---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- Press Release 9 November 1999 Pernyataan Sudrajat yang mengatakan bahwa referendum hanya bisa diberlakukan terhadap pemerintahan yang statusnaya non governing territory adalah satu percobaan untuk menipu Bangsa Aceh dan ini perlu dijelaskan kepada Bangsa Aceh semua supaya memahami latar belakang sejarah. Latar belakang sejarah bahwa penyerahan negeri Aceh oleh pihak penjajah belanda kepada penjajah indonesia adalah satu perbuatan yang tidak sah dan merupakan satu tindakan yang melanggar hukum internasional di bawah konvensi PBB. Tindakan pelanggaran dan tidak sah tersebut adalah disebabkan penjajah belanda tidak pernah berhasil menjajah Bangsa dan Negeri Aceh dibawah kuasa penjajahannya. Oleh sebab itu, sebutan sudrajad bahwa negeri Aceh sudah mempunyai pemerintahan yang dimaksudkannya adalah pemerintahan dibawah penjajahan indonesia adalah merupakan satu tindakan yang coba untuk melakukan penipuan terhadap Bangsa Aceh dan juga sekaligus ingin menutupi bukti sejarah yang telah diakui oleh masyarakat internasional sejak dahulu lagi. Bahkan keberadaan negara Aceh yang berdaulat telah wujud sebelum republik pura-pura indonesia (sebenarnya sebuah penjajahan)dipropagandakan. Oleh sebab itu, tuntutan referendum yang sedang menggema di Aceh sekarang ini merupakan satu tindakan damai dan patut dipuji karena dengan cara ini berarti Bangsa Aceh masih memilih jalan damai untuk menentukan nasibnya di masa depan walaupun selama ini penjajah indonesia melalui serdadu TNI dan POLRI telah berlaku kejam dan zalim terhadap Bangsa Aceh. Tuntutan referendum yang disuarakan oleh Bangsa Aceh juga bukan merupakan tuntutan segelintir manusia yang berbangsa Aceh, tetapi merupakan satu tuntutan menyeluruh dari Bangsa Aceh yang hidupnya di seluruh dunia. Bahkan jika ditanya pada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di negeri Aceh, maka jawaban yang tepat adalah referendum. Penjajah indonesia jangan menolak kenyataan. Kekejaman dan kezaliman yang mereka lakukan berpuluh-puluh tahun terhadap Bangsa Aceh tidak akan terlupakan begitu saja. Tidak akan terobati dengan janji-janji palsu, tidak terobati dengan iming-iming dusta yang sudah cukup dikenal. Mungkin juga tidak terobati dengan apa saja, kecuali REFERENDUM. Dengan pelaksanaan REFERENDUM, mungkin penjajah indonesia dapat menebus dosanya yang selama ini telah membusuk ibarat borok yang bernanah. Bangsa Aceh sudah tidak mempercayai lagi pemerintah indonesia yang sudah terkenal kezalimannya. Jadi sekali lagi REFERENDUM adalah cara damai yang bisa diterima oleh Bangsa Aceh. Jika penjajah indonesia tidak mau menerima cara ini, nampaknya Bangsa Aceh akan mengulang sejarah lama yang pernah dihadapi oleh penjajah belanda yaitu JIHAD BANGSA ACEH. Negeri Aceh bukan lah "abang kandung" kepada propinsi lain seperti yang disebut oleh sudrajat. Keberadaan aceh dalam indonesia adalah berlaku melalui penindasan dan perampasan yang samasekali tidak direstui oleh pemiliknya yaitu Bangsa Aceh. Tidak ada jalan penyelesaian yang sesuai terhadap peristiwa Aceh, kecuali dengan menyerahkannya kepada pemiliknya yaitu Bangsa Aceh, untuk menentukan (1) TETAP BERGABUNG DENGAN PENJAJAH INDONESIA atau (2) PISAH DAN MERDEKA DARI PENJAJAH INDONESIA. KEPADA PENJAJAH INDONESIA DIINGATKAN BAHWA JALAN YANG TEPAT ADALAH MELALUI REFERENDUM. JANGAN LEWATKAN DAN LAMBATKAN KARENA IA AKAN MENDATANGKAN PENYESALAN. ======================================================= Mayjen Sudrajat : Referendum Bukan Cara Terbaik Reporter: M. Ishlah detikcom, Bandung- "Referendum bukanlah cara penyelesaian terbaik", ujar Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat di Bandung Senin (8/11/1999) usai memberikan ceramah di Sesko-AD. "Aceh itu masalahnya bukan referendum atau merdeka,"kata Sudrajat. Menurut Sudrajat persoalan utama di Aceh adalah terjadinya ketidakadilan. "Untuk itu solusi terbaik adalah duduk bersama dan berdialog mencari jalan keluar. Ini adalah pandangan TNI", ujar Sudrajat. Sudrajat juga menegaskan bahwa tuntutan yang dilaksanakan dalam gelombang ribuan masyarakat Aceh ini harus dilihat secara komprehensif dan menyeluruh. Menurut Sudrajat, referendum hanya diberlakukan pada masyarakat yang teritorialnya belum ada pemerintahan yang statusnya non governing territory. "TNI memandang tidak realistik karena Aceh sudah mempunyai pemerintahan", tegas Sudrajat. Menurut Sudrajat, TNI telah berketetapan persoalan utama bukanlah referndum atau mendirikan Aceh Merdeka. "Masalah di Aceh ini adalah sektor ekonomi, politik dan pembagian kesejahteraan, ini harus diakui yang harus diangkat dan dibereskan", ujar Sudrajat. Sudrajat sepakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini dengan mendekati semua aspek baik politik, sosial-budaya dan terutama agama. Agama sangat sentral karena penyelenggaraan syariat Islam sangat kuat dan melekat di hati rakyat. "Masyarakat Aceh harus menahan diri karena ada cara yang lebih baik dengan dialog secara terbuka", ujar Sudrajat. "Indonesia akan merasa kehilangan kalau Aceh lepas, sebab Aceh Abang Kandung dari propinsi yang lain", ujar Sudrajat. Untuk itu Sudrajat mengakui pihaknya sangat hati-hati untuk memasukkan kasus ini dalam kategori makar atau tidak. Menurut Sudrajat, ini merupakan ekspresi masyarakat Aceh yang belum merasa comfortable dan nyaman pada sistem pemerintah pusat dan daerah. "Komunikasi antara Jakarta dan daerah harus dibenahi", tandas Sudrajat. ===== Penerangan MPGAM http://members.xoom.com/aceh_merdeka/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 9 Nov 1999 jam 04:51:20 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
