---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 02/III/22 - 30 Januari 2000 ------------------------------ CERITA JATAH KELUARGA CENDANA (EKONOMI): Sejak dulu, PLN ternyata jadi ajang rebutan jatah kroni Cendana. Inilah dua versi cerita pengusaha Hasyim Djojohadikusumo versus mantan Mentamben IB Sudjana. Bermula dari kebutuhan listrik yang makin tinggi untuk industri, pemerintah membuka pintu masuknya perusahaan listrik swasta dalam pengelolalan kelistrikan di Indonesia. Maka, awal 1992, 47 proposal dari pengusaha bertubi-tubi masuk ke Departemen Pertambangan dan Energi menawarkan diri mengikuti tender listrik swasta. Dari 47 proposal, pemerintah menyeleksinya hanya sampai 43 perusahaan. Sedangkan 41 lainnya memperebutkan sisa proyek pembangkit listrik lainnya, yang tentu kapasitas dan nilainya jauh lebih kecil. Pada waktu, Mentambennya adalah Ginandjar Kartasasmita. Di antara sejumlah perusahaan, ada Bimantara, milik putra ketiga mantan Presiden Soeharto Bambang Trihadmodjo, dan Intercontinental Power, yang ikut berminat mengelola. Tanpa tender, seperti yang digembar-gemborkan di awal sekali, kedua perusahaan itu akhirnya ditunjuk sebagai investor Paiton II. Keduanya bergabung menjadi PT Jawa Power. Menurut Dirut PLN Arismunandar, waktu itu, kedua perusahaan itulah yang pertama kali melakukan penawaran. Jadi, diterima lebih dulu. Tentu saja hal ini sulit dipercaya. Kenyataannya, yang terjadi adalah bagi-bagi jatah. Siapa yang berhasil menggandeng putra atau putri Soeharto, sudah pasti mendapat jatah. Sebetulnya, pembangunan proyek Paiton II merupakan jatah Bambang Trihadmojo setelah gagal mendapatkan Paiton I, yang kadung diterima lebih dulu oleh Hasyim Djojohadikusumo dan Agus Gurlaya Kartasasmita. Pemerintah sebelumnya memang menyetujui tawaran yang diajukan konsorsium Batu Hitam Perkasa, milik Hasyim Djojohadikusumoa dan Agus Gurlaya Kartasasmita, Mission Energy dari AS, Mitsui & Co dari Jepang serta General Electric Power Funding dari AS dalam mengelola Paiton I. Menurut mantan Mentamben IB Sudjana, yang masuk menggantikan Ginandjar Kartasasmita, pada periode awal hingga menjelang tuntasnya proyek Paiton I dan II, semua kontrak diteken dan diketahui Ginandjar. Misalnya saja, surat sakti Ginandjar pada tanggal 18 Pebruari 1993, yang intinya menyebutkan persetujuan pemerintah terhadap harga jual tarif listrik swasta. Padahal, Tim Negosiasi PLN sedang ngotot-ngototan soal harga itu. "Jadi, Ginandjar harus bertanggung jawab terhadap apa yang ditekennya," jelasnya kepada Komisi VIII DPR-RI, November tahun lalu. Dari 27 kontrak dengan swasta, Dirjen Energi Zuhal meneken 9 kontrak, sedangkan penggantinya Djiteng Marsudi menken 18. "Praktis, saya tinggal langsung tandatangan saja. Semua investasi dan harga jual listrik swasta, sudah ditentukan semuanya," aku Djiteng (Tempo, 28 November 1999). Selain Ginandjar, ungkap IB Sudjana, proyek Paiton I juga melibatkan Hasyim S Djojohadikusumo, putra Begawan Ekonomi Indonesia. Katanya, Hasyim berkongsi dengan PT Catur Yasa, salah satu perusahaan yang saham terbesarnya dimiliki oleh adik kandung Ginandjar, yaitu Agus Gurlaya Kartasasmita. "Saya masuk ke Daptamben ketika proses Paiton I hampir selesai. Waktu itu, Dirjen Listrik dan Enegeri Baru mengeluh soal kesulitannya menghadapi Hasyim Cs. Terutama menyangkut harga jual yang dipaksakan oleh Hasyim. Harganya waktu itu adalah 10,6 sen dolar AS/KWH. Saya laporkan ke presiden, jika harga yang ditawarkan Hasyim diterima, PLN akan rugi puluhan juta dolar AS/tahunnya," tuturnya. IB Sudjana juga membeberkan, citra Indonesia akan jelek apabila harga tersebut diterima. Sebab, katanya, merusak pasaran dunia pada proyek sejenis. Ketika era pemerintahan Gus Dur baru berjalan dua bulan, tiba-tiba BPKP membuka hasil auditnya, yang mensinyalir adanya praktek penggelembungan biaya proyek Paiton sebesar 600 juta dollar AS dan pembayaran tak semestinya (speedy money) kepada pejabat yang berwenang memutuskan, senilai 220 juta dollar. Pejabat tersebut di antaranya mantan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, mantan Mentamben IB Sudjana, Dirjen Energi dan Direksi PLN, seperti Djiteng. Di samping upeti, juga adanya kompensasi pembayaran saham kosong kepada kroni mantan Presiden Soeharto. Sementara, Hashim S Djojohadikusumo, Presdir PT Batu Hitam Perkasa (BHP), salah satu pemegang saham minoritas di proyek listrik swasta Paiton I membantah melakukan mark up harga batubara dan menyogok pejabat untuk melicinkan pembangunan proyek itu. Hasyim bahkan menyesalkan laporan BPKP. Laporan tersebut, dinilainya mengandung unsur dugaan dan bukan hasil pemeriksaan berlandaskan kenyataan dan kebenaran. Uniknya, versi Hashim, keputusan Paiton/PLN tentang pemilihan PT Adaro sebagai pemasok batubara bukanlah akibat sosok Hashim, namun atas dasar evaluasi dari para pemegang saham mayoritas dan pemberi pinjaman. Paiton diharuskan menggunakan batubara terbersih di dunia dengan kadar sulfur 0,008 persen dan kadar debu satu persen. PT Adaro juga dinilai memiliki cadangan batubara sampai 30 tahun. Hashim menilai tuduhan bahwa Paiton I ditunjuk tanpa tender, juga tidak benar. Proyek itu, katanya, dimenangkan oleh PEC melalui tender yang juga diikuti oleh perusahaan lain yakni konsorsium Intercontinental Energy Corporation dengan Grup Bimantara. Tuduhan terjadinya korupsi di proyek itu dinilainya mengada-ada sebab telah melalui proses pemeriksaan keuangan (due diligence) yang ketat dari konsorsium perbankan asing. Soal surat ke Pak Harto, menurut Hashim karena selama empat bulan sejak IB Sudjana menjabat Mentamben tidak mau ditemui, maka ia langsung menulis surat ke Presiden RI mengadu, Juli 1993. "Terpaksa itu saya lakukan karena Pak Harto sudah khawatir bahwa Indonesia sangat kekurangan pasokan listrik untuk industri," akunya. Siapa benar? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Jan 2000 jam 07:15:53 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
