar parpolnya, yakni PAN. Amien malah memuji Gus Dur setinggi langit. Maklum barangksli seorang yang telah mendapatkan rezki nomplok, merasa tak ubahnya telah menarik lotre berhadian besar. Tetapi mari kita tengok wajah para wakil parpol di MPR ini, juga mereka yang termasuk wakil utusan golongan dan utusan daerah. Bukankah sinar wajah mereka mengecewakan orang-orang yang telah berhasil menarik lotre berhadiah besar? Adakah diam cara mereka yang benar-benar prihatin terhadap tugas mereka dalam mengemban aspirasi rakyat? Tentu ada, tetapi jumlahnya bisa dipastikan tidak terlalu banyak. Sama halnya ketika Akbar Tanjung terpilih menjadi Ketua DPR. Tidak ada ucapan terima kasih kepada massa pemilihnya, yakni mereka yang mencoblos pohon beringin, lambang partai Golkar sekarang dan lambang Golkar di masa jayanya rezim Suharto. Betapa bahayanya untuk mencoblos Golkar dan betapa ngerinya mendengar teriakan "huu", saat penghitungan suara, manakala disebut suara Golkar. Jika kedua tokoh itu, tidak mengucapkan rasa terima kasih kepada massa pemilih mereka, kita khawatir, rakyat akan mengira sukses mereka berdua merupakan hasil dagang sapi, yang dipergelarkan tanpa malu dalam kancah pertarungan politik dalam sidang-sidang yang lalu dan yang akan datang. Bukan karena dukungan dan keprihatinan rakyat negeri ini. Rakyat kita, kata tajuk rencana Rakyat Merdeka itu, selama rezim Suharto diperlakukan seperti kerakap tumbuh pada batu-batuan, yang waktu kampanye dan pemilu disanjung-sanjung, akan tetapi saat pemilu usai, dinjak-injak dan diperlakukan tidak adil. Kita juga khawatir rakyat akan dianggap dan diperlakukan sebagai kutu busuk, yang mengganggu tidur nyenyak para penguasa beserta para kroninya mereka. Dan bisa ditindak semau gue, ketika melakukan unjuk rasa, saat merasa digaji tidak manusiawi dan diskriminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, siapapun yang terpilih menjadi presiden setelah sidang yang sebentar lagi usai, jangan menyalahkan rakyat negeri ini. Tetapi salahkanlah diri sendiri jika bakal gagal mengemban aspirasi dan amanat penderitaan rakyat. Jangan lagi mencari kambing hitam seperti saat rezim Suharto berkuasa. Jelas, presiden yang ini adalah hasil rekayasa MPR. Apa yang telah terjadi dan telah berlangsung dalam sidang-sidang MPR, dilihat rakyat dengan kagat mata dan rakyat telah mencatatnya dalami sanubari mereka. Jika di masa lalu rakyat terkecoh dan diam saja, maka hal itu masa lalu. Untuk masa mendatang, akhir cerita bisa saja tidak harus happy end. Apa sebab? Mudah saja. Mereka yang kecewa karena telah membeli sapi yang salah dan sakit-sakitan,tidak akan diam seribu bahasa karena sapi ini adalah "sapi kekuasaan". Sebab sapi sehat pun akan menjadi sakit, jika didampingi MPR yang sakit. Demikian Tajuk Rencana itu. Pelajaran apa yang dapat dipetik dari jalannya SU MPR, seperti yang fenomenanya digambarkan Eep Syaefullah Fatah, Kemal Idris dan Tajuk Rencana Rakyat Merdeka di atas? PELAJARAN DARI SU MPR Menurut Eep Syaefullah ada perbedaan suasana antara SU MPR yang dulu dengan yang sekarang. Hal itu cukup jelas. Meminjam istilah JB Wahyudi, melalui tulisannya "SU MPR = Arena penjilat" (Rakyat Merdeka, 12/10), bahwa: Dulu SU MPR ini terkesan seolah-olah upacara "menghadap raja". Siapa pun yang berani melakukan interupsi, pasti akan di-recall dan dikucilkan. Sewaktu sang raja masuk ke ruangan, semua wakil rakyat berdiri penuh basa basi dan bahkan tepuk tangan. Jalannya persidangan sangat monoton, karena sebelumnya sudah ada rekayasa kotor, termasuk suara yang harus diberikan oleh para wakil rakyat, yaitu "seee..tuuu..juu". Praktis tidak ada suara spontanitas yang bersifat mengeritik. SU MPR yang menentukan nasib bangsa dan negara ini telah disulap menjadi "arena badut" karena penjilat, karena robot Yang sudah diprogram sebelumnya. Bahkan pada pelaksanaan SU MPR 1998 hasil pemilu 1997, SU MPR benar-benar telah disulap menjadi arena "arisan keluarga dan para kroni", dengan suatu sikap dan tekad mempertahankan sang raja tetap duduk di singgasana. Sekarang, pada hari pertama pelaksanaan SU MPR 1999 bernuansakan ada kebebasan dan keberanian. Teriakan spontanitas daripada sebagian besar para wakil rakyat, yang tetap duduk di kursi. "Huuu"..."Huuu", sewaktu presiden BJ Habibie dan ibu memasuki ruangan sidang. Manusia yang sok moralis, menilai sikap para anggota dewan tsb sebagai