---------------------------------------------------------- FREE for JOIN Indonesia Daily News Online via EMAIL: go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 ---------------------------------------------------------- From: Stephen Low Lebih Baik Merdeka Daripada Dijajah! Semmy Littik Dosen Universitas Pattimura, Ambon Mahasiswa Program Ph.D. di James Cook University, Australia. Pendapat saudara Sulistya Putra merupakan cerminan pendapat tipikal masyarakat yang tidak hidup dan merasakan langsung dampak kekuasaan pusat yang otoriter dan selalu mendahulukan kepentingan elit di Jakarta. Sebab itu, dia tidak mampu memahami tuntutan hati nurani rakyat di daerah-daerah itu sebagai tuntutan yang wajar dan perlu segera diselesaikan secara terhormat dan demokratis. Secara politis, tuntutan kemerdekaan dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan makin kuatnya penolakan daerah terhadap dominasi elit politik di Jakarta. Penjajahan pusat atas daerah-daerah bisa dilihat antara lain pada orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politis strategis, yang umumnya berasal dari suku Jawa. Padahal kalau tiap daerah merdeka, maka setiap daerah akan memiliki Kepala Negara dan Menteri-Menteri serta pejabat-pejabat tinggi yang berasal dari daerah sendiri. Lihat saja, Kabinet Persatuan Nasional saat ini tidak mewakili semua Propinsi di Indonesia, padahal semua Propinsi memiliki putra daerah yang patut dan mampu menjabat Menteri, bahkan Presiden sekalipun. Penjajahan ekonomi juga terasa sebab sulitnya rakyat di daerah melakukan monitoring dan kontrol terhadap elit-elit pemerintah yang berada jauh di Jakarta. Jika elit kekuasaan dipindahkan ke tangan pemerintah daerah, yang notabene dikuasai oleh putra-putri daerah setempat, maka monitorting dan kontrol terhadap aliran uang lebih mudah dilakukan karena terjangkau oleh rakyat setempat. Kekuatiran terhadap korupsi dan kolusi di tingkat lokal memang wajar, namun tidak perlu dijadikan alasan menolak permintaan rakyat di suatu daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Isu korupsi dan kolusi di daerah tentunya akan lebih mudah ditangani sebab yang terlibat adalah putra-putri daerah sendiri yang nota bene merasa malu terhadap masyarakat adat dan keluarga mereka di daerah tersebut. Kedekatan adat dan keluarga tidak lagi terasa kalau pejabat yang korup itu berada di pusat dan bukan putra daerah setempat, sehingga rasa malu mereka juga tidak ada. Coba lihat, tidak ada pejabat pemerintah di Jakarta yang malu atas perbuatan mereka di Aceh, Irja, Riau, Kaltim, Maluku, dan daerah-daerah lainnya. Penjajahan birokrasi juga bisa dihentikan di daerah-daerah yang menuntut kemerdekaan. Bayangkan untuk menduduki suatu jabatan saja ditentukan berbagai persyaratan yang menyusahkan rakyat di daerah-daerah luar Jawa untuk lolos seleksi. Padahal untuk mengikuti seleksi itu saja ada uang pelicin yang disetor ke pejabat pusat. Sedangkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, termasuk pendidikan di Lemhanas, guna menaikkan jabatan seseorang, sulit sekali bagi pegawai-pegawai daerah-daerah di luar Jawa untuk lolos. Jadi tidak mengherankan jika yang diangkat menjadi pejabat penting di pusat sampai ke daerah umumnya orang Jawa. Contoh lain, dalam pengurusan berbagai perijinan di berbagai Departemen, selalu merujuk ke Jakarta. Dengan demikian, para elit pemerintah di Jakarta makin leluasa melakukan 'pemerasan' lewat upeti terselubung, sedangkan orang-orang dari daerah harus mengeluarkan biaya ekstra guna menjamin kelancaran urursan mereka. Coba lihat, untuk akreditasi ijazah dari luar negeri saja perlu dikirim ke Jakarta, padahal ada ratusan Profesor dan Doktor tamatan luar negeri di daerah-daerah di seluruh Indonesia yang dapat melakukan verifikasi terhadap ijazah-ijazah tersebut. Penjajahan birokrasi seperti ini bisa diatasi kalau kekuasaan pemerintah ada di daerah sehingga mudah diawasi oleh rakyat setempat. Penjajahan rohani juga terasa manakala kita mengamati adanya dominasi agama tertentu dalam pemerintahan nasional. Maka pengangkatan pejabat pun disaring secara diam-diam dengan memakai saringan agama kandidat pejabat. Dengan begitu tidak heran kita melihat begitu banyak tokoh potensial yang tidak pernah menduduki jabatan strategis sebab isu agama. Pejabat Kakanwil Departemen Agama, misalnya, selalu diduduki oleh orang-orang dari agama tertentu walaupun agama itu tidak dominan di suatu daerah. Dengan kemerdekaan yang sejati, daerah-daerah tertentu dapat mengorbitkan tokoh-tokoh mereka menjadi pimpinan nasional tanpa hambatan agama. Penjajahan militer juga terus dilakukan walaupun kita sudah memasuki masa Orde Persatuan Nasional. Lihat saja kasus Aceh, Irja, dan Maluku, hingga saat ini belum ada satupun pejabat sipil dan militer yang ditahan, diinterogasi dan atau diajukan ke pengadilan secara terbuka. Padahal kerusuhan-kerusuhan yang terjadi sudah jelas menunjukkan kegagalan kepemimpinan mereka. Kalau orang-orang gagal tersebut terus dipertahankan oleh pemerintah, maka tidak heran makin banyak daerah yang akan menuntut lepas dari NKRI sebab dalam negara NKRI ini kepentingan elit pusat yang diutamakan, bukan kehendak rakyat di daerah-daerah. Jadi kesimpulan saya, kalau ada daerah yang minta referendum dengan opsi otonomi, federasi atau merdeka, maka selayaknya kita dukung supaya bangsa ini makin demokratis dan penjajahan-penjajahan di atas dapat segera ditumbangkan. Kalau diajak merenung terus, maka sudah kadaluwarsa sebab penderitaan sudah terlalu berat dan sudah banyak janji yang memuakkan dan menimbulkan kejengkelan rakyat di daerah-daerah di luar Jawa. Terima kasih! ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Nov 1999 jam 08:38:11 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
