---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 01 Februari 2000 16:20 UTC ** WIRANTO TIDAK BERSEDIA MUNDUR ** WASHINGTON DUKUNG PEMECATAN WIRANTO ** KOMISI EROPA BELUM AKAN KENAKAN SANKSI TERHADAP AUSTRIA ** PECAH KONFLIK DI IRLANDIA UTARA BILA IRA TIDAK DILUCUTI ** TOPIK GEMA WARTA: MAKIN KUAT DESAKAN AGAR WIRANTO MUNDUR ** TOPIK GEMA WARTA: SATUAN TNI MANA YANG MUNGKIN BISA MEREBUT KEKUASAAN? * WIRANTO TIDAK BERSEDIA MUNDUR Mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto menyatakan tidak berencana untuk mengundurkan diri sebagai Menko Polkam. Presiden Abdurrahman Wahid, yang kini tengah mengadakan perlawatan ke Eropa, Senin kemarin mengatakan akan memecat Wiranto karena perannya dalam kekerasan yang terjadi di Timor Timur. Dalam laporannya yang dipublikasikan Senin kemarin, KPP HAM menyatakan Wiranto bersama lima jenderal TNI lainnya bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Tetapi menurut Wiranto KPP HAM tidak memasukkan bukti-bukti penting yang diajukan TNI dalam laporannya. Tim pengacara Wiranto mengumumkan akan memprotes tuduhan-tuduhan terhadap kliennya. * WASHINGTON DUKUNG PEMECATAN WIRANTO Pemerintah Amerika mendukung keputusan Presiden Abdurrahman Wahid memecat Wiranto dari jabatannya sebagai Menko Polkam. Demikian tanggapan Washington atas pernyataan presiden Wahid dalam kunjungannya ke beberapa tempat di Eropa. Presiden Abdurrahman Wahid akan memecat Wiranto dan beberapa jendral lain sekembalinya di Indonesia. Hal ini dikatakannya menyusul terbitnya laporan PBB dan KPP HAM mengenai kekejaman yang terjadi di Timor Timur tahun lalu. Dalam kedua laporan itu disebutkan bahwa beberapa jendral bertanggungjawab akan apa yang terjadi di Timor Timur. Laporan PBB menyarakan sebuah pengadilan internasional untuk mengadili yang bersalah dalam kekejaman-kekejaman itu. Namun sekjen PBB Kofi Annan dan demikian juga Amerika Serikat serta Australia beranggapan Indonesia terlebih dulu harus diberi kesempatan untuk menegagkan hukum secara mandiri. * CGI LANGSUNGKAN PERTEMUAN DUA HARI DI JAKARTA Negara-negara donor Indonesia yang tergabung dalam CGI memulai pertemuan di Jakarta selama dua hari untuk menyetujui tambahan dana bantuan sekitar 4,2 milyar dolar. Inilah pertemuan pertama CGI di Jakarta. Pertemuan-pertemuan sebelumnya selalu dilangsungkan di Paris, dan dalam pertemuan terakhir Juli tahun lalu, CGI menyanggupi bantuan sebesar 5,9 milyar dolar. Sebagian besar dana ini tidak pernah dicairkan karena CGI membekukan bantuannya menyusul kekerasan di Timor Timur. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berusaha keras memperbaiki hubungan dengan negara-negara donor, pekan lalu, Bank Dunia mencairkan bantuan sebesar 300 juta dolar. * KOMISI EROPA BELUM AKAN KENAKAN SANKSI TERHADAP EROPA Komisi Eropa masih belum akan memberlakukan sanksi terhadap Austria. Demikian diumumkan oleh ketua Komisi Eropa Romano Prodi di Brussel, setelah mengadakan rapat mendadak mengenai kemungkinan ikut sertanya partai ekstrim kanan FPO dalam pemerintahan koalisi di Wina. Hubungan kerja yang selama ini ada antara 14 negara anggota Uni Eropa dengan Austria tetap berjalan, tetapi Austria akan diwaspadai, demikian Prodi. Ketua bergilir Uni Eropa, Portugal, menyatakan tidak bisa diterima kalau Austria diperintah oleh koalisi yang menyertakan Jorg Haider. Di ibukota Wina, Presiden Austria Thomas Klestil hari ini mengadakan pertemuan krisis mengenai ancaman sanksi Uni Eropa. Presiden Klestil antara lain berunding dengan pemimpin partai konservatif OVP, Wolfgang Schussel yang tengah berunding untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan