---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://mymail.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- MASALAH PENGHAPUSAN DEPPEN , Tinjuan Kepentingan Umat Islam Di bubarkannya Departemen Penerangan ( Deppen ) oleh Gus Dur meski nampak positif di satu sisi, agaknya potensial menimbulkan dampak serius di sisi lain. Ini diluar soal pengalokasian massa karyawan yang kini diributkan. Dari alasan yang di kemukakan Gus Dur, sekurangnya ada dua landasan inti keputusan likuidasi Deppen. Pertama, berkaitan dengan ketidaksukaan Gus Dur terhadap kehadiran semacam sarana propaganda resmi pemerintah yang berkuasa ( mungkin pengalaman pribadi Gus Dur ). Kedua, berkaitan dengan gagasan tentang perlunya kebebasan pers sebagaimana mestinya. Gagasan semacam ini tentu saja harus dihargai demi pertumbuhan demokrasi di negara ini. Namun keputusan penglikuidasian Deppen justru bisa menjadi bumerang bagi kesejahteraan masyarakat luas, khususnya Umat Islam seandainya tidak disertai pengaturan dari pemerintah. Dinegara leberal seperti Amerika Serikat, memang tidak ada Departemen Penerangan ( yang menjadi rujukan Gus Dur ) namun tetap ada badan otoritas tertinggi komunikasi, sebuah lembaga pemerintah non-departemental. Di samping terdapat Undang-undang Kemerdekaan Informasi yang menjamin kebebasan bagi media untuk mengungkapkan informasi yang menyangkut kepentingan publik, dan Namun di sisi lain, di sana terdapat pula UU Komunikasi yang secara relatif ketat membatasi ruang gerak media agar kebebasan yang dimilikinya tidak membahayakan kepentingan publik. Kalau Deppen di hapus dan belum di rencanakan lembaga yang melakukan fungsi kontrol di atas maka siapa yang melakukan dan mengeluarkan peraturan di bidang informasi, misalnya melarang media massa atau elektronik melakukan pemberitaan atau penayangan- pornografi, meteri kekerasan, perjudian dan materi yang berorientasi pada merugikan dan mengancam kepentingan publik, seperti kepentingan anak dan remaja, kehidupan sosial budaya lokal , komunitas agama dan sebagainya. Pengaturan juga diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang berkompetisi dalam memanfatkan akses kepemilikan sarana informasi seperti media massa, televisi, radio. Bisa dibayangkan bila hanya pemilik modal kuat saja yang dapat memiliki sarana informasi dengan menentukan sendiri stasiun , slot frekuensi dan media cetak. Keberadaan lembaga yang bertanggung jawab atas dunia komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan mutlak karena media mengunakan ranah publik yang terbatas yang harus di manfaatkan untuk kepentinan publik seluas-luasnya. Informasi juga lazim di kontrol aktivitasnya mengingat disamping kebutuhan bagi khalayak untuk mengaksesnya juga ada potensi munculnya dampak negatif yang bisa ditimbulkannya terhadap pengetahuan, sikap, nilai maupun perilaku masyarakat jika di biarkan menjadi liberal. Media ( televisi , radio dan pers ) berkait dengan dua karakter utama, yakni media media milik swasta dan media milik negara . Media swasta senantiasa berkait dengan perspektif sejarah kapitalisme, yakni suatu sistem produksi komoditas yang menjadikan korporasi swasta mampu memaksimalisasikan keuntungan mereka lewat sistem pensponsoran program-program di televisi, radio maupun pers yang sesuai dengan target pasar komoditasnya dan misinya Media milik swasta - televisi, radio dan pers -- di Indonesia meski dalam persfektif tertentu menjadi media yang mempunyai peranan penting dalam reformasi lewat liputannya yang terbuka dan berani, namun keterikatannya dengan partisipasinya sponsor dari organisasi politik tertentu menjadikannya memiliki masalah dalam menciptakan obyektifitas dalam kultur demokratisasi di Indonesia. Khusus Televisi swasta telah kehilangan peran terbesarnya, yakni membawa distribusi psikologis keadilan politik ke dalam ruang publik masyarakat Indonesia. Sebutlah RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar, dalam pemberitaan politiknya di massa Orde Baru menjadi penyuara politik pemerintah yang amat setia, sampai kejatuhan Soeharto. Di saat pemerintahan BJ Habibie kedua televisi ini menjadi televisi terdepan dalam menyiarkan hal-hal yang dapat menjatuhkan citra pemerintah dari soal kekurangan kerja Kabinet, pemberitaan demontrasi-demontrasi, komentar-komentar ahli dan simpatisan lawan politik BJ Habibie, berita gejolak kerawanan di daerah-daerah dll. Namun di era pemerintahan Gus Dur semua Televisi swasta di atas seolah-olah menjadi anak manis yang takut untuk memprotes orang tuanya dan malu memberitakan kekurangan keluarganya sehingga keobjektivan informasi tidak lagi diperoleh masyarakat seperti bagaimana kondisi masyarakat di daerah seperti di Ambon, Aceh, pengungsi di Tim-tim dan berita lainya. Yang ada saat ini di berita televisi swasta adalah acara kunjungan Gus Dur kebeberapa negara, acara wakil presiden Megawati menerima tamu di Istana dan acara sekitar DPR dan para menteri Kabinet. Dan dalam kondisi tiadanya lembaga Penerangan Resmi Milik Negara maka kompetisi pihak swasta sangat dimungkinkan berkembang lebih semarak di Indonesia. Tak lama lagi, industri media, baik cetak atau televisi, akan dipenuhi oleh modal, konsultan, dan bahkan pekerja dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan besar dibidang penyiaran yang semula dikuasai pengusaha lokal seperti