---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 13 Desember 1999 16:10 UTC ** TNI desak Gus Dur untuk memberlakukan darurat militer di Aceh ** PBB undang Gus Dur ke Timor Timur ** Kasus Nawaz Sharif ditangguhkan satu minggu ** WAPRES MEGAWATI SAMAKAN KETERLIBATAN PEMERINTAH PUSAT DALAM KERUSUHAN DI AMBON DENGAN KONFLIK PDI ** KASUS AMBON, ACEH DAN PENGADILAN MILITER TESTCASE KEBERANIAN SIPIL * TNI desak Gus Dur untuk memberlakukan darurat militer di Aceh TNI menuduh Gerakan Merdeka Atjeh GAM, melancarkan serangan-serangan bersenjata akhir pekan lalu. Tiga orang dikabarkan tewas akibat serangan tersebut. Menurut seorang kolonel setempat perjuangan kemerdekaan Aceh semakin marak saja. Karena itulah TNI mendesak Presiden Abdurrahman Wahid memberlakukan darurat militer di sana. Gus Dur sejauh ini menolak permintaan TNI itu. * PBB undang Gus Dur ke Timor Timur Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini mengundang Presiden Abdurrahman Wahid mengunjungi Timor Timur. Ketua pemerintah pimpinan PBB di Timor Timur, Sergio Vieira de Mello, seusai pertemuannya dengan Gus Dur di Jakarta, mengatakan Gus Dur mudah-mudahan bisa bertolak ke Timor Timur dalam waktu dekat. Pemimpin CNRT Xanana Gusmao dan Sekjen PBB Kofi Annan mengharapkan hal yang sama. * Gus Dur akan bertolak ke Papua Nugini Presiden Abdurrahman Wahid akan bertolak ke Papua Nugini tanggal 29 Desember mendatang. Tujuan kunjungannya ke Papua Nugini adalah mencari tahu tentang perkembangan di sana sekaligus berkenalan dengan para pemimpin. Apabila pemerintah di Port Moresby terlalu sibuk, maka Gus Dur akan berangkat dari sana tanggal 30 Desember dan mengunjungi Irian Jaya. * Kasus Nawaz Sharif ditangguhkan satu minggu Pengadilan Pakistan menangguhkan proses terhadap Perdana Mentri Nawaz Sharif selama satu minggu. Dengan penangguhan ini pengadilan memberi peluang bagi pihak pendakwa dan pengacara untuk menyelesaikan konflik mengenai bahan-bahan bukti. Mantan perdana mentri Sharif dan lima pejabat lainnya antara lain dituduh melakukan pengkhianatan. Apabila dakwaan ini dinyatakan terbukti, mereka terancam hukuman mati. Oktober silam Nawaz Sharif disingkirkan oleh panglima angkatan bersenjata Pakistan Jenderal Pervez Musharraf. Sejak itu ia berada dalam tahanan. * Duma setujui usulan pemberian amnesti pembangkang Chechnya Parlemen Rusia Duma menyetujui usulan pemberian amnesti bagi pembangkang Chechnya. Mereka mendapat waktu sampai satu Februari mendatang untuk meletakkan senjata. Mereka tidak akan diseret ke meja hijau kalau terbukti tidak pernah melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pemboman dan penculikan. Sementara ini Rusia meningkatkan serangan-serangan terhadap ibukota Chechnya Grozny. Ketika Rusia menghentikan serangan mereka akhir pekan lalu, penduduk dalam jumlah kecil hengkang dari Grozny. Diperkirakan 40 ribu warga sipil masih berada di Grozny. Ketua OSCE, organisasi keamanan dan kerjasama di Eropa, Knut Vollebaek, akan mengunjungi republik-republik tetangga Chechnya hari-hari mendatang. Moskou sejauh ini masih belum memberikan ijin kunjungan bagi daerah-daerah yang dilanda perang. * Pembangkang Kolombia serbu pangkalan angkatan laut Ratusan pembangkang Kolombia menyerbu pangkalan angkatan laut di dekat daerah perbatasan dengan Panama. Dikabarkan 40 orang marinir tewas sedangkan 40 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Angkatan bersenjata Kolombia mengirim pasukan tambahan ke pangkalan militer itu. Serangan pembangkang FARC di kota pantai Jurado merupakan salah satu serangan gerilya terberat dalam satu tahun. Ofensif itu bertepatan waktunya dengan persiapan serahterima terusan Panama kepada Panama oleh