partai ekstrim kanan FPO. Presiden Klestil juga akan berunding dengan Kanselir Viktor Klima. * PECAH KONFLIK DI IRLANDIA UTARA BILA IRA TIDAK DILUCUTI Sebuah komisi independen untuk perlucutan senjata IRA di Irlandia Utara menyampaikan laporan yang sudah lama dinantikan. Laporan itu diserahkan pada pemerintah Inggris dan Irlandia. Namun isi laporan itu belum diumumkan. Diperkirakan komisi ini tidak berhasil menyelesaikan tugas mereka. Peter Mandelson, Menteri Urusan Irlandia Utara Inggris hari ini membicarakan hasil laporan ini dengan Menteri Dalam Negeri Irlandia Brian Cowen di Dublin. Bila IRA tidak membuat janji dengan komisi itu mengenai perlucutan senjata, maka pemimpin Protestan David Trimble akan keluar dari pemerintahan koalisi Irlandia Utara yang baru saja terbentuk. Dengan susah payah ia telah berhasil membujuk para pendukungnya agar tahun lalu setuju dengan pembentukan sebuah koalisi dengan kaum Republik. Namun ketika itu syarat Unionist adalah bahwa IRA paling tidak harus mulai dilucuti senjatanya. * PEMOGOKAN ANGKUTAN UMUM PRANCIS MASIH BERLANGSUNG Para pengemudi truk Prancis masih terus memblokade sekitar 50 tapal batas, terutama di Prancis Utara dan Timur. Dengan aksi ini, sudah dua hari berturut-turut para pengemudi memprotes diberlakukannya jam kerja 35 jam seminggu. Mereka khawatir pengurangan jam kerja ini akan berarti turunnya gaji. Para karyawan angkutan umum Prancis juga melancarkan aksi menentang dipersingkatnya jam kerja. Di ibukota Paris, sampai separuh kereta api, metro dan bis mogok, tetapi sampai sekang pemogokan ini tidak menyebabkan macetnya lalu lintas. Biasanya karena angkutan umum mogok, maka orang-orang menggunakan mobil pribadi untuk berangkat ke tempat kerja. Organisasi angkutan profesional Belanda akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada serikat buruh Prancis. Belanda merasa dirugikan karena aksi mogok itu menyebabkan truk-truk Belanda tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Diperkirakan kerugian Belanda itu mencapai satu juta dolar per harinya * KECELAKAAN PESAWAT ALASKA AIR Sebuah pesawat penumpang milik perusahaan penerbangan Alaska Air jatuh di muka pantai Los Angeles, Amerika Serikat. Pesawat McDonnell Douglas 83 itu membawa 89 penumpang dan sedang dalam perjalanan dari Puerto Vallarta ke Seattle. Sejenak sebelum pesawat jatuh pilot mengatakan akan mengadakan pendaratan darurat di Los Angelos, karena ada kerusakan teknis. Dikhawatirkan tidak ada yang selamat. Sampai sekarang hanya beberapa jenazah yang diketemukan oleh regu penyelamat. Usaha menyelamatkan para penumpang menjadi sulit karena gelap. * POLISI AUSTRALIA SITA 500 KG NARKOBA Polisi Australia menyita 500 kilogram narkoba yang disembunyikan di sebuah kapal pesiar di pantai Sydney. Penyitaan itu merupakan yang terbesar dalam sejarah Australia. Narkoba yang disita bernilai 94,5 juta dolar. Polisi juga menyita dua kapal dan menahan enam orang. * MAKIN KUAT DESAKAN AGAR WIRANTO MUNDUR Menko Polkam Jenderal Wiranto akhirnya mengeluarkan pernyataan terhadap rekomendasi penyelidikan KPP HAM. Pertama, Wiranto menegaskan bahwa hasil penyelidikan itu akan dievaluasi lagi oleh Jaksa Agung dan kedua, dia kecewa atas KPP HAM karena tidak mempertimbangkan masukan-masukan yang dia berikan. Berikut, tanggapan anggota KPP HAM, HS Dillon: HS DILLON [HD] : Hal yang pertama dia benar, bahwa yang akan menentukan dia menjadi tersangka atau tidak, adalah tugas penyidik, dan menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999, hal itu adalah wewenang Kejaksaan Agung. Tetapi bahwa kita tidak mempertimbangkan, itu nggak benar. Ada