---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Kamis 16 Desember 1999 16:10 UTC ** INDONESIA AKAN BEBASKAN NARAPIDANA DAN TAHANAN POLITIK TERAKHIR ** JEPANG JANJIKAN 100 JUTA DOLAR UNTUK MEMBANGUN KEMBALI TIMOR TIMUR ** OPTIMISME PADA PERUNDINGAN SURIAH ISRAEL DI WASHINGTON ** TOPIK GEMA WARTA: DUA PILIHAN TNI, KPP HAM ATAU TRIBUNAL INTERNASIONAL ** TOPIK GEMA WARTA: PERTIKAIAN DALAM TUBUH TNI BISA BERBAHAYA * INDONESIA AKAN BEBASKAN NARAPIDANA DAN TAHANAN POLITIK TERAKHIR Indonesia akan membebaskan tahanan dan narapidana politik terakhir yang masih berada di rumah-rumah tahanan, minggu ini. Demikian Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahindra. Minggu lalu DPR menyetujui UU amnesti umum untuk semua tapol dan napol. Menurut berbagai LSM yang aktif di bidang hak-hak asasi manusia, sampai saat ini masih terdapat beberapa puluh aktivis yang ditahan, antara lain pejuang-pejuang kemerdekaan dari Aceh dan Irian Jaya. Pemerintah membebaskan para tahanan politik sejak mundurnya mantan Presiden Soeharto, satu setengah tahun lalu. * JEPANG JANJIKAN 100 JUTA DOLAR UNTUK MEMBANGUN KEMBALI TIMOR TIMUR Pemerintah Jepang menjanjikan 100 juta dolar untuk pembangunan kembali Timor Timur. Demikian diumumkan Kamis ini sebelum dimulai sidang negara-negara donor di ibukota Tokyo. Bantuan keuangan ini terutama akan digunakan untuk membangun kembali sarana infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, dan akan disalurkan lewat yayasan khusus yang diatur oleh Bank Dunia dan PBB. Jumlah yang dijanjikan pemerintah Jepang hanya sepertiga dari dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan akibat kampanye teror oleh milisi-milisi pro-Indonesia, setelah pelaksanaan referendum tanggal 30 Agustus lalu. Menurut Bank Dunia dibutuhkan dana 300 juta dolar untuk membangun kembali Timor Timur. * PERTEMUAN PERTAMA KELOMPOK G-20 Di kota Berlin, Jerman dilangsungkan pertemuan resmi pertama Kelompok G-20. Kelompok ini terdiri dari tujuh negara industri dunia atau kelompok G-7, negara-negara anggota Uni Eropa dan 12 negara industri besar yang mulai berkembang seperti Rusia, Cina, Brasil, Arab Saudi dan Afrika Selatan. Kelompok G-20 ini terutama harus menjadi wadah perundingan situasi keuangan internasional. Pertemuan pertama ini juga dihadiri pejabat-pejabat tinggi Bank Dunia, Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Sentral Eropa. Inisiatif untuk mengadakan perundingan diambil oleh Kelompok G-7, ketika sedang membicarakan akibat krisis moneter di Asia. * AMERIKA BERSEDIA MEMBAYAR KERUSAKAN GEDUNG KEDUBES CINA DI BEOGRAD Amerika Serikat bersedia membayar kerugian yang diderita Kedutaan Besar Cina di ibukota Beograd, akibat serangan udara NATO bulan Mei lalu. Washington menyediakan dana sebesar 28 juta dolar. Jumlah ini di luar 4,5 juta dolar ganti rugi yang diberikan kepada keluarga para korban. Pemerintah Beijing sebaliknya bersedia mengeluarkan biaya tiga juta dolar untuk memperbaiki kerusakan yang diderita berbagai instansi Amerika Serikat di Cina, akibat amukan rakyat Cina terhadap serangan bom di Kedubes Beograd. Tiga orang warga Cina tewas dan 27 orang lainnya cedera akibat serangan udara NATO. Menurut Washington pemboman ini terjadi akibat salah hitung, tetapi Beijing tidak mendukung alasan tersebut. Akibatnya hubungan kedua negara sempat memburuk. * OPTIMISME PADA PERUNDINGAN SURIAH ISRAEL DI WASHINGTON Israel dan Suriah menutup hari pertama perundingan perdamaian bersejarah di kota Washington, Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan Menteri Luar Negeri Suriah Farouk