Amerika Serikat akhir bulan ini. Pemerintah di Washington prihatin pembangkang Kolombia akan memindahkan serangan-serangan mereka ke wilayah Panama, apabila pasukan Amerika telah hengkang dari terusan Panama itu. * Hukum darurat diberlakukan di Sudan Presiden Sudan Omar-el Beshir memberlakukan hukum darurat di negerinya dan membubarkan parlemen. Dengan langkah itu Beshir bermaksud menyingkirkan ketua parlemen Hassan al-Turabi. Dalam sebuah pidato yang ditayangkan televisi Sudan, Beshir mengatakan tidak bisa lagi mentolerir ulah Turabi. Presiden Sudan itu selama berbulan-bulan terlibat perebutan kekuasaan dengan Turabi. Di Khartum, ibukota Sudan, Turabi dianggap sebagai orang kuat di balik layar. Beshir melancarkan kudeta tahun 1989 ketika Sudan dilanda perang saudara. * Duma tolak ratifikasi Start II Parlemen Rusia, Duma, kembali menolak permintaan pemerintah untuk meratifikasi perjanjian Start II dengan Amerika Serikat. Perjanjian tertanggal 1993 itu mengurus pengurangan senjata nuklir kedua belah pihak. Senat Amerika telah meratifikasi perjanjian itu tahun 1996. Tetapi parlemen Rusia, Duma, yang didominasi komunis, bertahun-tahun menghalangi ratifikasi. Alasan terpenting Duma adalah bahwa pelaksanaan perjanjian Start II membahayakan keadaan keamanan Rusia. Pemilihan parlemen baru akan dilangsungkan di Rusia Ahad mendatang. * Korsika kembali dikejutkan serangkaian pemboman Pulau Prancis Korsika kembali dikejutkan oleh serangkaian aksi pemboman di berbagai gedung umum. Tiga ledakan tidak menelan korban tewas tetapi, demikian polisi Korsika, kerusakan materiil luar biasa. Sejauh ini masih belum ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab atas aksi-aksi pemboman itu. Di masa lampau, gerakan-gerakan separatis sering melancarkan aksi-aksi pemboman terhadap gedung-gedung pemerintah di Korsika. Mereka ingin memisahkan Korsika dari Prancis. Aksi-aksi pemboman Ahad kemarin dilancarkan menjelang perundingan antara Perdana Mentri Prancis Lionel Jospin dengan para politisi Korsika. Kedua belah pihak di Paris , Senin ini, berupaya mencari pemecahan bagi kekerasan yang terus menerus melanda pulau Prancis Korsika itu. * Sikap Dunia Internasional ancam nasib anak-anak Dunia internasional yang kurang sigap mengancam nasib anak-anak. Demikian laporan tahunan Dana Anak-anak PBB, Unicef. Negara-negara Barat , demikian Unicef dalam laporannya, kurang memperhatikan nasib anak-anak di negara-negara berkembang. Tetapi negara-negara berkembang itu sendiri pun tidak berupaya sekuat tenaga memperbaiki kondisi buruk kaum muda. Perawatan kesehatan membaik, demikian laporan Unicef. Jumlah anak yang kena menyakit polio menurun drastis dan penyakit cacar sudah tidak ada lagi. Pendidikan anak-anak juga meningkat. Tahun 1960 kurang dari separo jumlah total anak-anak sekolah, sedangkan jumlah itu sekarang meningkat menjadi 75%. * WAPRES MEGAWATI SAMAKAN KETERLIBATAN PEMERINTAH PUSAT DALAM KERUSUHAN DI AMBON DENGAN KONFLIK PDI INTRO: Dalam kunjungannya di Ambon, akhir pekan lalu, Wapres Megawati menyatakan bahwa kerusuhan di Maluku sama dengan kerusuhan yang dialami PDI Perjuangan. Masyarakat Ambon memahami hal ini sebagai campur tangan pemerintah pusat, dalam hal ini kalangan tentara. Gus Dur sendiri, menariknya, tidak membantah hal itu. Rupanya Gus Dur dengan arif tidak mau memperkeruh suasana. Demikian Samy Waileruni, ketua tim advokasi gereja protestan Maranatha Ambon: Samy Waileruni [SW]: Kemarin dalam pertemuan itu bersama dengan presiden dan wakil presiden, wapres sendiri katakan bahwa 'saudara-saudara permasalahan yang saudara-saudara alami saya juga pernah mengalaminya.' Nah itu berarti bahwa ada petunjuk bahwa apa yang