---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Republika, 18 Januari 2000 Patrialis Akbar, Anggota Komisi II DPR: Itu Pengkhianatan pada Bangsa Mengenai politisasi dalam jabatan karir ini yang paling penting harus dilihat dari dua sisi. Pertama, dari segi aturan apakah ini memungkinkan atau tidak. Faktor kedua dan tidak dapat dipisahkan dari faktor pertama adalah mengenai kapabilitas orang tersebut. Jadi apakah orang itu punya kapasitas atau tidak untuk menduduki jabatan itu. Artinya seseorang itu menduduki jabatan tidak semata-mata berdasarkan pada konsep politisasi tapi harus cenderung pada etika profesi pejabat yang bersangkutan. Karena tanpa sikap profesional itu, artinya suatu hal yang berupa penghianatan kepada bangsa. Kenapa demikian? Karena itu sudah menempatkan seseorang yang tidak cocook dengan kapasitasnya dan itu akan menghancurkan. Namun jika seseorang politikus dan dia cocok dalam arti memiliki kemampuan di bidangnya, maka tidak ada salahnya dia duduk disana sejauh jabatan itu memang bukan jabatan karir. Jadi harus dibedakan di sini antara jabatan karir dan jabatan politis. Maksud saya kalau jabatan karir diisi oleh politikus, ini yang tidak boleh. Itu sama saja dengan menghancurkan orang lain yang sejogyanya duduk di posisi itu. Yang harus diperhatikan adalah dalam jabatan karir tentu sesorang sudah meniti karirnya dari bawah, ini yang harus dihormati. Dalam hal ini wajar kalau ada yang kecewa karena mereka sudah meniti karir dari bawah tapi ternyata tidak diberi tempat yang semestinya dia tempati. Ini berbeda dengan jabatan politis. Kalau jabatan politis dia tentu sudah berusaha juga untuk melakukan berbagai perubahan. Misalnya dengan aktifnya dia di salah satu partai politik dan dia memiliki kemampuan di bidang itu. Kalau ini terjadi di jabatan karir, ini bukan saja sulit diterima tapi ini tentu saja tidak boleh terjadi. Tapi bukan berarti kalau itu jabatan politis maka rakyat tidak boleh mengkritik kalau memang dia tidak mampu. Dalam hal ini, jika seseorang menempati jabatan politis dan setelah diberi kesempatan beberapa waktu tidak juga memperlihatkan kemampuannya maka sudah saatnya rakyat berteriak. Orang seperti ini tidak bisa dipertahankan lagi menduduki jabatan itu. Jadi saya harapkan janganlah menunjuk seseorang untuk duduk dalam jabatan tertentu karena faktor koncoisme (pertemanan). Koncoisme ini adalah menempatkan orang-orangnya tidak pada posisi profesional tapi hanya pada perkawanan saja. Saya juga aneh kalau tiba-tiba ada mereka-mereka yang duduk di satu jabatan, dijadikan pegawai negeri. Harusnya tidak usahlah begitu. Menurut saya jika ini terjadi, yaitu politisasi jabatan karir dengan menempatkan seseorang hanya berdasarkan koncoisme, atau menempatkan seseorang pada posisi yang tidak pada tempatnya maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Kemudian dengan sendirinya itu akan mempengaruhi koordinasi di tempat tersebut. Dalam Islam juga diajarkan begitu, jelas sekali. Hadis Rasulullah SAW jelas mengatakan bahwa kita harus menempatkan seseorang yang mampu dan tepat pada posisinya yang tepat. Jadi jangan sampai kejadian di masa-masa lalu itu terulang kembali. (mag) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Jan 2000 jam 03:27:31 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
