---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Elit politik manipulasi hukum untuk serang TNI Ketua Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) Mayjen TNI Timor P Manurung mengungkapkan, TNI tengah menjadi target sasaran tembak sebagian elit politik. Pemeriksaan para jenderal TNI oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM pun merupakan bagian dari skenario tersebut. Namun Manurung menyatakan keyakinannya bahwa tak ada jenderal TNI yang bisa dibawa ke pengadilan internasional. "Saya tidak yakin bisa mengadili TNI. Apalagi sampai dibawa ke pengadilan internasional karena secara hukum TNI tidak salah. Ini kan cuma target elit politik untuk ngerjain TNI," katanya kepada satunet.com di Jakarta, Rabu. Sebagai anggota Tim Advokasi HAM Perwira TNI, Manurung yakin, dalam kasus Timtim tidak ada unsur yang bisa dijadikan dasar untuk membawa TNI ke pengadilan. Bahkan secara hukum tidak ada unsur tindak pidananya. "Yang paling ringan sekalipun saya belum lihat. Jadi tidak ada bukti kalau TNI itu terlibat pelanggaran HAM di Timtim," tegas Manurung. Untuk mengetahui lebih lanjut pendapatnya, berikut perbincangan dengan satunet.com. Pemeriksaan terhadap para jenderal oleh KPP HAM hampir selesai. Anda punya evaluasi? Dari hasil pemeriksaan KPP HAM, tidak ada unsur tindak pidana untuk mengajukan jenderal-jenderal ke pengadilan. Karena kalau KPP HAM mengatakan TNI membiarkan pembumi hangusan Timtim usai jajak pendapat atau pepera, itu tidak terbukti. TNI tidak pernah membiarkan kok. Bahkan ketika pemeriksaan para jenderal itu saya sempat intervensi. Sebab jangankan di Timtim, ketika saya ke Ambon itu pulau-pulaunya hancur lebur. Lebih hancur dari Timtim. Apakah ini ada unsur pembiaran? Kita tahu dalam kasus Ambon aparat sudah berusaha maksimal tapi nyatanya hancur-hancuran. Argumen Anda kalau TNI tidak terlibat? Misalnya menyangkut pengumuman pepera yang resminya tanggal 7 September 1999. Sebenarnya TNI sudah menyiapkan rencana antisipasi menghadapi kerusuhan pasca tanggal 7 September. Logikanya, siapapun yang menang, kerusuhan pasti akan terjadi. Itu sudah diprediksi TNI. Dan TNI sudah menyiapkan pasukan untuk mengantisipasi hal itu. Tapi yang terjadi adalah misi PBB di Timtim (Unamet) memajukan pengumuman. Akhirnya pasukan kita yang masih di jalan tidak bisa mengatasi kerusuhan. Dokumen Garnadi yang memerintahkan bumi hangus Timtim gimana? Soal itu saya tidak ngerti. Yang jelas kerusuhan ini akibat ulah Unamet. Sejak masa pendaftaran, perekrutan staf lokal yang berpihak pada kelompok pro-kemerdekaan. Atau misalnya kotak suara tidak dibawa ke tempat tapi dihitung sendiri oleh pihak Unamet dan kelompok pro-kemerdekaan. Jadi kerusuhan itu bukan karena Dokumen Garnadi? Kalau kita mau jujur sebetulnya secara budaya dan pengalaman, kita ini memiliki tradisi amuk. Jadi kerusuhan itu pasti akan terjadi mengingat situasi yang ada di sana mendukung. Jadi tidak ada kaitan dengan Dokumen Garnadi. Sumber kerusuhan itu karena budaya. Misalnya saja peristiwa di Ambon, Bali, Solo pasca pemilu. Ini bukan kerusuhan sistematis. Tapi karena bangsa Indonesia sendiri memiliki budaya amuk dan kekerasan. Jadi kalau itu dikatakan ada keterkaitan dengan TNI, itu tidak bisa juga. Tapi berdasarkan bukti-bukti menunjukkan TNI terlibat? Itu karena TNI sedang menjadi target sasaran oleh elit politik. Caranya, mereka memakai jurus-jurus yuridis dan hukum dengan mempopularitaskan temuan-temuan Mary Robinson yang menyebutkan bahwa sudah puluhan ribu yang mati. Padahal omong kosong. Siapa kira-kira yang ngerjain TNI? Pokoknya kita ini sedang dikerjain. Jadi di Indonesia ini selama TNI kuat maka Indonesia akan tetap berdiri tegak. Oleh karena itu kalau mau merobohkan negeri ini maka robohkan dulu TNI-nya. Kan begitu. Jadi kelihatan siapa yang mau menguasai Indonesia. Bisa di dalam negeri dengan konspirasi intenasional. Itu kan cuma pembenaran TNI saja untuk tetap berkuasa? Itu terserah masyarakat menilainya. Antisipasi masuknya pengadilan internasional? Begini, yang dituduhkan itu tidak ada bukti. Jadi sulit untuk membawa TNI ke pengadilan internasional. Ini kan intinya mau mengadili institusi TNI. Mana bisa? Tapi mereka itu kan tujuannya ke sana. Tapi saya kira mereka tidak akan berhasil. Saya tidak yakin dalam pemeriksaan KPP HAM ini bakal dibawa ke pengadilan dalam negeri. Apalagi sampai ke pengadilan internasional. Sebab secara hukum tidak ada unsur tindak pidananya. Yang paling ringan pun saya belum lihat. Ini kan cuma target elit poiltik untuk ngerjain TNI. Punya kartu pamungkas untuk membantah tuduhan TNI terlibat dalam pelanggaran HAM Timtim? Ya, kita punya. Tapi belum bisa kita keluarkan sekarang. Perlu anda tahu, selama ini yang selalu diajukan ke pengadilan HAM itu selalu orang yang kalah. Misalnya Jepang yang sudah kalah dibom, pihak yang menang minta hasil pampasan perang Jepang. Begitu pula ketika Jerman kalah, negara ini dikerjai orang-orang AS yang menuntut jenderalnya diadili. Jadi dalam konteks TNI sebagai pihak yang kalah juga seperti itu.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 6 Jan 2000 jam 08:28:16 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