al-Shara pertama-tama berbicara secara terpisah dan kemudian mengadakan pembicaraan bersama Presiden Bill Clinton. Kemudian delegasi kedua delegasi berunding dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright. Tidak ada keterangan mengenai isi pembicaraan. Kamis ini perundingan memasuki hari kedua. Perundingan Perdamaian Israel-Suriah terputus empat tahun lalu, karena tidak ada jalan keluar bagi masalah Dataran Tinggi Golan yang sekarang dikuasai Israel. Perdana Menteri Barak menyatakan bersedia mengembalikan wilayah tersebut dengan persyaratan tertentu. * MOSKOW MEMBANTAH BERITA DIMULAINYA SERANGAN DI GROZNY Departemen Pertahanan Rusia membantah berita bahwa pasukan mereka mulai menyerang Grozny, ibukota Chechnya. Demikian reaksi Moskow atas berita-berita media setempat, yang menyatakan tank-tank dan satuan-satuan panser Rusia telah memasuki Grozny Timur. Moskow juga membantah berita bahwa lebih dari 100 tentaranya tewas di Grozny. Ketua Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE, Knut Vollebaeck ingin menjadi perantara dalam konflik Chechnya. Presiden Chechnya Aslan Maskhadov juga mendesak hal yang sama. Tetapi pemerintah Rusia menolak semua campur tangan internasional. Kamis ini Vollebaeck berencana untuk mengunjungi wilayah Chechnya yang telah dikuasai tentara Rusia, untuk melihat sendiri situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. * PARLEMEN PRANCIS SETUJUI PENGURANGAN JAM KERJA Parlemen Prancis menyetujui undang-undang baru yang banyak dipertentangkan, yang mewajibkan pengurangan jam kerja buruh selama satu minggu menjadi 35 jam. Undang-undang ini diharapkan dapat membuka pasar kerja baru, sesuatu yang ditentang pihak majikan. Menurut mereka UU baru ini justru mengurangi lowongan pekerjaan, karena majika harus membayar lebih banyak pekerja. Akibatnya ongkos produksi naik dan majikan terpaksa menjual produk dengan harga lebih tinggi. Organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional IMF dan OECD Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi juga pesimis UU baru ini akan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu Organisasi Buruh Prancis khawatir, sekarang pihak majikan justru akan menggunakan kesempatan untuk mengurangi hak-hak buruh. Jam kerja baru ini akan mulai dilaksanakan tahun depan. * REFERENDUM DAN CUACA BURUK DI VENEZUELA Rakyat Venezuela secara massal menyetujui Undang-Undang Dasar baru yang diajukan Presiden Hugo Chavez. Demikian hasil referendum di Venezuela. Lebih dari empat perlima suara telah dihitung, dan sekitar 71% elektorat menyetujui pelaksanaan UUD baru. UUD ini antara lain mengakhiri kekuasaan Kongres yang didominasi pihak oposisi, dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu UUD ini juga memperbesar pengawasan pemerintah di bidang ekonomi. Mulai sekarang nama negara itu diubah menjadi "Bolivarian Republik Venezuela". Sementara para penentang Chavez menamakan perubahaan UUD ini langkah menuju pemerintahan diktator. Menurut perhitungan hanya separo elektorat yang datang memberikan suara. Hal ini disebabkan cuaca buruk yang melanda sebagian besar wilayah Venezuela. Pemerintah delapan negara bagian di pesisir, telah mengumumkan keadaan darurat. Sedikitnya 37 penduduk tewas dan 20.000 rumah tinggal rusak atau hancur. * BELANDA CABUT IJIN TINGGAL PENGUNGSI YUGOSLAVIA Departemen Kehakiman Belanda untuk sementara mencabut ijin tinggal para pengungsi yang berasal dari bekas Yugoslavia. Demikian Menteri Muda Kehakiman Belanda Job Cohen kepada Majelis Rendah atau Tweede Kamer. Saat ini sekitar 12.000 ribu orang, termasuk