hal yang penting ya, bahwa misalnya ada alasan bahwa itu adalah dipicu oleh kemarahan dan lain-lain, yah kemarahan itu hanya bisa membantu menjelaskan tapi tidak bisa dipakai untuk membenarkan. Radio Nederland [RN] : Dalam hal ini kekecewaannya tidak beralasan ? HD: Lha....kalau dia kecewa, itu wajar-wajar saja, tapi ini suatu hal penting untuk masa depan Indonesia bahwa siapa pun yang melaksanakan atau bertanggungjawab untuk tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, harus dimintai pertanggungjawabannya. Bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi yang begitu besar di Timor Timur, itu kan suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Dan yang dikerjakan KPP adalah mengungkapkan kebenaran atas apa yang telah terjadi. RN: Dalam laporan KPP HAM, memang Wiranto bertanggungjawab dalam hal komando, atau yang Anda sebut "command responsibility", bukan ? HD: Jelas, jelas, jelas kecuali nanti kalau beliau katakan sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Kalau begitu, dia sangat tidak kompeten sebagai seorang Panglima ABRI. RN: Apakah sejauh ini Wiranto sudah memberikan tanggapan tertulis? HD: Oh tidak perlu. Beliau menyatakan statement itu dalam posisi dia sebagai Menko Polkam. Karena begitu banyak tuntutan dari masyarakat agar dia mengundurkan diri sebagai Menko Polkam, karena kalau dia masih sebagai seorang anggota kabinet. Tentu akan ada ewuh pekewuh, akan susah saudara Marzuki sebagai Jaksa Agung atau malah jaksa-jaksanya untuk memeriksa seorang menteri. RN: Sebelum ini penasihat hukum perwira tinggi TNI mengancam KPP HAM agar tidak boleh menyebut nama-nama jenderal yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi di Timor Timur. Kalau disebutkan, mereka akan mengajukan tuntutan balik terhadap KPP HAM ? HD: Keliru yah, mereka mencoba melakukan penekanan pada suatu komisi independen. Tidak boleh ada pihak yang lakukan penekanan. Jangan kan mereka, DPR pun tidak boleh menekan Komnas HAM. Komnas HAM itu sifatnya sangat berbeda, bukan berarti kita berada di atas hukum, bukan berarti kita tidak untouchable, tapi untuk semua Royal Commission for Inquiry (Komisi Penyelidikan --Red), apa yang mereka sampaikan adalah untuk kepentingan umum, kecuali kalau kita katakan bahwa kita mempunyai interes pribadi atau interes golongan atau partai. Yang kita laksanakan adalah mengungkapkan kebenaran untuk menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat masyarakat warga, ada civil society yang tidak akan membiarkan terus ada pihak-pihak biar pun itu seorang, atau kelompok yang melakukan mob politics, atau mob democracy. RN: KPP HAM menyebut nama beberapa jenderal lain yang diduga terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur. Sudah ada tanggapan dari mereka? HD: Belum, belum. Untuk jenderal lain yang tidak lagi menjabat, itu tidak akan jadi soal, tapi mereka yang lagi menjabat, menurut pandangan saya sendiri, jabatan itu harus ditinggalkan untuk tidak menghalangi proses penyidikan mendatang. RN: Jadi, tuntutan mundur untuk Wiranto sebelum dipecat, sah-sah saja ? HD: Oh yah karena kita lihat, selama ini ada kesan bahwa ada orang atau pun kelompok yang merupakan untouchable, dan masyarakat di Indonesia sekarang setelah krisis betul-betul mendambakan suatu Indonesia baru. Jadi, Indonesia masa depan ini tidak lagi Indonesia di mana ada orang atau kelompok yang mempunyai impunity, bisa melaksanakan segalanya tanpa dihukum. RN: Tampaknya Wiranto bersikeras tidak mau mundur. Apakah Anda melihat sikap ini tidak mempunyai dampak terhadap kondisi politik ? HD: Yah, kalau dia tidak mundur saat ini, yah