dilakukan di Maluku ini punya kaitan dengan di daerah-daerah lain dan juga yang dialami oleh Megawati sendiri pada saat yang bersangkutan menjadi ketua PDI, begitu lah. Dan itu menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Maluku bukanlah semata-mata konflik lokal atau konflik horisontal, tetapi ada kepentingan pihak di atas itu ya, di Jakarta, yang turut bermain di Maluku. Untuk itu maka Gus Dur dia sendiri katakan bahwa memang kita serahkan kepada orang Maluku untuk menyelesaikannya, tetapi pemerintah pusat punya kepentingan yang sangat besar untuk memberikan dorongan dan upaya-upaya penyelesaian. Jadi dengan demikian barangkali perlu ditindaklanjuti dengan kamauan baik dari pemerintah pusat agar supaya paling sedikit mereka-mereka yang terlibat pada tingkat pusat itu harus ya diberikan peringatan keras, gitu lah. Radio Nederland [RN]: Jadi bisa ditarik kesimpulan atas ucapan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri bahwa dalang utamanya adalah pemerintah pusat. SW : Iya kalau saya, bukan saya saja tapi banyak orang punya pemikiran seperti itu. Dan itu memang dilihat dari kenyataan yang berlaku di sini. Kemarin malahan ada yang bilang secara transparan, dikatakan bahwa TNI terlibat menunjukkan dua peran. Yang pertama peran TNI ditunjukkan dengan sikap yang tegas, netral dan adil itu ditunjukkan oleh marinir dan Kostrad 411. Pada posisi yang lain TNI terlibat dalam kerusuhan ini membantu penyerangan, membantu dalam melakukan penjarahan, menembak orang yang tidak bersalah. Jadi TNI terlibat dalam dua peran ini secara bersama. Nah, itu secara transparan sudah diungkapkan dalam pertemuan kemarin. RN: Selama kerusuhan di Ambon kan yang banyak dikritik adalah peran dan campur tangan militer ya, tetapi dalam kunjungan Gus Dur ke Ambon itu kabarnya tidak ada kesempatan untuk berdialog langsung dengan Menkopolkam Wiranto. Apakah benar demikian? SW : Iya betul. Jadi memang pada saat kunjungan Panglima TNI pertama ke Ambon, itu juga kami sudah menyatakan penyesalan kami. Ini kan TNI terlibat ini. Koq kenapa tidak diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdialog. Nah itu juga setelah kedatangan Gus Dur dengan membawa rombongan antara lain juga Menkopolkam Wiranto dan Panglima TNI, masyarakat juga tidak diberikan kesempatan untuk berdialog. Padahal itu sebenarnya digunakan untuk mendapat input yang paling jelas dari masyarakat secara langsung. Jadi kami melihat bahwa ya moga-moga TNI lalu sadar gitu lah ya, supaya mereka mau bertindak itu sebagai alat negera penjaga keamanan, bukan alat untuk kepentingan kepentingan tertentu. Harus kepentingan bersama, mereka itu kan digaji oleh rakyat, pakai senjata mereka. Jangan digunakan untuk membunuh rakyat, gitu lah. RN : Jadi kalau dari keterangan bapak jelas mengenai pandangan Megawati atas kerusuhan di Ambon tentang keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini keterlibatan tentara, apakah itu dibenarkan oleh Gus Dur? SW : Gus Dur tidak memberikan bantahan. Jadi setelah Ibu Megawati selesai bicara, Gus Dur juga tidak memberi tambahan terhadap itu. Gus Dur itu memang saya lihat termasuk orang yang sangat bijaksana. Dia berusaha untuk mengeliminir sejauh mungkin konflik ini sehingga tidak bisa menjadi besar. Dengan sikap bijaksana itulah maka dia dengan arif mencoba untuk tidak membuka lebih luas keterlibatan dari mereka-mereka pada tingkat nasional. Mereka yang sudah secara jelas-jelas terlibat dalam kerusuhan ini sebagaimana yang telah kami laporkan juga diungkapkan oleh Gus Dur pada saat sebelum ia menjadi presiden itu khususnya ketua MUI Maluku dan juga saudara Letnan Jenderal TNI Marasabesi. Itu kami mengharapkan agar mereka