sekitar 10.000 orang pengungsi Kosovo tinggal di Belanda. Hingga sekarang sekitar 2300 orang telah kembali ke Kosovo secara sukarela. Menurut Menteri Cohen mereka adalah warga Kosovo yang datang ke Belanda melalui Makedonia, bulan April lalu. Alasan terpenting para pengungsi untuk tidak kembali ke Yugoslavia adalah masalah kesehatan dan kurangnya sarana perumahan di Yugoslavia. * DUA PILIHAN TNI, KPP HAM ATAU TRIBUNAL INTERNASIONAL Pernyataan Pangkostrad Mayjen Djadja Suparman bahwa prajurit TNI tidak akan senang bila para jenderalnya dipanggil KPP HAM, dinilai pakar politik Arbi Sanit sebagai pernyataan yang menyesatkan. Itu tentara provokator namanya. Gaya Pangkostrad itu gaya preman militer. Menurut Arbi Sanit, pernyataan itu sama saja dengan menghasut. Sementara itu, Albert Hasibuan dari KPP HAM mengatakan, badannya berhak memanggil para jenderal dan membeberkan hasil penyelidikannya kepada masyarakat. Itu lebih baik, katimbang kalau para perwira tinggi itu harus dipanggil menghadap Tribunal Internasional. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Polda Metro Jaya telah menahan enam orang tersangka pelaku pembakaran dan perusakan panti sosial serta Sekolah Tinggi Thelogia "Doulos". Kompleks Doulos itu berada tidak begitu jauh dari kompleks Mabes TNI. Kejadian di wilayah Cipayung, Jakarta Timur ini telah diprotes banyak tokoh masyarakat Jakarta, karena kejadian yang ternyata telah direncanakan jauh-jauh hari itu terlaksana pada bulan puasa. Mendagri Soerjadi Soedirdja telah menyempatkan diri mengunjungi tempat tersebut. Ia berjanji akan ikut memulihkan tempat tersebut. Yang disesalkan ialah bahwa penyerangan tersebut yang dilakukan oleh ratusan orang yang bukan warga setempat ditujukan kepada para perawat, dokter dan mahasiswa-mahasiswa STT Dolos. Sebagai calon-calon pendeta para mahasiswa itu tidak bisa melawan karena sesuai ajaran kasih para calon "hamba Tuhan" itu tidak boleh menggunakan kekerasan. Menurut Kapolda Noegroho Djajoesman penyerangan tersebut telah direncanakan pelaku sebelumnya. Ini terlihat dari cara-cara yang dilakukan dan alat-alat yang dipergunakan pelaku. Tetapi motifnya belum jelas kata Noegroho. Intelijen polisi di Jakarta akhir-akhir ini memang nampak loyo. Padahal pada zaman kepartaian tahun limapuluhan dan bahkan pada zaman Soekarno reserse polisi Indonesia sangat terkenal dalam hal forecasting. Pada masa itu memang jarang terdengar adanya pembakaran-pembakaran sekolah, rumah ibadah maupun panti sosial. Ridwan, seorang tokoh Darul Islam tahun 50-an menjelaskan teman-temannya dahulu tidak pernah membakar rumah-rumah ibadah apalagi membunuh ummat yang beragama lain. Kalaupun ada pembakaran-pembakaran itu dilakukan pihak TNI agar DI/TII yang dapat dipersalahkan di Jawa Barat, katanya. Saat ini pun orang cepat menghubungkan peristiwa di Cipayung, Jakarta Timur itu dengan pemanggilan para jenderal ke DPR dan KPP Ham. Karena itu pula Hendardi dari PBHI menganjurkan agar KPP HAM lepas tangan saja. Biar kasus para jenderal ini diangkat sendiri oleh Mahkamah Internasional. Bagi Hendardi pernyataan Pangkostrad baru-baru ini bahwa prajurit-prajurit bisa sakit hati, membuktikan penegakkan hukum di Indonesia belum dewasa. Kalangan-kalangan militer masih selalu mencoba menutupi kesalahan oknum-oknumnya. Kalau memang KPP HAM dinilai TNI teralu mengobok-ngobok militer, serahkan saja peradilan itu kepada tribunal internasional. "Kita ini telah salah kaprah. Ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan TNI, yang diadili hanya prajurit-prajuritnya. Kini ketika petinggi TNI yang seharusnya bertanggungjawab, lagi-lagi mereka hendak mengorbankan para prajuritnya. Lalu, di mana letak tanggungjawab para jenderal dan di mana hirarki militer itu", kata Hendardi kepada pers. Kalangan lain bahkan memuji mantan Pangkostrad Prabowo Subianto yang berani mengatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab atas penculikan para mahasiswa dan bukannya anakbuahnya. Meski belakangan ia mengatakan kepada para wartawan bahwa ia hanya menjalankan tugas atasannya, tetapi pada saat ia diperiksa ia berani memikul tanggungjawab sehingga ia dipecat oleh orang yang sebenarnya menugaskannya. Namun setelah itu pers bahkan Gus Dur sendiri pernah menuduh Prabowo sebagai orang yang menimbulkan pertikaian horizontal di daearah-daerah untuk menutupi pertikaian vertical yang sedang terjadi.Tetapi kini lagi-lagi sejumlah elit politik mencurigai unsur-unsur TNI yang mulai menghembuskan pertikaian antar suku dan agama di Indonesia untuk mencegah jenderal-jenderal diperiksa. Sementara itu Ketua KPP HAM Albert Hasibuan menyatakan KPP HAM punya hak dan wewenang untuk memeriksa para jenderal dan mengumumkan hasil-hasilnya kepada masyarakat. Menurut Albert Hasibuan KPP HAM justru didirikan untuk menghindari masuknya para penyelidik lembaga internasional. Selanjutnya KPP HAM akan menunjuk siapa-siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Timor Timur dan menyerahkannya kepada pengadilan HAM. Menurut seorang diplomat asing, kalau Indonesia mampu menggelar pengadilan hak asasi manusianya maka pihak luar negeri tidak perlu mendirikan suatu Tribunal Internasional seperti untuk Rwanda dan Serbia. * PERTIKAIAN DALAM TUBUH TNI BISA BERBAHAYA Intro: Diskusi mengenai masa depan komando teritorial TNI terus berlanjut. Ada kelompok minoritas di TNI mendukung gagasan Pangdam Wirabuana Mayjen Agus Wirahadikusumah agar jumlah kodam dikurangi. Tapi mayoritas TNI tampaknya masih menolak. Meski perbedaan perdapat dalam tubuh militer bukan hal baru, tapi dari dulu hal ini selalu ditutup-tutupi. Sekarang, seorang perwira TNI berani secara terbuka mengemukakan pendapatnya. Ini bisa dianggap kemajuan, tetapi menurut pengalaman sejarah, pertikian dalam tubuh tentara bisa berbahaya. Demikian Dr. Harold Crouch, pakar Indonesia dari Australian National University di Canberra. Namun terlebih dahulu ditanyakan apa tanggapannya tentang pengadilan para jenderal yang dituduh melanggar HAM di Timtim: Harold Crouch [HC]: Ya ini sulit untuk diprediksi tetapi memang sudah ada kemajuan dalam hal ini dengan Komnasham dan komisi itu yang sudah bicara secara terbuka sekali, tentang temuan mereka di Timtim. Jadi kita lihat saja apakah mereka bisa akhirnya membawa para perwira itu ke pengadilan. Tetapi saya sendiri kurang tahu bagaimana ini. Jelas para jenderal itu sudah mereka cari sarjana hukum atau advokat yang terkenal untuk membela mereka. Radio Nederland [RN]: Termasuk Adnan Buyung Nasution yah? HC: Termasuk dia. RN: Apakah dengan demikian menurut anda tentara bisa memoles citranya sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat? HC: Satu cara saya kira kalau yang jelas melanggar HAM itu diadili. Ini akan membantu TNI sebetulnya. Nah tentara akan dihormati lagi kalau orang yang jelas melanggar hak asasi manusia diadili. Salah satu caranya. Tetapi mereka sudah tentu para perwira yang terlibat tidak mau itu. RN: Salah satu pejabat dalam kabinet Wahid mengatakan kalau tiga tokoh yaitu Soeharto, Benny Moerdani dan Wiranto bisa diadili, maka semua permasalahan hak asasi manusia di Indonesia bisa beres. Anda sependapat dengan