---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- GUS DUR DI USULKAN DIALOG DENGAN HASAN TIRO ACEH OTONOMI TOTAL DENGAN PRESIDEN SENDIRI BANDA ACEH, Radio Nikoya-FM (Kamis 11/11). Tuntutan Referendum memang telah sangat mengental di Aceh, hal itu ditunjukkan dengan terhimpunnya 1,5 juta lebih massa dalam pelaksanaan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR Aceh) Senin, (8/11) lalu. Bahkan rakyat Aceh memberikan batas waktu bagi pemerintahan Gus Dur untuk pelaksanaan referendum hingga 4 Desember 1999 mendatang, jika referendum tak terlaksana rakyat Aceh sudah siap dengan segala konsekuensinya, walau harus berhadapan dengan mesin perang Gus Dur sekalipun, mayoritas rakyat Aceh memang sudah sangat nekad dan siap berjihad fisabilillah, hal itu wajar saja terjadi, karena siapapun yang terus menerus ditekan dan ditindas, maka lama-lama kelamaan pasti akan melawan. Banyak kalangan mengkhawatirkan akan terjadi revolusi sosial kedua dalam sejarah Indonesia. Rencana Presiden Gus Dur bersama Wapres Megawati akan berkunjung ke Aceh sekembalinya dari Amerika, untuk berdialog dengan seluruh komponen masyarakat Aceh, mendapat tanggapan dari banyak tokoh di Aceh. Maimul Fidar, tokoh Pembela Hak Asasi Manusia dari Koalisi NGO HAM Aceh, kepada Radio Nikoya-FM, mengatakan, dialog Presiden di Aceh itu yang lebih pas, sebagaimana banyak usulan-usulan selama ini, dihadirkan juga Wali Negara Aceh Merdeka, Teuku Hasan Di Tiro, jadi Hasan Tiro datang dan ia tidak dikejar-kejar lagi oleh militer, lalu orang-orang GAM juga harus turun dari gunung semua, setelah itu kita duduk bersama untuk kita bicarakan dengan komponen lainnya, sebab persoalan sekarang adalah persoalan antara Pemerintah RI dengan GAM, rakyat Aceh hanya sebagai pendukungnya, kata Maimul. Kesabaran rakyat Aceh sudah pada titik kulminasi atau puncaknya, janji Gus Dur memberikan referendum, di tentukan oleh rakyat Aceh harus terlaksana paling lambat 4 Desember, jika tidak, diduga akan terjadi revolusi sosial besar-besaran di Aceh, agar tidak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi, Tokoh Pembela HAM Aceh, Maimul Fidar ini, menambahkan, kalau Presiden mau bikin dialog lagi, semua komponen-komponen rakyat Aceh itu harus dikumpulkan, seperti Teuku Hasan Di Tiro, Abdullah Safe'i Panglima GAM, Ulama, Mahasiswa Aceh, Taliban, dan komponen masyarakat Aceh lainnya, lalu baru kita tenangkan rakyat agar jangan saling membunuh, artinya jika rakyat berjumpa militer, biarkan saja, begitu juga kalau militer berjumpa GAM jangan main tangkap atau saling tembak, jadi ada semacam masa rujuk seperti zaman DI/TII dahulu, yang penting ada sebuah jaminan dari pemerintah agar tokoh-tokoh GAM dari luar negeri itu tidak ditangkap, kemudian barulah kita bicarakan bagaimana penyelesaian masalah Aceh ini, jadi jangan ditunda-tunda lagi, karena suasana akan semakin buruk, tuturnya. Munculnya usulan-usulan agar Presiden Gus Dur dapat berdialog dengan Wali Negara Hasan Di Tiro yang sama-sama tokoh ulama ini, diperkirakan banyak pihak akan mampu mencairkan konflik Aceh yang terlalu ruwet ini. Sekali lagi menurut Maimul Fidar, dalam dialog itu dapat disertai juga lembaga-lembaga Internasional di PBB, seperti UNDP, UNHCR dan lainnya, lalu Dubes negara-negara asing sebagai peninjaunya. Jadi seminggu sebelum dialog itu dapat segera di umumkan agar rakyat tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, lalu semua keputusan dialog itu kita sosialisasikan kepada masyarakat