bisa saja, karena kita baru menyampaikan hasil penyelidikan di mana dia diduga bersalah, tapi kalau dalam satu dua minggu, ketika Jaksa Agung mulai menyiapkan perkara dan mulai memanggil dia sebagai tersangka, tentu dia harus mengundurkan diri. Karena kalau sebagai tersangka datang ke Kejaksaan Agung sebagai seorang Menko, para jaksa tidak berani memeriksa dia. Kalau begitu, nanti menjadi obstruction of justice, (menghambat proses hukum --Red) maka di situ menjadi tanggungjawab Gus Dur untuk mengupayakan supaya tidak meng-obstruct justice-nya, dan hal-hal obstruction of justice ini, baik dalam bentuk penekanan oleh mobs yang datang dari mana-mana, ditambah lagi dengan penekanan oleh Tim Advokasi dan mencoba mendiktekan kepada kita apa bentuk dan format yang harus kita kerjakan, semuanya nanti ini akan ditafsirkan oleh masyarakat internasional sebagai obstruction of justice. Oleh karena itu tekanan untuk mengadakan Tribunal internasional akan semakin besar. Sementara itu, banyak kalangan mendesak Jenderal Wiranto mundur dari jabatan Menko Polkam. Kemarin, Presiden Abdurrahman Wahid sendiri di Davos, Swiss, mengatakan akan memecat Wiranto begitu dia kembali dari lawatan di luar negeri. Namun Wiranto sendiri tampaknya bertahan tidak mau mundur. Apa dampaknya secara politis, berikut pengamat politik dari LIPI, Dr Ikrar Nusa Bhakti: Ikrar Nusa Bhakti [INB] : Buat saya, kalau beliau masih aktif, tentu nanti akan membebani pihak pengadilan, karena beliau masih pejabat tinggi negara. Sebagai pejabat tinggi negara, beliau akan mempengaruhi jalannya pengadilan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan karena itu, banyak pihak di Indonesia, baik dari kalangan DPR maupun pengamat dan kalangan yang sangat concern dengan masalah-masalah hak asasi, mengusulkan sebaiknya Wiranto mundur. Dan hari ini saya membawa di koran bahwa Presiden Abdirrahman Wahid menyatakan akan meminta dengan halus agar Wiranto bersedia mengundurkan diri dan kalau tidak bersedia, mau tidak mau harus dimundurkan atau dinonaktifkan. RN: Tanggapan atas desakan mundur terhadap dirinya, Wiranto mengatakan: Saya akan memutuskan berdasarkan posisi yang jelas dan tidak berdasarkan asumsi. Ini berarti, dia belum mau mundur ? Ini pratanda apa ? INB: Memang terus terang sampai saat ini kelihatannya masih ada pertarungan politik antara kelompok Wiranto dengan pemerintah saat ini.Tapi di kalangan militer, terdapat dua pandangan soal Wiranto. Dari kelompok reformis, khususnya mereka yang berpangkat mayor jenderal dan juga kolonel, mengatakan bahwa kalau memang beliau itu pantas diadili, kenapa tidak, karena pengadilan itu akan membersihkan citra TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Tapi kelompok lainnya mengatakan, kalau berani mengadili jenderal Wiranto maka prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat akan mnarah, dan itu akan menimbulkan suatu kesalahan. Buat saya, seorang seperti Wiranto, harus berjiwa besar, dalam arti kata, kalau berani berbuat, berani bertanggungjawab. Kedua, seharusnya kalau memang dulu dia tidak setuju dengan keputusan Presiden Habibie, kenapa dia tidak mengatakan "Tidak", tapi kok dia setuju tapi di belakang, dia membuat kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah sipil saat itu. dan ini yang menimbulkan pesoalan. Sebetulnya kalau dia menuruti apa yang diinginkan masyarakat dan KPP HAM dan nanti oleh pengadilan, itu akan menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab kalau dia menghambat proses pengadilan, tentunya akan ada tekanan-tekanan baik dari dalam negeri maupun internasional supaya dia diajukan ke Tribunal