pemikiran seperti ini? HC: Saya rasa ini tak cukuplah. Kita bicara dari itu. Saya kira yah kalau Soeharto dan Benny Moerdani juga tokoh sejarah sebetulnya sekarang. Jadi saya kira apalagi di TimTim banyak lagi yang terlibat. Di Aceh juga begitu. Jadi sekarang saya lihat, kalau Jenderal Wiranto dan perwira-perwira lain mengatakan bahwa tindakan mereka tidak dapat dinilai dengan menggunakan standar sekarang. Karena mereka bertindak pada zaman Orde Baru, dengan nilai-nilai yang lain. Tetapi saya rasa kalau bunuh orang itu saya kira bukan soal Orde Baru atau Orde Sekarang. RN: Lalu fenomena Agus Wirahadikusumah yang bicara soal pengurangan kodam, ini bagaimana menurut anda? HC: Yah menarik juga seorang perwira yang cukup tinggi, yang cukup berani untuk bicara dengan cara itu dan dibiarkan saja. Jadi ini saya kira kalau saya memang kenal dengan bapak itu, saya sudah bicara dengan dia, dan dengar pendapatnya. Tetapi sekarang apa yang dikatakan kepada saya dan orang lain, sekarang dikatakan secara terbuka sekali. Ini fenomena yang menarik sekali. Dan saya rasa cukup banyak perwira lain yang bersimpati dengan beliau. Karena waktu saya di Jakarta beberapa minggu yang lalu, ada peluncuran buku Agus Wirahadikusumah dengan kawan-kawannya. Banyak perwira lain yang mempunyai pikiran yang sejalan dengan beliau. Mungkin mereka minoritas juga. RN: Jadi musuhnya juga banyak di dalam TNI? HC: Yah banyak yang ada kepentingan supaya TNI tetap memainkan peranan yang besar. Yah dia mengatakan dwifungsi harus dihapuskan begitu saja. RN: Tapi bukankah dalam sejarah Indonesia justru konflik dalam TNI atau khususnya dalam angkatan darat inilah yang paling menentukan jalannya sejarah, seperti kasus G30S kan? HC: Ini bahayanya. Jadi karena itu saya kira Gus Dur sendiri agak hati-hati dalam menghadapi masalah ini. Mudah saja bagi saya untuk mengatakan yah ini harus dihapuskan, tetapi Gus Dur harus pandai main politik supaya tidak ada reaksi yang terlalu keras dari angkatan darat. Kita lihat apa yang terjadi di Timor Timur. Mereka terpaksa menerima kebijakan yang tidak disukai. Jadi mereka mengamuk di sana. Apalagi kalau mereka mengamuk di Jakarta. RN: Jadi konflik dalam TNI ini yang sekarang sudah mulai nampak akan merupakan ancaman bagi pemerintahan sipil menurut anda? HC: Oh sudah tentu. Yah kalau konflik biasa orang punya pendapat yang berbeda begitu ini biasa dan dapat diterima di mana-mana, dalam tentara, dalam partai politik, di mana-mana. Tetapi masalahnya kalau ada sengketa antara tentara yang bersenjata bahaya kalau politikus misalnya menggunakan kata. Tapi kalau tentara menggunakan senjata. RN: Memang mereka tidak segan-segan mengangkat senjata, tentara Indonesia. HC: Kelihatannya begitu. Walaupun biasanya mereka tidak menembak diri sendiri, tidak memembak orang tentara lain, cuma orang sipil yang ditembak. RN: Tetapi di Irian kan ada kasusnya itu tentara yang saling menembak tentara. HC: Yah memang ada kalu kita baca tentang polisi melawan tentara. RN: Menurut anda akan ke mana ini arahnya semua ini? HC: Oh saya tidak bisa prediksi lagi. Sulit sekali untuk membuat predikisi tentara Indonesia sekarang. Coba bayangkan dua tahun yang lalu orang diminta untuk membuat prediksi apa yang akan terjadi selama dua tahun yang akan datang pasti semua prediksi itu salah. Jadi saya tidak berani buat prediksi lagi. Demikian Dr. Harold Crouch pakar militer Indonesia dari Australian National University di Canberra. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Dec 1999 jam 03:38:16 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