dan selesailah persoalannya. Lain halnya dengan pendapat Risman, Deputy Direktur WALHI Aceh, ia mengatakan, MPR/DPR harus memiliki kearifan politik dalam melihat persoalan Aceh, karena persoalan Aceh tidak bisa disama ratakan dengan persoalan daerah lain, jadi logika bahwa masyarakat daerah lain punya pengalaman yang sama dengan Aceh dibawah pemerintahan Orde Baru, itu tidak bisa disama ratakan, persoalan Aceh sangat spesifik dan sangat mendalam persoalan yang dihadapinya, salah satu alternatif yang dapat dibawa dalam dialog itu adalah, tidak boleh menganggap enteng apa yang menjadi tuntutan rakyat Aceh lewat referendum, mungkin bisa saja di tawarkan kepada rakyat Aceh diberikan Otonomi Total, dalam pengertian seluruh pengelolaan pemerintahan di Aceh tidak ada turut campur Jakarta, di Aceh juga harus ada Presiden-nya dan semua perangkat-perangkat pemerintahan, tetapi tetap dalam kerangka Indonesia, seperti yang ada di Moro - Philipina, misalnya. Namun kata, Risman, keputusannya tetap kepada rakyat Aceh bisa menerima atau tidak. Dalam dialog itu nanti, LSM tetap pada posisi berpihak kepada rakyat dan tidak bisa mengambil sikap menentukan masa depan rakyat, karena LSM tidak memiliki hak apapun menentukan masa depan rakyat Aceh. Dilain pihak, Wali Negara Aceh Merdeka, Teuku Hasan Di Tiro dari Stockholm, Swedia, kepada kantor berita AFP mengatakan, menolak setiap bentuk dialog yang ditawarkan oleh Jakarta, menurut Hasan Di Tiro, mengadakan dialog adalah bodoh, kami tidak perlu dialog, kami ingin merdeka, Indonesia paling tidak akan segera menjadi lima negara berbeda dalam waktu tidak terlalu lama, kata Presiden Front Pembebasan Nasional Sumatera/Aceh (Aceh/Sumatra National Liberation Front) yang berpusat di Norsborg, Swedia. Banyak kalangan di Jawa keberatan dengan referendum di Aceh, seorang wartawan harian De Volkshrant Belanda saat meliput SU-MPR Aceh Senin (8/11) lalu, menuturkan, tak mungkin Aceh yang kaya raya ini dilepaskan Jakarta, karena Jawa sangat bergantung kepada hasil dari luar pulau Jawa termasuk Aceh. Sementara itu Ketua MPR Amien Rais yang pernah berjanji memperjuangkan referendum saat kampanye PAN di lapangan Neusu Banda Aceh dahulu, kemarin mengatakan, jika Aceh lepas, maka Indonesia akan bubar, namun Amien menekankan perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Aceh, termasuk GAM, bahkan GAM pun kalau akan mengadakan Ulang Tahun 4 Desember nanti diberikan pula kesempatan. Hanya setelah itu, mari kita duduk bersama sebagai anak-anak bangsa, membicarakan masalah dari segala plus-minusnya. Kita cari pemecahan terbaik," kata Amien di Jakarta. Ketua DPR Akbar Tanjung juga mendesak pemerintah untuk segera berdialog dengan pimpinan GAM. Selain referendum, tampaknya memang sulit mencari solusi penyelesaian konflik di Serambi Mekkah yang memiliki penghasilan 28 trilyun rupiah pertahun dari Gas Alam Cair, itu belum lagi kekayaan Gas Alam yang belum dieksplorasi di lepas pantai Aceh Timur serta minyak bumi yang belum tergali dan hasil tambang lainnya, juga kekayaan hasil hutan. Aceh memang bagaikan dara cantik yang memikat banyak pemuda, untuk menyuntingnya, Orde Baru perlu harus membunuh ribuan anak negeri, lantaran mereka menuntut sedikit saja dari seluruh haknya. (Tim). News Division RADIO NIKOYA 106.15 FM Banda Aceh Hit Radio Station URL 1 : http://come.to/nikoyafm ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Nov 1999 jam 06:16:02 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