itu diproseskan untuk dimintai tanggungjawabnya. Itu masalahnya. Demikian Samy Waileruni, ketua tim advokasi gereja protestan Maranatha Ambon. * KASUS AMBON, ACEH DAN PENGADILAN MILITER TESTCASE KEBERANIAN SIPIL INTRO: Kasus Ambon, Aceh maupun pemanggilan para jenderal merupakan test case militer sampai dimana sipil berani bertindak. Sikap ragu-ragu Gus Dur hanya akan memancing keberanian militer untuk muncul kembali mengatur negara. Sesaat setelah di Ambon, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa rakyat Maluku harus menyelesaikan sendiri masalah di Maluku, maka muncul reaksi mantan Kasospol ABRI Letjen Purnawirawan Bambang Triantoro. Kepada pers ia mengatakan militer akan ambil alih Ambon jika rakyatnya gagal menyelesaikan masalah mereka. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: "Rasanya kurang arif kalau pertikaian berkepanjangan di Ambon harus diselesaikan oleh orang Ambon sendiri mengingat begitu kompleknya masalah yang mereka hadapi. Tanpa dukungan total pemerintah pusat, bukan tidak mungkin pertikaian menjadi semakin hebat", kata Bambang Triantoro, bekas tangan kanan Benny Moerdani. Untuk menghindari jatuhnya korban adalah dengan menegakkan hukum dan peraturan. Dan komponen bangsa yang paling siap dan mampu melaksanakan itu adalah militer. Caranya dengan mengambil alih dan mengendalikan Ambon. Sebaliknya Astrid Sutanto, wakil ketua tim DPR yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus Maluku mengatakan bahwa menurut sejumlah tokoh Maluku, kasus di sana mudah untuk diselesaikan jika para provokator ditindak. Yang menjadi pertanyaan sekarang siapakah para provokator itu. Hampir semua pihak setuju bahwa para provokator itu umumnya digerakkan militer. Tetapi militer yang mana? Menurut seorang pakar suatu lembaga studi militer, TNI sengaja membiarkan kasus Maluku dan Aceh berlarut-larut untuk bisa mempersalahkan sipil dan mengambil alih peran sipil jika ternyata gagal menyelesaikan kasus-kasus rawan tersebut. Yang masih menjadi penghalang militer antara lain ialah soal Undang-Undang PKB yang hingga kini belum bisa digunakan mereka sebagai payung untuk menggebuk sipil, katanya. Sikap militer hingga kini masih tetap menonjolkan kekerasan ketimbang pendekatan musyawarah. Dengan bertambahnya korban polisi dan militer di Aceh dan Ambon membenarkan mereka mengirim lebih banyak polisi atau militer kesana. Mereka menghindari berdialog dengan orang-orang yang tidak mau taat kepada pemerintah. Bagaimana pun juga Mabes TNI tidak mau berdialog dengan mereka yang mempersenjatai diri mereka karena kecewa dengan keadaan. Padahal tentara semasa dipimpin oleh Jenderal M Jusuf sempat melakukan perundingan dengan pihak Fretilin. Tetapi sayangnya usaha itu digagalkan oleh pihak intelijen. Akibatnya Timtim kini lepas dari Indonesia. Padahal dahulu sebagian pemimpin Fretilin sudah mau mengakui suatu pemerintahan sendiri yang dipayungi Jakarta. Hingga kini ada kecenderungan elit militer untuk membungkam kelompok-kelompok anti negara melalui Undang-Undang Represif semacam UU PKB yang jelas-jelas ditiru dari Malaysia dan Singapura yang tidak demokratis. Padahal menurut seorang pakar dari Jepang, Indonesia saat ini jauh lebih demokratis ketimbang negara-negara tersebut, yang selalu berusaha membungkam golongan oposisi. Negara-negara ini, sama dengan militer Indonesia tidak mau membiarkan adanya partisipasi politik ilegal. Padahal partisipasi politik itu bisa legal maupun ilegal. Karena selama ini kekerasan dilawan dengan kekerasan maka, terjadilah proses disintegrasi di Indonesia. Jika militer sampai menguasai Ambon dan Aceh, jelas ini akan dijadikan model di daerah-daerah lain bahkan di ibukota. Ini