---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Media Indonesia, 27 Januari 2000 Mengganyang PKI lewat Tritura Suplemen - Realitas (1/27/00) Sejumlah eksponen Angkatan `66 melihat ada keinginan sementara kalangan untuk menghidupkan kembali komunisme di Indonesia. Itu yang antara lain terlihat dari upaya mencabut Tap MPRS No.XXV/1966. Sikap kritis aktivis Angkatan `66 tak bisa dipisahkan dari situasi dan kondisi buruk ketika itu, berkait dengan merajalelanya komunisme. Seperti disebut eksponen Angkatan `66 HR. Soemarno Dipodisastro, awalnya gerakan mahasiswa tahun 1966 itu untuk membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia). Soalnya, PKI telah membuat rakyat menderita, dan sengsara sepanjang masa. "Sayangnya, Bung Karno menolak membubarkan PKI, tanpa alasan jelas. Karena itu, tekanan massa makin kuat, sampai akhirnya Bung Karno tumbang dari kursi kekuasaannya," kata anggota barisan KAPP (Kesatuan Aksi Pengganyangan Pemberontakan) Gestapu/PKI, Februari 1966, ini. Secara umum bisa dibilang, munculnya demonstrasi mahasiswa di tahun 1966, membawa misi seperti yang kemudian dikenal sebagai Tritura (tiga tuntutan rakyat). Semua, merupakan kulminasi ketidaksabaran rakyat Indonesia terhadap buruknya kondisi perekonomian. Selain karena tidak adanya penyelesaian politik akibat pemberontakan PKI dengan G-30-S/PKI. Di luar itu, karena dalam kabinet masih saja ada tokoh PKI, beserta pendukung dan simpatisannya. Dalam pandangan Soemarno, jika diamati secara cermat, esensi Tritura itu ada dua: antikomunisme, dan antikemiskinan. Itulah yang terangkum dalam demonstrasi mahasiswa yang mengusung Tritura. Pertama, menuntut agar PKI dibubarkan. Kedua, meminta Bung Karno mengganti menteri-menteri komunis dalam kabinetnya. Lalu, karena inflasi melambung, dan harga barang-barang kebutuhan pokok sangat tinggi, maka demonstrasi juga menuntut harga-harga diturunkan. Karena itulah, H. Darmansyah Sabaruddin, eksponen Angkatan `66 lainnya sampai pada kesimpulan, eksistensi Tritura --yang diperingati setiap 10 Januari (1966)-- tetap relevan dikedepankan. Dengan begitu, lulusan Fakultas Kedokteran UI tahun 1967 ini berharap, generasi muda tidak diombang-ambingkan oleh usaha `pelusuran sejarah` seperti dikembangkan sementara pihak akhir-akhir ini. Darmansyah menunjuk `tuntutan pembubaran PKI` yang dilatarbelakangi kenyataan sejarah tentang betapa kenyalnya semangat hidup komunisme. Menurut Laksamana Muda (TNI-AL) ini, PKI boleh saja hancur karena pengganyangan di tahun 1966/1967 oleh mahasiswa, militer dengan dukungan rakyat, tapi secara ideologis komunis tak pernah mati. Setumpuk fakta bisa jadi pegangan. Di antaranya kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Pemberontakan yang memproklamasikan `Soviet Republik Indonesia` itu berhasil ditumpas ABRI bersama rakyat. Bahkan sejumlah tokoh pentingnya, seperti Amir Syarifuddin, Musso, dan Maruto Darusman dihukum mati di Solo. Lainnya, Aidit, Lukman, Nyoto melarikan diri ke Vietnam dan Cina. Kenyataannya, hanya dalam waktu kurang dari 7 tahun, dalam Pemilu 1955, PKI berhasil duduk di urutan ke-4 dan meraih 6,2 juta suara, di bawah PNI, Masyumi, dan Partai NU. Malah, 1 Mei 1965 yang diperingati sebagai Hari Buruh, bos PKI DN. Aidit menyatakan kader partainya mencapai 20 juta orang. "Sisa-sisa PKI itu tiarap, merayap, lalu kini bisa saja bangkit untuk melakukan agitasi propaganda," kata Darmansyah, bekas Biro Sekuriti Laskar Ampera Arief Rachman Hakim. Tap MPRS N0.XXV/MPRS/1966 Maka, wajar saja kalau Darmansyah Sabaruddin dan Soemarno Dipodisastro sampai terkaget-kaget ketika ramainya keinginan meninjau kembali Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Ketetapan