---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Republika, 18 Januari 2000 Prof Sri Soemantri, Pakar Hukum Tata Negara: Hidupkan Lagi Dewan Jabatan Gejala politisasi jabatan karier, menurut saya merupakan dampak kuatnya kedudukan partai politik dalam negara. Dan ini juga merupakan konsekuensi dari sistem multipartai yang dianut sekarang. Sehingga apa saja yang digariskan Menpan bisa berantakan semua kalau politisasi jabatan karier itu dibiarkan saja. Sejarah Orde Lama, saya lihat bisa terulang lagi kalau terus begini. Dulu kan kalau menterinya dari partai A, maka pejabat di departemen itu dari partai A semua. Sehingga yang menjadi pertimbangan bukan profesionalisme tapi justru kelompok politik. Kita harus perhatikan betul praktek-praktek seperti ini agar tidak terus berlangsung. Dampaknya bisa sangat berbahaya. Bayangkan saja, kalau jabatan-jabatan karier dipolitisasi ketidakstabilan birokrasi terancam. Sebab kalau presidennya ganti dari partai lain, nanti susunan birokrasinya berubah lagi. Kemudian kalau ganti lagi presidennya dari partai lain lagi, susunannya birokrasinya juga menyesuaikan. Kalau begini yang terjadi, birokrasi pemerintahan kan menjadi tidak stabil. Ini sudah pernah terjadi pada masa Orde Lama. Waktu itu kan pernah menganut sistem parlementer. Sehingga departemen-departemen diwarnai dengan kekuatan politik. Dulu misalnya Depdagri dikuasai oleh PNI. Kemudian departemen lain, dari partai lain. Ini perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Dulu kita pernah mengenal lembaga yang bernama Dewan Jabatan. Lembaga ini bertugas menyeleksi atau menyaring pejabat-pejabat yang akan menduduki eselon I dan eselon II. Di masa lalu, lembaga ini dipimpin oleh wakil presiden dan anggotanya beberapa menteri. Menpan termasuk anggota dewan jabatan ini. Dan lembaga ini punya peraturan yang mendasarinya. Saya tidak tahu apa sekarang ini masih ada apa tidak. Kalau di militer kan masih ada. Saya kira kalau sudah tidak ada, perlu diaktifkan lagi. Sehingga pejabat-pejabat yang muncul bisa terseleksi oleh dewan ini. Sekarang ini, kan tiba-tiba pejabat baru muncul menggantikan pejabat lama. Tidak jelas apa mereka sudah diseleksi oleh dewan jabatan apa belum. Tentu saja, Dewan Jabatan ini harus dibersihkan dari kepentingan-kepentingan politik. Dia harus menegakkan standar profesionalisme dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Misalnya kalau mereka yang mau diorbitkan ke eselon I atau eselon II itu kan ada Spati, Spada, juga ada Lemhanas. Mestinya Dewan Jabatan juga mempertimbangkan sistem ini. Sebaiknya, Dewan Jabatan ini memang menjadi lembaga independen. Tapi dia tetap harus berada di bawah pemerintah. Sehingga bertanggung jawab kepada presiden. Sebab yang mereka tangani itu kan memang jabatan-jabatan yang berada di bawah pemerintah. (irf) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Jan 2000 jam 03:27:08 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