pernah mau dipraktekkan oleh elit militer tertentu pada peristiwa Ketapang. Proses transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi selalu diusahakan agar dapat dihentikan dengan cara kekerasan. Habibie jelas-jelas gagal mengendalikan militer. Gus Dur pun tampaknya akan mengalami nasib yang sama jika ia membiarkan kelompok Wiranto merajalela dengan alasan nasionalisme persatuan dan kesatuan. Seolah-olah militer yang paling tahu rasa kebangsaan dan paling mampu mempertahankan kesatuan bangsa. Namun kemarin Gus Dur sudah mengatakan bahwa Wiranto akan tetap menjabat sebagai Menko sebelum ia dibuktikan bersalah di pengadilan. Para jenderal yang diduga telah melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timtim akan dimintai keterangan minggu ketiga bulan Desember ini. Yang akan memanggil adalah Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Maka KPP HAM pun oleh Buyung Nasution telah dinyatakan tidak berhak memanggil para jenderal itu. Namun Jaksa Agung Marzuki Darusman membantahnya karena KPP HAM dibentuk oleh Komnas HAM yang sah dan didukung oleh Undang-Undang. "Hingga kini ABRI/TNI selalu menganggap demonstrasi dan kerusuhan bukan bagian tak terpisahkan dari hak-hak asasi rakyat untuk melakukan partisipasi politik, melainkan suatu hal yang perlu ditindak". Hal ini dinyatakan dalam suatu paper tim peneliti The Asia Foundation. Kini tampaknya, sejumlah elit TNI menganggap apa yang dilakukan TNI di Timor Timur bukanlah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Hari Sabarno dari Fraksi TNI misalnya melihat tugas TNI ke Timtim dahulu sesuai prosedur dan atas nama tugas negara. Militer yang dikirim ke TNI, bukanlah pasukan liar, katanya kepada pers. Mereka ke sana pasti atas dasar perintah yang berarti tugas negara karena urusan pertahanan dan keamanan memang diserahkan ke TNI. Dari keterangan Hari Sabarno ini jelas bahwa pembunuhan rakyat sipil dan para rohaniwan serta pembakaran rumah-rumah bukanlah tanggungjawab Wiranto tetapi Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Presiden. Yang juga menjadi pertanyaan banyak orang, mengapa Habibie menjelang jajak pendapat tidak menyetujui usulan Wiranto agar pasukan atau peninjau militer dari PBB ditambah. Mungkinkah Habibie sengaja membiarkan Wiranto terjebak, karena ketika itu Wiranto sudah santer disebut-sebut sebagai calon Presiden Golkar? Menurut Hari Sabarno, tidak ada prajurit yang dengan bangga atau senang ditugasi. "Saya pun tentara. Dan itu tidak enak", kata perwira tersebut yang berusaha keras membela jenderal-jenderal yang akan diperiksa. KPP HAM menyebut sejumlah jenderal yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Timtim pasca jajak pendapat. Mereka antara lain ialah Wiranto, Adam Damiri, Sjafrie Syamsuddin, Zacky Anwar Makarim, Tono Suratman dan Timbul Silaen. Tetapi pihak KPP HAM sendiri sudah mengakui bahwa KPP HAM itu didirikan untuk menyelamatkan para perwira TNI ini, agar tidak dipanggil langsung oleh Tribunal Internasional. Kalau ini yang terjadi Indonesia akan mengalami keadaan yang pernah dihadapi Lybia, Serbia dan Rwanda. Ada jenderal yang disergap dan akhirnya tewas ditembak di negaranya sendiri. Ada jenderal yang ditangkap ketika berkunjung ke luar negeri, padahal dia tidak tahu apa-apa mengenai rencana penangkapannya itu. Letjen Sintong Panjaitan sendiri juga tidak mungkin ke Amerika lagi, karena pengadilan negara bagian Massachussetts sudah menantikannya sehubungan dengan tewasnya seorang warganegara Selandia Baru pada peristiwa Santa Cruz, Dili, November 91. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 13 Dec 1999 jam 17:22:51 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