internasional. Ini lebih parah untuk Indonesia tetapi lebih parah bagi diri dia sendiri. RN: Kalau Wiranto tetap bersikeras tidak mau mundur. Apa dampaknya nanti secara politis? INB: Bagi saya, kalau dia tidak mau mundur, sekarang tergantung kepada presiden, apakah presiden berani mengambil tindakan untuk menonaktifkan Wiranto, kata lain dari "dipecat", memecat Wiranto atau tidak. Dan ini tergantung bagaimana hasil diskusi antara presiden dengan Panglima ABRI. Jadi, di sini, buat saya, jangan diartikan pengadilan terhadap para jenderal itu sebagai suatu hujatan terhadap TNI sebagai institusi, tapi ini harus diartikan sebagai suatu penegakan keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. Demikian pengamat militer LIPI Ikrar Nusa Bhakti, dan sebelumnya anda juga mendengar penjelasan HB Dillon, anggota KPP HAM. * SATUAN TNI MANA YANG MUNGKIN BISA MEREBUT KEKUASAAN? Senin malam lalu, menyusul pengumuman hasil penyelidikan KPP HAM, Jakarta diliputi desas-desus bahwa kalangan militer akan melakukan kudeta. Mereka adalah kalangan yang tidak suka melihat kesulitan yang kini dialami Menko Polkam Wiranto. Seberapa besar sebenarnya kesempatan militer untuk berkudeta? Ulasan redaksi di Hilversum: Keterangan Jenderal Wiranto bahwa ia tidak akan mundur sebagai menko polkam sempat meresahkan sementara elit politik Indonesia. Isyu kudeta sempat merebak kembali di kalangan pengusaha Cina yang punya jaringan luas di kalangan TNI. Sebaliknya beberapa anggota DPR RI yang sejak dulu dekat dengan militer dan pernah mencalonkan Wiranto sebagai presiden segera membela posisi Wiranto. Sama seperti tim advokasi TNI mereka pun menyatakan hasil temuan KPP HAM baru merupakan temuan di lapangan dan masih bersifat pro-yustitia. Kejaksaan Agung masih harus meniliknya. Panglima TNI Laksamana Widodo pun menegaskan kepada pers bahwa TNI hanya melihat dari aspek hukum. "Rekomendasi KPP HAM baru tahap awal dari suatu proses hukum", ujar Widodo. Tim Advokasi HAM Perwira TNI sejak kemarin pun sudah marah-marah dan mengkritik hasil temuan KPP HAM. Mereka keberatan diumumkannya nama-nama para jenderal. Pengacara Adnan Buyung Nasution menyesalkan bahwa tim KPP HAM yang dipimpin Albert Hasibuan tidak bisa membedakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Tim ini hanya boleh menyelidik dan bukannya menyidik karena itu merupakan tugas Kejaksaan Agung, kata Buyung. "Tidak satu dokumen pun mengatakan Jenderal Wiranto melakukan pelanggaran", jelasnya. Jurubicara Tim Advokasi TNI Ruhut Sitompul menegaskan Menko Polkam Wiranto tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya, meski KPP HAM telah merekomendasikan namanya sebagai salah seorang yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Timtim. Kalaupun harus mundur Jenderal Wiranto akan melakukannya setelah melalui proses pengadilan, jelasnya. Rekomendasi KPP HAM bagi Ruhut bukan keputusan final bahwa Wiranto bersalah. Kalau pengadilan sudah memvonis bersalah, baru Wiranto nonaktif sebagai pejabat. Untuk sampai ke situ, membutuhkan proses panjang. Kejaksaan Agung sendiri sudah mengumumkan akan melakukan dua hal. Mempelajari keterangan Komnas HAM dan menentukan ruang lingkup penyelidikan. Semuanya diarahkan untuk menuju pada tindak lanjut ke arah penyidikan maupun ke arah proses hukum selanjutnya, hingga sampai kepada kesimpulan akan dibentuknya Peradilan Hak Asasi Manusia. Hingga pembentukan Peradilan Hak Asasi Manusia itu tampaknya masih banyak yang bisa terjadi. Tetapi seorang diplomat Jepang mengatakan, jika Wiranto berani kudeta, maka semua negara G7 akan menghentikan bantuannya. Sebaliknya seorang perwira