RCTI,SCTV, INDOSIAR dan lain-lain , juga akan berganti majikan dan dimiliki pemodal asing. Dari investor asing yang paling siap dan yang pasti tidak akan melepaskan kesempatan terbukanya investasi di bidang informasi yang memiliki pasar menjanjikan di Indonesia adalah para pemain dari jaringan yang sudah kuat dan dominan di dunia yaitu jaringan yang dimilik orang-orang Yahudi. Apalagi Gus Dur mempunyai keinginan membuka jalur perdagangan dengan bangsa Israel yang pastinya klop dengan keinginan jaringan raja media milik orang-orang Yahudi untuk membuka pasar di Indonesia Jaringan orang -orang Yahudi yang cukup luas dan menguasai berbagai sektor industri. Kaum Yahudi memperkuat basis pengaruhnya lewat dominasi kantor berita, media massa, perfilman, keuangan, dan lembaga-lembaga dunia. Di kantor berita internasional, misalnya, Julius Reuter membangun kantor berita terbesar di dunia, Reuters. Lantas Associated Press, International News Service, dan The United Press International juga dibangun dan dikuasai orang-orang Yahudi. Di bidang media massa internasional di Amerika, surat kabar The New York Times yang terbit sejak tahun 1841 dan The Washington Post, keduanya didominasi orang Yahudi. Konsumen kedua surat kabar ini terutama pejabat penting Amerika yang berkompeten menggariskan arah dan strategi politik Amerika. Karenanya, kedua surat kabar tersebut dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap setiap kebijakan pemerintah Amerika yang diambil. Selain di Amerika, orang-orang Yahudi juga mendominasi industri pers Inggris. The Times dikuasai juga oleh orang Yahudi dan menjadi semakin terkenal setelah diambil alih Yahudi asal Australia, Rupert Murdoch. Bukan hanya The Times yang dikuasai Yahudi. Surat kabar seperti The Daily Express, The New Chronicle, The Daily Mail, The Observer, dan masih banyak lainnya juga dimiliki dan disetir kelompok Zionis. Mengapa mereka begitu getol masuk ke bisnis ini? Tak lain karena kantor berita dan media sangat menentukan lancar tidaknya sebuah informasi yang ingin disampaikan. Selain itu, lewat bisnis ini pula kelompok Zionis bisa memanfaatkan untuk kepentingan mereka dalam meng-counter setiap berita yang menyudutkan gerakan Zionis. Terutama jika menyangkut tindakan kekerasan Israel terhadap bangsa Palestina di tanah pendudukan. Itulah sebabnya, selain di media massa, orang-orang Yahudi juga berusaha menguasai bidang pertelevisian seperti ABC, CBS dan NBC. Ketiga stasiun televisi ini dinilai menjadi acuan bagi pemirsa di Amerika, Eropa dan Kanada. Dominasi kelompok Yahudi tidak hanya sampai di situ. Di industri perfilman internasional mereka juga memiliki pengaruh besar. Perusahaan film Fox Company milik William Fox, Golden Company (Samuel Golden), Metro Company (Lewis Mayer), Warner & Bross Company (Harny Warner), serta Paramount Company milik Hod Dixon, merupakan perusahaan film yang punya pengaruh besar di bidangnya. Bukan hanya itu, di AS hampir 90% pekerja film mulai dari sutradara, produser, editor, artis dan kru adalah orang-orang Yahudi. Luasnya keterlibatan orang-orang Yahudi di industri ini membuktikan bahwa mereka sangat mendominasi perfilman Amerika dan bahkan dunia. Melalui industri film, insan film Yahudi memanfaatkan tragedi penindasan Nazi dengan menciptakan film-film kediktatoran Hitler agar mendapat simpati dunia. Film juga bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat dunia yang melihatnya. Dominasi Yahudi tak hanya terbatas pada bidang bisnis dan politik, juga pada lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, FAO, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan organisasi sosial yang didanai dan dimotori orang-orang Yahudi. Jaringan mereka tidak hanya ada di Amerika tetapi menyebar ke berbagai belahan dunia. Kekuatan lobi Yahudi memang tak disangsikan. Banyak buku yang mengupas bagaimana lobi Yahudi membuat frustasi sebagian politikus Amerika. Dalam buku Mereka Berani Bicara, tulisan Paul Findley, salah satunya digambarkan bagaimana seorang anggota kongres ditekan untuk mengegolkan kepentingan mereka hingga tak bisa berkutik dan akhirnya memeilih keluar. Bila ada yang tetap nekat, keselamatannya bisa terancam. Sesungguhnya banyak juga yang menantang dominasi lobi Yahudi. Tapi sebagian besar akhirnya kandas. Akhirnya, yang ingin ditujukan dalam tulisan ini adalah bahwa kalaupun likuidasi Deppen adalah sudah keputusan final, tetap ada kebutuhan kuat terhadap rasa tanggung jawab pemerintah atas dunia komunikasi dan informasi terutama menyangkut kepentingan masyarakat. Karena pembentukan dan perubahan suatu departemen disesuaikan dengan konteks masyarakat Indoensia. Jangan sampai kebijakan penglikuidasian Deppen akan menghancurkan fungsi informasi yaitu pemerataan informasi, pengembangan akses dan jaringan komunikasi bagai rakyat Indonesia atau pembuatan kebijakan dalam bidang komunikasi-informasi dalam menghadapi globalisasi. Kalau ketiadaan Deppen menjadikan ikatan intergrasi nasional menjadi terpecah-pecah karena tiadanya jaringan media persatuan maka kehancuran Indonesia dimulai dari leberalisasi informasi dan korban dari semua ini adalah Umat Islam yang memang lemah dalam akses komunikasi nasional maupun internasional. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Nov 1999 jam 09:01:32 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
