----------------------------------------------------------
FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------
Precedence: bulk
BAB II
TIMOR TIMUR PASCA OPSI: KETERKAITAN APARAT PEMERINTAH SIPIL DAN MILITER
DENGAN MILISI
15. Kekerasan di Timor Timur menguat setelah militer Indonesia memasuki
wilayah tersebut sejak tahun 1975 dengan pembentukan dan penggalangan sipil
bersenjata yang dikemudian hari disebut WANRA. Sebagain dari tenaga-tenaga
tersebut diorganisir ke dalam TNI melalui program militerisasi atau milsas
dan digaji sebagai tentara reguler. Milsas oleh para pejabat tinggi
militer di Jakarta disebut sebagai anggota TNI putra daerah dan mereka hanya
bertugas di Timtim dalam membantu operasi TNI di Timor Timur, dan elit dari
kelompok Pro-integrasi dijadikan pejabat birokrasi. Contohnya adalah Joao
Tavares - Bupati Bobonaro sekaligus pemimpin satuan Halilintar.
16. Situasi Timor Timur setelah adanya dua opsi dari pemerintah Indonesia
mengalami perubahan-perubahan yang spesifik. Perjanjian New York 5 Mei 1999,
memberi peluang bagi pengamat Internasional untuk mengamati pelanggaran hak
asasi manusia serta pemenuhan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjaga
keamanan dan perdamaian. Dalam waktu yang bersamaan muncul berbagai
kebijakan politik dan keamanan, yang memperkuat kelompok-kelompok sipil
bersenjata yang dikenal sebagai milisi dan meningkatnya bentuk-bentuk
kekerasaan, serta munculnya reaksi dari kelompok masyarakat
Pro-kemerdekaan. Rangkaian kekerasan ini berlangsung seiring dengan
kebutuhan penggalangan pemenangan otonomi khusus.
17. Setelah tawaran opsi, dikembangkan pula satuan-satuan milisi yang
digalang dari kalangan muda. Menurut laporan Pangdam Udayana Mayjen Adam R.
Damiri kepada Menko Polkam dinyatakan bahwa kelompok Pro-integrasi dimotori
oleh para pemuda yang mendirikan organisasi cinta merah putih.
Laporan-laporan lainnya menyebutkan para pemuda yang membentuk organisasi
cinta merah putih tersebut sebelumnya adalah anggota Gada Paksi atau Garda
Muda Penegak Integrasi yang dihimpun, dilatih dan dibiayai oleh Kopassus
tahun 1994-1995. Eurico Guterres pemimpin milisi Aitarak di Dili adalah
tokoh dalam Gada Paksi ini. Kelompok-kelompok milisi itu kemudian bergabung
ke dalam Pasukan Pejuang Integrasi dengan panglimanya Joao Tavares dan
wakilnya Eurico Guterres serta Kastafnya Herminio da Costa da Silva.
Kelompok-kelompok pro integrasi ini menurut keterangan para Bupati dan
Gubernur Timor Timur disebut Pam Swakarsa. Keberadaan milisi Pro-integrasi
diakui oleh Jenderal TNI Wiranto dan dituangkan dalam Rencana Menghadapi
Kontinjensi.
18. Sebagai tindak lanjut pengakuan terhadap milisi Pro-integrasi terjadi
penggalangan massa besar-besaran yang melibatkan aparat militer di berbagai
tingkat. Tujuannya adalah untuk mematahkan dominasi kelompok Pro-kemerdekaan
dan sekaligus menggalang dominasi kelompok Pro-integrasi dalam masyarakat.
19. Dari sejumlah fakta diketahui bahwa jelas ada keterkaitan antara milisi
Pro-integrasi dan militer, dan sebagian besar pimpinan dan personil inti
milisi adalah para anggota Kamra, Wanra, Milsas, Gada Paksi, Hansip dan
anggota TNI-AD. Mereka dilatih dan dipersenjatai dengan jenis SKS, M16,
Mauser, G-3, granat dan pistol di samping diberi senjata peninggalan
Portugis. Dari kesaksian yang diperoleh KPP-HAM, dropping senjata pernah
dilakukan dari tangan Komandan Satgas Tribuana dan Kodim Suai kepada
kelompok milisi. Hubungan lain juga terungkap dalam operasi-operasi atau
patroli-patroli yang mereka lakukan bersama.
20. Dukungan aparat TNI AD, terhadap operasi-operasi yang dilakukan, telah
berakibat tidak berfungsinya institusi kepolisian untuk melakukan tindakan
hukum dalam kasus-kasus kekerasan, seperti dalam kasus penyerangan Gereja
Liquisa.
21. Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa: pertama, terdapat hubungan dan
keterkaitan yang kuat antara aparat TNI, Polri serta birokrasi sipil dengan
milisi; kedua, kekerasan yang terjadi di Timor Timur mulai pasca pengumuman
pemberian Opsi hingga pasca pengumuman jajak pendapat bukan diakibatkan oleh
suatu perang saudara melainkan hasil dari suatu tindakan kekerasan yang
sistematis.
(BERSAMBUNG)
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 2 Feb 2000 jam 08:47:15 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