tinggi yang baru-baru ini mendapat posisi baru mengatakan, kita tidak perlu takut pada Amerika dan pendukung-pendukungnya. Kalau Irak dan Lybia mampu menghadapi boikot Amerika dan negara-negara barat, kita pun mampu, ujarnya. Di samping itu Cina pun bersedia mendukung kita, kata perwira tersebut. Menyinggung kegiatan KPP HAM, ia mengatakan, "Kalau saya Pak Widodo, jauh-jauh hari saya sudah berunding dengan Albert Hasibuan. Berapa milyar yang kalian butuhkan?" Demikian perwira tersebut. Tetapi Rizal dari lembaga studi strategis Lesperssi mengatakan, ketahan Irak dan Lybia tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Irak misalnya mampu membagi-bagikan kebutuhan pokok rakyat. Indonesia jika diboikot akan mengakibatkan penjarahan terus menerus. Pemerintahan Habibie misalnya ketika dipelintir sedikit oleh IMF, sudah bingung. Karena itu ia meragukan militer berani melakukan kudeta. Kalangan pers selama ini menulis, jika Wiranto berniat mengadakan kudeta maka mau tak mau ia harus bekerjasama dengan Kostrad yang menghimpun 33 batalyon. Pangkostrad Djadja Suparman belakangan memang dikenal sangat dekat dengan Wiranto. Ia misalnya sempat mengimbau masyarakat supaya tidak menyinggung perasaan prajurit TNI. Karena itu bisa berbahaya. Memang setelah tidak lagi memegang kendali TNI, kata seorang pengamat, Wiranto kini tidak punya akses langsung terhadap pasukan. Dengan begitu Wiranto harus menggunakan pasukan lain. Dan menurut konstelasi politik sekarang, pasukan itu tidak lain adalah Kostrad, jelasnya. Satu-satunya pasukan yang punya sejarah melancarkan gerakan militer mendadak tidak lain adalah Kostrad. Tahun 1965 di bawah kepemimpinan Mayjen Soeharto, Kostradlah yang berani melawan pemerintah dan bahkan bersama Kopassus mengepung Istana Bung Karno sehingga Panglima Tertinggi ABRI itu melarikan diri dengan helikopter. Saat itu Bung Karno mengatakan kepada Hartini, istrinya, "mereka mau membunuh saya." Dengan latar belakang ini sangat masuk akal, jika para pendukung teori konspirasi terus menerus memperhatikan kerjasama Pangkostrad Mayjen Djadja Suparman dengan Wiranto, yang tengah menghadapi kesulitan besar akibat laporan KPP HAM. Tetapi Djadja Suparman sebaiknya berpikir dua kali. Masalahnya walaupun Kostrad yang 50% pasukannya ada di Cilodong Jakarta, dan merupakan pasukan cadangan strategis tetapi pasukan ini bukan satu-satunya pasukan elit di Indonesia. Di Jakarta misalnya masih ada Kopassus di Cijantung dan Marinir di Cilandak. Di samping itu Mayjen Syahrir, Danjen Kopassus, punya hubungan sangat erat dengan Mayjen Ryamizard Ryacudu, Pangdam Jaya. Pangdam Jaya sendiri memiliki dukungan beberapa batalyon di Jakarta. "Maka dari segi kecanggihan senjata, ketrampilan pasukan dan seterusnya jelas Kopassus, Marinir, pasukan-pasukan Kodam V Jaya, serta pesawat-pesawat TNI/Angkatan Udara cukup mampu mempertahankan Istana dan gedung-gedung vital lainnya," katanya. Alhasil tidaklah mengherankan jika di Jakarta kini beredar desas-desus santer bahwa Djadja akan dinaikan menjadi Wapang TNI, dan Ryamizard menjabat Pangkostrad. Adapun Wiranto saat ini selain terus berhubungan dengan para pembelanya seperti Muladi dan Adnan Buyung Nasution, ia pun hampir setiap waktu mendekati Wapres Megawati. Yang jelas dalam situasi sekarang, pengamat militer Indonesia di Belanda mengatakan, cara Wiranto untuk membela diri nampaknya hanya akan terbatas pada cara-cara hukum. Ia tidak bisa membela diri dengan cara militer, seperti yang pernah terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 4 Feb 2000 jam 08:37:29 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