kebiasaan parlemen jalanan. "Jangan dibawa masuk kedalam gedung DPR/MPR". Menurut saya, kata Wahyudi, sikap tetap duduk di kursi dan teriakan "Huuu"..."Huuu", karena sudah muak dengan suasana yang feodalistis dan serba munafik selama ini. Spontanitas sebagian besar wakil rakyat merupakan awal yang baik bagi kehidupan demokrasi. Tidak ada rasa ketakutan, bebas dan tidak feodalistis dan otoriter. Para sok moralis harus menyadari bahwa suasana feodalistis dan otoriter ini, baru dapat dilabrak oleh kekuatan parlemen jalanan, yang dipelopori oleh mahasiswa. Jadi, jangan sekali-kali meremehkan atau melecehkan teriakan "Huuu",.."Huu". Yang dikembangkan oleh parlemen jalanan. Perlu disadari pula, bahwa hanya gerakan moral mahasiswa yang mampu melengserkan Suharto yang otoriter dari kursi kepresidenan. Bukan para wakil rakyat yang terhormat, di dalam gedung MPR/DPR. Jadi, dengan melecehkan kebiasaan parlemen jalanan. Itu namanya sok moralis. Habibie naik jadi presiden, juga hasil parlemen jalanan. Inilah pelajaran politik pertama yang dapat diambil dari SU MPR yang; telah berlangsung. Anggota MPR/DPR yang sekarang sudah ada keberanian dan kebebasan untuk menyatakan dirinya yang sudah muak dengan cara SU MPR ala Orba. Pelajaran politik kedua, yang dapat dipetik dari SU MPR ini, ialah para anggota MPR/DPR ini merasa tidak terikat lagi dengan janji-janji yang pernah mereka ucapkan ketika kampanye pemilu yang lalu, yang akan memenangkan reformasi dan mengalahkan status quo. Karena itulah maka hasil SU MPR menurut Eep Syaefulllah tidak optimal. Tetapi sampai dimana kebenarannya argumen Eep Syaefullah yang mengatakan bahwa tidak optimal hasil SU MPR itu, karena anggotanya baru belajar berdemokrasi. Mungkin bagi sementara anggota MPR/DPR memang demikian. Tetapi secara umum mereka sudah mampu mempermainkan demokrasi, sehingga Amien Rais dari partai "Gurem" bisa terpilih menjadi Ketua MPR, dengan mengalahkan Matori Abdul Djalil, partai yang jauh lebih besar dari PAN-nya Amien Rais. Berkat kelihaian Amien Rais mempermainkan demokrasi, maka Amien Rais yang terpilih menjadi Ketua MPR tidak perlu berterima kasih kepada pemilih PAN dalam pemilu yang lalu, yans telah mengantarkan Amien Rais menjadi anggota MPR/DPR. Amien Rais berterima kasih dan memuji Gus Dur, karena berkat kepandaian Amien Rais menggunakan nama Gus Dur maka ia terpilih jadi Ketua MPR. Pemilih bagi Amien tampaknya hanya diperlukan untuk dia naik jadi anggota MPR, dan setelah ia jadi Ketua MPR, Amien Rais bebas untuk berbuat, sesuai dengan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan para pemilihnya. Meminjam istilah Tajuk Rencana Rakyat Merdeka, pemilih hanya diperlukan saat kampanye dan sesudah pemilu usai, rakyat dapat dinjak-injak lagi, seperti tradisi di masa Orde Baru. Setelah mereka terpilih jadi anggota MPR/DPR, mereka sudah lupa akan janjinya untuk memenangkan reformasi dan mengalahkan status quo. Mereka tidak lagi mempersoalkan reformasi atau status quo. Yang penting mereka masuk dalam kekuasaan. Dengan demikian reformasi mereka khianati. Pelarian politik yang ketiga dari SU MPR ini ialah bahwa program atau enam visi reformasi dari mahasiswa dan rakyat,harus mahasiswa dan rakyat sendiri yang harus memperjuangkannya. Pihak lain tidak akan memperjuangkan secara sungguh-sungguh. Mereka akan lebih kepentingan mereka sendiri. Karena itu benarlah seperti yang dikatakan Eep Syaefullah bahwa gerakan mahasiswa harus menjadi kekuatan oposisi rakyat permanen. Hal itu sesungguhnya juga telah dikemukakan mahasiswa, mereka akan menjadi pihak oposisi terhadap pemerintahan baru yang tidak menjadikan enam visi reformasi mereka sebagai program pemerintah. Jelas kiranya bahwa power sharing yang dilakukan oleh SU MPR-tidak akan dapat membawa Indonesia keluar dari krisis-krisis yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini. Baik krisis ekonomi krisis kepercayaan dsb. Power sharing yang dilakukan hanya memperkuat posisi Status quo yaug ternyata harus disingkirkan gama sekali. Hal itu terjadi, karena elit politik lebih mementingkan turutnya mereka dalam kekuasaan daripada harus mengalahkan status quo. Kepentingan diri di atas segala-galanya bagi mereka. Bukan mereka untuk rakyat, tetapi rakyat untuk mereka. *** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 Oct 1999 jam 06:46:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