Majelis yang dikeluarkan 5 Juli 1966 ini, memuat tentang pembubaran PKI, selain menyatakan PKI, dengan seluruh onderbouw-nya, sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Ini disertai larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Keinginan mencabut Tap MPRS itu, bergulir dalam pertemuan `120 orang Indonesia dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Prof. Yusril Ihza Mahendra. Dalam acara yang digelar di Kedubes RI di Belanda, 17 Januari 2000 itu, Ibrahim Isa, salah seorang peserta meminta Menteri Yusril mencabut ketetapan tersebut. Ia berargumen, Tap MPRS itu lahir di era Orde Baru, dan secara faktual, tidak sesuai demokrasi. "Sebagai bangsa, kita seharusnya tetap waspada terhadap usul seperti itu," kata Darmansyah Sabaruddin. Reaksi keras juga ditunjukkan Partai Golkar, seperti disuarakan Agung Laksono. Menurut salah satu ketua `Partai Beringin` ini, partainya tetap menolak keberadaan paham komunis di Indonesia, apalagi jika itu bakal menjadikan PKI berkembang dan diterima kembali. Agung Laksono bilang, munculnya pemikiran untuk mencabut Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tersebut tidak relevan dan perlu diwaspadai. Apalagi karena menurut mantan Menpora ini, pemikiran seperti itu muncul di saat negara kita sedang rawan, termasuk karena ancaman disintegrasi. "Pengalaman mengajarkan, jika paham komunis dibolehkan, selalu ada keinginan mengganti ideologi negara. Tap MPRS tersebut tidak perlu dicabut," kata Agung Laksono yang juga dikenal sebagai pengusaha. Kekhawatiran Partai Golkar tersebut, juga didasarkan pada kondisi perekonomian nasional yang terpuruk, setelah dilanda krisis berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997. Sesuai tesis yang ada, disebutkan deraan kemiskinan ditambah maraknya beragam konflik adalah lahan subur bagi tumbuhnya komunisme. Komunis berkuasa lagi Dahsyatnya lagi, karena di negara asalnya, Rusia, komunis yang beberapa tahun lalu dinyatakan `kolaps`, kini berkuasa kembali. Dari hasil pemilu di bekas negara adidaya itu, Partai Komunis ternyata muncul sebagai pemenang. Lalu, partai ini, bersama partai pemerintah, mendudukkan `Putin` sebagai kepala pemerintahan. Belum lagi Ketua Duma (Parlemen Rusia) yang juga berasal dari Partai Komunis. Menurut Darmansyah dan Soemarno, komunis selalu memiliki cara untuk kembali `unjuk gigi` lalu `naik panggung` dan `menancapkan taringnya`. Ketika kembali dari pelariannya di Moskow, gembong PKI DN. Aidit memunculkan konsep baru yang disebutnya `jalan demokrasi rakyat bagi Indonesia`. Konsep ini ternyata menegaskan cara-cara revolusioner di samping parlementer. Ini dikombinasikan dengan strategi politik PKI yang menjalankan `Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan` (MKTBP). Kombinasi tiga bentuk perjuangan PKI itu meliputi, organisasi legal dan formal, lalu penyusupan/infiltrasi ke dalam instansi atau lembaga pemerintah, parpol, dan LSM. Lainnya, gerakan di bawah tanah dengan melakukan agitasi dan propaganda (agitrop). Caranya, dengan provokasi, pertentangan kelas, SARA, proses pemiskinan masyarakat sampai proses menghancurkan rohani bangsa. Seperti diceritakan Darmansyah, di era demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno, PKI melakukan ofensif manipolis, dilanjutkan dengan ofensif revolusioner. Waktu itu, segala pendapat yang berbeda dengan PKI dianggap kontrarevolusi. "Puncak dari sikap ofensif itu, pemberontakan PKI atau G-30-S/PKI, yang diawali penculikan dan pembunuhan perwira-perwira TNI," katanya. (Tim Media) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 31 Jan 2000 jam 09:55:30 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
